DPRD Pati Apresiasi Kejagung Bongkar Magia Minyak Goreng

Thursday, April 28, 2022 Add Comment

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memberikan apresiasi, atas pembongkaran kasus mafia minyak goreng di tanah air. Hal tersebut diucapkan oleh Anggota Komisi B DPRD Pati M. Nur Sukarno.

”Kinerja Kejaksaan Agung Patut kita apresiasi, karena berani membongkar mafia perminyak gorengan di Indonesia, ” ucap Sukarno, Rabu (27/4/22).

Setelah mafia minyak goreng terbongkar, dan pemerintah menyetop semua perizinan ekspor minyak goreng maupun CPO, dirinya berasumsi jika harus ada evaluasi mendalam terkait minyak goreng, agar sistem perekonomian tetap stabil.

” Pemerintah saat ini sudah menyetop export minyak goreng maupun CPO, harus ada evaluasi yang mendalam, sehingga tidak merugikan produsen atau pabrik kelapa sawit, ” jelas politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) itu.

” Supaya kestabilan perekonomian tetap berjalan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang seksama dan jelas, ” imbuhnya.

Sebelumnya, diketahui IWW Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, yang mengizinkan ekspor minyak goreng dan CPO ke luar negeri.

Setelah itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya dalam kasus mafia minyak goreng yang menggegerkan seantero jagat Indonesia.

Pertama, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, kedua Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SM, dan ketiga General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas PTS. Saat ini, seluruh tersangka telah ditahan oleh Kejaksaan agung. (awe) 

Dok.. Perda Disabilitas di Kabupaten Pati Disahkan

Thursday, April 28, 2022 Add Comment

 

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar Rapat Paripurna, di ruang Sidang Paripurna gedung DPRD Pati, Kamis (28/4/2022). Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Pati, H. Hardi, karena Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berhalangan menghadiri rapat. 

Sebanyak 33 anggota dewan dari 50 jumlah keseluruhan anggota DPRD Pati hadir pada rapat tersebut. Selain itu turut hadir pula Bupati Pati, Haryanto beserta jajaran dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pada rapat tersebut, dilakukan penyampaian penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selain itu, juga disampaikan penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dan persetujuan bersama terhadap Raperda Penyandang Disabilitas dan Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Bupati Pati, Haryanto.

“Dapat kami sampaikan bahwa terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah dan Raperda tentang Penyandang Disabilitas telah dilakukan fasilitasi oleh gubernur sebagaimana disampaikan di depan. Pembahasan dan pencermatan bersama dua Raperda ini, dilaksanakan oleh komisi DPRD terkait bersama eksekutif,” kata Haryanto dalam sambutannya.

Dengan disahkan Raperda Inovasi Daerah ini, diharapkan dapat mendorong berbagai inovasi guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan dengan disahkan Raperda Penyandang Disabilitas, diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pengesahan kedua Raperda tersebut, melalui tanda tangan yang dilakukan oleh Bupati, Haryanto dan Wakil Ketua II DPRD Pati, H. Hardi. Kemudian ditutup dengan bacaan doa yang dibacakan oleh anggota komisi D DPRD Pati, Wardjono. (awe) 

Ketua DPRD Pati: Saya Yakin Hak Angket akan Berjalan

Monday, April 25, 2022 Add Comment
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin usai menerima aduan dari masyarakat terkait pengisian perades di Ruang Rapat Paripurna Kamis (21/4/2022).

PATI – Wacana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menggunakan hak angket kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tidak main-main. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin memastikan segera memproses aduan masyarakat terkait indikasi kecurangan seleksi pengisian perangkat desa (perades) tersebut.

“Akan kami proses. Ada beberapa (anggota) DPRD yang sepakat ada yang belum sepakat. Ini kami akan ajukan hak angket dan hak interpelasi. Saat ini sudah ada beberapa fraksi yang sepakat dengan hak angket. Di antaranya, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi NKRI (Nurani Keadilan Rakyat Indonesia), beberapa anggota Fraksi PKB. Beberapa teman Golkar dan Gerindra juga sepakat. Saya yakin hak angket ini akan berjalan,” kata Ali.

Sebelumnya, aduan terkait indikasi kecurangan tahapan seleksi pengisian perades terus bergulir. Bahkan pada Kamis (21/4/2022), ada 27 peserta seleksi pengisian perades bersama kuasa hukumnya mengadu ke dewan untuk meminta keadilan.

Indikasi kecurangan seleksi pengisian perades yang diadukan ke dewan antara lain tahapan sekoring yang dilaksanakan di desa masing-masing. Kemudian pada ujian tertulis di Hotel UTC Semarang pada Sabtu (16/4/2022) lalu, sebagian besar peserta mencurigai jika ujian yang dianggap transparan itu justru telah disetting mana saja calon yang bakal lolos.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menambabkan, aduan dari masyarakat dipastikan dikawal sampai tuntas. Dia tidak menginginkan DPRD dianggap ikut bermain dalam seleksi pengisian perades ini. “Biar clear dan tidak ada kecurigaan di masyarakat kita kawal. Hal ini akan jelas menunjukkan fraksi mana atau partai mana yang berada di kepentingan rakyat bukan kepentingan orang-orang besar,” imbuhnya. (awe) 

Hak Angket Pengisian Perangkat Desa di Pati Deal, Siap-siap Diselidiki Dewan

Monday, April 25, 2022 Add Comment
Puluhan peserta pengisian perangkat desa mengadu ke DPRD Pati dan diterima di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati.

