Ketua DPRD Pati : Tahun Ini Kades di Pati Akan Dapat Motor Baru

PATI - Keinginan para kepala desa (Kades) di Kabupaten Pati untuk  mendapatkan motor dinas baru nampaknya akan segera terwujud. 

Pasalnya tahun ini, Pemkab Pati telah menganggarkan untuk pengadaan motor dinas itu sebesar Rp 32 juta. Itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

Ali mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pati sudah sepakat dengan jumlah itu. Kabupaten Pati sendiri memiliki 401 desa dan lima kelurahan.

’’Oleh Banggar dan TAPD diputuskan Rp 32 juta untuk dijadikan sepeda motor pengganti sepeda motor Kades yang sudah rusak,’’ ujar Ali usai acara Sosialisasi Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarpras Pedesaan di Pendopo Pati hari ini, Senin (27/2). 

Namun, ia belum mengetahui jenis motor dinas untuk kades ini. Waktu dan mekanisme pencairan anggaran selanjutnya diserahkan kepada pemerintah eksekutif.

’’Tahun ini cairnya tergantung kewenangan eksekutif. Terkait dengan motor, mereknya kami tidak tahu lah. Tapi di rapat badan anggaran (DPRD) di tahun 2023 untuk kepala desa telah diputuskan,’’ tutur dia.

Ali menyebut untuk waktu pencairan diserahkan pada Pemkab Pati. Ada kemungkinan pembelian motor dinas kades dilakukan dengan dua cara.

Pertama belanja langsung dilakukan Pemda Pati sehingga kades langsung menerima motor. Atau skema kedua, anggaran diberikan Pemkab untuk Pemdes terkait untuk dibelanjakan secara mandiri.

Pengadaan kendaraan dinas baru untuk kades sendiri sebenarnya sudah diajukan para Kades sejak tahun lalu. Tepatnya pada 24 Februari 2022 lalu.

Pada waktu itu mereka meminta berbagai jenis motor yang saat ini ngetren. Mulai dari Honda Vario, Honda PCX, Yamaha NMAX hingga Kawasaki KLX. (adv) 

MTs Salafiyah Kajen Gelar Ujian Akhir Tahfidz dan Kitab

UJIAN : Salah seorang Siswi kelas 9 MTs Salafiyah Kajen, sedang menjalani ujian akhir Tahfidz dan Kitab sebagai syarat kelulusan dari yayasan. 

PATI - Madrasah Tsanawiyah (MTs) Salafiyah, Kajen, Margoyoso menggelar ujian akhir (testing) tahfidz dan kitab tahun ajaran 2022-2023.

Ujian tersebut diikuti sebanyak 328 peserta dari siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 9.

Kepala MTs Salafiyah, Ahmad Ruman Masyfu', S.H., MSi., mengatakan testing kitab ini merupakan penentuan lulus atau tidaknya para siswa yang telah menempuh proses pembelajaran selama tiga tahun.

Ujian tahfidz dan kitab itu dilaksanakan pada Minggu (26/2), di MTs setempat.
Bagi siswa atau siswi yang belum bisa lulus dalam ujian kali ini, pihak madrasah memberikan waktu 4 bulan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi apabila siswa-siswi terkait tidak mampu mencapai nilai minimal yang ditentukan.

"Untuk yang sudah target dan selesai tetap jangan ditinggalkan dan dijaga hafalannya. Keilmuan sekarang ini, penilaian yang paling murni adalah di tahfidz quran dan qiroah kitab. Nilainya pun tetap murni, kalau semisal dapat 3 ya harus ditulis 3. Jika ada peserta ujian yang belum mencapai nilai minimal yang ditentukan, maka belum bisa dinyatakan lulus," ujar Masyfu'.

Masyfu' juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada siswa-siswi yang tidak lulus testing tahfidz dan kitab, terpaksa tidak mendapatkan ijazah Yayasan Salafiyah. Tetapi masih bisa mendapatkan ijazah dari Kemenag dengan syarat harus mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir.

Sementara itu, perwakilan dari pihak Yayasan Salafiyah, Drs.Ulin Nuha, M.Si., memberikan tanggapan terhadap Program Unggulan Tahfidz dan Kitab di Madarasah Tsanawiyah Salafiyah, Kajen, yang sudah semestinya dijalankan sedemikian rupa untuk mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, Program Unggulan Tahfidz dan Kitab merupakan tantangan bagi MTs Salafiyah, sebagai madrasah yang menerapkan sistem pembelajaran bermetode hafalan.

"Zaman semakin maju, berkembang, kita juga harus mengikuti, mau tidak mau," kata Ulin.

Selain semakin kompleks dan memudahkan, metode pembelajaran kurikulum terintegrasi antara pondok pesantren dengan madrasah, merupakan salah satu solusi praktis agar waktu mendidik anak oleh para guru pengajar tidak terlalu terhalang jarak yang jauh.

Sistem dan teknologi canggih telah mulai merambah ke ranah pendidikan formal. MTs Salafiyah, Kajen, turut serta membangun budaya madrasah yang dapat membawa anak didik berkompeten mengikuti perubahan zaman pada era milenial.

Mayoritas calon wali murid mendaftarkan anaknya di Kelas Unggulan Madrasah Tsanawiyah Salafiyah, Kajen, karena adanya sistem "boarding" yang bisa mengawal pembelajaran siswa/siswi sepanjang 24 jam, sebab kurikulum di madrasah dan pondok terintegrasi.

Adanya program digitalisasi yang telah berjalan akhir-akhir ini membuat masyarakat semakin tertarik mendaftarkan anak-anaknya ke MTs Salafiyah, Kajen.

"Siapapun orang tua berharap ketika anak baca Alquran tentu menginginkan anaknya dapat membaca dengan baik dan benar. Anak merupakan anugerah dari Allah SWT sehingga harus kita jaga," ujar Ulin. 

Untuk diketahui, MTs Salafiyah adalah salah satu madrasah yang berada di Kajen, Margoyoso, Pati.

Sebagai lembaga pendidikan formal, MTs Salafiyah mengutamakan ciri khas Agama Islam (Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah). Dan selalu menanamkan akidah Islam ala Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-Nayang kepada siswa-siswinya, melalui pembiasaan kegiatan keagamaan bidang ubudiyah maupun muamalah.

MTs Salafiyah memiliki visi untuk membawa siswa/siswi memiliki kualitas pribadi individu religius, mahir, dan berwawasan global, dan memiliki pribadi yang berakhlaqul karimah.

Di MTs Salafiyah menyediakan kelas unggulan untuk para calon hafiz dan hafizah. Kelas khusus tersebut adalah Program Unggulan Tahfidz untuk mencetak generasi penghafal Al-quran.

Program Unggulan Tahfidz atau menghafal Al-quran menjadi sarana jalannya proses untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kemurnian Al-quran yang diturunkan kepada Baginda Nabi Rasulullah SAW. Dengan cara menghafal di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.

Selain hafalan Al-quran, setiap siswa yang belajar di kelas uggulan ini juga ditarget dapat menguasai kitab-kitab kuning serta keahlian dalam berbahasa Arab dan Inggris secara aktif.

Peserta didik kelas ini dibatasi dengan kuota maksimal hanya 36 siswa. proses seleksinya melalui tes PPDB yang dilaksanakan pihak madrasah.

Para peserta didik yang masuk ke dalam kelas Unggulan Tahfidz ini harus tinggal di Pondok Pesantren Bunyanun Marshush. Sistem pembelaran di pondok (boarding) ini kurikulumnya sudah terintegrasi dengan sistem pendidikan serupa di MTs Salafiyah.

Selain Program Unggulan Tahfidz, MTs Salafiyah juga menyediakan kelas khusus bagi para calon ulama pengkaji kitab. Kelas tersebut adalah Program Unggulan Kitab yang merupakan kelas khusus bagi siswa/siswi untuk pendalaman Kitab Kuning. Selain pendalaman materi kitab, Kelas Unggulan Kitab juga mempunyai target tertentu dalam penguasan tahfidz Al-quran serta keahlian dalam berbahasa Arab dan Inggris secara aktif.

Seperti di Kelas Unggulan Tafidz, peserta didik di kelas ini juga dibatasi dengan kuota maksimal hanya 32 siswa saja.

Para peserta didik kelas ini harus  tinggal di Pondok Pesantren Hajroh Basyir. Keunggulan kelas ini adalah siswa/siswi mampu membaca kitab taqrib mulai dari muqaddimah sampai khatam, mampu menghafalkan bait-bait materi nahwu dan sharaf di kitab al-miftah, hafal al-quran, juz ‘amma, surat al-waqiah dan yasin. Anak didik memiliki keterampilan berbahasa Arab dan Inggris dengan aktif dan siap berperan dalam kompetisi olimpiade atau sejenisnya. (ril/gus)

Ketua Dewan Minta Pemkab Pati Cari Solusi Atas Kelangkaan Pupuk Subsidi

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin  menyoroti terkait masalah sulitnya para petani mendapatkan pupuk. 

Menurutnya, pihaknya banyak mendapat aduan dan keluhan dari petani yang sulit mendapatkan pupuk subsidi. Sementara pupuk non subsidi harganya sangat mahal. 

Untuk mengatasi permasalahan itu, Ali meminta agar Pemerintah Kabupaten Pati harus mencari solusi. 

