Anies Silaturahmi ke Rumah AHY, Demokrat : Pertemuan Penuh Keakraban

 

Anies Baswedan, Bacapres Koalisi Perubahan saat berkunnjung di kediaman Agus Harimurti Yudhoyono, Sabtu (22/4/2023) 

JAKARTA - Anies Baswedan, Bacapres Koalisi Perubahan, menghadiri Silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah yang diadakan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Silaturahmi Idul Fitri ini diadakan Agus di kediamannya di Darmawangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu datang sekira 19.00 WIB di hari pertama lebaran. 

“Iya, memang benar. Mas Anies Baswedan menghadiri Silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah di kediaman Mas Agus tadi malam. Mas Anies datang sekitar pk.19.00 WIB,” jelas Agust Jovan Latuconsina, Wasekjen DPP Partai Demokrat, yang ikut mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky, menyambut Anies tadi malam.

Jovan menjelaskan kalau Anies duduk semeja dengan tuan rumah, Mas AHY, dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. 

“Mas Anies beserta istri duduk semeja dengan Pak SBY, Mas AHY, dan mbak Annisa. Mas Anies menikmati makanan asal Aceh,” lanjut Jovan.

Pertemuan antara Anies, AHY, dan Pak SBY ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Anies berada di kediaman AHY selama 2 jam. “Mas Anies dan Mas AHY juga sempat menghibur tamu-tamu undangan yang hadir dengan nyanyi bareng,” ujar Jovan. 

Secara terpisah, Anies mengakui mendapatkan wejangan dan cerita dari Bapak SBY. Anies menyebutkan silaturahmi di rumah AHY sebagai pertemuan yang begitu hangat, dengan hidangan lebaran yang semuanya enak. (ril/gus) 

Dewan Pati Siap Fasilitasi Pemindahan Dua Puskesmas di Gembong dan Juwana

 

PATI - Komisi D DPRD Kabupaten Pati akan memfasilitasi jika dua puskesmas di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Juwana. Pemindahan kedua fasilitas umum milik pemerintah ini dikarenakan keduanya berdiri di atas tanah milik pemerintah desa.

 Untuk langkah awal, pihaknya telah mengadakan pertemuan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan stakeholder terkait untuk menentukan lokasi yang baru.

“Kemarin kami rapat dengan puskesmas Gembong dan puskesmas Juwana, juga dengan Dinas Kesehatan terkait relokasi puskesmas,” kata Ketua Komisi D DPRD Pati, Wisnu Wijayanto. 

Wisnu menambahkan, nantinya puskesmas Gembong akan dipindahkan di depan SMPN 1 Gembong. Pemindahan puskesmas Gembong karena lokasinya yang dekat dengan pasar sehingga mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya.

Sedangkan untuk puskesmas Juwana yang saat ini berada di dekat dengan pasar Juwana, nantinya akan dipindah di eks kantor kecamatan Juwana.

“Yang di Gembong alasannya adalah karena itu tanah desa tepatnya di depan pasar. Sehingga aksesnya terhambat. Sedangkan yang di Juwana, itu juga berdiri diatas tanah desa. Karena tanah desa harus dipindah,” tambah politisi dari Partai Gerindra ini.

Disinggung soal anggaran dan realisasi pemindahan, Wisnu mengaku belum tahu persis. Ia mengatakan bahwa Komisi D selaku mitra kerja dari Dinkes, hanya bisa memberikan fasilitasi dan pendampingan.

“Ini baru kita usulkan, bagaimana nanti bisa baik. Anggaran kurang tahu, tahun depan. Karena proses panjang belum pasti selesai tahun depan,” tandasnya.  (adv) 

Dewan Pati : Pejabat Tidak Elok Pamerkan Kemewahan di Medsos

PATI - Gaya hidup mewah para pejabat, anak, atau istrinya belakangan ini disorot oleh publik. Hal itu juga turut menjadi perhatian salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno.

Ia menilai bahwa trend gaya hidup mewah inilah yang bisa menyebabkan para pejabat tergiur untuk melakukan penyelewengan.

“Dengan biaya sosial yang tinggi dan dibarengi trend gaya hidup yang mentereng (milenial) otomatis pendapatannya yang hak tidak mencukupi,” ujarnya. 

“Hal ini yang memicu terjadi penyelewengan,” lanjut Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya meminta masyarakat yang mengetahui dan melihat gaya hidup mewah pejabat atau hedon namun sumber kekayaannya dipertanyakan, untuk dilaporkan kepada pihaknya.

“Kalau masyarakat melihat, mengenal dan mengetahui, tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka-mereka yang ditengarai tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun juga sumber-sumber kekayaannya dipertanyakan, akan jadi salah satu langkah awal bagi kami untuk melakukan investigasi,” ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Hal itu kata Sri Mulyani demi menegakkan disiplin dan menjaga integritas. (adv) 

Dewan Pati : Pokir Bisa Difokuskan untuk Perbaikan Jalan

 

PATI - Anggota DPRD Pati menyebutkan perlu adanya tambahan dana untuk membantu perbaikan jalan tersebut.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Irianto Budi Utomo mengatakan salah dana Pokok Pikiran (Pokir) juga akan diupayakan untuk membantu perbaikan tersebut.

“Termasuk juga kapada kami anggota dewan, agar pokir diminta untuk mengupayakan membantu perbaikan jalan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan melalui intruksi yang diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, yakni diharapkan penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) juga diharapkan untuk memprioritaskan perbaikan jalan.“Dulu ketua DPRD menghadiri penandatanganan pakta integritas dari kepala desa se-Kabupaten Pati yang mendapatkan bantuan keuangan. Pak ketua mengarahkan bantuan keuangan untuk perbaikan jalan,” ucap Irianto.

Pihaknya juga menambahkan memasuki musim kemarau tahun ini diharapkan agar perbaikan jalan dapat segera direalisasikan.

Mengingat bahwasanya saat musim penghujan perbaikan jalan tidak efektif dilakukan. Sehingga menyebabkan jalan kembali rusak setelah dilakukan perbaikan.

“Sudah saya sampaikan, kalau perbaikan di musim hujan, 2 atau 3 hari akan rusak. Karena ini sudah memasuki musim kemarau, saya lihat di jalan Pati-Tlogowungu sudah mulai diperbaiki,” pungkasnya. (adv) 

Dewan Pati : Pemdes Perlu Benahi Data Penerima Bansos

 

PATI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M Nur Sukarno menyoroti masalah data penerima bantuan sosial (bansos).

Pihaknya mengatakan bahwa pemerintah desa (Pemdes) perlu bergerak melakukan pendataan. Sebab beberapa masyarakat masih tak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.

“Kalau kemudian di desa ada masyarakat yang rekeningnya kosong maka perlu tindakan untuk pendataan dari pemerintah desa,” ujar anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tersebut.

Hal itu ia sampaikan mengingat sebelumnya, terdapat banyak keluhan mengenai rekening kosong penerima bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beberapa waktu lalu.Keterlibatan Pemdes dinilainya perlu sebab jika pendataan dilakukan Dinsos sendiri maka ada keterbatasan tenaga.

“Karena kalau dinsos sendiri kan Yo Ndak bisa, karena keterbatasan tenaga,” papar Sukarno kepada tim Suryamedia.id.

Masalah data penerima bantuan sosial (bansos) memang perlu kevalidan atau ketepatan. Sebab data tersebut berkaitan dengan kesejahteraan dan nasib masyarakat banyak. Data yang tepat akan membuat bantuan yang diberikan juga tepat sasaran. (adv) 

Dewan Pati Apresiasi Kinerja Badan Amil Zakat

PATI - Anggota DPRD Pati, M Nur Sukarno mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati. Pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di Pati dianggapnya sudah optimal.

“Selama ini sudah ada pengumpul zakat tingkat kecamatan seperti lewat lembaga NU, ada juga badan amil zakat dan shodaqoh desa yang selama sudah berjalan baik. Dengan adanya BAZNAS terkoordinir sampai tingkat kecamatan,” kata Anggota Dewan dari Komisi B itu.

Ia juga menilai program yang selama ini dicanangkan oleh Baznas seluruhnya bagus dan tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat penerima. Sebut saja program bedah rumah, bantuan kursi roda, bantuan tongkat untuk kalangan disabilitas, insentif tenaga kebersihan, insentif guru TPQ.

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga mengharapkan kesadaran masyarakat untuk berzakat juga meningkat sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa dibantu dengan pengelolaan uang zakat serta Kabupaten Pati makin sejahtera.

“Harapan ke depan kesadaran untuk mengeluarkan zakat mal semakin baik, sehingga yang berhak menerima zakat semakin menjangkau ke sasaran yang lebih merata,” harapnya.Sementara Ketua Baznas Kabupaten Pati, Imam Zarkasyi menyebut tren zakat, infaq, shodaqoh di Kabupaten Pati setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

“Alhamdulillah kesadaran masyarakat untuk berzakat terus naik. Yang mengejutkan malah dana hibah tahun lalu bisa sampai Rp500 juta an padahal sebelumnya nol besar,” ujarnya dalam acara sosialisasi pengumpulan zakat yang digelar di Kantor Baznas belum lama ini.

