 |
| Rapat koordinasi DPRD Pati dengan Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa dan pihak Unisbank di Ruang Banggar DPRD Pati Kamis (14/4/2022). |
PATI – Menjelang tahapan tes tertulis pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Ali Badrudin mendesak dilakukan penundaan. Sebab, Ali menilai banyak keganjilan dalam proses pengisian perangkat desa tersebut, sehingga selaku pengawas eksekutif, pihaknua merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terlebih dulu.
“Diperbaiki dulu lah. Jangan terkesan asal-asalan,” ungkap Ali Badrudin usai rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa dan pihak Unisbank, Kamis (14/4/2022).
“Selain itu, kami sering mendapat aduan dari kepala desa saat turun ke desa. Di antaranya, terkait hak pemerintah desa yang terpangkas. Sebab, momentum pengisian perangkat desa ini seharusnya jadi kewenangan mutlak kades, tapi sekarang langsung pemkab. Tapi saat ini yang mencari pihak ke tiga dalam hal ini Unisbank,” imbuh Ali.
Selain itu, pelaksanaan tes tertulis pengisian perangkat desa tidak dilaksanakan di Pati sendiri justru di Unisbank Semarang. Hal itu, dinilai Ali Pemkab tidak mencerminkan sebagai pelayan masyarakat. “Ya tolonglah sebagai pelayan masyarakat jangan sampai malah memberatkan peserta. Kalau peserta punya uang, mumgkin tidak masalah. Lah kalau ada yang tidak punya bagaimana? ” tutur politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Sekda Pati, Jumani, belum bisa menjawab terkait pelaksanaan rekomendasi oleh DPRD Pati. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Pati dan menunggu instruksi Bupati terkait hal ini. “Penundaan bukan ranah kami tetapi Pak Bupati. Kami hanya Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa,” jawabannya.
Untuk diketahui, ujian tertulis pengisian perangkat desa akan digelar di Hotel UTC Semarang pada Sabtu (16/4/2022). Sebanyak 706 peserta akan berebut menjadi perangkat desa. Formasi perangkat desa yang direbutkan kali ini sebanyak 187 kursi dari berbagai jenis. (awe)
EmoticonEmoticon