PATI– Akhirnya wacana hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati terkait pengisian perangkat desa deal. Hari ini Senin (25/4/2022) sebagian besar Anggota DPRD Pati menyetujuinya.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin langsung menawarkan hak angket tersebut kepada anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna Senin (25/4/2022) di ruang rapat paripurna. Hasilnya, dari 43 dewan yang hadir rapat, sebagian besar sepakat melakukan hak angket untuk mendalami persoalan pengisian perangkat desa.

Ketua Fraksi PDIP, DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo mengungkapkan, pimpinan langsung menawarkan kepada anggota terkait wacana hak angket yang sempat digulirkan Fraksi PDIP mengenai pengisian perangkat desa di Pati. “Dari total yang hadir, mayoritas menyetujui. Jadi deal akan segera berjalan prosesnya,” ungkap Bandang.

Lanjutnya, untuk tahapan berikutnya menunggu surat resmi dari pimpinan dewan kepada masing-masing fraksi. “Anggota dewan dari fraksi mana yang akan masuk keanggotaan panitia khusus (pansus) hak angket ini. Kami dari PDIP yang menggulirkan wacana hak angket ini akan mengawal langsung. Kami juga akan membuka posko pengaduan pengisian perangkat desa, setelah terbentuk keanggotaan pansus hak angket ini,” tegas Bandang.

Bandang juga menyampaikan, hak angket yang digulirkan tidak akan menghakimi. Harapanya, melalui hak angket ini, bisa mencabut Peraturan Bupati (perbup) tentang pengisian perangkat desa dan mengembalikanya pada undang-undang. Yakni, seleksi dan pengisian perangkat desa adalah mutlak haknya kepala desa. (awe) 

Menjelang Lebaran Kapal Nelayan Penuhi Pelabuhan Juwana, Petugas Larang Penggunaan Las

Sunday, April 24, 2022 Add Comment

 

BERI IMBAUAN  : Petugas dari Polairud Polres Pati memberikan imbauan kepada para awak kapal agar selalu menjaga situasi dan keamanan saat bersandar di Pelabuhan Juwana. 


PATI -  Sudah menjadi tradisi setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak kapal nelayan yang bersandar di Pelabuhan Juwana.

Hal ini dikarenakan para awak kapal hendak merayakan lebaran di kampung halamannya.

Seiring dengan peningkatan jumlah kapal yang datang, pada moment seperti ini aktivitas bongkar muatan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana juga mengalami kenaikan. 

Kondisi ini membuat arus lalu lintas kapal di aliran Sungai Silugonggo rawan terjadi kemacetan akibat banyak kapal yang datang. 

Karena situasi itu membuat petugas dari Polairud setempat harus bekerja eksta untuk mengatur parkir kapal sedemikian rupa.

Sebab, berjubelnya kapal yang bersandar selain berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu-lintas kapal juga rawan terjadi insiden kebakaran kapal. 

Kasat Polairud Polres Pati, AKP Daffid Paradhi, mengatakan peningkatan jumlah kapal yang datang sudah terjadi sejak Sabtu (16/4) kemarin. Dari penghintunganya saat ini sudah ada kurang lebih 700 an kapal yang sudah bersandar di Pelabuhan Juwana. 

"Mulai rame kapal datang sejak sepekan lalu, dan seminggu ke depan ini kita pridiksi masih banyak kapal yang datang. Untuk persentase saat ini baru 60% kapal yang sudah datang," kata AKP Daffid.

Untuk tahun ini, lanjut Daffid jumlah kapal yang akan bersandar di pelabuhan Juwana akan mengalami penurunan. Menurutnya, itu lantaran saat ini sudah banyak pengusaha kapal di Pati yang memiliki kendaraan kontainer pengangkut ikan, sehingga mereka bisa jemput bola untuk bongkar muat ikan dan tidak harus di pelabuhan Juwana. 

Meski demikian, Daffid menyebut saat ini tempat sandar kapal di Pelabuhan Juwana yang berada di area TPI 1 dan TPI 2 sudah penuh. 

Sementara untuk mengatasi padatnya lalu lintas kapal, pihaknya melakukan patroli rutin dengan tim terpadu dari TNI AL.

Dalam patroli tersebut, pihaknya bersama tim terpadu melakukan pengaturan parkir kapal dan menyampaikan imbauan-imbauan terkait pencegahan kebakaran. 

Terkait antisipasi kebakaran kapal, pihaknya sudah melarang pengelasan dan perbaikan kapal yang sifatnya bisa mengakibatkan kebakaran atau dengan istilah pengerjaan panas. 

