Dewan Soroti Jalan Rusak Karena Truk Tambang

 

PATI - Jalan rusak yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukolilo dan Kayen karena aktivitas tambang mendapatkan sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Suyono.

Pihaknya mengatakan, Pemerintah Provinsi selaku pihak yang mengeluarkan izin penambangan juga harus ikut andil dalam perbaikan jalan rusak yang dimaksud.

“Terkait penambangan atau galian C itu, bagi yang mengeluarkan izin jadi pemprov juga dapat ikut andil untuk membangun jalan tersebut,” katanya

Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan dampak dari aktivitas truk bermuatan berat pengangkut material tambang.

Pihaknya mencontohkan beberapa titik jalan yang diketahui dalam kondisi kerusakan cukup parah.

Diantaranya yakni jalan Kayen-Slungkep, Jalan Sukolilo-Prawoto, Jalan Sukolilo-Kasiyan serta beberapa ruas jalur lainnya yang menjadi jalur pengangkut material tambang.

“Termasuk juga infrastruktur jalan juga terdampak, aktivitas truk pengangkut material tambang dengan muatan yang berat-berat itu mengakibatkan jalan rusak yang parah,” tuturnya Wakil rakyat yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) V tersebut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pati tersebut juga menyatakan bahwa keberadaan tambang hanya dapat dinikmati segelintir orang.

Sedangkan dampak kerusakan yang dihasilkan menjadi keresahan bagi masyarakat di sekitar tambang. Selain itu juga, kerusakan jalan juga dianggap meresahkan bagi pengguna jalan yang melintasi jalur tersebut.

“Jadi hasil yang menikmati segelintir orang, tapi yang resah adalah masyarakat dan pengguna jalan,” pungkas anggota dewan yang duduk di Komisi C tersebut. (adv) 

DPRD Pati Berikan Catatan Bumdesma

PATI- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M Nur Sukarno terpatik kabar adanya Badan Usaha Bersama Milik Desa Bersama (Bumdesma) di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

"Sebenarnya Bumdesma adalah program kerja yang sangat bagus, dengan catatan dikelola dengan transparan serta menguntungkan untuk masyarakat," kata Sukarno.

Akan tetapi, belajar dari beberapa waktu yang lalu, Bumdesma ini menurutnya sangat rawan terjadi penyelewengan atau tidak transparan dalam pengelolaannya.

Hal itu yang membuat Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini sangat mewanti-wanti para pelaku yang menjalankan program tersebut.

“Jika mengacu dari tujuan awal dan tidak terjadi penyimpangan program ini cukup bagus. Tetapi dalam perjalanan ada permasalahan yang melanggar aturan ini perlu segera dicari pemecahan masalah,” ujarnya.

Walaupun sudah dibentuk dan disetujui oleh semua Kepala Desa (Kades) yang ada di Kecamatan Margorejo melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). 

"Kami minta harus ada yang menjadi pionir sebagai penanggung jawab," ungkapnya.

Lebih dari itu, hal yang paling riskan menjadi problematika dalam pengelolaan Bumdesma ini adalah pengembalian atau simpan pinjam yang berlaku biasanya tidak sesuai tupoksi yang ada.

“Saat ini yang menjadi masalah adalah Kemacetan pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan kelompok sasaran,” jelasnya.

“Sehingga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Musyawarah Antar Desa (MAD), harus bertanggung jawab dari perwakilan desa desa se-kecamatan tersebut,” pungkasnya. (adv) 

ZA Subsidi Kosong, DPRD Pati Menyayangkan

  

PATI  - DPRD Pati menyayangkan tak adanya kuota pupuk bersubsidi jenis ZA di Kabupaten Pati. Padahal jenis pupuk ini cukup dibutuhkan oleh petani di Bumi Mina Tani.

"Kebijakan ini sangat memberatkan Kabupaten Pati yang merupakan salah satu wilayah penghasil tebu terbesar di Jawa Tengah," ujar Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M Nur Sukarno.

Dijelaskannya, jenis pupuk subsidi yang disalurkan pemerintah ada 4 jenis yakni Zwavelzure Amonium (ZA), Urea, SP-36, NPK, dan pupuk organik Petroganik.

"Sayangnya, setelah turun Peraturan Menteri Perta

nian yang baru di tahun 2022, penyaluran pupuk dikurangi menjadi hanya Urea dan NPK saja," ungkapnya.

Padahal dari pupuk subsidi yang disalurkan pemerintah selama ini, jenis (ZA) adalah yang sangat dibutuhkan oleh petani tebu.

"Dihapusnya pupuk ZA dari daftar subsidi membuat para petani tebu membeli pupuk non subsidi," ungkapnya.

Hal ini membuat keuntungan yang diterima petani berkurang, mengingat harga pupuk subsidi 3x lipat lebih mahal dibandingkan subsidi.

“Saat ini yang terkait dengan perkebunan atau komoditas tebu, mau tidak mau harus membeli pupuk ZA non subsidi karena jatah pupuk subsidi untuk pupuk ZA di kab Pati sangat berkurang,” ujar M Nur Sukarno, Selasa (31/1/23).

Sementara Aldoni Nurdiansyah, Fungsional Analis Sarana dan Prasarana (Ansarpras) Dinas Pertanian (Dispertan) Pati, mengakui bahwa pihaknya sering mendapat keluhan dari para petani tebu terkait penghapusan subsidi tersebut.

Namun bagaimanapun, pihak Dinas pertanian Kabupaten hanya pelaksana tugas penyaluran pupuk subsidi.

“Jadi subsidinya tinggal urea dan NPK saja. Mau tidak mau otomatis seperti tebu. Kan butuhnya ZA. Karena tidak disubsidi lagi larinya ke ZA komersial atau non subsidi. Karena za sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (adv) 

Yeti Ajak Kaum Muda di Pati Mau Jadi Petani

PATI - Anggota DPRD Pati, Yeti Kristianti mengajak para kaum muda untuk tidak malu menjadi petani. 

Menurutnya saat ini para kaum milenial  banyak yang enggan untuk terjun menggeluti dunia pertanian. Padahal, masih menurutnya, di negara ini lahan pertanian sangat potensial. 

Untuk menggalahkan program petani muda, politisi dari Partai Gerindra itu

mendorong peran serta Dinas Pertanian (Dispertan) dalam mengajak anak-anak muda atau kaum milenial agar tidak malu menjadi seorang petani.

Menurutnya, sangat penting peranan suatu pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi di sektor pertanian. Meski saat ini sudah ada beberapa terobosan dari Dispertan, hal tersebut nampaknya belum mampu meyakinkan kaum milenial untuk tak bercita-cita menjadi seorang pegawai atau pengusaha.

“Dari Dinas Pertanian sekarang sudah ada sekolah lapang yang disitu diajarkan materi PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu). Mulai dari pengolahan lahan dan pemilihan benih kualitas unggul,” ucap Yeti.

Pelatihan di dunia pertanian ini tidak hanya memilih bibit yang berkualitas saja. Yeti menyebutkan, Dispertan juga sudah memberikan edukasi tentang peningkatan hasil panen. Akan tetapi, dirinya juga tak memungkiri rendahnya harga panen yang banyak dikeluhkan petani.

Meski begitu, selaku wakil rakyat dirinya akan tetap mengusahakan kesejahteraan para petani, sehingga sedikit banyak mampu membujuk anak muda mau bertani.

“Diajarkan juga salah satunya sistem penerapan jajar legowo yang bisa meningkatkan populasi pertanaman. Diharapkan bisa menaikkan jumlah panen petani,” tambahnya.

Yeti juga mengkhawatirkan adanya krisis pangan di tengah isu resesi tahun 2023. Sehingga sudah sewajarnya, selaku anggota dewan dari komisi B dirinya mengajak anak-anak muda untuk tidak sungkan jadi petani.

“Ini merupakan kesempatan untuk anak-anak muda untuk terjun dan berkreasi. Karena pada akhirnya anak-anak muda lah yang menggantikan para petani kita sekarang,” tutup politisi muda itu (adv) 

Satu Dekade Kontribusi BPJS Kesehatan Mewujudkan Indonesia Lebih Sehat

 

JAKARTA– Sepanjang hampir 10 tahun berjalan, kehadiran BPJS Kesehatan sebagaipenyelenggara Program JKN telah merevolusi sistem layanan kesehatan Indonesia. Tidak hanya menyatukan berbagai skema asuransi jaminan kesehatan sosial di Indonesia yang sebelumnya terkotak-kotak, BPJS Kesehatan juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia.

“Hampir satu dekade, Program JKN telah berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak negara sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong royong berkonsep single payer, ini sulit ditemukan di negara-negara lain. Jika dibandingkan negara-negara lain yang butuh belasan hingga ratusan tahun untuk mencapai UHC, progres di Indonesia ini terbilang luar biasa pesat,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023 10 Tahun Program JKN, Senin (30/01).

Ghufron memaparkan, kepesertaan JKN melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 248,7 juta jiwa pada 2022. Artinya, saat ini lebih dari 90% penduduk Indonesia telah terjamin Program JKN. Khusus untuk peserta JKN dari segmen non Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mencakup Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja, pada tahun 2014 berjumlah 38,2 juta jiwa. Tahun 2022, angka tersebut naik tajam menjadi 96,9 juta jiwa.

Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, penerimaan iuran JKN juga mengalami peningkatan menjadi lebih dari Rp 100 triliun, dari tahun 2014 sebesar Rp 40,7 triliun menjadi Rp 144 triliun pada tahun 2022 (unaudited). 

Ghufron mengungkapkan bahwa di masa-masa awal beroperasi, BPJS Kesehatan sempat mengalami defisit. Berbagai upaya pun dilakukan hingga Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan berangsur membaik, bahkan kini dalam kondisi amat sehat. 

Kesehatan keuangan DJS per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim kedepan, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow, sehingga rumah sakit bisa optimalmelayani pasien JKN. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Bahkan, pemerintah juga sudahmenaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya,” tutur Ghufron.

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. 

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga giat mengusung program promotif preventif, termasuk melalui skrining kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari penyakit tertentu. Tahun 2022, tercatat sebanyak 15,2 juta peserta JKN telah memanfaatkan layanan skrining BPJS Kesehatan, mulai dari skrining riwayat kesehatan, skrining diabetes melitus, skrining kanker serviks, dan skrining payudara.

“Faktanya, bukan orang kaya yang paling banyak menggunakan BPJS Kesehatan. Justru, yang paling banyak memanfaatkan BPJS Kesehatan dengan biaya terbesar adalah kelompok PBI. Tercatat jumlah kasus pemanfaatannya lebih dari 31 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp27,5 triliun. Sementara,penyakit dengan biaya terbesar yang paling banyak dimanfaatkan oleh PBI adalah penyakit jantung, yaitu sebesar 4,2 juta kasus dengan biaya Rp3,2 triliun. Terlihat paling diuntungkan dan terbantu atau paling banyak dana JKN digunakan adalah peserta PBI,” ujar Ghufron.

Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN sudah matang menjalankan tugasnya. Pelaksanaan JKN selama ini sudah on the right track, bahkan ada perbaikan terus menerus yang nyata. 

Menurutnya, untuk menciptakan ekosistem JKN yang sehat, semua pihak harus mengoptimalkan kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama, agar terhindar dari intervensi manapun supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan. Program jaminan sosial ini satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang riil dirasakan masyarakat luas dan terasa sekali negara hadir di dalamnya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwameski penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah mengalami banyak perbaikan di berbagai aspek, tetap ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari isu kepesertaan, mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan, hingga soal pembiayaan.

“Dari aspek kepesertaan, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipakai seluruh kementerian/lembaga untuk menentukan semua jenis bantuan sosial di negeri ini. Dampak DTKS ini besar sekali bagi masyarakat, sehingga perlu dukungan BPJS Kesehatan agar kepesertaan PBI benarbenar menjangkau orang yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Program JKN ke depan, yaitu terkait peningkatan kualitas pelayanan, memastikan iuran terjangkau, dan upaya mewujudkan UHC.

“Program JKN menjadi wujud konkrit transformasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Yang diperlukan masyarakat saat ini adalah standarisasi pelayanan kesehatan, bukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kemudian dengan naiknya tarif pelayanan kesehatan, maka fasilitas kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanannya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

Acara tersebut juga dihadiri narasumber ternama lainnya seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa; Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo; Direktur Eksekutif Segara Research,s Piter Abdullah; Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timbul Siregar; Pengamat Jaminan Sosial, Chazali Situmorang; dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti. (ril) 

Penculikan Anak Santer, Komisi D: Harap Waspada

PATI- Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah meminta warga Bumi Mina Tani waspada. Pasalnya, isu penculikan anak sedang santer di mana-mana.

“Entah kabar itu benar atau pun salah, harapan kami, semua pihak lebih waspada dalam menjaga keselamatan anak, terutama para orang tua,” ujar Muntamah.

Lebih dari itu, para guru saat berada di lingkup sekolahan juga tak luput dari sorotannya, ia menginginkan para anak-anak yang sedang menimba ilmu harus dijaga baik oleh para guru.

“Pihak sekolah, berikan pemahaman kepada anak bahwa jika diajak atau diberi sesuatu oleh orang yang tidak dikenal, agar menolaknya,” jelasnya.

Muntamah juga menganjurkan, demi keamanan anak saat bersekolah, sebisa mungkin para orang tua bisa mengantar jemput buah hatinya masing-masing.

Pasalnya, dengan metode seperti itu, keamanan anak-anak akan semakin terjamin dan tidak pergi keluar kelas setelah jam pelajaran usai.

“Kalau anak yang biasa dijemput orang tuanya, harus dipastikan bahwa anak tersebut sudah dijemput dan yang menjemput adalah keluarganya. Jangan setelah keluar kelas, kemudian dibiarkan begitu saja. Pengawasan harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Dengan tegas politisi itu juga mengatakan, jika ada tindakan mencurigakan pihak sekolah serta orang tua harus selalu bersiaga, jika keadaannya semakin mendesak harus melaporkan pada pihak kepolisian

“Jika ada sesuatu yang kelihatannya mencurigakan, agar dapat segera menginformasikan kepada aparat, ataupun melakukan tindakan kewaspadaan yang lain,” pungkasnya. (adv) 

DPRD Pati Imbau Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

PATI- Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati minta agar pendistribusian pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran.

“Semoga di tahun ini tidak terjadi permasalahan pupuk Urea bersubsidi di Kabupaten Pati dan Petani menjadi sejahtera,” tutur M Nur Sukarno.

Ia menginginkan pendistribusian pupuk bersubsidi ini sampai ke tangan para petani yang benar-benar membutuhkan, supaya petani semakin sejahtera.

Jika kelangkaan pupuk dapat diatasi, maka kesejahteraan petani dapat meningkat, ia berpikir jika kebutuhan pokok seperti beras dan yang lainnya tidak akan terganggu sama sekali.

“Harga beras Stabil dan kedaulatan pangan benar benar terwujud, ” tegasnya.

Bahkan ia mengungkapkan, kebutuhan pupuk subsidi di tahun 2023 ini sangatlah terlampau besar. Walaupun terpenuhi setidaknya penggunaan pupuk itu menurutnya sudah tidak lazim.

Sehingga ia menyarankan harus ada pengawasan secara signifikan supaya penggunaan pupuk subsidi bisa semakin di tekan.

“Kebutuhan pupuk Urea bersubsidi di Kab Pati tahun ini mendapatkan kuota sesuai kebutuhan petani yaitu 100 % (Urea 47.000 ton), dan harus ada pengawasan bersama sehingga tidak terjadi penyimpangan, ” jelas Sukarno.

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut meminta supaya OPD terkait bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bisa terus menyosialisasikan terkait penggunaan pupuk kompos di kalangan petani.

“Alangkah baiknya Pemkab Pati menginisiasi dengan meyakinkan kepada petani untuk memakai pupuk organik / kompos atau pupuk kandang, dengan tujuan mengembalikan kegemburan tanah pertanian,” pungkasnya. (adv) 

Soal Pupuk, Komisi B Minta Petani Kreatif

PATI  - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) M. Nur Sukarno berharap, agar petani tidak hanya menggantungkan pupuk kimia bersubsidi. Namun ia meminta agar petani mampu memproduksi sendiri, misalnya menggunakan pupuk organik.

"Ketergantungan pupuk kimia ini sangatlah tidak baik. Karena jika tanah persawahan terus menerus diberikan pupuk kimia akan semakin keras dan tidak produktif lagi," tuturnya.

Lebih dari itu, dengan pemakaian pupuk yang melampaui batas itu akan menyebabkan panen para petani dipastikan akan terus mengalami penurunan. 

“Pupuk Urea, NPK, Za untuk pertanian sering menjadi topik pembicaraan di masyarakat karena sebagian besar petani masih tergantung dari pupuk tersebut,”  terangnya.

Jika hal tersebut masih dilakukan terus menerus, kemungkinan lahan pertanian tersebut akan kehabisan unsur hara yang nantinya tanah itu tak bisa ditanami sama sekali.

“Kebiasaan ini menyebabkan tanahnya semakin keras sehingga petani merasa tanahnya semakin kurus (unsur harganya menipis) sehingga musim tanam berikutnya dosis pemakaian pupuk ditambah terus,” jelasnya.

Sebelumnya, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengungkapkan, jika para petani merasa tidak puas jika tanaman padinya tidak terlihat hijau dan segar. Maka dari itulah mereka memberikan pupuk secara tidak terkontrol.

“Pemakaian pupuk semakin lama dosisnya bertambah terus karena petani merasa kurang puas kalau tanamannya tidak nampak hijau segar (ijo royo royo),” pungkasnya. (adv) 

Komisi D Berharap RUU Sisdiknas Segera Diketok

PATI - Komisi D DPRD Pati, Muntamah berharap RUU Sisdiknas segera dibahas dan segera disetujui. Aturan ini disebutkan Kemendikbud, akan mulai dijalankan pada Tahun 2023 jika RUU disepakati DPR.

“Saya memberikan apresiasi kepada menteri dan berharap. Perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) segera dibahas,” ujar anggota Dewan dan Politisi dari Partai Kebangkiran Bangsa (PKB) itu, Senin (30/1/2023).