“Karena kalau kita biarkan satu persoalan seperti kelangkaan pupuk ini tanpa ada penanganan yang lebih efektif akan menimbulkan kecemasan di masyarakat, ” katanya.

Walaupun tidak bisa menyelesaikan secara tuntas, Ali berharap Pemkab setidaknya sedikit mengatasi problematika masalah pupuk yang ada di Kabupaten Pati ini.

" Kalau tidak dibantu para petani ini kasihan. Setiap kali masa tanam mereka mereka kesulitan mencari pupuk subsidi karena langka, Sementara jika harus menggunakan pupuk non subsidi biaya tinggi," tandasnya. (adv) 

Ketua DPRD Pati : Perlu Trobosan untuk Tueumkan Angka Kemiskinan

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin meminta  dinas yang berwenang dalam masalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pati melakukan trobosan-trobosan untuk mengatasi itu. 

Ali menyebut, angka kemiskinan di Kabupaten Pati pada tahun 2023 ini masih terbilang banyak, yakni 118,04 ribu orang.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu meminta agar ada program pembinaan UMKM. Hal ini menurut Ali sangatlah besar dampaknya, karena UMKM sendiri bisa bertahan lebih jauh dalam menghadapi krisis seperti saat ini. 

“Solusi untuk bidang kemiskinan adalah menggalakan program pembinaan UMKM, supaya mereka bisa semakin sejahtera dalam menjalankan usaha yang mereka tekuni,” kata dia.

Lebih lanjut, dirinya menyarankan supaya Pemerintah Kabupaten Pati getol menggaet investor-investor besar masuk disini. Agar permodalan di Kabupaten Pati ada yang mendanai. 

“Selain itu Pemerintah Kabupaten Pati juga harus mengundang investor ke Kabupaten Pati, supaya permodalan disini semakin kuat dan industri usaha semakin lebar, ” ungkapnya.

Dari banyaknya investor yang masuk, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap banyak lapangan kerja yang tercipta sehingga bisa menekan pengangguran dan kemiskinan. “Sehingga tercipta banyak lapangan kerja baru yang mana itu akan mengurangi angka pengangguran yang besar di Kabupaten Pati, ” tutupnya. (adv) 

Ketua DPRD Pati Beri Apresiasi 124 PNS yang Baru Pensiun

PATI - Sebanyak 124 ASN di lingkungan  Pemerintah Kabupaten telah memasuki masa pensiun. Hal itu ditandai dengan pemberian SK pensiu  yang diserahkan oleh Pj Bupati Henggar Budi Anggoro pada, Senin, (20/2/2023). Penyerahan SK pensiun dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati, dengan dihadiri Sekda dan para kepala OPD.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, SE mengatakan, pihaknya menberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pati. 

“Pertama kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, atas pengabdian yang sudah diberikan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Pati, dan juga kepada masyarakat,” ujarnya.

Ali menyebut, bekerja di Pemerintahan sama saja dengan menjalankan tugas mulia sebagai ladang ibadah, karena dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dan juga masyarakat.

 “Semoga pengabdian yang sudah dijalankan selama puluh tahun ini menjadi amal ibadah yang kelak mendapatkan pahala,” sambung Ali.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini berharap, para PNS yang memasuki masa purna tugas dapat mempersiapkan diri untuk lebih focus pada keluarga dan pengabdian kepada masyarakat sekitar.

Masa pensiun bukan akhir dari pengabdian. Namun pengabdian tersebut masih tetap dapat dilaksanakan, sehingga hidup ini dapat senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain.

“Tetap semangat dan tetap berkarya. Ide dan pemikiran serta gagasan-gagasan yang dimiliki, akan dapat dicurahkan, sehingga mampu memberikan dan mendorong masyarakat dalam mewujudkan kemajuan dalam kehidupan menuju kesejahteraan,” pungkasnya. (adv) 

Siswa SMAN 1 Kayen Lolos Final Olimpiade Matematika Internasional

DIGEMBLENG : Fauzi Mukti saat diberikan latihan oleh guru pembimbing untuk persiapan mengikuti final  Thailand International Mathematical Olympiad di Pattaya Thailand. 

PATI - Salah seorang Siswa SMAN 1 Kayen dinyatakan lolos pada babak penyisihan Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) tahun 2022. 

Murid berprestasi itu adalah Fauzi Mukti. Siswa yang duduk di bangku kelas X itu telah berhasil menyabet mendali perunggu di babak penyisihan TIMO yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 tahun lalu. 

Selain mendapatkan mendali, Fauzi Mukti juga berhak untuk mengikuti babak final ajang olimpiade matematika bertaraf internasional itu. 

Saat ini siswa yang pandai pelajaran berhitung itu, sedang bersiap untuk menghadapi final TIMO yang rencananya akan digelar di Pattaya, Thailand, pada bulan Maret-April mendatang. 

Kepala SMAN 1 Kayen, Alek Suhartono mengaku senang sekaligus bangga atas capaian yang diraih anak didiknya itu. 

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang konsen mempersiapkan Fauzi Mukti untuk berlaga di babak final. 

"Tentunya kesempatan ini tidak banyak dimiliki oleh sekolah-sekolah lainya. Karena ini ajang olimpiade matematika  taraf internasional. Pastinya harus disiapkan secara matang, sebab lawannya juga tidak sembarangan," kata Alek. 

Sementara itu, Agus Cahyana guru pembimbing siswa yang akan maju di babak final di Pattaya Thailand itu mengaku, saat ini pihaknya telah mempersiapkan dengan cara memberikan latihan-latihan soal kepada Fauzi Mukti. 

"Persiapan yang serius tentu harus dilakukan. Dan murid yang bersangkutan sudah kita gembleng dengan soal-soal yang kita prediksi akan muncul dalam babak final nanti," kata Agus. 

Dia menjelaskan dalam babak penyisihan kejuaraan TIMO lalu, sebenarnya SMAN 1 Kayen mengikutkan dua siswanya. Namun di babak penyisihan, hanya satu siswa yang bisa lolos ke babak final. 

"Kemarin itu ada dua siswa yang kita ikutkan, Fauzy dan kakak kelasnya. Tetapi yang lolos justru Fauzi, sedangkan yang kelas XI malah tidak lolos," ujar Agus. 

Lebih lanjut, Agus menceritakan, babak penyisihan yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2022 lalu digelar secara daring atau online. Peserta yang mengikuti kejuaraan TIMO ini  berasal dari ratusan siswa dari berbagai sekolah. 

"Sistem penilaianya adalah passing grade, dan bagi yang berhasil mendapat mendali baik itu emas, perak, atau perunggu berhak ikut ke babak final. Dan siswa kami ada 1 yang berhasil mendapat perunggu dalam penilaian itu," bebernya. 

Agus pun berharap agar siswa andalanya itu bisa kembali mendapat mendali di babak final. 

"Insyaallah kita akan berangkat ke Thailand dan semoga di sana murid kami Fauzi Mukti bisa mendapat hasil yang maksimal," tutupnya. (gus)

Pemcam Mejobo dan Warga Temulus Normalisasi Sungai Dawe

KUDUS-Pemerintah Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus bersama warga Desa Temulus, laksanakan kegiatan normalisasi Sungai Dawe turut Desa Temulus, Minggu (19/2) pagi.

Pantauan di lokasi, puluhan relawan dari BPBD Kudus, BPSDA, anggota Polsek dan Satlinmas Kecamatan Mejobo serta warga Desa Temulus, melakukan normalisasi Sungai Dawe dengan cara manual. Yakni memangkas sedimentasi yang hampir menutupi arus sungai.

Camat Mejobo, Moch Zaenuri mengatakan, kegiatan normalisasi dan bersihkan sampah tersebut, sebagai antisipasi terjadinya limpasan air dari Sungai Dawe di musim penghujan ini. Sebab sedimentasi sungai tersebut sudah cukup tinggi dan lebar.

"Kerja Bakti ini rutin dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mejobo sebagai antisipasi terjadinya bencana banjir," ujar Zaenuri di lokasi.

Dia menegaskan, normalisasi Sungai Piji dan Dawe ini penting dilakukan, agar wilayah Mejobo dan sekitarnya terbebas dari bencana banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah desa di wilayah Kudus bagian Selatan-Timur itu. 

"Wilayah Desa Temulus dan Kesambi setiap musim hujan selalu tergenang akibat limpasan Sungai Piji dan Dawe," imbuhnya.

Selanjutnya, kata Dia, kerja bakti ini akan diteruskan oleh petugas BPSDA bersama Pemdes Temulus dan masyarakat setempat,"Tadi pak kades tak minta buat surat kepada BPSDA terkait permohonan tenaga minimal 5 orang. Mulai Senin (20/2) hari ini, di dampingi tenaga dari warga desa dibantu alat semprot dari BPBD Kudus," jelasnya.

Ditanya alasan kerja bakti tanpa alat berat, Zaenuri menegaskan, hal itu untuk membangkitkan semangat gotong royong dan kesadaran atas kepedulian lingkungan di tengah masyarakat. Khususnya warga di wilayah Kecamatan Mejobo.

"Desa yang lain juga akan kita gerakkan seperti itu, biar masyarakat sekitar ikut peduli," tegasnya.

Kepala Desa Temulus, Suharto pun membenarkan bahwa Sungai Dawe mendesak untuk dilakukan normalisasi. Sebab saat musim hujan dan debit air meningkat, tidak menutup kemungkinan terjadi limpasan.