Ia memaparkan dalam kurun waktu 7 tahun penerimaan zakat di Baznas naik hampir sepuluh kali lipat. Baznas mencatat di tahun 2022 penerimaan zakat mencapai Rp8.724.227.732 padahal di tahun 2016 baru Rp878.806.101. (adv)

Dewan Apresiasi Pemkab Pati Pedulikan Takmir Masjid

PATI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada para takmir masjid di Kabupaten Pati selama Ramadan ini.

“Kami sangat mengapresiasi. Karena semua takmir ini kan bekerja tanpa ada yang memperhatikan,” jelas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tersebut.

Takmir masjid adalah pihak yang selama ini membantu memakmurkan masjid. Bahkan menurut Warsiti banyak dari mereka yang bekerja atas nama ibadah, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT.

“Selama ini, mereka bekerja atas nama ibadah. Hanya menghendaki balasan dari Allah SWT,” papar Warsiti.

Terlebih, lanjutnya, di bulan yang penuh berkah ini setiap kebaikan yang dilakukan pasti akan dibalas dengan pahala berlipat dari Allah SWT.

Selain itu, para takmir masjid pasti merasa bersyukur dan sedikit teringankan bebannya dengan bantuan yang diberikan jelang Idulfitri tahun ini.

“Apalagi ini di bulan Ramadan dan sebentar lagi Idulfitri, bantuan ini sangat diharapkan,” jelas Warsiti. (adv) 

Anggota DPRD Pati Roihan Isi Acara Pesantren Ramadhan SMPN 1 Gunungwungkal

PATI - Ratusan siswa-siswi SMP Negeri 1 Gunungwungkal mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Kegiatan ini diharapkan membentuk pribadi anak didik yang berakhlak  dan berkualitas dalam iman dan taqwa. 

Total ada 460 peserta yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX. Kegiatan pesantren Ramadan diisi dengan berbagai macam kegiatan. Mulai dari pawai rebana dari sekolah menuju tempat pesantren Ramadan di Masjid Jami Gunungwungkal, dan mengikuti ceramah dengan pembicara KH Roihan, yang juga pemerhati pendidikan di Kota Mina Tani ini.

Kiai yang juga Anggota DPRD Pati ini menyampaikan ceramah tentang tentang makna puasa dalam pembentukan karakter.

“Selain dua kegiatan utama tersebut, dalam memeriahkan pesantren Ramadan juga diisi dengan kegiatan lainnya. Ada banyak kegiatan yang dilakukan anak-anak untuk menyemarakkan bulan suci ini,” terang Kepala SMP Negeri 1 Gunungwungkal Anwar Mashudi. 

Kegiatan lain yang dimaksud adalah berbagi takjil di Desa Gajihan dan Sidomulyo Kecamatan Gunungwungkal. 

Distribusi zakat fitrah dari para siswa kepada warga yang berhak di Desa Gunungwungkal, Giling, dan Jrahi. Selain itu juga khataman Alquran sebagai acara pamungkas rangkaian kegiatan pesantren Ramadan.

Harapannya dengan adanya kegiatan ini ada peningkatan kualitas ibadah siswa dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan,  siswa memahami indahnya berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga sebagai syiar kepada masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. (adv) 

Dewan Minta Bank Sampah jadi Terobosan Tangani Masalah Lingkungan

 

PATI -  Persoalan lingkungan terkait sampah masih menjadi masalah serius yang harus cepat ditangani. Masih kerap dijumpai aksi buang sampah sembarangan.

Hal ini dinilai mengganggu lingkungan sekaligus bisa menjadi masalah bagi kesehatan.

Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Joni Kurnianto menaruh perhatian lebih terhadap persoalan lingkungan ini. Pihaknya mendorong agar bank sampah ada di setiap desa. Hal ini sebagai bagian dari terobosan untuk menangani masalah lingkungan tersebut. 

“Program ini bisa menjadi sumber pemasukan tambahan melalui pengelolaan sampah. Karena itu perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar untuk memaksimalkan fasilitas bank sampah,” paparnya.

Untuk diketahui, lanjutnya, optimalisasi program bank sampah ini berpotensi untuk mengantisipasi membludaknya sampah di Kabupaten Pati, sekaligus menjadi sumber penmasukan tambahan melalui pengelolaan sampah di bank sampah. 

“Bank sampah menjadi solusi kebersihan dan sumber income tambahan bagi keluarga,” imbuhnya. 

Untuk diketahui saat ini jumlah bank sampah memang masih minim. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati saat ini ada 191 bank sampah. Dari jumlah itu kebanyakan berada di sekolah, baru ada 50-an unit bank sampah di desa. 

Keberadaan bank sampah sendiri diharapkan menjadi pengelola sampah di garda paling depan. Sehingga persoalan sampah bisa terurai lebih cepat.

“Saat ini memang bank sampah kebanyakan masih di sekolah-sekolah. Yang di desa itu baru ada sekitar 50. Ini tentu menjadi PR kami untuk menggalakkan program bank sampah sebagai upaya penanganan sampah sejak awal,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tulus Budiharjo.

Keberadaan bank sampah di desa-desa diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan penanganan sampah di masyarakat. Saat ini perilaku buang sampah sembarangan masih lumrah terjadi. Misalnya di sungai-sungai dan di pinggir jalan.

Diharapkan dengan kehadiran bank sampah, masyarakat bisa memilah sampah-sampahnya yang dimungkinkan masih bisa bernilai. Sehingga tidak asal dibuang begitu saja, sehingga menjadi masalah.

“Kami berkomitmen akan memberikan fasilitas kemudahan untuk bank sampah yang ada di desa-desa, ini kami sedang berupaya untuk membuat program ini lebih luas lagi. Kemudahan itu antara lain nantinya kami fasilitasi penjemputan sampah gratis,” paparnya. (adv) 

Ikut Rayakan HUT Persipa, Wakil Ketua DPRD Pati Janji Kawal Aspirasi Patifosi

PATI - Ribuan Patifosi padati Alun-alun Pati, Selasa (18/4) malam. Mereka merayakan ulang tahun ke 72 Persipa Pati yang jatuh pada tanggal 19 April 2023. 

Para suporter berkumpul di kawasan Simpang 5 Pati sejak pukul 22.30 WIB. Mereka menyanyikan yel-yel sembari membentangkan bendera-bendera identitas dengan diiringi tabuhan snare drum perkusi. 

Tepat pada pukul 00.01 WIB, Rabu (19/4), mereka melangsungkan doa bersama yang dipimpin oleh Manajer Persipa Pati, Dian Dwi Budianto. Suporter memanjatkan doa untuk tim yang berjuluk Laskar Saridin agar semakin berprestasi. 

Setelah melangsungkan doa bersama, Ketua Umum Patifosi Ajik Dwi Pramana memberikan kue ulang tahun kepada CEO Persipa Pati, Joni Kurnianto. 

Para suporter yang semula berkumpul di sebelah barat alun-alun, kemudian bergeser ke depan Kantor Bupati Pati untuk menyanyikan sebuah anthem (lagu kebesaran) Persipa sambil menyalakan flare. Mereka saling bergandengan saat menyanyikan sebuah lagu wajibnya Persipa. 

Kemudian, para suporter membubarkan diri secara tertib. Perwakilan di antara mereka masih menunggu kegiatan selanjutnya, yaitu sahur on the road. Mereka membagikan nasi bungkus gratis kepada masyarakat di wilayah Pati Kota saat waktu sahur.

Ketua Umum Patifosi, Ajik Dwi Pramana mengatakan, ribuan superter yang datang dari seluruh penjuru Kabupaten ini melangsungkan doa bersama untuk Persipa dengan harapan agar ke depan tim kebanggaan warga Pati bisa berbicara banyak di kancah persepakbolaan nasional. 

"Semoga Persipa di usia ke-72 tahun ini semakin berprestasi dan bisa membanggakan warga Kabupaten Pati," kata dia.

Manajer Persipa, Dian Dwi Budianto menuturkan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar Laskar Saridin bisa semakin membanggakan warga Pati. Tentunya, bisa tampil lebih maksimal di Liga 2 musim 2023 nanti. 

"Di tahun ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita yang sempat terhenti, cita-cita yang belum sampai. Jika Allah menghendaki kita akan promosi ke Liga 1," tutur dia di hadapan ribuan suporter. 

Sementara, CEO Persipa Pati, Joni Kurnianto yang hadir pada perayaan itu, berjanji akan mengawal aspirasi para suporter, yakni Persipa bisa bermain di Stadion Joyokusumo pada musim kompetisi 2023 nanti. Sebab para suporter khawatir jika infrastuktur stadion tidak segera dibenahi, Persipa bakal menjadi tim musafir.

"Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Persipa bisa main di kandang. Kami harap dukungan seluruh elemem masyarakat terutama suporter agar tim kebanggaan kita dapat main di sini. Untuk pembenahan kita ada penambahan lampu stadion," ungkap Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Pati itu. 