Menurutnya, kebijakan tersebut sudah dinantikan oleh para guru. Diharapkan, jika tunjangan guru direalisasikan.

"Maka dengan begitu mampu mensejahterakan para golongan guru Non ASN, Khususnya yang masih kesulitan melakukan sertifikasi," terangnya.

Lebih lanjut Muntamah juga berpesan kepada para pendidik yang nantinya mendapatkan Tunjangan Guru ini agar tidak lupa meningkatkan kinerjanya.

Para guru juga masih didorong tetap melakukan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar memiliki keahlian khusus dengan memiliki sertifikat.

“Karena tunjangan ini bagi guru sangat penting. Tapi guru juga harus profesional dan bekerja lebih giat sesuai klasifikasi,” tandas Muntamah.  (adv)

Ratusan Siswa SD dan SMP Ikuti Babak Penyisihan Topas Olimpiade

Para peserta nampak bersemangat dalam mengikuti babak penyisihan Topaz Olimpiade. 

PATI - Ratusan siswa SD dan SMP mengikuti babak penyisihan Olimpiade Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh TOPAZ GLOBAL EDUCATION bekerjasama dengan ASTANA ILMU. Kegiatan itu berlangsung di SMA Negeri 1 Kayen, pada Sabtu (28/1). 

Panitia kegiatan, Rasmo mengatakan,  kompetisi ini dikuti sebanyak 258 peserta yang datang dari berbagai SD dan SMP di Kabupaten Pati dan sekitarnya. 

Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan jiwa berkompetisi bagi para siswa serta menumbuhkan rasa keberanian dan percaya diri pada seluruh peserta.

"Supaya siswa-siswi mulai dari SD dan SMP menyukai pelajaran Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris. Termasuk juga untuk membangkitkan semangat berkompetisi siswa," kata Rasmo. 

Dari pantuan di lokasi, para peserta nampak antusias mengikuti jalanya kompetisi. Mereka diminta untuk mengerjakan soal secara tertulis sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih.

Setelah mendapat lembar soal, para perserta lalu dengan semangat mengerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan. 

Ruang tempat pengerjaan soal pun dibagi sesuai dengan tingkatan dan lomba mata pelajaran yang diikuti. 

Sementara itu, Andre selaku perwakilan dari pihak TOPAZ GLOBAL EDUCATION mengatakan, kegiatan ini adalah merupakan ajang penyisihan untuk mencari siswa yang akan dilombakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. 

"Bagi siswa yang lolos dalam penyisihan ini akan mengikuti kompetisi di tingkat Provinsi Jateng, lalu finalnya akan digelar di Jogja," ujar Andre. 

Andre pun memberikan apresiasi dalam pelaksanaan babak penyisihan Topaz Olimpiade yang digelar di SMA Negeri 1 Kayen itu. 

"Selain peserta kompetisi, para panitia juga sangat antusias. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Kayen telah membantu mensukseskan kegiatan ini," tandasnya. (gus)

Ketua DPRD Pati Minta Pembangunan Jembatan Juwana Dikebut

PATI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan progres pembangunan jembatan Juwana yang hingga kini belum selesai. Pasalnya, banyak keluhan dari masyarakat khususnya pengguna Jalan Pantura Juwana-Pati yang terjebak macet saat melintas di jembatan lama.

Jalan Pantura Juwana-Pati tidak masuk dalam kewenangan pemerintah daerah, oleh karenanya, Ali meminta kepada pemerintah provinsi (pemprov) untuk segera merampungkan proyek yang sudah cukup lama dimulai tersebut.

“Perabaikan jembatan juwana itu ‘kan menjadi kewenangan pusat, kami yang di daerah tidak tahu. Kalau yang menjadi kewenangan kabupaten kita tahu. Tapi saya berharap kepada pemerintah pusat untuk segera dilaksanakan dalam waktu dekat dan cepat selesai,” ujarnya.

Pimpinan DPRD Pati ini juga menyadari apa yang menjadi keluhan masyarakat dan pengguna jalan. Terlebih bagi para pengusaha dengan muatan bahan makanan yang cepat membusuk. Terjebak kemacetan di sekitar Juwana menjadi permasalahan tersendiri.

Apalagi masyarakat Juwana, Batangan, Jaken, dan Jakenan yang bekerja di Pati Kota harus terjebak di tengah kemacetan saat berangkat dan pulang kerja. Keluhan inilah yang membuat Ali meminta kepada pemerintah provinsi selaku pihak yang bertanggungjawab untuk segera menyelesaikan progres pembangunan jembatan Juwana.

“Karena dengan macetnya itu, otomatis merugikan masyarakat. Misal saat kita hendak mengirim barang waktu yang diperlukan hanya satu dua jam. Sekarang ini bisa sampai empat hingga lima jam. Jadi ‘kan rugi waktu rugi materi, bisa-bisa barang muatan busuk,” sambungnya.

Jika jembatan ini tidak kunjung selesai diperbaiki, politisi dari PDI-Perjuangan ini khawatir kerusakan jalan alternatif seperti Jakenan-Winong dan Jakenan-Jaken akan semakin parah. Dirinya menyadari, kerusakan ini dipicu lantaran banyak kendaraan besar yang menghindari kemacetan, sehingga mencari jalan alternatif.

“Kemudian ketika lewat jalan alternatif, itu jalannya banyak yang rusak akibat dari pembangunan jembatan Juwana ini. Sehingga pemerintah daerah mengalami keruh, jalan rusak karena tonasenya berat. Dimuati truk besar akhirnya rusak parah, seperti di Desa Glonggong,” tutupnya. (adv) 

DPRD Pati Dorong Pelestarian Kendeng Melalui Sektor Wisata

PATI - DPRD Pati sebut dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap dunia pariwisata di Pati bagian selatan, khususnya wilayah Pegunungan Kendeng masih sangat kurang.

“Dukungan dari pemerintah daerah, sampai saat inikan kayaknya kok belum ada uluran tangan ya mas, mungkin dari perseorangan oke lah mas. Cuma untuk Pemkab kayaknya belum ya mas ya,” kata Anggota Komisi A DPRD, Warsiti.

Padahal, menurutnya, dengan semakin masifnya objek wisata di Pegunungan Kendeng. Secara tidak langsung dapat menjaga kelestarian ekosistem di sana.

"Upaya pengembangan objek wisata tersebut, disinyalir sebagai bentuk melestarikan pegunungan Kendeng," jelasnya.

Pihaknya juga meyakini bahwa sejauh ini Pemerintah belum serius dalam meningkatkan dunia pariwisata di pegunungan Kendeng yang justru memiliki banyak potensi untuk segala jenis pariwisata.

"Memang dibutuhkan Pemkab melalui dinas atau OPD terkait dapat melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan salah satu titik objek wisata di kawasan tersebut," imbuhnya.

Sehingga diharapkan satu objek yang sudah tertata dengan baik, dapat benar-benar menarik wisatawan lokal atau luar Kabupaten Pati.

“Jadi saya sebenarnya saya sangat menyayangkan mas, yang dulu saat mau di dirikan pabrik semen justru kita menolak, dan berharap Kendeng bisa lestari dengan pengembangan Pariwisata itu, kok malah ada tambang yang sekarang ini,” tuturnya.

Sebagai informasi bahwa saat ini terdapat beberapa objek wisata di kawasan pegunungan kendeng yang terpaksa harus tutup sementara.

Hal demikian dipengaruhi salah satunya adanya kerusakan akses jalan menuju objek pariwisata serat dampak langsung dari adanya pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu.

Beberapa diantaranya yakni Objek Wisata Goa Larangan, yang pihak pemerintah desa mengundurkan diri sebagai kandidat calon desa wisata tahun 2022.

Kemudian juga Lorodan Semar dan Arga Pesona yang harus tutup sementara karena kondisi jalan yang rusak. (adv) 

Ketua Dewan Terima Kunjungan Kapolresta Pati Baru

PATI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin, SE menerima kunjungan Kapolresta Pati yang baru, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama di kantor dewan, Kamis (26/01/2023). Dalam pertemuan sembari ramah tamah ini, Ali Badrudin didampingi unsur pimpinan DPRD dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Kapolresta Andhika yang didampingi Wakapolresta dan Kasat Narkoba sengaja berkunjung ke DPRD untuk sekedar silaturrahmi guna menjalin sinergitas demi menciptakan Pati yang kondusif.

Dalam kesempatan itu, Ali menyambut kehadiran orang nomor satu di jajaran Polresta Pati ini di ruangan Ketua DPRD. Ali menyebut, bahwa kunjungan Kapolresta ke DPRD Kabupaten Pati adalah kunjungan biasa, untuk mempererat komunikasi antara kepolisian dan legislative.