"Normalisasi ini sangat perlu agar wilayah Desa Temulus tidak tergenang banjir saat musim penghujan," tegasnya. 

Ditanya tim kerja bakti, pihaknya menuturkan, setiap rukun tetangga (RT) diambil lima orang perwakilan untuk ikut kerja bakti membersihkan sedimentasi Sungai Dawe bersama tim dari Kecamatan Mejobo.

"Ya, kami ambilkan masing-masing RT lima orang untuk membantu tim dari kecamatan. Atas kerja sama ini, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat," pungkasnya. (han)

Sukarno Berikan Masukan untuk Tangani Macet di Juwana

PATI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno mengatakan, jika masalah kemacetan di Kecamatan Juwana harus dilakukan dengan kerja sama dari berbagai pihak.

Menurut Sukarno, antara warga pengatur lalu lintas, aparat dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati harus bersinergi secara apik dalam penanganan kemacetan Jalan Juwana-Batangan.

Anggota Komisi B ini juga meminta kepada pengguna jalan, khususnya sopir truk, agar lebih kooperatif dalam mengemudi.

Tak hanya itu, Soekarno juga memberikan beberapa solusi dalam penanganan kemacetan di Juwana, Kabupaten Pati. Solusi pertama yang ditawarkan adalah jika terjadi penumpukan jumlah kendaraan di pertigaan Sampang, dapat dialihkan ke jalan alternatif. Yakni Jalan Pantura Glonggong ke Sampang, kemudian dari jalan Jaken ke Jakenan dengan catatan jalur lalu lintas tersebut harus lancar.

“Ada buka tutup di perempatan alun-alun. Karena kalau dari selatan (depan masjid) maupun dari timur (alun-alun) itu kalau mau masuk ke kiri juga menyebabkan lalu lintas tersendat. Itu kalau mau alternatifnya dimasukkan lewat Tugu Sukun bekas terminal, saya kira itu malah lebih lancar. Karena itu ‘kan searah, cuma itu tadi kalau jam-jam tertentu, akses ke alun-alun atau masjid itu ditutup,” terangnya.

Pihaknya juga menyoroti upaya warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sebab di tengah kemacetan itu, banyak para pengguna jalan yang merasa terbantu baik truk pengangkut barang, mobil pribadi, maupun sepeda motor.

Meski begitu, upaya ini terkadang justru semakin menambah kemacetan. Hal ini lantaran banyak dari pengguna jalan yang menyempatkan diri memberikan upah kepada warga yang membantu mengatur jalan. Akibatnya warga yang mengatur lalu lintas lebih memprioritaskan menyebrangkan pengguna jalan yang memberikan upah tersebut. (adv) 

Ketua Komisi D DPRD Pati Minta Masyarakat Sukseskan Vaksin Boster ke 2.

PATI - Masih banyaknya warga di Kabupaten Pati yang belum malakukan vaksin secara lengkap mnegundang keprihatinan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto. 

Politisi dari Partai Gerindra itu berharap, masyarakat Kabupaten Pati bisa ikut menyukseskan vaksinasi yang saat ini sudah di tahapan booster yang ke-2

Dengan berpartisipasi secara maksimal untuk melakukan vaksin booster yang ke-2 ini, Wisnu berharap masyarakat bisa semakin kuat imun tubuhnya serta tidak mudah terkena virus.

“Ini nanti booster yang ke-2, karena baru sekali dilakukan vaksinasi booster yang pertama. Ya kami harap warga bisa berpartisipasi secara maksimal,” ucap Wisnu, Jumat, (17/2/2023).

Ia juga mengingatkan, bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster yang ke-2 tetap selalu senantiasa menjaga hidup yang sehat dan di imbangi dengan kebersihan.

“Warga juga harus tetap menjaga kehidupan yang sehat supaya tidak rentan terkena penyakit, ” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten (Dkk) Pati, melalui dr. Aviani Tritanti Venusia, yang diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Pati, dr. Joko Leksono Widodo menyampaikan hal senada, bahwa vaksinasi booster sangatlah penting bagi masyarakat.

“Vaksinasi booster ini penting bagi seluruh rakyat Indonesia diberikan sebagai komitmen dari pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman Covid-19 dan termasuk varian-varian barunya,” ujarnya. (adv) 

Anggota Dewan Sukarno Meminta Ada Normalisasi Premier untuk Atasi Banjir di Areal Sawah

PATI - Musibah banjir yang kerap terjadi di wilayah Pati Selatan mendapat perhatian dari Anggota DPRD Pati, M Nur Sukarno. 

Politisi dari Partai Golkar itu berharap Pemerintah Kabupaten Pati benar-benar melakukan upaya untuk mencari solusi atas permasalahan itu.

Dia pun meminta agar segera ada normalisasi saluran sungai di wilayah-wilayah terdampak banjir langganan di Pati Selatan.

"Normalisasi aliran sungai ini penting dilakukan. Karena setiap kali musim hujan, sawah-sawah yang berada di pinggir aliran sungai selalu tergenang dan mengakibatkan gagal panen," kata Sukarno.

Dia melanjutkan, warga sering mengeluh irigasi di sawah menyempit dan terjadi pendangkalan yang membuat air sulit mengalir sampai ke kali.

Genangan air pasca banjir di areal persawahan dikhawatirkan mempengaruhi produksi beras di daerah mengingat para petani terlambat tanah.

“Perlu adanya normalisasi saluran tersier di lingkungan sawah tersebut perlu dijadikan prioritas pembangunan sehingga bisa meringankan petani pasca banjir,” ujar Sukarno.

Selain solusi jangka panjang, Sukarno juga memberikan solusi jangka pendek untuk mengatasi genangan air pasca banjir di persawahan.

Salah satunya yakni memompa air banjir ke kali. Sayangnya biayanya memompa air cukup mahal. Sedangkan para petani masih kesulitan ekonomi.

Pemerintah kabupaten diharapkan bisa memberikan bantuan solar kepada petani untuk menghidupkan pompanya.

“Keadaan ini kemungkinan pemilik sawah sudah merasa keberatan untuk mengolah sawahnya karena modal habis. Kalau memungkinkan untuk di pompa sudah sewajarnya Pemerintah Kabupaten mencarikan jalan keluar. Bantuan dari Pemkab berupa solar BBM sangat dinantikan,” harap Sukarno. (adv)

Supriyanto Hadiri Acara Rembuk Nelayan Pati Bersama Ditpolairud Polda Jateng

PATI – Front Nelayan Bersatu (FNB) Pantai Utara (Pantura) menggelar rembuk nelayan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (16/2) malam.

Acara itu dihadiri Direktur Polisi Air dan Udara (Dirpolairud) Polda Jateng, Kombes Hariadi , Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhitama, Pj Bupati Pati, Anggota Dewan dari Partai Demokrat Supriyanto dan berbagai kelompok nelayan Pati-Remang dan beberapa stake holder terkait.

Agenda itu untuk sinergitas menyelesaikan berbagai permasalahan para nelayan di Pantura. Salah satu permasalahan itu yakni, tingkat kecelakaan nelayan yang tergolong tinggi.

Selama tahun 2022, angka kematian akibat kecelakaan laut bagi nelayan termasuk tinggi. Pada tahun itu tercatat 112 nelayan meninggal akibat kecelakaan melaut.

’’Angka yang meninggal di laut pada 2022 ada 112. Itu meninggal kecelakaan, sakit dan tenggelam. (Kegiatan) ini untuk menekan agar angka kecelakaan semakin berkurang,’’ ujar Dirpolairud Polda Jateng, Kombes Hariadi.

Selain angka kecelakaan di laut, konflik sosial antara nelayan pantura dan nelayan tradisional di Kalimantan juga menjadi persoalan. Beberapa bulan yang lalu, kapal nelayan Jawa Tengah dibakar nelayan tradisional di Kalimantan Selatan.

’’Kami sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian Kalimantan Selatan. Intinya sama-sama menahan diri dan mengikuti peraturan yang sudah ada. Kami sudah melaksanakan mediasi pada 12 Desember kemarin dan sudah ada kesepakatan antara nelayan Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan,’’ tutur dia.

Kasus itu sudah ditangani oleh kepolisian Kalimantan Selatan. Diharapkan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

’’Pembakaran kapal di laut, jangan terulang lagi. Makanya kita adakan rembuk nelayan agar ada respon cepat. Kalau ada permasalahan, ada senggolan di laut, kita bisa menyampaikan agar bisa tidak terjadi,’’ kata Koordinator FNB, Hadi Sutrisno. (adv)

Ketua Komisi D DPRD Pati Hadiri Musrenbang Kecamatan Gembong

PATI - Bertempat di aula Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembanguna (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Pati tahun 2024, Rabu (15/02/2023). Musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, aspirasi, saran dan masukan atas program pembangnan pemerintah.

Musrenbang merupakan sebuah rancangan rencana yang dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan, yang berasal dari aparat penyelenggara negara yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ditambah masyarakat, kelompok profesional dan lain-lain.

Acara Musrenbang dihadiri Camat Gembong beserta jajaran Muspika, Ketua Komisi D DPRD Pati, Wakil Ketua Komisi D bersama beberapa anggota DPRD dari Dapil setempat, perwakilan Bappeda Pati, Ketua BPD se Kecamatan Gembong, Kepala Desa se – kecamatan Gembong, Toga, serta Tomas setempat.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto berharap, Pemkab Pati bisa mengakomodir atau merealisasikan usulan-usulan sebagi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gembong.