Sebagaimana diketahui, saat ini lampu Stadion Joyokusumo baru berdiri 2 tiang di sisi barat. Sedangkan  penambahan lampu dijanjikan akan dilakukan pada bulan September 2023. Ini berdasarkan hasil audiensi antara Persipa Pati, Patifosi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Kamis 9 Maret 2023 lalu. (adv) 

Dewan Minta Pemkab Pati Perhatikan Guru Honorer Jelang Lebaran

PATI - Pemerintah Kabupaten Pati diminta lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H. 

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Muntamah. 

Menurut Muntamah, Pemkab Pati harusnya bisa mengupayakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang memadai untuk para guru honorer, seperti halnya yang diterima oleh para guru ASN.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para tenaga aparatur sipil negara (ASN) PPPK dan PNS guru. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023.

Kabarnya, Peraturan Pemerintah tersebut juga bisa digunakan untuk mengupayakan THR bagi honorer. Sayangnya, seminggu jelang lebaran, kebijakan THR honorer tersebut tidak ada di Kabupaten Pati.

THR hanya diberikan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang digaji menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal ini sangat disayangkan anggota Dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

“Itu yang untuk ASN anggaran dari pusat ya? Saya harap dinas terkait yang ada di Pati ini juga memperhatikan guru honorer. Biar kesejahteraannya terjamin,” pesannya.

Padahal menurut Muntamah, antara guru ASN dan honorer memiliki peran dan fungsi yang tidak terlalu berbeda. Keduanya sama-sama berjuang di dunia pendidikan dan mencerdaskan siswa.

“Mereka juga ikut mencerdaskan generasi muda di Pati. “Tenaga honorer ini mengabdi kepada pemerintah. Setidaknya mereka juga diperhatikan,” ujar Muntamah. (adv)

Ketua DPRD Pati Apresiasi Petugas Musnahkan Belasan Ribu Miras

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin memberikan apresiasi kepada Petugas Polresta Pati dan Satpol PP Pati karena telah berupaya serius dalam memerangi peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Pati. 

Hal itu dapat dilihat dari pemusnahan ribuan botol miras yang dilaksanakan di halaman Mapolresta Pati, Senin (17/4/2023). 

"Pelaksanaan razia dan dilanjutkan dengan pemusnahan miras ini adalah bukti jika aparat penegak hukum di Kabupaten benar-benar serius memerangi peredaran minuman keras. Saya sangat mengapresiasi upaya itu," kata Ali Badrudin saat menghadiri kegiatan pemusnahan miras. 

Sementara itu, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengungkapkan. Miras yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil razia yang dilakukan Polresta Pati dan Satpol PP Kabupaten Pati selama 23 hari terakhir.

“Hasil razia selama 23 hari ini khusus minum keras, Polresta Pati mendapatkan 13.500 an botol dan Satpol PP 801 botol miras dari berbagai merek,” ungkapnya.

Miras tersebut lanjutnya, didapatkan oleh para penjual yang tidak memiliki ijin. “Untuk pelaku kita kenakan sesuai prosedur yang berlaku yakni tipiring terkait dengan yang menjual miras dan memiliki barang tersebut tanpa ijin,” imbuhnya.

Pemusnahan miras tersebut lanjutnya juga untuk mengantisipasi tawuran dan mabuk-mabukan yang dilakukan dimalam takbir oleh oknum-oknum tertentu.

“Saya menghimbau untuk masyarakat, mari jaga betul malam takbir nanti. Karena sering malam takbir malah disalah gunakan untuk keliling-keliling memutar musik dangdut atau musik lainnya dan malah bukan menggemakan takbiran,” katanya.(adv) 

Ketua DPRD Pati Hadiri Kegiatan Pemusnahan Ribuan Botol Miras di Polresta Pati

PATI - Belasan ribu botol minuman keras (miras) hancur digilas alat berat di halaman Polresta Pati, Senin (17/4/2023).

Dalam kesempatan itu nampak hadir Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin dan Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pati ikut memecahkan botol miras sebagai simbol pemusnahan.

Botol-botol miras yang diedarkan secara ilegal tersebut merupakan hasil sitaan petugas dalam operasi cipta kondisi jelang Hari Raya Idulfitri 1444 H.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan, total terdapat 14.310 botol miras berbagai jenis dan merek yang dimusnahkan.

Jumlah tersebut terdiri atas 13.500 botol miras hasil operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Polresta Pati.

Kemudian ditambah 810 botol miras hasil operasi penyakit masyarakat (pekat) oleh Satpol PP Pati.

"Miras yang kami musnahkan hari ini merupakan hasil operasi kami selama 23 hari sejak awal Ramadan. Kami lakukan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) selama bulan Ramadan sampai lebaran Idulfitri 1444 H nanti," kata Andhika.

Dia berharap, melalui kegiatan pemusnahan miras ini, seluruh warga Pati bisa merayakan Lebaran dengan khidmat, khusyuk, tanpa diwarnai hal negatif, misalnya aksi mabuk-mabukan dan tawuran.

"Setiap hari sampai jelang hari raya kami akan terus lakukan KRYD, operasi pekat (penyakit masyarakat) terkait peredaran miras tanpa izin. Penjualnya kami kenakan pasal tipiring (tindak pidana ringan)," ujar dia. (adv) 

Ribuan Kader PDIP Dukung Ketua Dewan Maju Jadi Bupati Pati

PATI - Ribuan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Pati hadir dalam silaturahmi di Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati menyatakan siap mendukung Ali Badrudin menuju Pati 2024. Senin, 17/4/2023.

Semua Kader PDIP DPC Kabupaten Pati wilayah Pati Selatan berkumpul di pendopo rumah pemenangan Ali Badrudin di Desa Kayen untuk saling mengenal merapatkan barisan.

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati H Ali Badrudin, SE dalam sambutannya mengatakan, sangat berterima kasih kepada kader-kader yang loyalis mendukung dirinya menuju Pati 2024.

"Kami sangat berterima kasih kepada kader-kader yang sangat loyalis berkumpul di rumah pemenangan menyatakan sikap mendukung saya menuju Pati 2024,"kata Ali Badrudin yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pati itu. 

"Karena tempat tidak memungkinkan bisa menampung ribuan kader yang hadir, acara silaturahmi ini kami lakulan secara bertahap. Selain itu, untuk saling menjaga prokes demi kesehatan bersama,"ujar Ali Badrudin kembali.

"Kami sebagai orang Pati khususnya wilayah Pati Selatan harus mendukung H Ali Badrudin menuju Pati 2024,"katanya Harsono salah satu kader dari Desa Kayen. 

"Pokoknya, apapun yang terjadi kami mendukung Ali Badrudin, gak ada yang lain.,"katanya lagi.

Siapa yang tidak kenal Ali Badrudin, tokoh nomor satu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati sudah banyak membantu masyarakat melalui aspirasi-aspirasinya.

Tidak heran, jika Ali Badrudin juga dikenal sosok yang merakyat. Sangat dekat dengan rakyat Pati. (adv) 

Gelar Rapat Paripurna Dewan Pati Bahas 3 Agenda Sekaligus

 

PATI - Kalangan Anggota DPRD Pati menggelar Rapat Paripurna DPRD Pati. Dalam rapat tersebut dibahas tiga agenda sekaligus.

Ketiga agenda itu yakni laporan reses tahap III tahun 2023 DPRD kabupaten Pati, penyampaian penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa tentang Ponpes, dan tanggapan Bupati Pati atas Raperda Prakarsa DPRD tentang Fasilitasi pengembangan pesantren.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD, Muhammadun dan diikuti oleh 28 Anggota DPRD Pati.

Dari sisi eksekutif Pati, hadir Pj Bupati Pati, Sekretaris Daerah, dan sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati.

Muhammadun di awal rapat mengungkapkan, rapat paripurna tersebut harusnya dijadwalkan pada Selasa (7/2) lalu. Namun karena Pj Bupati berhalangan hadir, akhirnya mengalami penundaan.

“Rapat harusnya dijadwalkan Selasa (7/2) siang kemarin namun karena pak Pj (Bupati) ada rapat online dengan pemerintah Provinsi akhirnya ditunda,” ujar Muhammadun.

Agenda pertama dibuka dengan penyampaian hasil reses tahap ketiga DPRD Pati yang diwakili oleh Anggota DPRD Pati dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota Komisi C, Suyono.

Dalam paparannya, Suyono memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemkab Pati. beberapa di antaranya adalah perbaikan jalan rusak, akses pupuk non subsidi, hingga penanganan masalah gizi.

“Mohon dapat direalisasikan sesuai harapan. juga adanya perubahan dan peningkatan di masa yang akan datang,” ujarnya.

Agenda dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa tentang Pondok pesantren yang disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB sekaligus Komisi D, Maesaroh.

“Raperda Fasilitasi dan pemberdayaan pesantren diusulkan oleh komisi D yang beranggotakan 12 orang. Terdiri dari 8 bab dan 14 pasal serta penjelasan umum pasal demi pasal,” ujar Maesaroh.