"Kami selalu mengimbau kepada pemilik kapal jika ingin melakukan perbaikan, lebih baiknya dilakukan di dok kapal. Untuk pengelasan kita larang, apalagi jika tempat bersandar berdampingan dengan banyak kapal lainya," ujarnya 

Larangan pengelasan itu diberlakukan karena peristiwa kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Juwana, mayoritas diakibatkan karena percikan api las.

“Kemarin ketika patroli kami menemukan ada aktivitas perbaikan mengunakan las di atas kapal. Langsung kami hentikan dan menyita alat lasnya untuk efek jera. Sementara untuk pengurus kapalnya kita minta membuat surat pernyataan agar tidak mengulanginya," tegas AKP Daffid. (gus) 

Dewan Didesak Bentuk Pansus, Dugaan Kecurangan Pengisian Perades

Friday, April 22, 2022 Add Comment

PATI  - DPRD Kabupaten Pati didesak untuk segera membentuk pansus untuk menyelidiki dan mengusut dugaan kecurangan pengisian perangkat desa tahun ini. Selain itu para wakil rakyat ini juga didorong untuk menggunakan hak angket dan hak interpelasinya.

Hal itu dilakukan oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan kuasa hukum 27 calon perangkat desa yang gagal dalam seleksi tahun ini. Ada puluhan pengacara yang tergabung dalam Parade Nusantara dan Lawyer Yusril Ihza Mahendra.

Kemarin mereka mengadu kepada DPRD Kabupaten Pati. Mereka ditemui di Ruang Paripurna oleh Ketua Komisi A Bambang Susilo beserta jajaran, dan para pimpinan DPRD Seperti Ketua Ali Badrudin, Wakil Ketua 1 Joni Kurnianto, Wakil Ketua 2 Hardi, dan Wakil Ketua 3 Muhamadun.

Mereka menuntut kepada para wakil rakyat untuk mengusut kejanggalan dalam pengisian perangkat desa yang dilakukan pada 16 April kemarin. Selain itu mereka juga meminta agar pelantikan perangkat desa ditunda sementara, sebab masih ada gugatan yang berjalan dan menunggu hasilnya.

"Kami meraskan ada kejanggalan dan kecurangan saat tes perangkat desa dilakukan, untuk itu kami meminta DPRD Pati untuk menindaklanjutinya. Dengan membentuk pansus untuk menyelidiki kecurangan ini," jelas Direktur Advocad Parade Nusantara Suyono.

"Kami bersama pengacara lain juga mendorong dewan menggunakan hak angket dan hak interpelasi," imbuh pria yang juga bertindak sebagai kuasa hukum calon perangkat desa yang gagal tersebut.

Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Pati Ali Badrudin terkait permintaan untuk membentuk pansus dan pengajuan hak-hak  tersebut sudah ada beberapa fraksi di DPRD Pati yang sepakat.

"Saat ini di DPRD masih menggalang suara untuk mengajukan hak interpelasi dan hak angket. Sudah ada lima fraksi yang setuju. Tapi ini masih lobi-lobi lagi," terang politikus PDI Perjuangan ini usai menerima para pengacara tersebut.

Untuk diketahui sebelumnya DPRD Pati telah mewanti-wanti agar pengisian perangkat desa ini bisa ditunda terlebih dahulu. Mengingat adanya potensi keributan. Karena diduga ada kecurangan.

"Kami awalnya merekomendasikan untuk ditunda dulu jelang tes tertulis karena ada kejanggalan. Namun rekomendasi ini tidak diindahkan oleh panitia penyelenggara," pungkasnya. (awe) 

Temukan Indikasi Kecurangan, Dewan Desak Pemkab Batalkan Hasil Ujian Perades

Thursday, April 21, 2022 Add Comment

 

Suyono, kuasa hukum para peserta pengisian perades yang mengindikasikan adanya kecurangan seleksi wadul ke DPRD Pati Kamis (21/4/2022).

PATI – Sebanyak 27 peserta seleksi perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati datangi Kantor  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Mereka yang tak puas dengan tahapan seleksi pengisian perades itu juga menunjuk kuasa hukum saat wadul ke dewan Kamis (21/4/2022).

Suyono, kuasa hukum peserta pengisian perangkat desa yang tak puas hasil seleksi mengungkapkan, ada banyak yang melaporkan kejanggalan saat proses seleksi perades. Maka hari ini kami mengadu kepada DPRD Kabupaten Pati agar ada solisi,” ujar Suyono.

Lebih lanjut Suyono menyampaikan, ada beberapa keganjalan yang dirasakan oleh kliennya dalam ujian pengisian perangkat desa di Hotel UTC, Semarang, Sabtu (16/4/2022) lalu. Ia menyebut, salah satu kejanggalan itu adalah pembagian pin atau sandi yang diberikan sebelum memasuki ruangan ujian.

Menurutnya, mestinya itu dibagikan saat sudah di dalam ruangan ujian. “Bukan dibagi di dalam ruangan secara acak seperti ujian PNS. Prediksi kami pin ini sudah ada programnya,” tambah Suyono.