Wisnu pun berharap, aturan dana dapat diplot per-kecamatan agar bila diadu per kecamatan bisa lolos. “Sehingga, apa yang menjadi usulan dan diskala prioritas, maka akan dapat terealisasi,” ujarnya. (adv)

Ketua DPRD Pati : Raperda Pesantren Selesai Maret Mendatang

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. 

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menargetkan Raperda Pesantren akan dirampungkan Maret 2023 mendatang.

Meskipun pembahasan Raperda Pesantren terpaksa harus diulang dari awal karena kelanjutan pembahasan Raperda Pesantren harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Namun Pihak Dewan setempat optimis bisa menyelesaikan peraturan daerah sebagai payung hukum pesantren itu. 

“Tentunya pembahasan tersebut dengan adanya pembentukan pansus (pantia khusus) ini segera bekerja secepat mungkin. Karena pansus pesantren ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pati khususnya kaum santri. Target Raperda ini, di awal Maret pembahasannya sudah selesai dan tinggal minta fasilitasi ke gubernur,” bebernya.

Sependapat dengan pimpinan dewan, salah satu anggota Pansus penyusunan Raperda Pesantren, Muntamah, mentargetkan akan menyelesaikannya di bulan Maret.

Kendati Pansus kali ini belum dibentuk, ia ingin anggota pansus masih sama saat pembahasan lalu. Sehingga nantinya, pembahasan bisa lebih cepat selesai.

“Insya Allah ini bisa cepat karena kemarin sudah dibahas inisiator. Fasilitasi gubernur juga nanti akan diulang. Kami berharap Maret bisa selesai dan semoga pansusnya adalah inisiator, jadi bisa nyambung,” ungkap anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Lanjut Muntamah, pembahasan ulang Raperda Pesantren lantaran Penjabat (Pj) Bupati Pati baru mendapatkan izin dari Kemendagri. Karena sebelumnya, pembahasan awal Raperda Pesantren dilakukan oleh Bupati Pati saat itu, Haryanto.

“Sesuai aturan, Pj menyetujui raperda apapun harus dapat izin dari Mendagri,” pungkasnya. (adv)

Ketua DPRD Pati Hadiri Musrembang Kecamatan Kayen

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin saat menghadiri Musrembang  di Kecamatan Kayen

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menghadiri Musrenbang di Kecamatan Kayen, Rabu (15/02/2023) 

Juga turut hadir dalam acara tersebut, Camat Kayen, Kapolsek Kayen, Danramil Kayen, Wakil Ketua II DPRD kabupaten Pati H Hardi, Ketua BPD se-Kecamatan Kayen, Kepala Desa se-Kecamatan Kayen beserta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

Ketua DPRD kabupaten Pati Ali mengatakan, melalui Murenbang ini adalah ajang musawarah untuk menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat di wilayah kecamatan, termasuk juga mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di wilayah setempat.

"Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam kegiatan ini termasuk bagaimana meyelesaikan masalah banjir di Kecamatan Kayen," kata Ali. 

Terkait masalah banjir itu, menurut Ali, pihaknya banyak mendapat masukan dari masyarakat terkait usulan sebagai upaya penanganan banjir. 

" Semua usulan sudah kita dengar. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan ke Pemerintah Kabupaten Pati agar ditindak lanjuti melalui dinas terkait," kata Ali. (adv) 

Dewan Pati Ikut Soroti Dugaan Kasus Korupsi di Bulumanis

PATI - Pejabat (PJ) daerah Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengaku akan segera menindaklanjuti adanya laporan tuntunan warga Desa Bulumanis Lor yang menginginkan Kepala Desanya mundur dari jabatan.

Pihaknya menuturkan bahwasanya telah menerima laporan melalui Camat Margoyoso da perwakilan dari desa mengenai hal tersebut.

“Kemarin itu iya dari Pak Camat Margoyoso bersama dengan beberapa perwakilan desanya sudah datang ke sini. Kita akan segera cek ulang, kita klarifikasi lagi,” ucap Henggar saat ditemui di kantornya pada Selasa (14/2/2023).

Diketahui bahwasanya respon tersebut, merupakan buntut panjang dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Bulumanis Lor terkait dengan dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa pada Sabtu, (11/2/2023) lalu.

Lebih lanjut, Henggar juga menerangkan bahwa proses untuk memberhentikan Kepala Desa harus melalui mekanisme yang telah diamanatkan oleh kebijakan. Ia mengaku akan mendalami kasus dugaan penyelewengan dana tersebut terlebih dulu.

“Untuk memberhentikan itukan tidak semudah itu, ada prosedurnya. Tapi pada prinsipnya kita sudah terima laporan untuk itu, dan pasti kita akan kaji lebih lanjut, kan demikian,” terangnya.

Sementara itu, saat diwawancarai di hari yang sama, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati juga turut menanggapi permasalahan tersebut.

Melalui Warsiti, selaku anggota Komisi A DPRD Pati beranggapan bahwa demo menjadi hal yang wajar dan sah untuk dilakukan.

Pihaknya juga menekankan perlu adanya prosedur yang harus dipenuhi dalam proses menurunkan Kepala Desa.

“Kalau itu, demo itukan yo wajar mas, kita inikan negara demokrasi ya, tapi kalau menuntut kepala desa lengser, tentunya harus ada mekanisme yang harus dilakukan, karena kepala desa juga dipilih melalui pemilu yang sah,” singgungnya. (adv) 

Tiga Anggota Dewan Ikuti Musrenbang Kecamatan Pati

PATI - Sebanyak tiga anggota DPRD Kabupaten Pati turut ikut menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2024 di aula kantor Kecamatan Pati, Selasa (14/2/2023).

Adapun yang ikut dalam agenda tersebut yakni Wisnu Wijayanto selaku ketua Komisi D, Endah Sri Wahyuningati anggota Komisi D, dan Sutikno anggota Komisi C DPRD Pati.

Ketiga anggota DPRD Kabupaten Pati turut menyuarakan betapa pentingnya penerapan hidup sehat di masyarakat.

Pasalnya, menurut Wisnu, lingkungan yang sehat dan kondusif itu harus dimulai dari kebersihan. Jika kebersihan tidak ditata dengan bagus, maka akan menimbulkan berbagai penyakit yang paling mudah adalah timbulnya banyak nyamuk.

Jika banyak nyamuk di lingkungan masyarakat apalagi nyamuk demam berdarah, ini akan menyebabkan faktor permasalahan kesehatan di masyarakat.

“Hidup sehat ini juga harus digalakkan di masyarakat, supaya masyarakat ini terhindar dari nyamuk. Nyamuk ini sebenarnya hidup cuma 7 hari, tapi jentiknya ini yang bahaya dan terus ada, ini harus segera diantisipasi,” ucap Wisnu Wijayanto, Selasa (14/2/2023).

Dirinya mengungkapkan ketidaksetujuan jika masalah nyamuk di pemukiman warga harus selalu diselesaikan menggunakan fogging.

Karena menurutnya, fogging hanya bersifat membasmi nyamuk dewasa dan tidak dapat membasmi jentik-jentik yang terus tumbuh.

“Kalau difogging ini hanya membasmi nyamuk yang sudah besar, dan jentiknya akan tetap terus berkembang, yaitu kita harus kembali ke hidup yang sehat,” ujarnya. (adv) 

Ali Badrudin Hadiri Musrembang Kecamatan Sukolilo

PATI - Saat menghadiri acara Musrenbang di Kecamatan Sukolilo dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Pati tahun 2024, DPRD Kabupaten Pati akan prioritaskan untuk perbaikan jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Kamis, 09 Februari 2023.

Dalam acara tersebut, perwakilan dari anggota Dewan yang terpilih dari Dapil V juga tampak menghadiri acara Musrenbang, diantaranya Ketua DPRD Ali Badrudin, Wakil Ketua II Hardi, Ketua Komisi C Siti Maudluah serta Anggota Komisi C Suyono.

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin dalam sambutanya juga menyampaikan jika dalam pelaksanaan Musrenbang di Sukolilo pada tahun ini, kami sepakat untuk memasukkan perbaikan jalan dari Desa Sukolilo sampai Desa Prawoto kedalam skala prioritas. Karena memang rusaknya yang sudah parah ditambah lagi dengan adanya aktivitas penambangan disekitar daerah tersebut.

“Tadi sudah saya tekankan, skala prioritas adalah untuk perbaikan kerusakan jalan dari desa Sukolilo sampai dengan desa Prawoto yang menang sudah rusak parah, dan itu kami minta untuk dimasukkan ke dalam skala prioritas ketika rapat penyusunan RKPD nanti,” terang dia.

Lanjutnya, dirinya juga akan menyampaikan terkait aktivitas penambangan yang tidak berijin kepada aparat penegak hukum dan pihak eksekutif untuk dilakukan tindakan. Karena faktor dari kerusakan jalan ini salah satu penyebabnya karena aktivitas penambangan, baik itu yang berijin maupun yang tidak berijin.