Paripurna ditutup dengan penyampaian pendapat Bupati Pati terhadap Rancangan Perda Prakarsa DPRD Pati tentang fasilitasi pengembangan pesantren.

Dalam pidatonya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengapresiasi kerja keras anggota DPRD dalam membahas Raperda pesantren.

Secara keseluruhan, jajaran eksekutif Pati menyepakati adanya penerbitan Perda pesantren.

“Pada dasarnya, eksekutif memiliki kesepahaman terhadap perlunya pengaturan tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Pengajuan usulan Rancangan perda tersebut sangat kami dukung,” ujar Pj Bupati. (adv)

Fraksi PKB Terus Kawal Pembahasan Perda Pesantren

 

PATI - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pati terus mengawal pembahasan Perda Pesantren agar segera bisa dirampungkan. Hal tersesbut dikatakan Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, Bambang Susilo. 

Menurut Bambang, saat ini dirinya dan Anggota Fraksi PKB terus memantau penggodokan Raperda melalui Anggota fraksi yang menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) yakni Muntamah.

“Saya sangat mendukung, PKB akan mengawal anggota fraksinya untuk prosesnya. Ini sedang dalam pembahasan Pansus,” ujar Bamban.

Bambang juga mengungkapkan, saat ini tim Pansus Raperda sedang penjadwalan studi banding sebelum Raperda ditetapkan.

“Ada studi banding terkait Raperda tersebut di beberapa tempat yang dijadwalkan Banmus. Walaupun saya bukan anggota Pansus tapi dari anggota kami sudah melaporkan kalau akan ada studi banding,” kata Bambang yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten itu.

Sebelumnya diberitakan, penggodokan Raperda pesantren Kabupaten Pati kembali berlanjut setelah Pj Bupati Pati mendapatkan izin dari kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk membahas Raperda.

Pembahasan calon peraturan daerah yang memfasilitasi lembaga pesantren tersebut resmi dibahas ulang pada Rabu (8/2/2023).

Pembahasan Raperda dimulai dari penyampaian inisiator (Komisi D DPRD), penawaran tanggapan Pj Bupati, hingga dibentuk Pansus baru.

Saat ini, penggodokan Raperda pesantren sudah sampai di ranah Pansus, sehingga dijadwalkan pembahasannya rampung dalam waktu dekat. Kemudian mendapatkan fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dan diresmikan. (adv)

Ketua DPRD Pati Bagi-Bagi Bingkisan Lebaran

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menggelar kegiatan bagi-bagi bingkisan untuk para simpatisan dan pendukungnya. 

Pembagian bingkisan itu berlangsung di pendapa kediamannya di Dukuh Mbanyol, Desa Kayen, Senin (17/4/2023). 

Setidaknya ada 1000 an bingkisan yang dibagikan. Pembagian bingkisan pun dilakukan menjadi dua sesi, mengingat tempat pendapa yang berada di belakang rumah Ketua Dewan itu terbatas kapasitasnya. 

Ali Badrudin yang juga Ketua DPC PDI-P Pati mengucapkan terima kasih kepada para simpatisan, kader dan pendukungnya.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk simpatisan, kader partai PDIP yang sudah memberikan dukungan untuk kami selama ini," kata Ali. 

Dia berharap dengan bingkisan yang diberikan dapat bermanfaat. Ketua DPRD Pati itu pun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. (adv)

Ketua DPRD Pati Dorong Siswa SMK Siap Terjun di Dunia Kerja

PATI  - Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengapresiasi bentuk kemandirian yang dilakukan oleh siswa SMK Jateng di Pati, melalui program kolaborasi bersama UMKM untuk menyediakan parsel lebaran. 

Politikus PDI Perjuangan itu mendorong penguatan di bidang pendidikan, khususnya di pendidikan kejuruan. Melalui pendidikan kejuruan diharapkan akan menjadi pusat pelatihan bagi siswa yang akan masuk ke dunia kerja. 

Untuk diketahui baru-baru ini siswa SMK Jateng di Pati berkolaborasi dengan komunitas UMKM Pati (Kupat) untuk membuat paket bingkisan lebaran. Siswa jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) terjun langsung memproduksi beragam jenis kue khas yang biasanya disajikan saat momen llebaran. 

Antara lain seperti kue nastar, kastengel dan beragam jenis lainnya. Total ada 10 paket yang diproduksi yang ditawarkan dengan harga variatif sesuai kebutuhan konsumen. Per paket dibanderol mulai 100 ribu hingga 300 ribu.

"Hal ini tentu patut diapresiasi karena sejak di bangku sekolah anak-anak sudah diajarkan kemandirian seperti ini. Melalui pendidikan kejuruan atau pendidikan menengah (SMK) diharapkan anak-anak siap terjun di dunia kerja sesuai bidang dan jurusan masing-masing," papar Ali.

Selain itu lanjutnya, pentingnya memberikan bekal kepala anak didik dengan program-program seperti ini diharapkan bisa memberikan bekal kemandirian kepada para siswa. Berdasarkan fakta yang ada, lulusan SMK tidak hanya dapat bekerja pada bidang tertentu, tetapi juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan wirausaha.

"Selain siap terjun di dunia kerja, siswa lulusan SMK juga diharapkan bisa mandiri dengan menjadi wirausaha. Karena itu ada program kolaborasi dengan UMKM ini cukup baik. Karena melatih kemandirian anak dan juga dalam berwirausaha," pungkasnya. (adv) 

Anggota Dewan Minta Pemkab Pati Izinkan Takbir Keliling

PATI - Anggota DPRD Pati, Bambang Susilo meminta agar Pemerintah Kabupaten Pati dapat memberikan izin untuk pelaksanaan Takbir Keliling di masing-masing desa. 

Menurut Bambang, tradisi Takbir Keliling untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah moment yang dinantikan oleh masyarakat. Terlebih Takbir keliling beberapa tahun terakhir ini sudah dilarang karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu. 

Bambang menyadari perayaan takbir keliling seringkali disalahgunakan dengan membawa sound system besar yang dikhawatirkan akan memicu perkelahian antar desa. Untuk mencegah adanya kericuhan, dirinya meminta agar pihak kepolisian turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di masyarakat.

“Yang penting kondusif, pemerintah kabupaten yang lebih berwenang. Pemerintah tingkat kecamatan harus mengkondisikan. Kalau memang daerahnya rawan keributan, ya, tidak usah,” terangnya. (adv) 

Dewan Pati Imbau Penggunaan Sound System Saat Takbir Kelilingan Tidak Berlebihan

PATI - Anggota DPRD Pati, Didin Syarifuddin mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban saat malam malam hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Diberitakan sebelumnya, Pj Bupati Pati memperbolehkan kegiatan takbir keliling dengan batasan hanya di jalan-jalan desa, bukan jalan utama kabupaten.

Kelonggaran dari Pemerintah menurut Didin harus dimanfaatkan oleh masyarakat secara bijak.

Politisi dari Partai Nasdem itu menekankan agar masyarakat menggunakan sound system seperlunya saat takbir keliling. Mengingat suara sound system mengganggu ketertiban masyarakat.

“Kalau di perayaan Idulfitri kalau saya misal takbir keliling yang tertib, jangan pakai sound yang mengganggu. Kalau berlebihan menurut saya tidak elok,” ujar Didin. 

Takbir keliling diharapkannya lebih banyak dilakukan di masjid-masjid atau musala tingkat desa.

Lebih lanjut, Anggota Komisi D DPRD itu menyarankan masyarakat untuk menyelenggarakan hari raya lebaran dengan khusuk dan menjalankan prosesi ibadah yang esensial.

“Boleh takbiran keliling tapi jangan mengganggu masyarakat. Perbanyak takbir di masjid dan banyak silaturahmi,” imbuh Didin

Diketahui, kebijakan takbir keliling tahun ini lebih longgar dibandingkan pada tiga tahun sebelumnya. Pasalnya, saat itu pandemi Covid-19 masih merebak. (adv)

Ketua Komisi A Sayangkan Banyak Guru PPPK Ditugaskan Jauh dari Sekolah Awal

 

PATI - Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Pati baru saja mengumumkan sebanyak 665 guru honorer di Kabupaten Pati diangkat menjadi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dalam rangka meratakan status guru honorer, pengangkatan status Apatur Sipil Negara atau ASN diganti menjadi PPPK.

Akan tetapi, pengangkatan ratusan guru ini disayangkan oleh Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pati, Bambang Susilo, lantaran banyak guru ditempatkan di lokasi yang jauh dari domisili atau tempat awal mereka mengabdi.

Lantaran pemerintah daerah tidak punya wewenang dalam pengangkatan PPPK, anggota DPRD Pati dari fraksi PKB ini menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berdiskusi dengan Dinas Pendidian (Disdik) dan BKPP Pati agar bisa meminta perubahan penempatan guru kepada Kemenpan RB selaku penyelenggara ujian PPPK.