Andhika Bayu Adhittama merupakan Kapolresta Pati yang baru menggantikan Plt Kapolresta Pati Christian Tobing yang bergeser ke Polda Jawa Timur dengan tugas baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Jatim. Adapun Kombes Pol Andhika sebelumnya menjabat Wadirlantas Polda Jateng. Pisah sambut antar petinggi di jajaran kepolisian ini dilaksanakan pada hari Sabtu (21/01/2023) lalu di pendopo kabupaten. (adv) 

LSD Mewabah, Komisi B Minta Dispertan Masifkan Vaksinasi

PATI - Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M Nur Sukarno meminta Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati untuk memasifkan pengecekan ternak. Menyusul merebaknya Lumpy Skin Disease (LSD) di Kabupaten tetangga.

"Agar dinas terkait untuk mengecek ulang ternak. Karena ada beberapa ternak yang sudah dijual," ujarnya.

Imbuhnya.“Tapi mungkin ternak yang di vaksin kemarin ada yang sudah dijual, ini perlu ada pengecekan lagi mungkin ada ternak yang belum di vaksin harus tuntas.”

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dispertan Kabupaten Pati, Andi Hirawadi mengatakan, telah melakukan vaksinasi LSD pada sekitar 3 ribuan ekor sapi.

“Kita sudah melaksanakan vaksinasi di beberapa tempat yang dilaporkan ada sapi yang terdampak LSD. Karena namanya virus kan pengobatannya agak susah. Tapi kita lakukan vaksinasi,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya saat ini memiliki 5.500 vaksin dan sudah dilakukan vaksinasi ke sapi setengah dari jumlah vaksin yang didapat. 

Ia mengaku, akan terus melaksanakan vaksinasi agar sapi atau kerbau di Pati terhindar dari penyakit tersebut.

“Kita ada vaksin tapi jumlahnya terbatas. Kita pertama mendapatkan vaksin sebanyak 500 dan ini kita dapat lagi sebanyak 5 ribu vaksin,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dispertan Kabupaten Pati membagikan disinfektan untuk kebersihan kandang. Pasalnya, penyakit LSD menular lewat perantara nyamuk dan lalat.

“Penyakit LSD ini bisa disembuhkan asal segera melapor kepada petugas dan bagi ternak-ternak yang belum terkena untuk mau divaksin. Karena kebanyakan masyarakat kita kalau divaksin menolak. Seperti kasus PMK kemarin, ternak yang belum divaksin malah terkena PMK,” pungkasnya. (adv) 

Komisi B Minta Penggunaan DBHCHT Diperluas

PATI - Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam penggunaannya dapat diperluas.

Anggota Komisi B DPRD Pati, M Nur Sukarno mengatakan, selama ini, pemanfaatan dana bagi hasil tersebut hanya menyasar kepada masyarakat di sektor pertanian tembakau saja.

"Misalnya digunakan untuk pemberantasan cukai ilegal, balai latihan kerja (BLK) buruh rokok, hingga Bantuan Sosial kepada petani tembakau," terangnya.

Politisi dari Partai Golkar itu menginginkan agar penggunaan dana DBHCHT juga menyasar kepada UMKM secara umum melalui bantuan produktif atau modal.

“DBHCHT yang sudah ditentukan peruntukannya dari pemerintah pusat perlu diperluas lagi, misal bisa dipergunakan untuk membantu UMKM secara umum,” ujar Sukarno.

Disebutnya, selama ini yang diperbolehkan untuk membantu di sekitar produk pertembakauan daerah atau on farm, UMKM-nya terbatas.

Anggota Dewan itu juga mengusulkan agar DBHCHT bisa dipergunakan untuk perbaikan atau pengadaan infrastruktur pertanian. Dengan begitu, yang mendapatkan manfaatnya akan lebih luas.

“Infrastruktur kabupaten yang bisa mengakses ke sentra tembakau on farm, akan lebih maksimal serapannya dan berdampak positif dalam pembangunan daerah,” kata Sukarno.

Perluasan segmen pemanfaatan DBHCHT tersebut menurutnya memungkinkan, mengingat dana dari cukai rokok setiap tahunnya cukup besar.

Belum lagi di tahun 2023 dan 2024, pemerintah menaikkan tarif cukai yang lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 10 persen untuk rokok sigaret dan 15 persen untuk rokok elektrik atau vape. (adv) 

Petani Jadi Korban Banjir, DPRD Berharap Ada Bantuan

 

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin berharap petani di Kabupaten Pati yang lahan pertaniannya terdampak bencana banjir, agar diberikan bantuan.

"Para petani sudah seharusnya mendapatkan bantuan berupa bibit tanaman dan juga pupuk," kata Ali.

Dia melanjutkan, “Kalau untuk lahan pertanian yang banjir inikan yang jelas tidak bisa ditanami ya mas, jadi ya tinggal bagai upaya untuk pemberian bantuan berupa bibit atau benih dan juga pupuk bagi petani."

Ali berharap langkah-langkah dalam merespon dampak adanya banjir yang salah satunya lahan pertanian gagal panen untuk ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, keterlibatan Pemerintah Pusat juga diharapkan dapat membantu adanya kebutuhan ancaman gagal panen ataupun lahan yang tidak dapat ditanami karena terendam banjir.

“Tinggal bagaimana Pemerintah daerah menentukan langkah itu, dan pastinya juga pemerintah pusat akan harus ikut membantu kondisi ini,” pungkasnya. (adv) 

Dampak Positif Negatif Cukai Rokok Naik dari Kacamata DPRD Pati

PATI - Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M Nur Sukarno angkat suara soal kenaikan tarif cukai rokok hingga 10 persen di tahun 2023-2024. 

"Soal kenaikan ini, ada dampak positif dan negatif kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT)," kata Sukarno, Selasa (24/1/2023).

Politisi dari Partai Golkar itu memetakan kenaikan cukai ini akan bersinggungan dengan sejumlah pihak diantaranya negara, pengusaha rokok, dan konsumen rokok.

"Di sisi negara, kenaikan tersebut tentunya menambah pemasukan secara drastis. Dengan begitu, negara nantinya juga mampu memberikan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) lebih besar," terangnya.

Imbuhnya, dana DBHCHT biasanya digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, bantuan sosial, hingga penindakan produk ilegal.

"Sementara di sisi konsumen atau pembeli terjadi sebaliknya," sebutnya.

Penikmat rokok akan mengeluarkan biaya yang lebih besar seiring mahalnya harga rokok yang dijual paska kebijakan.

“Bahkan bisa merubah kebiasaan perokok, bisa tidak beli rokok pabrikan tetapi beli tembakau untuk bahan merokok melinting sendiri atau tingwe,” ungkapnya.

Sayangnya, penurunan tingkat konsumsi rokok ini bisa mempengaruhi sektor pekerja atau buruh rokok. Pendapatan Pabrik yang menurun akan menyebabkan pengurangan jam kerja hingga PHK.

“Kemungkinan perubahan perokok ini akan berakibat di sektor pabrikan rokok, sehingga pabrik rokok akan mengurangi jam kerja borongan. Pendapatan tenaga kerja menurun bahkan pengurangan tenaga kerja," tegasnya.

"Kalau ini terjadi akan mempengaruhi perekonomian rakyat terutama di daerah pabrik rokok yang padat kerja menyerap tenaga kerja,” imbuhnya.

Imbas kenaikan cukai rokok tersebut menurut Sukarno bukan masalah besar, meskipun kenaikan cukai ini sudah berlangsung sejak 1 januiari 2023, ia menilai sektor tembakau mulai dari hulu (on farm) hingga hilir (konsumen) saat ini masih stabil. (adv) 

PPDI ke Senayan, DPRD Pati Beri Tanggapan

PATI - Anggota DPRD Pati, M Nur Sukarno turut angkat bicara soal ribuan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berangkat ke Senayan, Selasa (24/1/2023).

"Keberangkatan 1.029 PPDI itu dirasa sah-sah saja untuk melangsungkan ajang Silaturahmi Nasional (Silatnas) Jilid 3 untuk menyuarakan aspirasi mereka sebagai warga Negara Indonesia," terangnya.

Menurut Sukarno masih banyak struktur organisasi di Desa yang masih tumpang tindih dan tidak sesuai tupoksinya.

“Saat ini sesuai peraturan struktur organisasi di Desa jumlah perangkat tujuh orang, tetapi yang belum masuk masa pensiun masih menjabat perangkat desa masih banyak,” ujar Sukarno.

Lantas ia menyebutkan, hal itu harus ada terobosan baru atau peraturan baru supaya organisasi atau jabatan di tingkat pemerintahan desa tidak semakin tumpang tindih.

Selain itu, eksistensi serta kesejahteraan juga menjadi misi utama para anggota itu pergi ke Senayan untuk menggelar Silatnas jilid 3.

“Dalam Silaturahmi Nasional perangkat desa ini bertujuan untuk meminta eksistensi Perangkat Desa (keberadaan). Eksistensi ini terkait dengan identitas berupa kartu anggota dan kesejahteraan,” jelasnya.

“Keadaan ini butuh terobosan kebijakan sehingga perangkat Desa merasa dipenuhi haknya,” sambung Sukarno.

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebutkan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang menghasilkan Siltap saat ini juga ada perangkat desa yang tidak menerima sesuai haknya.