“Harapan kami, ketika aktivitas penambangan itu tidak berijin dari aparat penegak hukum untuk bisa menertibkannya, karena kalo yang sudah berijin itu kami tidak bisa terbuat banyak lantaran ijinnya dari Provinsi,” pungkas dia. (adv)

Suwarno Singgung Soal Pengangguran dan BPJS di Musrenbang Jakenan

PATI - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Suwarno menyoroti terkait pemberdayaan pemuda. Menurutnya, sangat disanyangkan jika potensi yang dimiliki para kaum muda tidak dimaksimalkan. 

Hal itu diungkapkan Suwarno saat mengikuti acara Musrenbang di Kecamatan Jakenan, Rabu (12/2/2023). 

“ Kaum muda ini masih punya tenaga yang enerjik, maka rugi jikalau mereka masih nganggur," katanya 

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di kalangan pemuda, lanjutnya Suwarno, harus ada  pelatihan ketrampilan untuk memberikan skil dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 

Karena tidak adanya lapangan pekerjaan di tempat tinggalnya, banyak pemuda yang saat ini merantau ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri untuk mengadu nasib di tanah orang. 

" Tentunya ini harus dicarikan solusi. Bagaiman para pemuda kita ini bisa bekerja di kampung halamannya sendiri. Saya sering berkoordinasi dengan pimpinan terkait untuk membahas persoalan pemuda yang saat ini lebih memilih merantau ketimbang menjalani hidup di tanah sendiri," kata Suwarno. 

Selain masalah pengangguran di kalangan pemuda, dalan kesempatan itu Suwarno juga menyinggung soal layaman BPJS yang belum bisa dimaksimalkan masyarakat.

"Padahal warga miskin untuk jaminan kesehatan sudah ditanggung pemerintah melalui KIS. Namun tidak sedikit dari merekan tidak mengetahui. Jadi mereka tidak bisa memanfaatkan jaminan kesehatan itu," ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, Ia berharap agar pihak desa aktif untuk memberikan sosialisasi kepasa warga.  

"Dan ketika ada warganya yang masuk kategori segera melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk proses pendataan agar bisa mendapatkan layanan kesehatan," tandasnya. (adv) 

Eksekutif dan Legislatif Sepakat Penjualan Miras di Pati Diawasi Ketat

PATI – Pemerintah daerah dan legislatif Kabupaten Pati masih berkomitmen dan serius melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Hal ini terlihat telah tercapainya persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Nota persetujuan bersama tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro bersama unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pati dalam forum rapat parpurna di Gedung DPRD Pati, Kamis (9/2/2023).

Seluruh fraksi di DPRD Pati dalam pendapat akhirnya juga telah menyatakan persetujuan agar Raperda ini segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, terhadap Raperda ini juga telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2022 Nomor 180/0020546 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati.

“Raperda ini disusun dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Pati,” ujarnya.

Selain itu, juga diperlukan peran dan dukungan kebijakan pemerintah daerah sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan, kriminalitas, dan tindakan lain yang sifatnya merugikan kepentingan masyarakat sebagai dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

“Raperda ini secara umum telah mengatur secara tegas terkait kewenangan pemerintah daerah, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah, serta hak, kewajiban, dan larangan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Pati,” papar Henggar.

Oleh karena itu, Henggar menilai, Raperda ini dapat menjadi pengganti yang lebih sempurna dari Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras yang selama ini menjadi payung hukum di daerah.

“Dengan ditetapkannya Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diharapkan dapat menjadi pedoman dan payung hukum Pemerintah Daerah dalam upaya menekan dampak negatif dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol,” pungkasnya. (adv)  

Dok.. Raperda Miras di Pati Disahkah

PATI – Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol alias  Raperda Miras akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Kamis (9/2/2023).

Pengesahan ini setelah nota Persetujuan antara DPRD Kabupaten Pati dan Pj Bupati Pati ditandatangani dalam Rapat Paripurna.

Sebelum disahkan, Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan hasil fasilitas Gubernur Jawa Tengah. Seluruh fraksi juga menyampaikan pandangan terakhirnya. Secara garis besar, mereka menyepakati Raperda ini disahkan menjadi Perda.

’’Kami menerima dan menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol untuk ditetapkan menjadi Peratuan Daerah,’’ ujar Anggota Komisi C dari Fraksi Golkar, Moh Ridwan mewakili para fraksi.

Diharapkan, Perda ini menjadi landasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati untuk menertibkan penjualan miras.

’’Peraturan Daerah ini bisa sebagai pedoman perlindungan kepentingan dan kepastian pada masyarakat dalam menghadapi upaya sinkronisasi peraturan yang saling tumpang tindih di daerah hal minuman keras,’’ lanjut dia.

Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan pihaknya sebenarnya berharap Perda ini bisa menjerat distributor, pengecer maupun pengguna. Namun hal ini tidak bisa terwujud lantaran terbentur aturan dari pusat.

’’Tetapi setelah kami kaji ternyata izinnya dari pusat. Tentunya kami tidak bisa memberikan sanksi kepada distributor. Tapi yang membeli bisa ditangkap (melalui Perda ini),’’ tutur dia.

Sebelumnya, aturan ini rencananya disahkan pada Jumat (23/12/2022) lalu. Namun pengesahan ini gagal dilakukan lantaran anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir tidak mencapai kuorum. (adv) 

Pansus Raperda Pesantren Pati Dibentuk Ulang

 "

Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Raperda Pesantren.

PATI – Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren alias Raperda Pesantren di Kabupaten Pati dibentuk ulang.

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, pansus dibentuk Kamis (9/2/2023) sore. Pansus ini beranggotakan 14 orang. Seluruh fraksi pada DPRD Kabupaten Pati mengirimkan perwakilannya.

’’Pembentukan pansus atau gabungan komisi yang nantinya akan membahas Raperda tentang Pengembangan Pesantren. Pansus ini anggotanya ada 14 orang. Masing-masing fraksi mengirimkan tentunya sesuai kursi di DPRD Kabupaten Pati,’’ tutur dia, Jumat (10/2/2023).

Anggota pansus ini di antaranya, Teguh Bandang Waluyo, Hartono, Siti Aisyah (Fraksi PDIP), Sunandar, Sri Lestrai (Partai Demokrat), Muntamah dan Maesaroh (PKB).

’’Ketua Pansus Hartono, Wakil Muntamah dan Sekretaris dipilih Sri Lestari,’’ lanjut dia.

Ia pun berharap pansus ini segera bekerja dan merampungkan Raperda Pesantren pada awal Maret 2023. Mengingat Raperda ini sudah ditunggu-tunggu kalangan santri.

’’Semoga segera bekerja karena Raperda ini sudah ditunggu para kaum santri. Target secepatnya, awal a sudah selesai dan langsung fasilitasi Gubernur,’’ pungkas dia.

Sebelumnya, Raperda ini sudah dibahas pansus 2022 lalu. Namun, pembahasan itu percuma lantaran proses Raperda ini belum mendapatkan restu dari Kemendagri. Saat ini Raperda sudah mendapatkan izin dari Kemendagri. (adv) 

Ketua Dewan Pati Minta Aparat Tinda Penambang Ilegal

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti soal perizinan penambangan di wilayah Kabupaten Pati.

Melalui Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin menegaskan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pengusaha tambang yang tidak mengantongi izin.

Sementara itu, apabila telah berizin pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Harapannya tentu bagi yang tak berizin, aparat hukum bisa melakukan tindakan, tapi jika berizin tentunya kita tidak bisa apa-apa karena sudah menjadi kewenangan dari provinsi,” ucapnya saat diwawancarai oleh rekan media.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat meyakini masih banyak terdapat tambang di beberapa wilayah Pati khususnya di Pegunungan Kendeng yang tak memiliki izin.

Ia menegaskan sebagai lembaga legislatif akan menyampaikan kepada penegak hukum terkait dengan keberadaan tambang ilegal tersebut.

“Untuk jumlah tidak tahu pasti berapa, tapi kami yakin masih ada yang tidak berizin, tugas kami nanti akan selalu menyampaikan ini kepada aparat penegak hukum,” tegas ketua dewan yang juga Ketua DPC PDIP Pati tersebut.

Sementara itu, diketahui beberapa waktu yang tepatnya Selasa, (7/2/2023) tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, DPMPTSP, DPUTR, DLH, ESDM Provinsi Jawa Tengah yang didampingi bersama dengan personil TNI-POLRI melakukan penutupan 4 tambang ilegal di Kecamatan Cluwak.

Berdasarkan informasi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Sugiono mengungkapkan bahwa langkah tersebut dilakukan atas diterima banyak aduan yang disampaikan oleh masyarakat, LSM dan juga media terkait keberadaan tambang ilegal

“Jadi itu karena ada aduan langsung dari masyarakat serta juga dari LSM, lalu juga dari media perihal kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas galian C. Kemudian kita mewakili Pemda melakukan pemasangan spanduk tersebut,” tandas Sugiono saat dihubungi wartawan. (adv) 

Anggota Komisi B DPRD Pati Soroti Pembagian STB untuk Warga

PATI - Anggota DPRD Pati dari Komisi B, M Nur Sukarno menyoroti terkait bantuan Set Top Box (STB) dari pemerintah untuk warga miskin.

Menurutnya hingga saat ini alat untuk menangkap siaran digital yang dijanjikan oleh pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tampaknya belum terealisasi. 

Anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini mengatakan bahwa hingga kini belum bantuan STB yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin belum turun, khususnya di Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.