“Kemarin itu yang jadi kendala, data di dapodik kerjanya Tambakromo tapi setelah diterima penempatan di Gunungwungkal, itu cukup banyak. Instansi terkait baik Disdik dan BKPP harus berkonsultasi ke pusat. Itu yang salah bukan daerah, karena PPPK ‘kan kewenangan pusat yang menentukan. Jadi daerah cuman bisa menyelenggarakan dan mengajukan formasi,” ungkapnya.

Anggota DPRD Pati Bambang Susilo juga memprediksikan, untuk formasi PPPK ataupun CPNS tahun 2023 ini akan lebih banyak lowongan bagi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.

Kendati sering terjadi kendala bagi guru honorer, wakil rakyat asal Kecamatan Tambakromo ini menilai nasib guru honorer lebih beruntung ketimbang tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Seperti diketahui, tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2022 tidak mendapat jatah alokasi PPPK ataupun CPNS. Karena berada dibawah wewenang pusat, selaku anggota DPRD Pati dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak dan meminta seluruh tenaga honorer untuk memaklumi kebijakan ini.

“Guru lebih beruntung daripada honorer di OPD-OPD karena masih ada formasi tiap tahun paling banyak. Di 2023 ini nanti juga ada pengangkatan PPPK,” tutupnya. (adv) 

Wakil Ketua Dewan : Takbir Keliling Memiliki Tujuan Mulia, Jangan Dinodai dengan Kericuhan

PATI - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pati, Hardi menanggapi perihal peringatan Hari Raya Idulfitri 1444 H, yakni Takbir Keliling.

Pihaknya menuturkan agar kegiatan takbir dapat lebih dijadikan sebagai media syi’ar keagamaan di Kabupaten Pati.

“Karena ini kan ya setahun sekali, jadi pelaksanaan bertujuan untuk mensyiarkan Islam itu,” singkat Hardi.

Lebih lanjut, melalui harapan juga sekaligus menegaskan bahwa pada tahun ini kegiatan takbir keliling sudah bisa kembali digelar.

Pasalnya, sekitar 2 tahun yang berjalan pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengeluarkan surat edaran akan melarang kegiatan takbir keliling.

“Termasuk takbir keliling tahun lalu sudah ada. Jadi isyaallah 2 tahun lalu tak ada. Alhamdulillah Pemda tak mengeluarkan surat larangan tarling,” jelas Politisi Partai Gerindra tersebut.

Hardi juga berpesan meskipun dalam prakteknya kadang ada musik dangdut ataupun DJ, namun pihaknya berharap agar pelaksanaan takbir tetap berjalan dengan baik.

Ia juga mengungkapkan, selama perayaan dapat berlangsung dengan aman dan tidak terjadi gesekan antar pemuda lainnya.

“Karena sudah normal kembali dan tak ada pelarangan ya mas, semoga berjalan dengan baik dan juga Tak ada gesekan-gesekan,” tandasnya. (adv) 

Anggota Dewan Pati Didin Syarifudin Apresiasi Pengangkatan 665 ASN jadi PPPK

PATI - Pemerintah Kabupaten Pati telah mengumumkan hasil Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru Pasca Sanggah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Formasi Tahun 2022, pada Jumat (14/4) lalu. 

Ada sebanyak 665 guru dinyatakan lolos untuk menjadi ASN kategori PPPK. Atas pengumuman itu, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Didin Syarifudin mengucapkan selamat pada para peserta seleksi yang telah dinyatakan lolos. 

Menurut Didin, keputusan pemerintah melakukan seleksi PPPK formasi guru lebih awal dibandingkan formasi lainnya adalah hal yang tepat. Pasalnya, peran guru di daerah sangat esensial.

“Tenaga honorer guru yang diangkat PPPK kalau kita lihat memang sangat Penting. Apalagi sekarang pegawai pemerintah hanya PNS dan PPPK,” ujar Anggota Dewan dan Kader Partai Nasdem itu kepada Mitrapost.com.

Lebih lanjut, ia mengharapkan Pemkab Pati dalam hal ini BKPP Pati, Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terkait seleksi PPPK terakhir, mendata sisa sekolah yang belum mendapatkan jatah guru ASN agar dalam seleksi selanjutnya bisa diajukan.

“Kita meminta per sekolah setelah pengumuman terakhir untuk evaluasi kekurangan setiap daerah,” imbuhnya.

Kepada Guru yang tidak lolos PPPK diharapkan bersabar untuk seleksi berikutnya dan tetap melakukan pengabdian di wilayahnya masing-masing secara maksimal.

Perlu diketahui, pengumuman hasil seleksi PPPK jabatan fungsional guru dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023. Dengan jumlah lolos seleksi 622 orang.

Kemudian pada tanggal 10–12 Maret 2023, dilakukan masa sanggah bagi peserta yang tidak lulus dan keberatan terhadap hasil seleksi.

Hingga saat Pengumuman final seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru 2022 digelar hari ini, Jumat (14/4/2023), 665 guru dinyatakan lolos seleksi. (adv)

Dewan Pati Minta Perijinan Mendirikan Sekolah Dibatasi

 

PATI - Banyaknya bermunculan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal saat ini di Kabupaten Pati mendapat sorotan dari Anggota DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati. 

Dia mengaku khawatir dengan menjamurnya lembaga pendidikan baru akan mengurangi eksistensi sekolah yang jauh sebelumnya sudah berdiri.

Dewan yang duduk di Komisi D ini jika sekolah yang baru cenderung diminati oleh wali murid. Inilah yang kemudian bisa mengurangi jumlah siswa di suatu sekolahan yang lebih dulu ada. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, menurutnya butuh peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama kantor Kementerian Agama (Kemenag) sangat diperlukan, terutama dalam hal pengeluaran izin.

“Ini memang kendala kami di lapangan, seperti kurang murid atau bangunan. Kita sepakat sekolah yang ada itu dimaksimalkan. Memang grafik pertumbuhan penduduk tinggi. Tapi nanti seiring generasi baru, siapa nanti yang sekolah di situ,” ungkapnya.

Sebagai badan legislatif, politisi dari Partai Golkar ini paham betul soal biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam sektor pendidikan tidaklah sedikit. Sehingga perlu ada upaya bersama untuk menjaga eksistensi sebuah sekolah dengan membatasi pendirian lembaga baru.

“Izin mendirikan sekolah harus diperketat, dalam arti tidak memperketat, tetapi memaksimalkan yang ada. Biaya yang dikeluarkan (pemerintah) juga tidak sedikit,” tambahnya.

Ia menambahkan, jika pada akhirnya sebuah sekolahan benar-benar kekurangan murid, akan membuat bangunan sekolah menjadi terbengkalai dan sia-sia tanpa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sebagai informasi  SMP 5 PGRI yang berlokasi di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati merupakan contoh nyata. Sekolahan yang cukup eksis pada sekitar 1990-an tersebut, saat ini kondisinya sudah ditutup lantaran tidak adanya murid yang mau bersekolah di sana. (adv) 

Pupuk Subsidi Langka, Petani Disarankan Pakai Pupuk Kandang

PATI - Sering kalinya terjadi kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani. Anggota DPRD Pati Suwarno mengajak para petani untuk mulai menggunakan alternatif lain, salah satunya memanfaatkan pupuk kandang.

Menurutnya, petani harus punyai inovasi agar tidak ketinggalan sehingga bisa menghadapi kondisi ketika pupuk subsidi mulai susah didapatkan. Ia berpendapat, jika seorang petani memiliki hewan ternak seperti sapi atau kambing maka bisa memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk.

Anggota DPRD Pati yang duduk di Komisi D ini menilai penggunaan pupuk kandang lebih efektif dalam menyuburkan tanah sekaligus menjaga unsur hara pada tanah. Hal ini berbeda dengan penggunaan pupuk kimia yang hanya mampu menyuburkan tanpa menjaga kualitas tanah.

“Untuk menghadapi kelangkaan dan tidak tergantung dengan pupuk kimia, harus mulai menggunakan pupuk kandang. Ini jauh lebih baik ketimbang pupuk kimia, karena pupuk kimia hanya menyuburkan tanah. Berbeda dengan pupuk kandang yang bisa menggemburkan tanah,” ucap wakil rakyat asal Kecamatan Winong ini.

Dirinya mengapresiasi keberadaan pupuk kandang Patigas yang ada di Desa Klecoregonang, Kecamatan Winong yang mampu berinovasi produksi pupuk organik. Inovasi ini menurutnya dijadikan contoh untuk memanfaatkan kotoran hewan ternak menjadi pupuk.

“Jadi kalau pupuk kimia seperti Urea itu hanya menyuburkan tanah. Petani ‘kan banyak yang punya sapi atau kambing, itu bisa dimanfaatkan. Kalau musim kemarau diangkut di sawah, itu nanti tanah bisa gembur,” tandasnya.