Pihaknya curiga, modus ini merupakan cara untuk melakukan kecurangan. Peserta yang lolos sudah ditentukan sebelum ujian perangkat desa berlangsung. “Dua menit bisa menyelesaikan 20 soal. Bisa dicurigai nilainya sudah diatur. Ada yang mengerjakan benar 90 persen dalam waktu 90 menit,” tutur dia.

Pihaknya pun menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati membatalkan hasil ujian pengisian perangkat desa dan menjadwalkan ulang dengan pelaksanaan lebih transparan. “Karena ada banyak korban. Dan pelaksanaan ujian ini kami anggap tidak transparan,” tandas dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, terkait dugaan tersebut pihaknya siap berada di tengah-tengah masyarakat dan akan mengajukan hak angket kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. “Akan kami proses. Ada beberapa (anggota) DPRD yang sepakat ada yang belum sepakat. Ini kami akan ajukan hak angket dan hak interpelasi,” kata Ali Badrudin. (awe) 

Anggap Ada Kecurangan, Puluhan Calon Perades Wadul Dewan

Thursday, April 21, 2022 Add Comment


WADUL : Puluhan peserta pengisian perangkat desa mengadu kepada DPRD Kabupaten Pati, Kamis (21/4) 


PATI -  Puluhan calon perangkat desa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati, Kamis (21/4). 

Kedatangan para calon perangkat desa yang baru saja mengikuti ujian tes tertulis itu untuk mengadukan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia seleksi . 

Setidaknya ada 27 peserta ujian perangkat desa dari empat kecamatan yang merasa ada kecurangan sehingga membuat  mereka tidak lolos menjadi dalam proses seleksi perangkat desa.

Pada kesempatan itu para calon perangkat desa juga turut mengajak  kuasa hukumnya untuk melakukan audensi dengan anggota dewan, kemarin. 

"Ada banyak yang melaporkan kepada kami terkait pengisian perangkat desa. Maka kami mengadu kepada DPRD Kabupaten Pati terkait hal ini," ujar Kuasa Hukum para peserta pengisian perangkat desa, Suyono.

Suyono mengungkapkan, ada beberapa keganjalan yang dirasakan oleh kliennya dalam ujian pengisian perangkat desa di Hotel UTC, Semarang, Sabtu (16/4) lalu. Salah satu keganjalan itu adalah pin atau sandi yang diberikan sebelum memasuki ruangan ujian. 

"Bukan dibagi di dalam ruangan secara acak seperti ujian PNS. Prediksi kita pin ini sudah ada programnya," lanjut dia. 

Pihaknya curiga, modus ini merupakan cara untuk melakukan kecurangan. Peserta yang lolos sudah ditentukan sebelum ujian perangkat desa berlangsung. 

"Dua menit bisa menyelesaikan soal 20 soal. Bisa dicurigai nilainya sudah diatur. Ada yang mengerjakan benar 90 persen dalam waktu 90 menit," tutur dia. 

Pihaknya pun menuntut pemerintah membatalkan hasil ujian pengisian perangkat desa dan menjadwalkan ulang dengan pelaksanaan lebih transparan. 

"Karena ada banyak korban. Dan ada pelaksanaan yang kami anggap tidak transparan," tandas dia. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan pihaknya akan mengajukan hak angket kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. 

"Akan kami proses. Ada beberapa DPRD yang sepakat ada yang belum sepakat. Ini kami akan ajukan hak angket dan hak interpelasi," kata dia. 

Saat ini sudah ada beberapa fraksi yang sepakat dengan hak angket. Diantaranya, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi NKRI, beberapa anggota Fraksi PKB.

"Beberapa teman Golkar dan Gerindra juga sepakat. Saya yakin hak angket ini akan berjalan," tandas dia. (gus) 

Dewan Minta Kewenangan Pemilihan Perades Dikembalikan ke Desa

Tuesday, April 19, 2022 Add Comment

PATI - Pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam sepekan terakhir ini. Mereka pun meminta wewenang Pemerintah Desa (Pemdes) terkait pengisian perangkat dikembalikan.

Itu disampaikan dihadapan Bupati Pati Haryanto dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian pendapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati tahun 2021 di gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (18/4/2022).

“Ada beberapa tanggapan dari kami. Salah satunya soal pengisian perangkat desa. Terkait pengisian perangkat agar dikembalikan ke Pemerintah Desa (Pemdes) sesuai dengan UU Nomer 6 tahun 2012,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin selepas memimpin rapat.

Pihaknya menilai dalam ujian pengisian perangkat desa yang digelar pada Sabtu (16/4/2022) lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terlalu ikut campur. Pemkab Pati menunjuk pihak ketiga atau universitas yang menggelar ujian.

Padahal menurutnya, dalam UU nomor 6 tahun 2012 yang mempunyai wewenang ini adalah panitia di desa masing-masing. “Semoga Pemkab ndak ikut campur nantinya,” kata dia.