“Masalah STB, di desa saya, Tluwuk, tidak terealisasi sampai saat ini. Dari data itu ada sekitar 400 warga yang seharusnya mendapat bantuan STB gratis, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasannya,” ujar Sukarno pada Jumat, (10/2/ 2023) 

Penyaluran STB yang tak kunjung terealisasi ini sering menjadi pertanyaan masyarakat di daerahnya

“Kemarin waktu ada rapat desa, saya sempat ditanyakan sama pihak pemerintah desa bagaimana kelanjutannya untuk bantuan STB, ya, saya jawab apa adanya,” ungkapnya.

Pihaknya berjanji dalam jangka waktu dekat akan berkomunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pati untuk membahas kelanjutan bantuan STB.

“Saya belum menanyakan sama pihak Diskominfo, mungkin dalam jangka dekat ini saya coba tanyakan kembali soal bantuan STB,” imbuhnya.

Program bantuan STB ini merupakan buntut dari kebijakan pemerintah pusat yaitu migrasi dari televisi analog ke televisi digital. (adv) 

Wakil Ketua 1 DPRD Pati : Haul Sunan Prawoto Bisa Jadi Event Budaya Tahunan

Wakil Ketua 1 DPRD Pati saat menghadiri Haul Sunan Prawato

PATI – Setelah beberapa tahun ditiadakan lantaran adanya pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati kembali mengadakan Kirab Haul Sunan Prawoto alias Raden Bagus Hadi Mukmin, Selasa (7/2). 

Ribuan masyarakat pun sangat antusias menyaksikan rombongan kirab. Mereka berjajar di sepanjang jalan desa. Acara kirab dimulai sekitar pukul 14.00, dan diikuti sebanyak 2.000 peserta. Ada sejumlah grup marching band, busana carnival, barongan, hingga replika hewan raksasa.

PJ Bupati Pati yang diwakili oleh Kepala Dinporapar Kabupaten Pati, Rekso Suhartono mengatakan, dengan adanya kirab ini, akan menjadi magnet untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Pati khususnya di Desa Prawoto.

“Kita harus bangga dengan tradisi ini, dan semoga kegiatan ini terus bisa diadakan setiap tahun, nanti kita tata bersama. Semoga dengan acara ini ekonomi di Masyarakat Prawoto menjadi lebih maju. Apalagi di sini juga banyak destinasi wisata. Seperti sendang, dan makam,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Prawoto Achmad Hyro Fachrus mengungkapkan, kirab ini dihadiri perwakilan dari Keraton Surakarta, para pemangku auliya, dan dinas terkait.

"Kami berharap kirab yang sudah menjadi tradisi di desa ini bisa terus dilestarikan. Dan bisa turut meningkatkan perekonomian warga desa," paparnya.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kartina Sukawati saat menghadiri acara kirab tersebut, mengatakan selain haul ini bisa nguri-uri budaya, sekaligus mengajarkan kepada generasi muda untuk menghormati tokoh-tokoh leluhur seperti Sunan Prawoto.

"Kami juga mendukung haul Sunan Prawoto dengan beragam acara seperti kirab ini bisa masuk dalam kalender even budaya nasional. Dengan segala potensi uniknya di desa ini pasti bisa. Kita sebagai wakil rakyat akan mendukung penuh,” jelas perempuan yang akrab disapa Bu Ina tersebut.

Senada dengan itu, Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto berharap tradisi seperti haul ini harus tetap dilestarikan. Walaupun saat ini gempuran dari budaya-budaya luar juga sangat hebat, namun anak muda sekarang juga harus terus ikut melestarikan budaya lokal. 

"Di Prawoto ini sangat luar biasa sekali, kami selaku wakil rakyat selalu mendukung even budaya seperti ini. Karena tradisi dan budaya ini sangat penting. Harapannya terus bisa lestari dan tidak kalah dengan budaya luar,” harapnya.

Diketahui, Prawoto adalah desa di Kecamatan Sukolilo, Pati Jawa Tengah. Di Desa ini di mana sang Waliyullah Sunan Prawoto di makamkan. Selain dikenal sebagai desa wisata religi, di desa tersebut juga memiliki banyak wisata alam, seperti sendeng jibeng dan widodaren. (gus)

Bambang Susilo Ingatkan Pejabat dari NU untuk Bekerja Sesuai Khittah

PATI - Anggota DPRD Pati, Bambang Susilo berpesan kepada para kader NU yang berkesempatan menjadi pejabat di pemerintahan mengisi abad kedua Nahdlatul Ulama untuk bekerja sesuai khittah NU.

NU memiliki khittah untuk dapat menuntun umat kepada kebaikan. Menjadi pejabat bukanlah ladang untuk mencari kekuasaan dan harta, akan tetapi merupakan khidmat dan sarana untuk beribadah kepada Allah.

Sebagai organisasi keislaman tertua dan terbesar di Indonesia, Bambang menyebut NU memiliki kader di berbagai lini pemerintahan, baik di tingkat nasional hingga daerah.

Bekerja sesuai Khittah NU bisa diwujudkan dengan menjalankan pekerjaan sesuai amanah, menurut fungsi dan tugasnya masing-masing.

“Kita sama-sama orang NU jangan sampai ngisin-ngisini orang NU. Mari bekerja sesuai khittah NU. Yang di Dewan (DPRD) maupun yang di eksekutif harus bekerja dengan amanah. kita yang dari NU kan ada di mana-mana bukan ada di legislatif saja,” ujarnya saat diwawancarai awak media di momen 1 abad NU belum lama ini.

Jelas Bambang, layaknya santri kader NU memiliki ciri khas yakni selalu menjaga ketersambungan dengan kiai, ketersambungan yang dimaksud adalah dengan menjalankan dawuh atau nasihat-nasihat dan perintah dari kiai.

Prinsip dasar ini juga menurut Bambang harus dipertahankan oleh pejabat dari kalangan NU, karena nasihat kiai asalnya bersambung dari Rasul.

“Yang penting nderekke arahan kiyai,” ucap Anggota Dewan DPRD sekaligus Ketua Pimpinan Dewan Cabang (DPRD) Kabupaten Pati itu.

Tidak lupa, Bambang Susilo juga memberikan ucapan selamat Harlah ke-100 tahun atau 1 Abad NU tahun 2023. Bambang mengaku bangga menjadi kader atau bagian NU. Meskipun aktif berpartai ia selalu menyebut bahwa grassroot partainya memiliki prinsip yang sama dengan NU.

“Saya selaku Kader NU merasa bangga sekali dengan momen satu abad ini, kami selaku kader akan selalu meningkatkan kinerja kami selaku kader yang duduk di anggota dewan,” tandasnya.(adv). 

Dewan Apesiasi Perbaikan Sementara Kerusakan Jalan Tompomulyo

PATI - Pekan lalu sempat viral Jalan alternatif Pati - Rembang di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes atas rusaknya jalan.

Spontan aksi tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait. Terhitung sejak Senin (6/2), jalan rusak mulai dilakukan pengurukan dengan pasir batu (sirtu).

Plt Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo saat dibubungi wartawan mengatakan bahwa pengurukan sirtu tersebut merupakan langkah jangka pendek.

Nantinya akan ada perbaikan tambahan yang lebih menyeluruh.

“Untuk yang diprotes warga, sudah kami uruk base course dulu sebagai penanganan sementara,” ujar Hasto melalui pean singkat.

Sementara perbaikan keseluruhan direncakan pada bulan Maret 2023 menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Banprov) Jawa Tengah. Saat ini, perbaikan jalan ini baru tahap perencanaan.

Perbaikan jalan alternatif tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Narso.

Menurutnya, rusaknya jalan alternatif tersebut bukan hanya menganggu kenyaman warga, namun juga bisa mengganggu sistem perekonomian masyarakat.

Kemacetan di jalan Pantura memicu kendaraan pribadi untuk menggunakan jalur alternatif, sehingga menyebabkan lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar jika jalan berlubang.

“Harapan yang kami Pemkab dan Pemprov, Kementerian terkait ini agar pelaksanaannya segera selesai. Karena mengganggu sistem perekonomian,” ujar Narso, Anggita komisi B dan Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI).

Perlu diketahui, kerusakan jalan alternatif di Desa Tompomulyo mulanya mencapai sekitar 1 km. Jalan alternatif penghubung kabupaten Pati dan Rembang itu dipenuhi lubang dan lumpur.

Secara umum kerusakan jalan diakibatkan curah ujan yang tinggi dan meningkatnya pengguna jalan. (adv)

Ketua DPRD Pati Sampaikan Pokir Anggota Dewan

PATI - Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan Pokir anggota dewan saat menghadiri acara Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2024. Acara diselenggarakan hari Selasa (7/2) siang kemarin di di Pendopo Kabupaten Pati.

Dalam menghadiri acra tersebut, Ali Badrudin juga  menyambut baik karena tujuan kegiatan ini adalah tujuan untuk menyerap aspirasi maupun usulan dari masyarakat di desa yang pembangunannya masih belum merata.

Dalam kesempatan itu, Ali juga mengatakan, acara ini harus menjadi momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pati saat ini.

Menurut Ali, dengan melibatkan DPRD sebagai pembawa aspirasi kepentingan masyarakat, dapat betul-betul membawa suara yang dibutuhkan masyarakat.