“Memang saat ini sudah ada penghasilan tetap (Siltap) yang bersumber dari ADD (alokasi Dana Desa) tetapi masih banyak dari perangkat yang belum mendapatkan Siltap sesuai haknya. Karena ADD nya belum mencukupi karena perangkat desa di setiap desa jumlahnya tidak sama,” pungkasnya. (adv) 

Sekolah Nyaris Roboh, DPRD Pati Prihatin

 

PATI - Anggota DPRD Pati Endah Sri Wahyuningati, prihatin dengan Kondisi ruangan kelas SD Negeri Kebonsawahan I, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang nyaris roboh.

"Kami prihatin karena sebagian siswa terpaksa dipindahkan ke area parkiran untuk tetap mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) supaya tidak tertimpa reruntuhan," ujarnya.

Ia melanjutkan, masalah SD tersebut harus dapat perhatian khusus, karena kerusakan kelas itu sudah mengganggu KBM yang ada.

“Kemarin memang masalah SDN Kebonsawahan ini sudah menjadi perhatian khusus dan kami berharap Pemda bisa memprioritaskan jangan sampai proses KBM terganggu karena masalah itu,” ujarnya.

Ia menyarankan, Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mengalokasikan ruangan sementara supaya Anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.

"Lebih dari itu, maksud dan tujuannya adalah supaya resiko saat KBM berlangsung ataupun hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir sejak dini," ungkapnya.

Ditambahkan, kalaupun saat ini memang belum ada efek resiko bahaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami berharap pihak sekolah dan pemerintah Desa setempat untuk bisa memfasilitasi ruangan sementara untuk kegiatan KBM itu berjalan,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap masalah ini cepat bisa teratasi dan terselesaikan supaya tidak berlarut-larut. (adv) 

DPRD Pati Dukung Wanatani

PATI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tengah getol menggalakan program wanatani atau agroforestri. Wanatani merupakan metode pengelolaan hutan yang dipadukan dengan komoditas tanaman pertanian.

Program ini mendapatkan dukungan penuh oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Warsiti.

"Kini hutan Kendeng di Pati selatan tidak hanya digalakkan untuk ditanami tanaman besar seperti jati, namun juga berbagai aneka buah yang menghasilkan nilai ekonomi seperti durian, dan alpukat," terangnya.

Mengingat pegunungan Kendeng yang luas dan potensial, politisi dari Partai Hanura ini bahkan menginginkan Kendeng nantinya bisa menjadi sentra produksi buah di Jawa tengah.

“Tanaman buah dapat berperan sebagai penahan resapan air dan tempat hidup berkembangnya makhluk hidup. di Kendeng ditanami alpukat 3-4 tahun hasilnya mayan. Harapannya Kendeng menjadi memproduksi buah atau semacamnya nanti,” ujarnya.

Dukungan Warsiti juga dibuktikan dengan memberikan 700 ratus bibit tanaman alpukat untuk diberdayakan oleh warga Keben Tambakromo belum lama ini.

Selain itu, berbagai sosialisasi kepada masyarakat di Dapilnya (Kayen, Gabus, Sukolilo, Tambakromo) untuk mencintai dan memanfaatkan hasil hutan dengan bijak juga sering digalakkan.

Meski demikian, Warsiti mengakui bahwa menanam pohon buah tidak seefektif pohon Jati jika tujuannya untuk meminimalisir dampak banjir.

Meski demikian, setiap langkah harus dicoba agar masyarakat merubah perilaku menanam tanaman semusim dengan tanaman yang bisa menyerap air hujan.

“Mungkin tidak seefektif kayu jati tapi saya yakin daripada mereka menanam jagung. Kita kembalikan masing masing personilnya kalau menanam harapannya yang terbaik,” ujar Warsiti. (adv) 

Seabad NU, Muntamah Ucapkan Selamat

PATI -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah mengucapkan selamat untuk peringatan Harlah 1 Abad NU.

"Dalam peringatan di Solo itu, ada 500 warga Nahdliyin PCNU Kabupaten Pati yang berangkat ke Solo dalam rangka mengikuti salah satu rangkaian peringatan Harlah NU tahun 2023," terangnya.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa NU adalah organisasi yang selalu ikut dalam momentum apapun, dan itu dianggapnya adalah hal yang luar biasa.

“Dengan usia NU yang sudah masuk satu abad ini, diharapkan, jalannya organisasi agar semakin kompak. Umur 100 tahun, menunjukkan bahwa NU adalah organisasi yang eksis dan organisasi yang luar biasa,” ujar muntamah.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, dengan aset anggota NU yang sangat besar ini, sudah banyak hal yang sudah dilakukan.

Lebih dari itu, ia berharap ke depannya warga NU bisa terus meningkatkan kualitas SDM untuk terus membangun bangsa dan negara ini.

“Namun, untuk menghadapi masa transformasi ini, kita warga NU perlu meningkatkan kualitas jam’iyah, untuk membangun jejaring dengan peningkatan SDM organisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muntamah menambahkan, NU ini merupakan organisasi yang sudah tertata dan bertahan hingga 100 tahun, yang mana NU punya potensi yang luar biasa.

“Momentum organisasi ini penting untuk kita ambil hikmahnya, karena NU itu bukan hanya jumlahnya saja yang besar, melainkan juga memiliki potensi yang luar biasa dan sarat akan dimensi spiritual,” pungkasnya. (adv) 

Kendeng Menghijau, DPRD Pati: Masyarakat Semakin Sadar

PATI - Progres realisasi perhutanan sosial di wilayah pegunungan Kendeng tahun ini semakin menunjukkan tren yang positif. Ihwal tersebut dikatakan Warsiti, Anggota DPRD Pati.

"Kesadaran masyarakat wilayah Kendeng (Sukolilo, Tambakromo, Kayen) untuk meningkatkan kehijauan hutan semakin tinggi," ujar anggota DPRD Pati dari Dapil III itu.

Menurutnya, hal ini tak lepas dari bencana alam banjir yang sering terjadi di Pati selatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Alhamdulillah antusiasme warga penggarap persil yang akan dikerjakan menjadi hutan sosial apresiatif. Meskipun kami melakukan sedikit edukasi tapi diterima dan antusias,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, masyarakat sadar bahwa dengan menanami tanaman semusim seperti jagung tidak baik untuk jangka panjang kendeng maupun masyarakat itu sendiri. Pasalnya tanaman semusim semisal jagung, akarnya tidak bisa mengikat air hujan.

“Artinya apa, kebuka pemikirannya bahwa Kendeng ini tidak hanya ditanami Palawija dan sebagainya akan tetapi penghijauan untuk menanam tanaman keras,” ujar Anggota Dewan yang mengisi Komisi A tersebut.

Untuk diketahui, Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengelola, juga untuk mencapai keseimbangan antara lingkungan dan dinamika sosial budaya. (adv) 

Seribuan PPS Dilantik, DPRD: Pemilu 2024 Siap Berjalan

PATI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati menyebutkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak dapat dipisahkan untuk menggerakkan roda pemilu.

Terlebih, pada tahun depan helatan Pemilu 2024 bakal digelar. Sehingga, dilantiknya sebanyak 1.218 PPS di wilayah Pati sangat penting dilakukan.

“Hari ini adalah pelantikan PPS yang ada di seluruh Kabupaten Pati, dan PPS merupakan bagian tak terpisahkan dari proses panitia penyelenggara pemilu di tingkat Desa,” ujar Endah Sri Wahyuningati, Selasa, (24/1/2023).

Dengan hadirnya PPS ini, ia berharap pemilihan umum di tahun 2024 nantinya bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami berharap sesuai yang telah dituangkan dalam pakta integritas dan deklarasi PPS Pemilu bisa berjalan sesuai apa yang tertuang disana pastinya pemilu bisa berjalan sesuai ketentuan yang ada di negara ini,” jelasnya.

Wanita yang lebih akrab disapa Bu ning itu juga berharap, dengan dilantiknya PPS di Kabupaten Pati sebanyak 1218 itu, nantinya bisa menghasilkan produk Pemilu yang baik serta legal sesuai peraturan.

Lebih dari itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menginginkan pada Pemilu 2024 nanti, bisa mengedukasi dan memberikan banyak manfaat yang bertujuan untuk membawa pemerintahan lebih baik lagi.

“Dan pastinya kami juga berharap nanti akan menghasilkan produk pemilu yang legal, dapat memberikan manfaat, serta membawa pemerintahan ke seluruh wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Pati,” pungkasnya. (Adv)

Komisi A Sebut Perda Minol Harusnya Rampung Tahun Lalu

 

PATI - Anggota DPRD dari Komisi A Warsiti mengungkapkan, Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol (Minol) sebenarnya sudah rampung diketok pada tahun lalu.

"Hanya saja, saat akan diparipurnakan tepatnya pada Jumat (23/12/2022), agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan Bersama Terhadap Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol), DPRD tidak dapat mengambil keputusan karena tidak kuorum," ungkapnya.

Saat itu, rapat paripurna hanya dihadiri oleh 26 anggota DPRD dari 50 anggota, yang pada tata tertib harusnya persetujuan bersama membutuhkan kehadiran anggota dewan sebanyak 2/3 dari jumlah DPRD.

Selain anggota dewan yang tidak memenuhi Kuorum, baik Ketua DPRD dan Pj Bupati Pati, di jam yang ditentukan juga mendatangi acara.