Sebelumnya, pihaknya meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Jumani untuk menghentikan sementara proses pengisian perangkat desa. Jumani, selaku Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Pengisian Perangkat Desa, diminta memperbaiki dulu pengisian perangkat desa.

Namun, rekomendasi ini tidak digubris. Ujian pengisian perangkat desa tetap berlangsung di Hotel UTC Semarang, Sabtu (16/4/2022). Meskipun demikian, pihaknya legowo dengan hal ini.

“Kemarin ada rekomendasi untuk menghentikan sementara. Tetapi kalau ndak ditanggapi karena rekomendasi ndak mengikat ya itu hak mereka,” kata dia.

Namun, pihaknya siap bergerak apabila ada aduan dari masyarakat terkait pengisian perangkat desa ini. Bila ada keganjalan pihaknya siap mengusut.

“Kalau ada aduan dari masyarakat kami akan tindaklanjuti. Kalau belum ada aduan kami tidak bergerak. Sampai detik ini belum ada masuk di meja saya secara resmi,” tandas dia. (awe) 

Soal Takbir Keliling, Dewan Minta Masyarakat Patuhi Aturan Pemerintah Pusat

Tuesday, April 19, 2022 Add Comment

PATI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin ikut angkat bicara soal larangan takbir keliling. Ia meminta masyarakat untuk mentaati aturan dari pemerintah pusat.

Menurut Ali, larangan takbir keliling dalam perayaan Hari Raya Idulfitri tahun 1443 H/2022 M merupakan aturan dari Pemerintah Pusat. Yakni dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 tahun 2022.

Inilah yang menjadi dasar Bupati Pati Haryanto untuk melarang takbir keliling di wilayahnya. Pihaknya tidak ingin membangkang aturan dari pemerintah pusat ini. Ali pun meminta masyarakat untuk legowo dengan keputusan ini.

“Kebijakan Bupati Pati Haryanto kan menindak lanjuti dari pemerintah pusat. Jadi kalau tidak sesuai kan ya salah kan. Kita harus jalan lurus dari Pemerintah Pusat. Kita tidak bisa menyalahkan kebijakan Bupati Pati,” tutur Ali selepas memimpin Rapat Paripurna, Senin (18/4/2022).

Secara pribadi, ia mengaku senang dengan adanya takbir keliling. Dengan adanya takbir keliling suasana perayaan Hari Raya Idulfitri jauh lebih semarak. Namun lantaran ada larangan dari Kemenag, ia mengimbau masyarakat untuk menggelar takbir di masjid atau musala.

“Sebenarnya saya senang dengan takbir keliling. Tetapi karena Pemerintah Pusat melarang dengan takbir keliling ya kita harus menaati. Kita harus menghormati keputusan Pemerintah Pusat,” tandas dia.

Diketahui, pada Kamis (14/4/2022) lalu, Bupati Pati Haryanto melarang warganya menggelar takbir keliling. Haryanto meminta warga Pati melaksanakan takbir di masjid atau musala.

Keputusan ini menuai penolakan dari berbagai pihak. Bahkan ada seruan aksi menggema di media sosial hingga saat ini. Rencananya pada Rabu (20/4/2022) akan ada demo di Kantor Bupati menolak larangan takbir keliling. (awe) 

Ketua DPRD Pati Minta Demo Larangan Takbir Keliling Dibatalkan

Tuesday, April 19, 2022 Add Comment

PATI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin meminta rencana demo soal larangan takbir keliling dibatalkan.

Untuk diketahui, Bupati Pati Haryanto mengumumkan larangan takbir keliling dalam perayaan Hari Raya Idulfitri 1443 H. Pengumuman itu mengacu pada SE Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022.

Usai pengumuman itu, muncul ajakan unjuk rasa menolak keputusan itu. Flyer ajakan itu berseliweran di media sosial.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, aksi demo penolakan larangan takbir keliling itu rencana digelar Rabu (20/3/2022), pukul 10.00 WIB di Kantor Bupati Pati.

Poster yang diunggah di media sosial itu tertulis, “Seruan Aksi Tolak Keputusan Bupati Pati terkait Pelarangan Takbir Keliling 2022.”

Menanggapi itu, Ali Badrudin meminta masyarakat ikut menjaga kondifitas Kabupaten Pati. Di mana, warga diminta tidak menggelar aksi demonstrasi penolakan itu.

“Kami berharap ndak usah demo lah. Kita buat suasana kondusif. Jangan sampai menimbulkan rasa ndak nyaman,” ujar Ali selepas memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (18/4/2022) kemarin.

Ali mengimbau kepada umat Islam Pati untuk melaksanakan takbir di masjid atau musala sebagaimana imbauan dalam SE Menag Nomor 8 tahun 2022 itu. “Lebih baik takbir di masjid atau musala saja,” kata dia.

Ia menilai larangan takbir keliling dalam perayaan Hari Raya Idulfitri tahun 1443 H/2022 M merupakan aturan dari Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dalam Surat Edaran nomor 8 tahun 2022.

