PATI - Anggota DPRD Pati, M Nur Sukarno turut angkat bicara soal ribuan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berangkat ke Senayan, Selasa (24/1/2023).
"Keberangkatan 1.029 PPDI itu dirasa sah-sah saja untuk melangsungkan ajang Silaturahmi Nasional (Silatnas) Jilid 3 untuk menyuarakan aspirasi mereka sebagai warga Negara Indonesia," terangnya.
Menurut Sukarno masih banyak struktur organisasi di Desa yang masih tumpang tindih dan tidak sesuai tupoksinya.
“Saat ini sesuai peraturan struktur organisasi di Desa jumlah perangkat tujuh orang, tetapi yang belum masuk masa pensiun masih menjabat perangkat desa masih banyak,” ujar Sukarno.
Lantas ia menyebutkan, hal itu harus ada terobosan baru atau peraturan baru supaya organisasi atau jabatan di tingkat pemerintahan desa tidak semakin tumpang tindih.
Selain itu, eksistensi serta kesejahteraan juga menjadi misi utama para anggota itu pergi ke Senayan untuk menggelar Silatnas jilid 3.
“Dalam Silaturahmi Nasional perangkat desa ini bertujuan untuk meminta eksistensi Perangkat Desa (keberadaan). Eksistensi ini terkait dengan identitas berupa kartu anggota dan kesejahteraan,” jelasnya.
“Keadaan ini butuh terobosan kebijakan sehingga perangkat Desa merasa dipenuhi haknya,” sambung Sukarno.
Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebutkan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang menghasilkan Siltap saat ini juga ada perangkat desa yang tidak menerima sesuai haknya.
“Memang saat ini sudah ada penghasilan tetap (Siltap) yang bersumber dari ADD (alokasi Dana Desa) tetapi masih banyak dari perangkat yang belum mendapatkan Siltap sesuai haknya. Karena ADD nya belum mencukupi karena perangkat desa di setiap desa jumlahnya tidak sama,” pungkasnya. (adv)
EmoticonEmoticon