“Kalau minol sudah selesai mas, cuma awal bulan itu itu sudah diparipurnakan karena kendala undangan jam 10, sementara Ketua dan Pj menghadiri undangan lain sehingga rawuhnya terlambat, tidak sesuai undangan. molor sampai jam 13.00 WIB. Kami juga ada agenda yang lain sehingga banyak yang pulang sehingga tidak kuorum,” papar Warsiti.

Lebih lanjut, Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengharapkan pembahasan terakhir hingga penerbitan Raperda Minol bisa digelar bulan Januari, sehingga Komisi A DPRD Pati bisa bertolak membahas Rancangan Peraturan Daerah lainnya.

“Kalau kapannya saya kurang tahu, saya bukan Bamus atau Banggar. Keputusannya ada di ketua dewan. Kami juga menunggu itu, kalau bisa sesegera mungkin sehingga kami bisa merancang Raperda yang lain,” harapanku. (adv)

Antisipasi Banjir, Begini Solusi DPRD Pati

PATI - DPRD Pati mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk menormalisasi drainase di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Warsiti, Anggota DPRD dari fraksi NKRI ini mengatakan, banjir di Pati tidak dapat dihindari. Namun menurut dia, setidaknya dapat diminimalisir.

“(banjir) tidak (bisa langsung) hilang, ini tidak mungkin, tapi paling tidak bisa diminimalisir. saya menghimbau sekali Pemkab ini nanti berpikir ke arah cukup tanggap akan hal semacam ini. saya rasa drainase yang ada di sekitar dibawah kendeng kurang memadai sehingga hasilnya banjir,” ujarnya.

Anggota Dewan dari Dapil V (Gabus, Kayen, Sukolilo, Tambakromo) itu menyebutkan, tidak hanya hutan yang gundul yang menjadi penyebab utama banjir.

Namun, tidak optimalnya drainase di kecamatan juga perlu diperhatikan. Di mana selama ini air hujan tidak bisa mengalir ke anak-anak sungai karena tidak didukung dengan drainase yang memadai.

Meski demikian, Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu juga menyadari bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat, namun butuh waktu bertahun-tahun.

Ia pun meminta Pemkab tidak berhenti memikirkan penanganan jangka panjang bencana banjir bandang dan banjir genangan, ketimbang terus memberikan bantuan sosial.

“Ini imbauan saya kepada Pemkab, jangan banyak turun personelnya ke bawah ketika ada banjir, akan tetapi juga berpikir bagaimana berpartisipasi memberikan suatu terobosan biar banjir-banjir ini berhenti,” tegasnya.

Kejadian banjir di Kabupaten Pati terakhir terjadi pada 31 Desember 2022. Terpantau hingga Pekan keempat bulan Januari 2023, banjir sebagian besar sudah surut. Meski masih ada belasan desa yang masih terdapat sedikit genangan air.

Dari laporan Badan Penanggulangan Bendana Daerah, tercatat per Kamis (19/1) beberapa kecamatan masih ada sedikit genangan air antara 10-150 cm, umumnya di desa-desa yang terletak di pinggir sungai Silugonggo diantaranya di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus, Pati, Jakenan, dan Juwana. (adv) 

Soal Perda Pesantren, DPRD Pati Bilang Gini

PATI - DPRD Pati berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memaksimalkan koordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan izin untuk Perda Pesantren.

“Ini tinggal 1 tok. Mestinya kita mendorong Pj ini cepat mendapatkan Izin dari Kemendagri. Mestinya awal 2023 ini (di-Perda-kan). Kalau itu (izin) sudah dikantongi langsung tinggal menunggu saja. sudah clear kok,” ujar anggota DPRD Pati, Maesaroh.

Sebelumnya, pembahasan Raperda tentang Fasilitasi dan Pengembangan pesantren di Pati terakhir bergulir pada minggu ketiga Bulan Desember 2022.

Di dalam surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 188/5082/OTDA pada 2020 menyatakan bahwa jika dalam suatu wilayah dipimpin oleh Pj Bupati, maka pembahasan dan penandatanganan Raperda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kemendagri.

“Tertundanya karena ada kesalahan karena dari PJ harus mendapatkan izin dari Kementerian (Kemendagri), tapi belum punya. harusnya sudah gol kemarin,” ujarnya.

Maesaroh mengharapkan, di akhir bulan Januari ini pembahasan Raperda Pesantren di Pansus dilanjutkan serta ditetapkan sebagai Perda. Sehingga bisa segera ditindaklanjuti dan disosialisasikan.

Perlu diketahui, Raperda pesantren sendiri masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sejak tahun 2022 dan pembahasan terakhir terjadi tingkat panitia khusus Raperda pada 12 Desember 2022.

Raperda Pesantren sendiri merupakan bentuk penghargaan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Pati kepada lembaga pendidikan keagamaan non formal, pondok pesantren.

Garis besar Peraturan daerah ini berfungsi memutus kesenjangan antara lembaga pendidikan formal dan non formal, mendukung kegiatan pendidikan keagamaan, hingga mendorong kesejahteraan bagi para pendidik. (adv) 

Komisi B Serius Perhatikan Abrasi Pantai

PATI- Terkikisnya bibir pantai di Pati bagian Utara akibat abrasi menjadi perhatian serius Anggota DPRD Pati dari Fraksi Golkar, M Nur Sukarno.

"Kami menyarankan Pemerintah Kabupaten Pati mengurangi tingkat abrasi pantai, utamanya di Pati Utara khususnya di Kecamatan Dukuhseti, Tayu, dan Margoyoso. Hal ini seiring terjadinya gelombang laut tinggi di Pantai Utara Jawa," bebernya.

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua kelompok kerja mangrove daerah (KKMD) itu mengungkapkan dua cara mencegah abrasi di pesisir.

"Adapun cara pertama yaitu dengan konstruksi fisik membangun bronjong batu di pesisir pantai. Atau cara yang kedua dengan penanaman mangrove," terangnya.

Lebih lanjut, Sukarno memberikan saran kepada Pemkab Pati agar menggencarkan penanaman mangrove dengan sistem buis beton dibandingkan bronjong.

“(Bronjong) 20 kali lipat mahalnya (dari buis beton), dan hempasan gelombang (bronjong) energinya pindah ke kanan atau kiri dari Bronjong tersebut,” ujar M Nur Sukarno.

Menurutnya, mangrove bisa ditanam dengan buis beton dulu, baru di atas buis beton ditanami atau bibit mangrove ditanam dalam bambu yang besar. 

"Baru ditanam di pantai yang bersubstrat pasir," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar penanaman mangrove dimulai di Akhir Bulan Februari.

"Sehingga saat musim gelombang tinggi di akhir tahun, tanaman mangrove yang ditanam sudah tahan diterpa gelombang," terangnya.

Lebih lanjut, Sukarno juga menyayangkan waktu dana rehabilitasi mangrove yang sering kurang tepat.

Bukan hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup juga seringkali mendapatkan anggaran yang kecil untuk rehabilitasi mangrove sehingga Pati dan lebih mengadakan CSR.

“Kesemuanya itu tergantung dananya, kadang dana turun di bulan Mei, atau di bulan November sehingga waktu penanaman kurang tepat,” tambah Anggota Komisi B DPRD itu. (adv) 

DPRD Pati Minta Instansi Terkait Tertibkan Baliho Liar

 

PATI - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti meminta instansi terkait menertibkan baliho atau reklame di Kabupaten Pati yang menyalahi aturan.

“Jadi saya juga prihatin sekali. Hal tersebut kan sebenarnya sudah ada peraturannya, yang notabene masyarakat sudah berpendidikan tapi ternyata juga diabaikan,” katanya, Sabtu (21/1/2023).

Ia juga memberikan imbauan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar tidak diam dalam merespon pelanggaran tersebut.

“Saya juga menghimbau untuk Dinas terkait agar bisa menyuarakan agar hal tersebut tidak boleh dan juga larangan, semacam edukasi atau sebuah memberikan pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat,” terangnya.

Ditambahkan, wilayah zona merah yang menjadi larangan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame.

"Dimana dalam regulasi tersebut terdapat sebanyak 18 area, yang diantaranya di area sekolahan, instansi pemerintah, pemasangan di pohon dan lain-lain," pungkasnya. (adv). 

PMK Mewabah, Dispertan Pati Diminta Edukasi Peternak

 

PATI - Dinas Peternakan dan Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati diminta mensosialisasikan serta mengedukasi para peternak akan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) gelombang kedua.

Ihwal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M Nur Sukarno.

“Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ternyata belum sirna di bumi Indonesia, di Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Blora dan Rembang sudah ada ternak yang terinfeksi virus yang menyebabkan PMK,” katanya.

Lebih dari itu, Sukarno menekankan supaya sosialisasi ini dilancarkan oleh Dispertan secepat mungkin, supaya para peternak bisa melakukan pencegahan dini terhadap virus yang menyerang para ternak terutama sapi dan kerbau.

“Pemerinta Kabupaten Pati harus bergerak cepat untuk mengantisipasinya. Supaya menjaga kesehatan hewan ternaknya (terutama Sapi),” jelas dia.

