PATI – DPRD Kabupaten Pati menilai adanya oknum eksekutif dalam panitia khusus (Pansus) soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah Trangkil. Pasalnya, hasil rapat yang disampaikan Pansus tak menyebutkan adanya lahan seluas 1.036 hektare (ha) untuk Kawasan peruntukan industri (KPI) di sana. Sehingga, akan dibentuk Pansus lagi untuk membongkar siapa oknum itu.
Anggota Komisi B DPRD Pati Sukarno mengatakan, saat pembahasan dan paripurna sudah ada kesepakatan lahan RTRW untuk KPI seharusnya kurang dari 200 ha. Akan tetapi, tiba-tiba muncul lahan KPI luasnya 1.036 ha di Trangkil.
”Apabila mau Paripurna, dokumen tidak boleh dirubah. Jika ada yang merubah dokumen itu, berarti ada oknum yang bermain. Rencananya, kami akan Pansus untuk membahas siapa oknum eksekutif itu,” katanya.
Dia menambahkan, saat dokumen disetujui tidak ada lahan seluas itu untuk KPI. Saat ditanya ke Pansus yang bersangkutan, tak ada yang mengakuinya. Kemungkinan, ketika proses ke provinsi/pusat dugaannya dokumen sudah dirubah. ”Oleh sebab itu, Pansus untuk menangani persoalan ini harus dibentuk. Saya sangat mendukung dan mendorong itu,” tukasnya.
Sesuai aturan, dokumen yang dibuat itu cacat produk. Kalau secara hukum formal saat Paripurna itu sah. Akan tetapi, malah ada penambahan/pengurangan isi dokumen. ”Pelaku harus bertanggung jawab soal adanya persoalan ini. Nanti bisa diruntut, misalnya bagian hukum ini atas perintah siapa? Nanti pasti ketemu,” tegasnya.
Belum lama ini, masyarakat wilayah Kecamatan Trangkil merasa takut adanya cukong bermain soal harga lahan yang akan didirikan pabrik di sana. Pasalnya, belum ada sosialisasi mengenai kebenaran rencana PT HWI berdiri di Trangkil. Oleh sebab itu, pada Selasa (22/3) audiensi dengan pihak terkait pun digelar.
Berdasarkan kabar yang berkembang di masyarakat, ada beberapa desa di Kacamatan Trangkil yang akan didirikan pabrik. Desa-desa ini yakni, Pasucen, Tegelharjo, Ketaten dan Mojoagung.
Perwakilan warga Ahmad Sohan mengatakan, pihaknya tidak tahu soal kejelasan adanya pabrik yang akan berdiri di Trangkil. Soalnya, sosialisasi soal rencana pabrik berdiri sejak awal belum pernah disampaikan.
”Kami meminta kejelasan terkait kabarnya pabrik sepatu di Trangkil itu. Karena sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dan terdampak tidak ada. Takutnya ada kongkalikong soal pembebasan lahan di sana. Jadi saya minta jawaban yang real agar kami pulang bawa hasil yang bisa disampaikan kepada warga,” ujarnya. (awe)
EmoticonEmoticon