Sehingga Bupati Pati Haryanto mengikuti aturan ini di wilayah Kabupaten Pati. Pihaknya tidak ingin membangkang aturan dari pemerintah pusat ini. Ali pun meminta masyarakat untuk legowo dengan keputusan ini. (awe) 

DPRD Pati Wacanakan Hak Angket, Buntut Tidak Diindahkan Rekomendasi Tunda Pelaksanan Pengisian Perades

Monday, April 18, 2022 Add Comment

PATI –Tidak diindahkanya rekomendasi Ketua DPRD Pati Ali Badrudin untuk menunda pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa terus bergulir. Hari ini Fraksi PDIP, DPRD Pati akan menggelar rapat koordinasi terkait kebijakan Pemkab Pati tersebut.

Terlebih, hari ini ada aduan dari warga Desa Tlogorejo, Kecamatan Jakenan terkait indikasi penyimpangan dalam tahapan skoring pengisian perangkat desa. Sehingga fenomena yang berkembang semakin menguatkan dewan dalam mengambil langkah-langkah politik.. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menyampaikan, terkait pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa yang tetap dilaksanakan pihaknya akan merapatkanya terlebih dahulu bersama anggota.

“Izin hari ini kami dari Fraksi PDIP akan berapat dahulu. Apakah kami akan menggunakan hak angket atau tidak, kita rapatkan dulu. Hari ini masyatakat bisa menilai, fraksi mana atau partai mana yang mendukung kepentingan rakyat, atau mendukung kepentingan-kepentingan orang besar-besar, ” ungkap Bandang.

“Fraksi PDIP akan mengawal semua kepentingan rakyat. Kami tidak mau menyakiti hati rakyat dengan hanya duduk di sini. Kami berharap fraksi-fraksi yang lain bisa bergabung dan menggunakan hak interpelasi atau hak angketnya agar masalah ini clear,” imbuh Bandang.

Lebih lanjut Bandang menegaskan, dengan mengambil langkah itu, harapanya tidak ada kecurigaan di masyarakat. Sebab, yang berkembang DPRD dikita ikut bermain dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa ini. “Maka kami buktikan, bahwa Fraksi PDIP benar-benar tidak ikut bermain. Sudah ada beberapa fraksi yang berkomunikasi dengan kami, dari Fraksi PPP dan Fraksi NKRI,” imbuh Bandang. (awe) 

Diduga Ada Kecurangan Seleksi Perades, Warga Tlogorejo, Jakenan Wadul Dewan

Monday, April 18, 2022 Add Comment
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Teguh Bandang Waluyo menerima belasan warga terkait dugaan kecurangan pengisian perangkat desa.

PATI - Belasan warga Desa Tlogorejo Kecamatan Jakenan menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pati pagi kemarin. Mereka mengadukan persoalan terkait pengisian perangkat desa. Mereka menyoal terkait sistem pengaturan skor pengabdian yang tidak disahkan oleh panitia.

Padahal saat uji publik, sudah disepakati dan dibuat perjanjian di atas materai.

Warga diterima di ruang Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pengaduannya, warga meminta bantuan DPRD Pati untuk mengawal berbagai kasus dugaan kecurangan dalam pengisian perangkat di desanya.

"Kami mempersoalkan sistem pengaturan skor pengabdian calon perangkat desa, ini diduga menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon lain yaitu anak saya," jelas salah seorang perwakilan warga Johari.

"Padahal sudah disepakati dalam uji publik. Ini ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia. Sudah disepakati dan dibuat perjanjian di atas materai," imbuhnya.

Johari mengaku sudah mengadukan hal ini  ke pihak Camat dan Pemkab Pati, namun belum ada tanggapan. Karena itu hari ini pihaknya mengadu ke DPRD.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan Teguh Bandang Waluyo mengungkapkan, pihaknya akan mengawal kasus dugaan kecurangan tersebut hingga tuntas.

"Nanti kalau perlu bakal kita bentuk pansus hingga penggunaan hak angket untuk menyikapi persoalan in," tegasnya.

Sebelumnya Bandan Anggaran (Banggar) DPRD Pati telah merekomendasikan untuk menunda tes pengisian perangkat desa. Pasalnya banyak permasalahan timbul. Namun pihak pemkab tetap memaksakan ujian tertulis pada Sabtu (16/4) lalu. (awe) 

Gemblung, Pemuda Ini Nekat Curi Motor Dinas Polisi

Saturday, April 16, 2022 Add Comment
AS (19), warga Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang diamankan ke Polsek Juwana karena mencuri sepeda motor milik anggota polisi

PATI - Seorang pria berinisial AS (19), warga Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dibekuk polisi karena kedapatan mencuri sepeda motor dinas polisi.

Pada Sabtu (16/4/2022) dini hari sekira pukul 02.30 WIB, ia terpergok oleh Bhabinkamtibmas Desa Margomulyo Kecamatan Juwana, Aipda Budi Setiyo.

AS kedapatan membawa sepeda motor Verza berwarna cokelat Polri yang tidak dilengkapi surat-surat. Ia lalu dibawa ke Mapolsek Juwana untuk dimintai keterangan.