Sedangkan di sisi lain, Dispertan Kabupaten Pati, melalui Kabid Peternakan Andi Hirawadi mengimbau para peternak sapi untuk tetap waspada. 

Pasalnya, saat ini PMK banyak menjangkiti sapi di wilayah Kabupaten Rembang dan Blora. Sehingga besar kemungkinan masuk ke wilayah Pati.

“Perkembangan PMK saat ini memang ada serangan kedua. Terutama Yang diserang adalah ternak yang tidak divaksin, kalau di vaksin aman. Kemarin kami mengambil sampel di Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi karena dekat dengan Kecamatan Todanan Blora. Disana, sapi yang sudah divaksin aman yang belum kena semua,” ujar Andi.

Untuk saat ini, para peternak diimbau untuk tidak membeli sapi dari luar daerah sebagai bentuk antisipasi penyebaran PMK di Pati. Terlebih, dikhawatirkan virus kedua ini lebih ganas ketimbang gelombang pertama dulu. Meskipun tidak separah dulu, pihaknya sudah menerima laporan ratusan sapi yang tewas akibat PMK.

“Kami ambil sampel darah dan swab untuk diuji virus lewat PCR baik yang sakit atau sehat. Saya khawatir virusnya lebih ganas dibandingkan lalu,” pungkasnya. (ADV) 

PMK Mengancam, DPRD Pati Pesan ini

PATI - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M Nur Sukarno, meminta Dinas Peternakan dan Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati aga r memantau lalu lintas perdagangan ternak dari luar kota yang masuk ke Kabupaten Pati.

"Ini penting karena saat ini wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sedang merebak di kota-kota tetangga seperti Rembang dan Blora," terangnya.

Ia mengimbau, supaya kondisi hewan ternak khususnya sapi dan kerbau yang ada di Kabupaten berjuluk kan Bumi Mina Tani ini aman dari virus tersebut.

“Perlintasan hewan ternak (pengiriman ternak) harus segera ada pengawasan yang ketat untuk meminimalisir tersebarnya virus tersebut,” ucap Sukarno.

Untuk itu, ia juga menyarankan supaya Dispertan Kabupaten Pati untuk segera melakukan vaksinasi PMK pada hewan-hewan ternak yang ada.

Hal itu lantaran menurut Sukarno, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati baru 4 bulan mengumumkan Pati bebas dari PMK.

“Untuk antisipasi perlu adanya vaksinasi ternak digalakkan lagi karena baru empat bulan berlalu Pemkab Pati sudah menyatakan Kabupaten Pati bebas PMK, ” tegasnya.

Jika pihak Pemkab Pati telat melakukan antisipasi, Sukarno memastikan para peternak sapi di Kabupaten Pati akan merasa trauma memelihara hewan tersebut kedepannya.

“Kalau antisipasi tersebut jebol dan virus yang menyebabkan PMK masuk ke Kabupaten Pati, jangan jangan peternak Sapi (rumahan) akan traumatik terhadap ternak Sapi. Waktu yang sempit ini perlu ada langkah antisipatif yang cepat dan terencana dengan baik,” tandasnya. (ADV) 

Komisi A DPRD Pati Minta eks Honorer Legowo

 

PATI - Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati Warsiti meminta para eks honorer yang dihapus jabatannya untuk legowo dengan keputusan dari pemerintah. 

"Mengingat pemerintah pusat hingga daerah memiliki keterbatasan dalam membiayai belanja pegawai," katanya.

Lanjutnya, kemungkinan Instansi menimbang efisiensi, sehingga instansi sendiri memiliki kebijakan. Daripada dipertahankan dan memberikan harapan palsu. 

"THL Ini bekerja harapan kedepannya untuk diangkat jadi PNS. Kalau memang dirasa tidak akan mungkin nah ini kemungkinan instansi mempunyai kebijakan itu hal yang terbaik,” terangnya.

Meski demikian, Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengaku prihatin dengan efek dari Kebijakan penghapusan honorer serentak tersebut.

Ke depan ia mengharapkan kepada Instansi, organisasi perangkat daerah (OPD) maupun lembaga pendidikan negeri agar tidak gampang merekrut tenaga honorer secara tidak terukur.

“Mungkin kebijakan itu hal yang terbaik. Tapi terlepas itu semua, kami prihatin dengan hal semacam ini, (kenapa) dari dulu (instansi-instansi) tidak perhatian asal menerima THL-THL. Mereka sudah bekerja kok tiba-tiba diberhentikan,” tandas Warsiti.

Diketahui, buntut kebijakan penghapusan honorer di tahun 2023 oleh Kemenpan RB, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati ramai audiensi eks honorer pemerintahan yang diputus kontraknya per Tanggal 31 Desember 2022.

Sudah ada dua agenda audisi antara DPRD dan eks honorer di bulan Januari. Audiensi pertama terjadi pada Kamis (5/1).

Dari puluhan tenaga medis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Promotor Kesehatan yang tidak diperpanjang kontraknya oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara audiensi kedua pada Senin (9/1) dari belasan tenaga penyuluh pertanian yang tergabung dalam Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TBPP) yang juga diputus kontraknya oleh Kementerian pertanian.(adv)

Warsiti Dukung Kades Jabat 9 Tahun, Ini Alasannya

 

PATI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Komisi A, Warsiti menyatakan dukungan terhadap aspirasi dari para Kepala Desa dalam menuntut masa jabatan 9 tahun.

"Perpanjangan masa jabatan menurutnya bisa berpengaruh terhadap pembangunan pedesaan," ungkapnya.

Permintaan para Kades ini nampaknya membuahkan hasil. Di berbagai portal berita online santer dikabarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan masa jabatan Kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun tersebut, Warsiti mengharapkan kabar tersebut benar adanya.

Diketahui, klaim persetujuan presiden ini mengemuka dari politikus Budiman Sudjatmiko usai bertemu dengan Presiden di istana kepresidenan yang juga terjadi pada Selasa (17/1).

Perubahan masa jabatan itu, kata Budian, dapat dituangkan dalam revisi Undang-undang (UU) Desa atau dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Karena 18 tahun kepala desa bisa menjabat, itu dikembalikan ke desa. Katanya kemarin sudah ada kesepakatan akan dikabulkan oleh presiden. andaikan itu dikabulkan juga (semoga) yang terbaik untuk desa masing-masing,” ujar Warsiti saat dihubungi Kamis (19/1/2023).

Lebih lanjut, Warsiti juga mewanti-wanti kepada para Kades di Kabupaten Pati bilamana usulan ini disepakati oleh Pemerintah tertinggi harus ada peningkatan kapasitas kepala desa dan jajarannya dalam melakukan pelayanan publik. khususnya dalam proses pengelolaan dana desa.

“Untuk Kades mengajukan perpanjangan waktu, kurun waktunya yang kemarin jabatan 3 kali karena 6 tahun berharap 9 tahun tapi masa jabatan 2 kali,” ujar WArsiti.

Namun apabila ditolak jangan sampai pembangunan desa menjadi terganggu ataupun terjadi konflik antar warga akibat dari pemilihan kepala desa (Pilkades). Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum isu Pilkades di masyarakat sangat rentan. Seringkali memberikan efek keretakan hubungan antar warga yang berbeda dukungan. (adv) 

Soal Isu Jabatan Kades 9 Tahun, Komisi A Bilang Baru Rumor

PATI  - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pati, Warsiti mengungkapkan jabatan kades sembilan tahun sementara ini hanya sebatas rumor.

“Nggak ada itu wacananya baru rumor aja, kami (Komisi A) juga belum dengar, kami teliti itu omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, belum valid,” ujar Warsiti saat diwawancarai lewat telepon, Kamis (19/1/2023).

Lebih lanjut, Anggota dewan dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia itu mengatakan, masa jabatan pemerintah desa sampai usia 60 tahun sudah ideal.

“Namanya batasan masa jabatan bagi saya penting karena dengan dibatasi supaya menjadi rambu-rambu apalagi kedudukan menjadi perangkat,” imbuhnya.

Yang perlu ditekankan adalah partisipasi masyarakat pedesaan untuk suksesi regenerasi perangkat.

Perlu diketahui, revisi bagi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam sepekan terakhir menjadi sorotan masyarakat.

Selain wacana persamaan jabatan perangkat desa, pra revisi UU juga diwarnai dengan unjuk rasa Ribuan Kepala Desa menuntut revisi bagi UU No 6 tahun 2014 mengenai masa jabatan kepala desa yang ingin diperpanjang menjadi sembilan tahun. (adv) 

Sukarno Minta Nelayan Tak Overfishing

 

PATI  - Demi untuk menekan overfishing, Komisi B DPRD Pati meminta nelayan asal Pati mematuhi kebijakan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

"Saat ini ciri-ciri dari dampak overfishing atau penangkapan ikan berlebih sudah mulai terasa di sepanjang laut Pantai Utara, diantaranya ikan tangkapan makin kecil dan jenis ikan tertentu sulit didapat," kata anggota DPRD Pati, M Nur Sukarno.

Anggota dewan yang aktif dalam berbagai kegiatan konservasi lingkungan itu menerangkan, idealnya ikan bisa tumbuh dengan berat satu kilo.