“Seperti kelangkaan pupuk saat ini, yang sudah menjadi isu strategis di Kabupaten Pati. Harus ada tindakan dari Pemkab dan bagaimana mencari solusinya, mengingat Kabupaten Pati ini juga dikenal sebagai Bumi Mina Tani dan sudah seharusnya kita membantu para petani kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan, semua usulan-usulan yang diterima oleh anggota DPRD nanti selanjutnya juga akan dimasukkan kedalam pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan secara lengkap sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pambangunan Kabupatèn Pati.

“Tentunya usulan-usulan yang kita terima nanti akan kita bantu mana yang nantinya akan dijadikan menjadi skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Pati ini.” sambungnya

Acara Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2024 ini juga dihadiri oleh Pj Bupati Pati, Forkopimda, Sekda Pati, Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Pati, para Camat sse Kabupaten Pati serta stakeholder terkait yang mengikuti acara ini secara langsung maupun secara online.(adv) 

Krisis Global, Komisi B Berharap UMKM Tidak Terdampak

PATI- Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M Nur Sukarno mengungkapkan dampak krisis global bakal sangat berpengaruh kepada para pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kabupaten Pati.

"Bakal banyak UMKM di Pati yang tidak bergairah atau lesu karena penjualannya tidak maksimal dikarenakan krisis global yang melanda," kata Sukarno, Senin (6/2/2023).

Saat ini, lanjut dia, banyak UMKM yang mengeluh masalah penjualan mas, karena memang kita ini sedang terdampak krisis yang tidak terlalu kelihatan tapi sangat bisa dirasakan.

"Banyak masyarakat yang biasanya sering membeli ikan, kini cenderung mengurangi atau menggantinya dengan lauk yang lain," terangnya.

Sukarno menyebut bahwa hal tersebut sebagai upaya masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau dalam artian, masyarakat tengah berusaha berhemat.

“Yang penting mereka bisa memenuhi kebutuhan makan pokok terlebih dahulu. Yang biasanya bisa beli ikan seminggu bisa 4 kali sekarang dikurangi menjadi 2 kali, bahkan menggantinya dengan telur atau tempe tahu,” jelasnya.

Sementara untuk kebutuhan belanja yang lain ini masyarakat juga sangat membatasi karena menyesuaikan porsi penghasilan mereka. 

"Maka dari itu hal tersebut sangat berdampak pada pelaku UMKM,” sambungnya.

Kendati demikian, walaupun tampak lesu dan sepi pembeli, Sukarno memprediksi bahwa UMKM akan bisa bertahan melalui masa krisis global yang sedang melanda saat ini. (adv) 

Harga Gabah Naik, Komisi B Survey di Lapangan

PATI -  Anggota Komisi B DPRD Pati, M Nur Sukarno mengaku khawatir melonjaknya harga Gabah Kering Panen (GKP) di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani.

"Harga GKP menurut Sukarno sejak awal tahun terus mengalami peningkatan, dari mulai Rp5.000 per Kg, kini menginjak Rp7.000 per Kg," ungkapnya, Senin (6/2/2023).

Bahkan berkenaan ini, pihaknya telah melakukan survey langsung ke lapangan untuk memastikan kenaikan harga.

"Harga beras itu melambung tinggi saya kemarin survei langsung di pasar-pasar. Bahkan gabah kering panen sekarang saja sudah mencapai harga Rp7.000 per Kilogram, padahal itu rendemen hanya 55-60%,” ucapnya.

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan, kenaikan GKP tersebut seharusnya bisa diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sejak jauh hari.

Yang mana, sejak Pati terendam banjir awal tahun pemerintah menurutnya harus mulai berpikir terkait harga kebutuhan pokok terutama gabah dan beras. Sehingga hal seperti ini tidak terjadi terus menerus.

“Jeleknya pemerintah itu tidak antisipasi dan prediksi disitu, terlalu banyak aturan jadinya keduluan sama keadaan dan kebutuhan,” tegasnya.

Lantas ia berharap, dengan semakin tingginya harga GKP di Kabupaten Pati saat ini, bisa menjadi evaluasi atau pembelajaran bagi Pemkab supaya kedepannya lebih proaktif lagi dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat.

“Saya berharap dengan kasus seperti ini kedepannya pemerintah bisa mengantisipasi secara maksimal supaya Rakyat tidak merasa keberatan,” pungkasnya. (adv) 

Tiga Siswi SMAN 1 Kayen Raih Mendali Perak HKISO

BANGGA : Kepala SMAN 1 Kayen, Alek Suhartono foto bersama tiga siswi peraih mendali perak dalam ajang Hong Kong International Science Olympiad 2023.

PATI - Tiga Siswi SMA Negeri 1 Kayen berhasil menyabet mendali perak dari ajang Hong Kong International Science Olympiad (HKISO). 

Ketiga siswi berprestasi itu adalah Adelia Risty Fauziah, Wita Permata, dan Septyani Sekar Ayuningtyas.

Ajang olimpiade sains ini diselenggarakan pada 15 Januari 2023 lalu dan diikuti oleh ratusan peserta dari wilayah regional. 

Setelah berhasil meraih mendali perak mereka berhak untuk melaju ke tahapan selanjutnya, yakni babak final yang akan digelar di Singapura. 

Ketiga siswi itu mengaku senang dapat lolos ke babak final dan bangga bisa mewakili sekolah mereka di ajang bergengsi berskala internasional itu. 

"Awalnya kami tidak menyangka bisa  mendapat mendali perak dan berkesempatan mengikuti babak final dalam ajang HKISO," kata Septyani Sekar Ayuningtyas. 

Menurutnya, persiapan dalam menghadapi kompetisi ini sangat singkat. Karena hanya dalam 3 hari para siswi ini menyiapkan segala sesuatunya. 

"Diberi tahunya pas lombanya kurang tiga hari, jadi waktunya sangat mepet sekali. Alhamdulilah semua bisa berjalan lancar," kata siswi kelas X itu. 

Sementara itu, Adelia Risty Fauziah dan Wita Permata menceritakan pengalaman saat mengikuti lomba. 

Menurut mereka, baru pertama kali ini mewakili sekolahnya untuk mengikuti lomba. Berbeda dengan Septyani kakak kelas mereka yang sudah beberapa kali maju berlomba mewakili SMAN 1 Kayen. 

Dua siswi kelas lX itu mengaku sempat grogi saat mengikuti lomba, ditambah persiapan mereka sangat minim.

"Meski lombanya secara daring, tetap saja awalnya grogi. Karena kami harus mengerjakan soal sambil on camera," ujar Wita Permata. 

Ada tiga mata pelajaran yang jadi materi dalam soal yang harus dikerjakan, yakni pelajaran fisika, kimia dan biologi. Masing-masing peserta diberi waktu 60 menit untuk menyelesaikan 20 soal. 

"Kesulitanya tidak hanya harus menguasai ketiga pelajaran itu saja. Tetapi soalnya memakai bahasa Mandarin dan Inggris. Untungnya kami belajar bahasa Inggris, jadi bisa menangkap apa yang menjadi inti pertanyaanya," sambung Adelia Resty. 

Kepala SMA Negeri 1 Kayen, Alek Suhartono mengaku bangga dengan torehan prestasi yang  diraih para anak didiknya itu. 

Katanya, bisa memperoleh mendali perak adalah prestasi yang luar biasa. Mengingat sainganya adalah sekolah-sekolah bonafit yang sudah syarat prestasi. 

"Peserta yang ikut dalam ajang ini dari sekolah-sekolah maju dan bonafit. Menjadi kebanggaan untuk kami bisa ikut ambil bagian dan berhasil merebut prestasi dari mereka," ucap Alek dengan nada bangga. (gus)

Soal Pasangan Beda Agama, Komisi A Bilang Gini

PATI - Semakin maraknya fenomena pasangan beda agama dan keyakinan, mematik Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti untuk berstatemen.

Menurutnya, pasangan beda agama harus menaati dan menghormati hukum perundang-undangan yang berlaku.

"Saya mendukung kebijakan pernikahan beda agama hanya dicatat di Dukcapil bukan disahkan," ujarnya.

Hal tersebut sebagaimana bunyi Undang-undang Perkawinan, Dukcapil hanya berwenang mencatat perkawinan, bukan mengesahkan.

Hal ini ia sampaikan seiring ramai putusan Pengadilan yang mengesahkan pernikahan beda agama ditambah adanya usulan Hakim Konstitusi agar pernikahan beda agama dicatat di KUA maupun di pencatatan sipil.

“Harus mengikuti peraturan Undang- undang yang ada. Dukcapil nyata-nyata menolak pernikahan beda agama mas,” ungkapnya.

lanjutnya politisi dari Partai Hanura itu, jika sebuah pasangan beda agama menghendaki untuk menikah harusnya salah satu mengalah.

Hal ini mengacu pada Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas diatur bahwa 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” ungkapnya.

Lanjutnya, dan bila terpaksa ada yang menikah dari dua manusia beda agama harus salah satu mengalah.

"Saat kami telusuri, pernikahan beda agama di Kabupaten Pati memang masih ada, namun untuk permohonan pengesahannya belum ada," ungkapnya.

Hal ini sesuai dengan pemaparan Aris Dwi Hartoyo salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Pati. Ia mengaku jika sejak ia bertugas di PN Pati, belum pernah mengetahui ada pengajuan pengesahan atau sidang pengesahan nikah beda agama.