Sebagai informasi, beberapa petani di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang tergabung dalam masyarakat Sedulur Sikep saat ini telah banyak yang menggunakan pupuk kandang untuk menyuburkan tanah. Hal ini diharapkan bisa ditiru oleh petani-petani lain agar tidak bergantung pada penggunaan pupuk kimia saja. (adv) 

Atasi Banjir di Kayen, Ketua Dewan Minta Ada Drainase

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, yang merupakan wakil rakyat asli dari Kecamatan Kayen ini mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat yang menginginkan permasalahan banjir segera bisa teratasi. Banjir sering melanda Kecamatan Kayen ini disinyalir karena hilangnya sumber resapan air karena alih fungsi hutan menjadi perkebunan jagung.

“Kemarin saya ikut Musrenbang di Kecamatan Kayen untuk penanganan banjir di sana. Memang ada banjir, tapi saya harap jangan terlalu lama atau terlalu besar,” ungkapnya.

Masalah lain yang juga menjadi keluhan masyarakat adalah keberadaan tambang galian C yang turut merusak ekosistem di Pegunungan Kendeng. Bahkan, keberadaan operasi tambang juga mengakibatkan jalan cepat rusak.

Menurut Ketua DPRD Ali Badrudin, penindakan terhadap operasi galian C dan perbaikan ekosistem hutan memerlukan waktu yang cukup lama. Kendati begitu,  ia mengusulkan agar dubuatkan saluran drainase di sekitar Alun-Alun Kayen yang menjadi titik banjir pasca hujan lebat di bagian selatan.

 “Kita arahkan untuk membangun drainase dan mengarah ke sungai-sungai. Ini harus menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Kayen, semoga saja ada tindaklanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan musrenbang ini akan ditampung dan diusulkan agar dibahas dalam pokok pikiran dewan. Sedangkan untuk pelaksanaannya, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera merealisasikannya. (adv) 

Dewan Pati Minta Petugas Damkar Tetap Siaga Saat Idul Fitri

PATI - Anggota DPRD Pati, Suwarno mengingatkan unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pati agar selalu siaga penuh menjelang Idulfitri maupun sesudah lebaran.

Pasalnya saat libur Idulfitri, potensi kebakaran rawan terjadi, terutama di wilayah-wilayah Pati yang relatif kering.

“Pemadam kebakaran yang kadang sering kecolongan tolong selalu siap supaya kalau ada laporan langsung bablas berangkat,” ujar Suwarno saat menyampaikan usulan di Rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan (Ekuinda) Lintas Sektoral belum lama ini.

Suwarno juga mengatakan, pos damkar dan armadanya perlu ditambah mengingat wilayah Pati sangat luas.

Banyak terjadi kasus, tim Damkar telat memadamkan api mengingat di lokasi yang jauh dari pos.

“Damkar di Pati masih sedikit sekali. Kalau ada kebakaran sampai ke Watesaji (Pucakwangi) di sana sudah habis. Banyak kejadian, beberapa tahun lalu kropak (Kecamatan Winong) damkar datang tapi bangunan sudah habis,” ujar Warno.

Untuk menanggulangi kekurangan armada, Politisi dari Partai PDIP itu  meminta Unit Damkar berkoordinasi dengan perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran.

“Sehingga ini nanti dari Damkar supaya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu seperti PT Garuda dan PT Dua Kelinci dalam rangka menyiapkan hari lebaran,” imbuhnya.

Sementara Sugiono, kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati mengatakan bahwa pihaknya akan mengaktifkan tim damkar selama masa cuti lebaran.

“Kita aktifkan ada empat Pospam di Pati, Juwana, Kayen, dan kapal laut. Kita standby terus kita bagi empat, empat orang per ship,” ujar Sugiono saat diwawancara terpisah. (adv)

Dewan Pati Mulai Godok Perda Pertanian

 

PATI - Kalangan Anggota DPRD Pati saat telah membahas Raperda Pertanian.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pati, Suwarno, memaparkan pihaknya baru memulai pertemuan membahas Raperda Perlindungan Petani ini pada Februari lalu.

“Kemarin sudah diusulkan kepada Bapemperda soal raperda perlindungan petani. Kita sudah bahas dan kita cari referensi yang cocok untuk diterapkan di Pati,” jelas anggota Komisi D DPRD Pati ini.

DPRD Pati Karmijan Sarankan Bentuk Forum Diskusi Atasi Permasalahan Pegunungan Kendeng

Suwarno mengatakan bahwa pembahasan Raperda Perlindungan Petani juga dilakukan bersama dengan anggota Komisi B yang bergerak di bidang pertanian.

Panitia khusus atau Pansus untuk mengawal Raperda Perlindungan Petani telah dibentuk, untuk kemudian akan melakukan studi banding  ke beberapa daerah seperti Kabupaten Gresik yang telah mempunyai Perda Pertanian. Sehingga dalam merancang Raperda ini diperoleh hasil yang tepat guna bagi petani di Kabupaten Pati.

“Kami juga akan studi banding ke luar daerah. Nanti kami akan cari narasumber untuk dibuatkan naskah akademik atau NA,” imbuhnya.

Anggota DPRD Pati dari fraksi PDIP ini menyebutkan salah satu pokok penting di dalam Perda Pertanian adalah jaminan perlindungan bagi para petani yang mengalami gagal panen.

Terlebih dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 1.000 hektar lahan sawah tidak bisa ditanami, lantaran terendam air banjir yang hingga kini belum juga reda.

“Tentunya dengan adanya perda ini, masyarakat Kabupaten Pati yang mayoritas adalah petani bisa terlindungi. Seperti ini ‘kan ada musibah banjir, jadi mereka merugi. Sehingga nanti mereka bisa terlindungi,” tandasnya. (adv) 

Dewan Pati Minta Pemerintah Jamin Ketersedian Stok BBM Saar Arus Mudik

 

PATI - Anggota DPRD Pati, M. Nur Sukarno meminta pemerintah Kabupaten (Pemkab) memastikan ketersediaan stok BBM jelang lebaran Idulfitri 1444 Hijriah.

Pemkab harus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak Pertamina guna menghindari terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten Pati.

Politisi dari Partai Golkar itu memprediksi jumlah kendaraan arus mudik dan arus balik tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring tidak adanya kebijakan PPKM.

“Perlu diantisipasi adalah ketersediaan BBM. Terutama di Kabupaten Pati yang mempunyai ruas jalan Nasional Pantura panjang perlu ada perhatian terkait ketersediaan BBM di SPBU yang ada di jalur Pantura Kabupaten Pati,” ujar M Nur Sukarno, Sabtu (15/4/2023).

Kepada masyarakat Pati yang menjalani mudik ke kampung halaman disarankannya untuk memanfaatkan fitur Pertamina Call Center 135.

Fitur ini adalah layanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dari pertamina lewat telepon. BBM akan diantar langsung ke lokasi kendaraan saat pemudik terjebak kemacetan.

“Saat ini Pertamina launching Hallo Pertamina lewat nomor telepon 135, nanti BBM bisa dikirim. Semoga lebaran tahun ini para pemudik selamat sampai tujuan, harus hati hati, memantau kelancaran arus kendaraan di jalan lewat android jika kecapean harus istirahat,” ujarnya.

Sementara Pihak Pertamina dalam Rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan (Ekuinda) Lintas Sektoral yang digelar pada Kamis (14/4/2023) mengatakan masa Satgas Pertamina dilaksanakan dari tanggal 10 April sampai 2 Mei 2023.

Pertamina telah memperkirakan kebutuhan BBM selama musim lebaran. 12 titik SPBU terus dipantau untuk disuplai agar tidak kekurangan stok saat musim mudik dan arus balik.

“Prediksi untuk pemudik ada sekitar 80 juta pemudik. 14 juta kebanyakan dari Jabodetabek, barat menuju timur. Pati ada total 12 titik SPBU siaga dimana 9 di pantura 3 di lingkar pati,” ujar Perwakilan Pertamina dalam Rakor Ekuinda. (adv)

Ketua Dewan Pati : Penggunaan CSR Tidak Jelas

 

PATI  – Penggunaan dana CSR selama ini diperuntukkan kepada kepentingan beberapa orang.

Hal ini mendapat sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin.

Pihaknya mengatakan bahwa dana CSR selama ini tidak jelas mengalirnya ke mana.

“Selama ini pun CSR tak jelas. Hanya dipergunakan kepentingan pribadi orang-orang tertentu,” paparnya.

Oleh karena itu, ia pun berharap ke depan penggunaan atau penyaluran dana CSR bisa lebih jelas. Termasuk dalam hal jumlah minimal dana yang disalurkan para perusahaan.

Sementara itu, Suwarno selau Ketua Badan Pembuatan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati pernah menjelaskan bahwa fungsi aturan mengenai CSR adalah untuk memberikan penekanan terhadap perusahaan bahwa CSR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

“Supaya perusahaan-perusahaan ini dapat mengindahkan aturan untuk mengalokasikan keuntungannya untuk sumbangsih pembangunan sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya,” jelas Suwarno pada saat itu. (adv) 

Dewan Minta Dinkes Tetap Buka Pelayanan saat Cuti Lebaran

PATI - Anggota Komisi B DPRD Pati, Suwarno mengingatkan Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati untuk mengaktifkan layanan kesehatan selama masa cuti lebaran 1444 Hijriah.