"Rata-rata membutuhkan waktu sepanjang 25 tahun. Jika ikan terus dipancing, ke depan populasi ikan tangkap bisa punah," ungkapnya.

Ia menjelaskan, karena ikan mencapai 1 kilo butuh tunggu 25 tahun. Dengan dikurasi terus, ikan akan habis, karena dengan rentan waktu lama otomatis kalau tidak ada yang size satu kilo habis.

"Dalam menekan overfishing, pemerintah mencanangkan program ekonomi biru. salah satunya diimplementasikan dengan pencanangan WPP dari Kementerian kelautan dan perikanan Republik indonesia yang diterapkan mulai Januari 2023," bebernya.

Melalui ini, pemerintah mengatur penangkapan ikan terukur berbasis kuota di tiga kriteria, yakni kuota tangkap nelayan tradisional, kuota industri, dan kuota untuk rekreasi atau hobi.

Selain itu, pemerintah juga mengatur alat penangkap ikan yang dilarang maupun yang diperbolehkan dipakai nelayan.

“Pemerintah tujuannya untuk mengurangi overfishing. Agar tidak terkuras semua. Karena ikan itu dengan seberat 1 kilo itu dari telur hingga berat 1 kilo itu sampai 25 tahun,” tegas Sukarno. (adv)

Optimalisasi PRB, BPJS Kesehatan Cabang Pati Undang Dokter dan Apoteker

BPJS Kesehatan Kantor Cabang  Pati menggelar acara pertemuan dengan para dokter dan apoteker dalam rangka optimalisasi implementasi Program Rujuk Balik (PRB) dalam Program JKN-KIS . 

PATI - Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien penderita penyakit kronis. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati mengadakan kegiatan pertemuan dengan mengundang para dokter umum Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan apoteker apotek PRB di wilayah kerjanya . 

Acara yang berlangsung di aula pertemuan RSU Sebening Kasih Tayu, pada Rabu (18/1) itu dikuti oleh 90 dokter dan apoteker  sebagai peserta undangan yang hadir secara langsung. Sementara, peserta dari luar wilayah Kabupaten Pati yakni Rembang dan Blora ada sebanyak 167 orang mengikuti kegiatan itu secara online atau daring.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati, Dany Saputro mengatakan, kegiatan ini untuk membahas optimalisasi implementasi Program Rujuk Balik (PRB) dalam Program JKN-KIS terkait dengan pelayanan kesehatan bagi pasien penyakit kronis.

Menurut Dany, sesuai Pepres no 82 Tahun 2018 dan Permenkes no 28 Tahun 2024, sebagai lembaga penjamin kesehatan masyarakat, BPJS mengemban amanah untuk menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) bagi pasien dianogsa penyakit kronis seperti, diabetes melitus, hipertensi, jantung, astma, penyakit obstruktif kronik (PPOK), Epilepsi, Skizofren, dan Stroke. 

Dalam acara kemarin, pihak penyelenggara mengambil tema 'Transfer Knowledge Penatalaksanaan Ulkus Diabetes dan Hipertensi' 

Untuk memberikan materi, dua narasumber dari dokter spesialis, yakni dr. Widi Antono, Sp.B, M.Kes, (spesialis bedah) dan dr. Dwi  Adhi Nugraha, Sp.PD, (spesialis penyakit dalam) dihadirkan. 

"Sesuai temanya 'Tranfer Knowledge' jadi para dokter umum yang hadir dalam pertemuan ini mendapat pengetahuan dari para dokter spesialis. Seputar bagaimana cara menangani pasien kronis, khususnya deabetes miletus dan hipertensi dalam kondisi stabil yang telah mendapat rujukan balik dari FKRTL," ujar Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati. 

Dany menjelaskan, Program Rujuk Balik (PRB) yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis yang kondisinya stabil dan masih memerlukan pengobatan atau perawatan jangka panjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atas rekomendasi dari dokter spesialis yang merawat. 

"Ketika kondisi pasien stabil dan sudah mendapat rujukan balik, maka si pasien masih bisa terus berobat. Dan itu bisa dilakukan oleh dokter umum di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Jadi, si pasien tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit atau ke doter spesialis lagi," jelas Dany. 

Sementara itu, salah seorang peserta yang hadir dalam pertemuan kemarin, dr Setyo Priyatno mengatakan, Dia senang bisa mendapatkan sharing ilmu dari para dokter spesialis, terkait bagaimana penanganan pasien hipertensi dan penanganan ulkus deabetes.

"Bagi saya pertemuan semacam ini sangat bermanfaat sekali. Karena kami bisa mengetahui batasan-batasan tugas kami sebagai dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)," kata dr Setyo yang setiap harinya buka praktik di Kecamatan Juwana itu. 

Setyo melajutkan, dari pertemuan ini dia juga banyak mendapat ilmu baru dari materi yang disampaiakan para narasumber

"Dari doter Widi (spesialis bedah) kami mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menangani pasien ulkus deabetes yakni menangani luka-luka yang diakibatkan karena deabetes dan itu kasus yang banyak terjadi di masyarakat," ujarnya.

Dari dokter Adhi (spesialis penyakit dalam), sambungya, dia mendapatkan cara penanganan pasien hipertensi, terkait dengan target tekanan darah yang bisa dicapai dan pencegahan terjadi komplikasi dengan penanganan sedini mungkin. 

"Tentunya tambahan atau update pengetahuan dari para pakar ini sangat bermanfaat untuk pelayanan pasien kami di FKTP ketika mendapat rujukan balik dari FKTRL ," tandas dr Setyo. (gus)

Ketua DPRD Pati Bersama Partainya Beri Pengobatan Gratis Warga Terdampak Banjir

PATI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Pati bersama Rumah Sakit Mitra Bangsa (RSMB) Pati, memberikan pengobatan gratis kepada warga terdampak banjir di dua desa di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Kamis (19/1/2023).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan banjir di 2 desa tersebut masih merendam sejak Sabtu (31/12/2022) lalu.

“Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan bersama RS Mitra bangsa, yang mana pasca banjir masyarakat Kabupaten Pati, khususnya daerah Gabus pasti banyak yang merasakan gatal-gatal dan sebagainya,” ujar Ali, Kamis (19/1/2023).

Ali Badrudin yang juga selaku Ketua DPC PDIP Pati juga mengungkapkan, sebelumnya saat banjir masih menggenang.

"Kami telah mendirikan dapur umum dan membagikan ratusan hingga ribuan nasi bungkus kepada warga setiap harinya," terangnya.

Yang mana pembagian nasi bungkus di area-area desa terdampak banjir itu menurutnya sudah berjalan sekitar 7 hingga 8 hari ini.

“Bahkan kita kemarin juga membuat posko untuk memasak dan memberikan nasi bungkus yang sudah berjalan beberapa hari mungkin sekitar 7-8 hari ini sudah berjalan. Dan hari ini kami memberikan pengobatan pasca banjir yang kami tujukan untuk warga Tanjang dan Mintobasuki,” jelasnya.

Politisi itu mengungkapkan, agenda tersebut adalah instruksi dari DPP Partai, yang mana mewajibkan para kadernya secara langsung turun membantu masyarakat jika terjadi bencana.

“Karena kami ditugaskan oleh DPP Partai sesuai dengan instruksi Partai apa bila di daerah terjadi bencana semua kader harus turun langsung ke daerah-daerah. Oleh sebab itu kami DPC PDIP Pati beserta kader-kader langsung memberikan bantuan kesehatan, sembako dan lainnya,” tandas Ali, (adv) 

DPRD Pati Minta Saluran Air Diperbaiki

PATI- Anggota DPRD Pati, M Nur Sukarno menilai perlu adanya perbaikan saluran air di sejumlah daerah, agar banjir tidak terulang kembali.

Sebelumnya ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pati dalam menggencarkan penanaman pohon di area Kendeng.

"Dibutuhkan penanganan jangka pendek agar banjir di Pati tidak terjadi terus-menerus," ungkapnya.

Sebagai anggota Dewan Dapil Juwana dan Batangan, ia mengamati salah satu penyebab banjir adalah saluran air yang tersendat sampah, oleh karenanya perlu dinormalisasi.

Selain memperbaiki saluran air, Sukarno juga menyarankan agar pemerintah membuat embung-embung yang bisa menampung air hujan saat cuaca ekstrim.

“Seiring dengan memperbaiki atas (pegunungan Kendeng) saluran juga harusdiperbaiki, dan ada embung-embung yang bisa ditempati. Bukan hanya daerah hulu dan hilir,” ungkapnya.

Embung air juga bisa berfungsi ganda.  Selain dijadikan penampung air luapan sungai saat musim penghujan, juga bisa dijadikan sumber pengairan para petani dapat kemarau terjadi.

“Untuk mengendalikan dan bisa dimanfaatkan untuk penyiraman. Soalnya kalau kemarau benar-benar kering. Embung supaya bisa dijangkau wilayah desa,” imbuhnya.

Diketahui, banjir genangan di Kabupaten Pati terjadi sejak Sabtu (31/12/2022). Terpantau hingga berita ini dibuat, Rabu (18/1/2023) sebagian besar daerah terdampak banjir sudah surut. (adv)