“Hasil pemeriksaan oleh unit Reskrim Polsek Juwana, terduga pelaku mengakui bahwa sepeda motor yang ia bawa merupakan hasil pencurian yang dia lakukan di Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang,” ujar Kasi Humas Polres Pati Iptu Sukarno.

AS mencuri sepeda motor tersebut dari tetangga satu desanya sendiri, yakni Bripka Dwi Prasetyo yang merupakan Kasium Polsek Sarang, Rembang.

Dalam melancarkan aksinya, AS melompat pagar garasi dan membawa sepeda motor yang kuncinya masih menempel tersebut.

“Mengetahui bahwa motor yang dicurinya adalah kendaraan dinas Polri, terduga pelaku melepas plat nomor dinas dan stiker Polri agar tidak diketahui masyarakat,” kata Iptu Sukarno.

Berhubung Tempat Kejadian Perkara (TKP) pencurian berada di wilayah Rembang, maka kasus ini selanjutnya ditangani oleh Sat Reskrim Polres Rembang. (gus) 

Warga Temukan Mayat Tanpa Identitas di Tambak Karangrejo, Juwana

Saturday, April 16, 2022 Add Comment

 

Petugas dari Polsek Juwana saat melakukan evakuasi mayat yang ditemukan di area tambak turut Desa Karangrejo, Juwana, Sabtu (16/4). 

PATI -Warga Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat yang berada di area tambak desa setempat,Sabtu (16/4).

Mayat yang ditemukan di pinggir tambak itu diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri diperkirakan berusia 60 tahun, tinggi badan 158 cm. Nahasnya saat ditemukan, mayat dalam keadaan telanjang dan tidak ditemukan identitas diri. 

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing melalui Kasi Humas Iptu Sukarno mengatakan, berdasar hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Juwana, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan/penganiayaan.

“Diduga penyebab kematian karena korban mempunyai riwayat penyakit dalam. Karena tanpa identitas dan tidak ada warga yang mengenali korban, akhirnya mayat tersebut dibawa ke RSUD RAA Soewondo,” jelasnya.

Menurut saksi Salamun (50) warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Wedarijaksa yang sedang bekerja di sekitar lokasi, sekitar pukil 07:30 wib dia berjalan di area tambak hendak melihat alat bego yang digunakan untuk normalisasi saluran sungai.

“Pada saat berjalan di pinggir area tambak sebelah barat pintu keluar rumah makan Resto 'Kampoeng Air', saya melihat orang telanjang tergeletak dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian saya memberitahu ke teman, untuk menyaksikan dan mastikan ada yang mengenal identitas korban atau tidak?,” katanya.

Karena tidak ada yang mengenali, Salamun memberitahukan kepada karyawan resto bernama Supat warga Desa Karangrejo, untuk dilaporkan ke Babinkamtibmas setempat. Polsek Juwana yang menerima laporan itu langsung menerjunkan beberapa petugasnya ke lokasi.

 “Selanjutnya piket Polsek Juwana dipimpin Kanit Reskrim bersama anggota dan tim medis Puskesmas Juwana mendatangi lokasi penemuan mayat. Identitas mayat, belum ditemukan, karena masih menunggu konfirmasi dari petugas unit identifikasi Polres Pati terhadap hasil pelacakan sidik jari korban oleh unit identifikasi dari petugas Polri sesuai alamat yg ditemukan,” jelasnya.

Saat dilakukan penyisiran di sekitar area tambak, di dekat mayat tersebut, ditemukan jaket warna abu-abu, kombinasi lengan jaket warna orange, sarung warna hitam kotak-kotak, serta celana pendek warna coklat dan sandal slop warna merah.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Juwana, Ipda Windartono mengimbau jika ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri tersebut bisa langsung menghubungi Polres Pati atau Polsek Juwana. (gus) 

Ketua DPRD Pati : Penunjukan Unisbank Khianati Komitmen dengan Banggar

Friday, April 15, 2022 Add Comment

 

PATI – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pati meminta pengisian perangkat desa tahun ini ditunda. Para wakil rakyat tersebut menilai proses pengisian perangkat desa kali ini penuh dengan kejanggalan, ditambah dengan penunjukan Unisbank sebagai pihak ketiga penyelenggaran ujian tertulis.

“Kami menerima banyak masukan dan keluhan dari masyarakat di bawah soal pengisian perangkat desa ini. Apalagi penunjukan Unisbank sebagai pihak ketiga penyelenggara ujian tertulis,” terang Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dalam rapat kordinasi bersama Sekda, Bagian Tata Pemerintahan Setda Pati dan juga Unisbank. 

Dalam rapat tersebut dihadiri seluruh pimpinan DPRD dan anggota Badan Anggaran (Banggar). 

Penunjukan Unisbank sebagai pihak ketiga disebut menghianati keputusan rapat Banggar beberapa waktu yang lalu, sebelum penyelenggaraan pengisian perangkat desa kali ini.

Sebab dalam rapat tersebut dewan memberikan catatan agar penyelenggara ujian tertulis merupakan kampus yang memiliki jurusan atau program studi pemerintahan. Hal itu sudah disepakati namun kenyataannya Unisbank tetap dipakai.