“Untuk Dinkes supaya Puskesmas itu siap ambulans dan personel. Kalau terjadi sesuatu mudah untuk dihubungi bisa ditangani di Puskesmas dan rujuk ke RS,” ungkapnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah (Ekuinda) di kantor Setda Pati, Kamis (14/4/2023).

Petugas kesehatan diminta standby selama H-7 hingga H+ 7 dan mengisi titik-titik yang membutuhkan pelayanan medis.

Adapun titik pertama yang menjadi prioritas adalah layanan Puskesmas yang berada di jalan lintas selama 24 jam.

Tenaga medis juga harus disiagakan di pos utama mudik di jalur Pantura dan jalan lingkar. Hal ini untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan bagi pengendara mudik lebaran.

Untuk diketahui, pada musim arus mudik dan arus balik lebaran, kepolisian dan pemerintah kabupaten Pati telah bersiap untuk mendirikan posko khusus yang bisa dimanfaatkan pemudik.

Tahun ini, Polresta Pati kembali mendirikan empat posko mudik. Selain aparat kepolisian, pos-pos tersebut nantinya juga akan diisi oleh petugas gabungan, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan lainnya. (adv) 

Pandemi Berlalu, Dewan Pati Dorong Masyarakat Ramaikan Tempat Wisata

PATI - Anggota DPRD Kabupaten Pati , Warsiti berharap, potensi wisata yang ada di Kabupaten Pati dapat digalakkan kembali, pasca pandemic covid-19, dan pasca  banjir yang melanda beberapa waktu lalu.

“Beberapa tahun sempat mandeg, karena adanya pandemic covid-19. Dan juga mungkin karena adanya banjir beberapa waktu lalu. Sekarang ini, saatnya untuk dikembangkan dan digalakkan lagi, biar menjadi destinasi wisata yang diminati masyarakat,” ujar

Menurut politisi Partai NKRI ini, bahwa untuk mengembangkan dan menggalakkan pariwisata, memerlukan fokus yang lebih tajam agar mampu memposisikan kondisi sesuai dengan potensi yang ada dengan diimbangi oleh perencanaan yang matang dan upaya peningkatan kompetensi sumber daya yang berkualitas.

“Salah satu pertimbangannya, adalah potensi yang selama ini sudah ada, dengan menggunakan konsep yang menekankan pada pengembangan berdasarkan kearifan lokal. “Para pengelola sudah pasti memiliki konsep untuk menjadi tempat wisata tersebut memiliki daya tarik bagi para wisatawan, baik local daerah, maupun luar daerah, bahkan wisatawan mancanegara,” sambungnya.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati ini berharap, tempat wisata yang ada di Kabupaten Pati ini dapat tergarap secara maksimal, dengan peran serta para stakeholder, sehingga mampu menggeliatkan roda perekonomian masyarakat. (adv) 

Dewan Pati : Pemudah Harus Kembangkan Potensi

PATI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati mengajak pemuda mengembangkan potensi desa dan kelurahan.

Hal ini dilakukan untuk mendorong para pemuda lebih semangat dalam berkreasi dan mengembangkan bakat.

“Ayo kita kembangkan potensi yang ada di desa dengan kreativitas dan inovasi. Komitmen dan tekad yang baik itu menjadi modal kita dalam kemajuan desa. Bukan hanya uang bisa didapat dari kedisiplinan dan ketekunan, katanya sementara itu dalam penguatan karang taruna,”terangnya.

Endah mengatakan keaktifan karang taruna di tingkat desa merupakan kunci di dalam kondisi masih terdampak Covid-19, Kabupaten Pati mendorong UMKM khususnya pertanian, perikanan dan bidang lainnya untuk selalu produktif dan didukung dengan daya unggulan yang ada di daerah.

Dirinya nmengatakan antara pemerintahan desa dan pemuda karang taruna bisa saling mendukung, juga saling berbagi pekerjaan. Menurutnya karang taruna berperan memberi kontribusi bagi desa berupa masukan yang positif.

“Karang taruna bisa dilibatkan dalam kegiatan desa ataupun potensi pengembangan desa, contoh kecilnya dalam kondisi ini untuk kebutuhan masker kita pakai dari produk UMKM. Pati juga memiliki produksi madu yang baik, makanan kecil, kerajinan dan lainnya,” ujar politisi Golkar Pati. (adv) 

Dewan Apresiasi Polresta Pati Bagi-Bagi Sayuran

PATI - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati melalui Satlantas membagikan bantuan yang terbilang cukup unik, lantaran biasanya yang dibagikan berupa sembako atau pun takjil.

Namun, hari ini kegiatan membagikan paket sayur mayur bagi masyarakat, diinisiasi oleh Satlantas Polresta Pati unit Kemananan dan keselamatan lalu lintas (Kamsel). Bantuan ini disalurkan di depan Gor Pesantenan pada hari Jumat (14/4/2023).

Sebagai informasi, di dalam paket sayur yang dibagikan Satlantas Polresta Pati tersebut, di antaranya ada kacang panjang, kol, wortel, sawi, ketela, dan lain sebagainya.

Kaur Bin Opsnal (KBO) Satlantas Polres Pati, Ipda Muslimin mengatakan, meski bantuan yang disalurkan berbeda dengan yang lazim, ini dilakukan untuk membantu masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan sebagian pangan terkait sayur.

“Ini merupakan kelanjutan baksos yang kami lakukan, seperti ada pembagian takjil. Tapi hari yang kita bagikan lain daripada biasanya, kalau biasanya kita bagikan makanan siap saji. Untuk kali ini kita bagikan berupa sayur mayur,” kata Muslimin.

Ia menambahkan, bantuan yang disalurkan kali ini berjumlah kurang lebih 200 paket sayur. Menurutnya, menjelang lebaran seperti sekarang ini kondisi di pasar cukup padat. Di mana masyarakat berkerumun untuk mendapatkan bahan pangan.

“Insyaallah ke depan kita akan bagikan bantuan serupa. Hal ini kami lakukan karena seperti di pasar untuk saat ini sudah padat. Nah bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan bahan makanan tanpa harus membayar alias gratis,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti beri dukungan dan apresiasi kepada Polresta Pati.

“Kami memberikan dukungan dan apresiasi kepada Polresta Pati yang telah membagikan bantuan berupa sayur mayur bagi masyarakat. Ini merupakan hal yang unik dan bisa dicontoh oleh yang lainnya,” ujarnya. (adv)

Ketua Dewan Pati : Kita Belum Tahu Soal Merk Motor untuk Kades

PATI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin mengaku belum mengatahui merek motor Dinas baru kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Ali mengatakan waktu dan mekanisme pencairan anggaran selanjutnya  diserahkan kepada  pemerintah eksekutif.

”Tahun ini cairnya  tergantung kewenangan eksekutif. Terkait dengan motor mereknya kita tidak tahu lah. Tapi di rapat badan anggaran (DPRD) di tahun 2023 untuk kepala desa telah diputuskan,” tutur dia.

Ali juga menyebut untuk waktu pencairan diserahkan kepada Pemkab Pati. Ada kemungkinan pembelian motor dinas kades dilakukan dengan dua cara.

Pertama belanja langsung dilakukan Pemda Pati sehingga kades langsung menerima motor. Atau skema kedua, anggaran  diberikan Pemkab untuk Pemdes terkait untuk dibelanjakan secara mandiri.

Pengadaan kendaraan dinas baru untuk kades sendiri sebenarnya sudah diajukan para Kades sejak tahun lalu. Tepatnya pada 24 Februari 2022 lalu.

Pada waktu itu mereka meminta berbagai jenis motor yang saat ini ngetren. Mulai dari Vario, Honda PCX, Yamaha NMAX hingga KLX. (adv) 

Dewan Pati Minta Pemkab Perhatikan Guru Swasta

PATI – Komisi D DPRD Kabupaten Pati mendesak agar Disdik mengadakan pelatihan terkait dengan standar kompetensi agar guru wiyata yang sudah lama mengabdi ada afirmatif action dari Disdik.

Pasalnya, sampai saat ini masih ada guru wiyata yang Gaptek akan IT.

Terkait hal tersebut, Hj. Muntamah, M.Pd, MM, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap, pemerintah memberikan prioritas bagi wiyata yang sudah lama mengabdi. Selain itu, bagi guru wiyata yang berusia tua namun kurang menguasai IT agar dilakukan Bimtek ataupun pelatihan khusus bagi mereka, sehingga pada saat ada seleksi, mereka dapat mengikutinya.

“Ironisnya, dalam proses seleksi PPPK Guru, masih ada guru wiyata yang sudah lama mengabdi namun tidak berhasil lulus ujian seleksi. Hal itu disebabkan kemampuan terkait dengan IT yang kalah dengan guru wiyata muda meskipun pengabdiannya relative baru,”jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, harusnya, ada perlakuan khusus yang diperuntukkan bagi guru yang sudah lama dalam mengabdikan diri untuk ikut mencerdaskan anak bangsa, dengan honor yang sangat minim. Pengabdian tersebut, lanjut Muntamah, perlu mendapatkan apresiasi oleh pemerintah, dengan memberikan kemudahan untuk lulus ujian.