“Kalau di pengadilan negeri belum pernah ada pengesahan. Selama saya di sini itu belum pernah ada yang mengajukan permohonan pernikahan. Kalau ditanya bagaimana sikap hakim itu biasanya diserahkan masing masing hakim yang mengadili,” ucapnya.(adv) 

Banyak Jalan Berlobang, DPRD Pati Beri Tanggapan

PATI- Anggota DPRD Pati, Warsiti menyoroti sejumlah kerusakan jalan di Kabupaten Pati. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan.

Mengingat, jalan merupakan akses berputarnya ekonomi. Selain itu, juga digunakan untuk aktivitas lainnya, misalnya pendidikan.

“Mungkin bukan hanya di wilayah selatan ya mas, tapi juga yang lainnya, harapannya pemerintah ini bisa lebih konsen lagi terhadap kerusakan jika karena penting mas,” kata Warsiti. 

Kerusakan jalan yang terjadi di ruas jalan Jakenan-Winong setidaknya akan mendapatkan anggaran penanganan sebesar Rp 2 Miliar.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, menjelaskan bahwa perbaikan jalan dengan anggaran tersebut akan dilakukan dengan sistem pengecoran dan juga pengaspalan.

“Untuk peningkatan jalan di wilayah Jakenan-Winong nantinya akan dianggarkan sebesar Rp 2 Miliar,” ungkap Hasto Utomo, selaku Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan Jalan DPUTR Pati.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa pengecoran akan dilakukan sepanjang 300 meter. Sedangkan 400 meter akan dilakukan perbaikan dengan sistem pengaspalan.

“Nanti akan dengan sistem pembetonan dan pengaspalan Hotmix, masing-masing 300 meter dan 400 meter disana,” imbuhnya.

Diketahui, berdasarkan pantauan di lapangan, menunjukkan bahwa kondisi kerusakan jalan terjadi cukup parah.

Banyak lubang dengan kedalaman yang cukup variasi, antara 10 hingga 20 cm terjadi di turut jalan Desa Kalimulyo Kecamatan Jakenan. (adv) 

HIV AIDS Pati Tinggi, Komisi D Tekankan Hal ini

PATI  - Anggota Komisi D DPRD Pati, Hj Maesaroh menyayangkan masih tingginya angka kasus HIV/AIDS di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani.

Diketahui, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati, selama tahun 2022 setidaknya telah menemukan kasus baru positif HIV/AIDS sebanyak 291 orang.

"Kami berharap agar melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020 serta Peraturan Bupati (Perbup) nomor 38 tahun 2022 penanganan HIV/AIDS di Pati dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan menekan jumlah kasus yang ditemukan," kata Hj Maesaroh.

Lanjutnya, untuk penanganan kasus HIV/AIDS meskinya sudah punya payung hukum. 

"Sehingga saya berharap ini dapat dijalan sungguh-sungguh, dengan melibatkan dinas terkait dan masyarakat tentunya semoga dapat menekankan HIV/AIDS di Pati,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dr Aviani Tritanti Venusia yang disampaikan melalui pengelola program HIV dan IMS, Agus Irawan menuturkan bahwa temuan berdasarkan kegiatan mobile VCT yang dilakukan di beberapa wilayah tujuan program.

Selain itu juga, temuan dari layanan tes HIV/AIDS yang dilakukan oleh seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Pati selama tahun 2022.

“Untuk kasus pada tahun 2022 kemarin itu total ada sebanyak 291 positif HIV/AIDS yang berhasil ditemukan melalui program mobile VCT dan layan Puskesmas juga,” kata Agus.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa temuan kasus tersebut terjadi pada 8 populasi yang menjadi tujuan dari program penanganan HIV/AIDS.

Diantaranya yakni ibu hamil dengan temuan kasus sebanyak 16 orang, kemudian penderita Tuberculosis (TBC), Inveksi Menular seksual (IMS) dengan masing-masing sebanyak 18 dan 155 kasus.

Populasi kunci lainnya juga pada penjaja seks atau pekerja seks komersial (PSK) terdapat 46 kasus. Selanjutnya juga terjadi pada pasangan gay atau Laki Seks Lali (LSL) ditemukan sebanyak 55 kasus.

“Untuk kasus yang ditemukan itu merujuk pada 8 populasi kunci mulai dari ibu hamil, TBC, IMS, Penjaja Seks dan LSL. Lalu juga ada Waria dan Penasun ini kasusnya 0, juga ada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ditemukan 1 kasus,” terang Agus. (adv) 

Komisi A: Penanganan Sampah Mutlak Diaplikasikan

PATI - Anggota DPRD Pati Warsiti mengatakan persoalan sampah di Pati bagian selatan sangat krusial dan perlu penanganan.

“Karena nyatanya untuk pembuangan akhir di sana itu kan sangat-sangat memprihatinkan ya,” ujarnya saat mengkonfirmasi kebutuhan tambahan TPA di Kabupaten Pati, Senin (6/2/2023).

Selain itu, pihaknya juga mengaku sangat berharap adanya pengadaan TPA guna mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Daerah Pemilihannya, yakni Dapil V.

Melalui upaya tersebut, Warsiti sangat mendukung dan mengapresiasi jika langkah itu dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Tentunya saya sangat mengapresiasi apabila nanti di sana ada TPA, saya sangat berharap itu bisa terwujud ya mas,” imbuh anggota Komisi A tersebut.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut juga menjelaskan bahwa pembuangan sampah sembarangan di wilayah selatan justru semakin bertambah.

Bahkan di beberapa titik, wilayah dapilnya telah menjadi tempat pembuangan sampah yang tidak semestinya.

Meskipun demikian, pihaknya mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 dimungkinkan belum dilakukan pengadaan untuk kebutuhan TPA tersebut.

“Kalau untuk tahun ini belum ya mas, kemarin itu saya sudah mencoba komunikasikan dengan temen-temen Bapemperda, tapi katanya adabhal yang lebih penting lagi,” jelas Warsiti. (adv) 

Komisi B Sebut Sistem Pendidikan Kurikulum Merdeka Belum Waktunya Diterapkan

PATI - Anggota Komisi B DPRD Pati, M Nur Sukarno menilai Kurikulum Merdeka kurang tepat untuk diterapkan pada sistem pendidikan sekarang ini.

"Kurikulum Merdeka ini lebih pas diterapkan di negara-negara maju yang fasilitas pendidikannya telah dipenuhi dengan baik oleh negara," ucap Sukarno, Senin (6/2/2023).

Dan hal tersebut dianggapnya jauh jika diterapkan di Indonesia. Karena dapat diketahui bahwa Indonesia saat ini pendidikannya belum 100% dipenuhi dan ditanggung oleh pemerintah.

“Saya rasa pendidikan saat ini dengan menggunakan sistem Kurikulum Merdeka kurang pas, soalnya kurikulum itu hanya maksimal kalau diterapkan di negara maju,” 

Lebih dari itu, politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) menginginkan supaya Kurikulum Merdeka ini dapat direvisi sehingga bisa dimaksimalkan.

Sehingga para siswa dan guru bisa mendalami Kurikulum Merdeka yang hanya diwacanakan dari 2022 sampai 2023.

“Semoga pemerintah bisa merevisi masalah Kurikulum Merdeka ini, kalau hanya diberlakukan 1 tahun saya rasa kurang maksimal,” jelasnya.

Bahkan menurut lelaki yang sangat aktif dalam bidang pendidikan tersebut mengungkapkan, metode yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ini harus diselaraskan oleh mayoritas warga Indonesia.

“Tapi kalau ini diterapkan di Indonesia saya rasa kurang pas, karena Indonesia belum seperti negara-negara maju yang ada di luar sana,” tandasnya. (adv) 

Nilai Angka DD Turun, Komisi A Bilang Bukan Soal

 

PATI - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Bambang Susilo mengungkapkan, turunnya Dana Desa (DD) hingga puluhan miliar rupiah tidak akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Ya kami harap ini bisa tetap dimaksimalkan, seperti halnya penggunaan DD yang ada di Desa ini kan bisa dimaksimalkan,” kata Bambang.

Ia melanjutkan, penggunaan DD untuk membangun desa sebenarnya bisa dimaksimalkan, karena bisa dilakukan secara intens langsung ke individu masyarakat.

“Karena Desa ini lebih kompleks, mereka bisa menggelar rapat dari lingkup RT, RW, dan kemudian Musdes, ini lebih menyerap aspirasi rakyat secara mendetail,” jelasnya.

Menurut Bambang, tak hanya DD yang mengalami penurunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati pada tahun 2023 juga mengalami penurunan.

Pasalnya, ia mengatakan jika Indonesia sedang dalam belenggu krisis global dan sedang dalam mengalami penghematan negara.

“Itu bukan hanya Desa, Kabupaten juga mengalami penurunan. Jadi APBD kita di Kabupaten berkurang. Ini hampir mendera seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia, karena kemampuan ekonomi negara dapat kita ketahui sedang mengalami penghematan,” sambungnya.

Sebagai informasi, menurut Kasi Sarana Prasarana dan Pelayanan Dana Desa, Dispermades Kabupaten Pati, Nilam Ristiana menyebut ada penurunan DD sekitar Rp54 miliar dari DD tahun 2023.

Sehingga jika dikalkulasikan, pada tahun 2023 nanti anggaran DD sebesar Rp372 miliar, dari yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp427 miliar. Yang artinya di tahun ini rata-rata tiap desa mendapat alokasi Rp1 miliar. (adv)