PATI - Penanganan banjir di Kabupaten Pati harus mendapat perhatian dari semua kalangan, termasuk para pelaku usaha yang ada di Kota Bumi Mina Tani seharusnya ikut membantu warga korban banjir. Hal tersebut dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Suwarno.
Politisi dari PDI Perjuangan itu mendorong agar pelaku usaha dan pemilik perusahaan di Pati untuk terlibat dalam penanganan banjir.
“Semestinya pengusaha dan perusahaan yang ada di Pati dapat membantu menangani banjir,” ucapnya.
Suwarno menambahkan, perusahaan dapat segera mencairkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu korban banjir.
“Maka harapannya para pengusaha itu dapat mencairkan CSR-nya untuk juga menangani bencana banjir yang terjadi saat ini, karena itu juga berguna untuk membantu masyarakat terdampak. Jadi semestinya para pengusaha tidak perlu memikir panjang soal dana CSR itu,” terangnya.
Hal tersebut diusulkan lantaran dana bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dianggap tidak mampu untuk mengcover kebutuhan para korban banjir di Pati.
“Jadi Karena dana yang dialokasikan dari Pemda maupun BPBD itu masih kecil, sekitar Rp250 juta itu hanya akan habiskan untuk operasional dan masih jauh lagi untuk memenuhi kebutuhan,” tambah anggota komisi D DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Diketahui bahwasanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah menetapkan wilayah banjir di Pati menjadi Tanggap Darurat bencana.
Penetapan tersebut resmi ditentukan dalam forum rapat internal yang diselenggarakan pada Rabu (8/3/2023) yang dipimpin langsung oleh PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro.
Status tanggap bencana akan berlangsung hingga 14 hari yang dimulai dari 4 Maret dan berakhir pada 18 Maret 2023 mendatang. (adv)
EmoticonEmoticon