“Nasib guru wiyata perlu dipikirkan. Pemerintah sudah selayaknya menghargai pengabdian yang sudah jalankan selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang hingga puluhan tahun,”tandasnya. (gus) 

Ketua DPRD Pati : Tambang Ilegal Harus Ditindak Tegas

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyebut, tambang ilegal atau tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah, sudah seharusnya ditindak tegas.

Seperti yang diketahui, aktivitas tambang yang berada di sekitar objek wisata Waduk Gunungrowo dan Agro Wisata Jollong tersebut, selain merusak lingkungan juga merusak akses jalan menuju 2 objek wisata andalan Kabupaten Pati.

Dirinya juga tak memungkiri kebutuhan suatu proyek akan bahan tambang. Sehingga, jikapun ada suatu tambang yang belum memiliki izin, dirinya meminta supaya segera mengurus izin guna menghindari kejadian seperti di Desa Sitiluhur.

“Kalau soal tambang yang tak berizin harus ditutup, atau setidaknya mengurus izinnya dulu. Apalagi itu wewenang provinsi,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Sitiluhur, Suyuti mengatakan bahwa kegiatan penambangan sudah dihentikan dan tidak akan diizinkan beroperasi lagi. “Kegiatan penambangan sudah dihentikan dan tidak akan diizinkan untuk beroperasi lagi,” ujarnya (adv) 

Dewan Pati : Kesadaran Masayarakat Membuang Sampah pada Tempatnya Masih Rendah

 

PATI - Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya nampaknya masih rendah. Hal itu diakatakan Anggota DPRD Kabupaten Pati Roihan.

Atas kondisi itu dia mengaku sangat prihatin dengan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah desa setempat bisa memberikan ketegasan untuk memupuk kesadaran masyarakat supaya bisa buang sampah tidak sembarangan.

“Pemerintah desa setempat bisa membuat aturan seperti peraturan desa (perdes). Harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah agar tidak dibuang sembarangan,” paparnya.

Hal ini seperti yang dirasakan Camat Pucakwangi Udhi H. Nugroho. Karena itu pihaknya membuat kebijakan untuk menerapkan denda bagi pembuang sampah. Sanksi denda sebesar Rp 3 juta. Persoalan sampah di wilayahnya terjadi di Jalan Grogolsari-Tanggel

Keputusan ini merupakan kesepakatan antara Camat Pucakwangi, Camat Winong dan pemerintah desa (Pemdes) setempat, bisa menekankan perilaku membuang sampah sembarangan di wilayahnya.

”Kita pasang pengumuman larangan buang sampah sembarangan. Bagi yang membung sampah sembarangan dikenai denda Rp 3 juta,” jelasnya.

Udhi mengatakan sampah yang menumpuk didominasi sampah rumah tangga. Ia menduga sampah itu datang dari pengguna jalan yang melalui area itu. Terutama masyarakat yang baru pulang dari pasar terdekat.

”Yang membuang justru bukan dari Desa Grogol maupun Tanggel. Tapi yang lewat di sekitar situ dari pasar. Soalnya pinggir jalan tersebut merupakan jalan alternatif antara Pasar Botok dan Pasar Soko Puluhan. Mungkin yang mau ke pasar atau pulang  yang buang sampah di sana,” terangnya. (adv) 

Dewan Pati Maesaroh Sayangkan Pati Belum Punya Museum

PATI - Keberadaan museum sebagai tempat menyimpan benda-benda sejarang perlu dipunyai oleh setiap daerah. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Pati Maesaroh. Karena itu dia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Pati dapat membangun museum. 

Menurut Maesaroh, selain untuk menyimpan benda bersejarah, keberadaan museum juga bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan untuk anak sekolah agar lebih mengenal daerahnya sendiri.

“Tentang museum memang di Pati belum ada. Saya sangat mendorong terwujudnya museum khususnya untuk pendidikan di Pati, karena museum pendidikan itu mempunyai peran penting sebagai media pembelajaran,” ucap Maesaroh.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kabupaten Pati, Winarto, mengakui, selama ini pihaknya belum pernah mengusulkan pembuatan museum di Kabupaten Pati. Pihaknya akan berkoordinasi dengan bawahannya untuk menanggapi hal ini.

“Kalau ini masukan akan kita kaji dengan (Bidang) Kebudayaan. Karena kemarin ada masukan dari pengurus yayasan. Kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,” pungkas dia. (adv) 

Dewan Pati Soroti Pelaksanaan Proyek yang Dikerjakan Asal-asalan

PATI - Anggota DPRD Kabupaten Pati Teguh Bandang Waluyo menyoroti pengerjaan proyek yang dinilai asal-asalan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Hal itu disampaikan terkait banyaknya pengerjaan proyek yang tidak profesioal. Pihaknya meminta, agar Pemkab Pati menindak tegas tindakan tersebut agar tidak terulang kembali. Keberatan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, baru-baru ini.

“Pengerjaan proyek pembangunan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkesan asal-asalan oleh para pelaksana proyek. Hendaknya ditindak tegas  dan sesuai prosedur hukum,” jelas Teguh. 

Menanggapi hal itu, Pj Bupati mengungkapkan rasa terima kasih atas laporan tersebut. Ia pun berjanji akan menindak pelaksana proyek yang asal-asalan tersebut.

“Terkait dengan pengerjaan proyek pembangunan yang didanai APBD yang terkesan asal-asab oleh pelaksana proyek, terima kasih atas sarannya. Akan kami laksanakan,” ujar Bupati. Selain itu, beberapa fasilitas publik di Kabupaten Pati diketahui sudah rusak Padahal baru selesai pengerjaannya. (gus) 

Dewan Pati : Penutupan Karaoke Harus Dapat Dukungan Semua Lapisan Masyarakat

PATI  – Maraknya karaoke tak berizin di Pati menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat. Menindaklanjuti penutupan karaoke ini, tak hanya Pemkab dan DPRD saja. Harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ini diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto. Menurutnya, menutup karaoke yang sedang marah ini tak gampang. Harus ada sinergi antara legislatif, eksekutif hingga masyarakat.

”Itu harus bersinergi antara pemerintah, dewan dan seluruh lapisan masyarakat. Jadi untuk menutup karaoke-karaoke yangg tak berizin harus ada kekompakan,” imbuhnya. 

Upaya penutupan karaoke ini tak semerta-merta cepat direalisasi. Melihat penutupan Lorong Indah (LI), itu perlu berbulan-bulan untuk membongkar prostitusi itu. Tentunya, semua pihak turut andil dalam mendorong penutupan LI.

”Jadi pemerintah dan dewan saja saya kira masih belum cukup untuk menutup karaoke. Seluruh masyarakat harus mendukung penutupan/penertiban karaoke. Sehingga hal tersebut bisa terlaksana seperti saat penutupan LI,” tegasnya.

Soal izin tempat karaoke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati Sugiyono mengatakan, hanya ada tujuh tempat hiburan karaoke yang sudah mendapatkan izin dari Pemkab Pati untuk beroperasi. Sisanya tak berizin. ”Puluhan Karaoke yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati hanya tujuh karaoke yang sudah mendapatkan izin,” katanya (adv) 

Dewan Pati Dukung Penertiban Pengguna Knalpot Brong

PATI - Belakangan waktu terakhir ini Saltantas Polresta Pati gencar melakukan razia kepada sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau brong. 

Upaya yang dilakukan polisi untuk menertibkan motor dengan knalpot bersuara bising itu memdapat respon baik dari kalangan Anggota DPRD Pati. Salah satunya adalah Anggota Dewan Warsiti. 

Menurut Warsiti, keberadaan kendaraan yang memakai knalpot brong dinilai sangat mengganggu.

Karena menurutnya, ketika kendaraan tersebut melintas, akan menimbulkan bunyi yang keras yang bisa mengganggu kenyamanan masyarakat yang tengah beristirahat. Sehingga hal ini perlu di tindak tegas.

“Dengan adanya knalpot brong ini mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat,” papar Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tersebut.

Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, pihaknya pun mendukung pihak yang berwajib untuk melakukan penindakan atas keberadaan kendaraan dengan knalpot brong tersebut.

“Kami mendukung penindakan yang dilakukan,” paparnya

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Pati Kompol Asfauri mengimbau kepada para orang tua agar melarang para anaknya memakai kendaraan dengan knalpot brong. Sebab hal itu merupakan tindakan melanggar hukum.

“Anaknya jika memakai kendaraan jangan menggunakan knalpol brong,” ujarnya menjelaskan.

“Penggunaan kenalpot brong tersebut merupakan hal yang melanggar hukum,” lanjutnya.

Dengan peran serta orang tua melakukan pengawasan terhadap anaknya, maka diharapkan tak ada lagi kendaraan yang menggunakan knalpot jenis tersebut. (gus)