PATI - Wacana penghapusan honorer pemerintahan menjadi polemik dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh ini, pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB telah menetapkan tiga opsi untuk penyelesaian tenaga honorer.
Ketiga opsi tersebut diantaranya menghentikan semua honorer, mengangkat semuanya, atau mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas.
Anggota DPRD Pati, M Nur Sukarno turut berkomentar terkait opsi-opsi tersebut. Menurutnya, apapun keputusan yang akan diambil, jangan sampai menempuh pilihan untuk menghapus seluruh tenaga honorer.
“Semoga keberadaan tenaga honorer ini segera ada solusi untuk kedudukannya, jangan sampai terus ditiadakan begitu saja,” ujar Sukarno.
Politisi dari Partai Golkar itu juga mengharapkan adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik menjadi PNS maupun PPPK.
“Tenaga honorer di Kabupaten Pati saat ini juga masih banyak yang belum diangkat menjadi ASN atau PPPK. Harapan dari tenaga honorer agar supaya diangkat menjadi ASN dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dari berbagai pertimbangan,” harapnya.
Sebelumnya diberitakan, dalam pendataan tenaga honorer di tahun 2022 setidaknya Indonesia memiliki 2,3 juta tenaga honorer.
Salah satu upaya pengemasan honorer yang dilakukan pemerintah yakni mengimbau seluruh instansi pusat maupun daerah untuk segera menyampaikan usul kebutuhan pegawai.
Selain penyampaian usulan, pemerintah daerah juga tengah memperhitungkan agar anggaran yang dikeluarkan tidak membebani negara. Namun, tetap tidak memberhentikan tenaga honorer. Mengingat gaji ASN PPPK dibebankan pada APBD Daerah. (adv)
EmoticonEmoticon