“Padahal pengisian perangkat desa tahun 2020 sempat geger, karena ada penundaan pengumuman calon yang lolos sampai 8 jam. Hal ini memicu kecurigaan publik. Kenapa ini ditunjuk lagi sebagai pihgak ketiga,” papar politikus PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Ali menegaskan, sebelum menyetujui adanya anggaran pengisian perangkat desa, pihaknya sudah merekomendasikan untuk tidak menggunakan Unisbank. 

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan tempat ujian tertulis perangkat desa berada di UTC, Semarang. Ia menilai pelaksanaan ujian bisa digelar di Kabupaten Pati. Hal ini juga didukung anggota yang lain yang juga tidak sepakat ujian digelar di luar Pati.

"Kenapa tidak di Kabupaten Pati saja. Di Hotel Safin, atau gedung-gedung lainnya. Bisa menghemat waktu dan biaya bagi para pelamar," paparnya. 

Sementara itu Jumani berkilah jika dalam paparan yang telah dilakukan hanya Unisbank yang sanggup. Pihaknya mengaku mengundang 12 perguruan tinggi lainnya untuk paparan. Dari jumlah itu ada 8 yang datang.

"Semua Perguruan tinggi yang mengajukan sanggupnya di Semarang kalau dengan sistem CAT. Dari berbagai perguruan tinggi, Unisbank yang terbaik. Unnes tidak sanggup CAT, hanya ujian tulis LJK. Selain itu ada komitmen dari Unisbank untuk menggandeng tenaga ahli," jelas Jumani yang menjabat Ketua Panitia Pengawas Kabupaten ini. (awe) 

Dewan Pertanyakan Kredibilitas Unisbank dalam Proses Pengisian Perangkat Desa di Pati

Thursday, April 14, 2022 Add Comment

 

PATI - DPRD Kabupaten Pati mempertanyakan proses pengisian perangkat desa. Mereka pun mengundang Ketua Panitia Pengawas, Jumani serta pihak Unisbank selalu pihak ketiga yang dipercaya menggelar ujian tertulis, Kamis (14/4/2022).

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menjejali Jumani yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) dengan pertanyaan tentang proses pengisian perangkat desa. Pihaknya mempertanyakan soal penunjukan Unisbank sebagai pihak yang menggelar ujian tertulis.

“Karena ada beberapa alasan, Unisbank tidak punya studi ilmu pemerintahan,” ujar Ali dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar).

Ali mengungkapkan, sebelum menyetujui adanya anggaran pengisian perangkat desa, pihaknya sudah merekomendasikan untuk tidak menggunakan Unisbank. Rekomendasi ini muncul lantaran pada pengisian perangkat desa pada 2020 lalu ada permasalahan.

“Pengisian perangkat ada anggota badan anggaran yang menyampaikan pihak ketiga jangan Unisbank. Saat itu dijawab pak Sekda tidak menggunakan Unisbank lagi,” kata Ali.

“Kenapa ndak universitas lain. Unisbank pernah dipakai Pemkab Pati pada 2020 ada beberapa persoalan. Pengumuman mundur delapan jam dan diduga ada kepentingan terkait mundurnya pengumuman itu,” lanjut Ali.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan tempat ujian tertulis perangkat desa berada di UTC, Semarang. Ia menilai pelaksanaan ujian bisa digelar di Kabupaten Pati.

“Kenapa tidak di Kabupaten Pati saja. Di hotel Safin. Bisa menghemat waktu dan biaya,” cecar Ali kepada Sekda Pati.

Menjawab hal ini, Jumani mengungkapkan pihaknya kembali menunjuk Unisbank lantaran perguruan tinggi ini yang paling baik dibanding 12 perguruan tinggi lainnya.

“Semua perguruan tinggi yang mengajukan sanggupnya di Semarang kalau dengan sistem CAT. Dari berbagai perguruan tinggi, Unisbank yang terbaik. Unnes tidak sanggup CAT. Selain itu ada komitmen dari Unisbank untuk menggandeng tenaga ahli,” kata Jumani. (awe) 

Dewan Minta Pengisian Perangkat Desa di Pati Ditunda

Thursday, April 14, 2022 Add Comment

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada Ketua Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa untuk menunda pengisian perangkat desa.

“Pengisian perangkat desa untuk ditunda sementara waktu. Harus ada perbaikan-perbaikan. Jangan kesannya asal-asalan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, selepas memimpin rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa dan pihak Unisbank, Kamis (14/4/2022).

Pihaknya beralasan, proses pengisian perangkat desa menimbulkan polemik di masyarakat. Wewenang pengisian perangkat desa yang awalnya semuanya berada di pemerintahan desa (pemdes), menurutnya mulai bergeser ke Pemkab Pati.

“Masukan dari kepala desa dan ketika kami turun ke bawah, pengisian perangkat desa ini banyak keganjilan. Pengisian perangkat desa awalnya menjadi kewenangan mutlak kepala desa. Tetapi, yang mencari pihak ketiga ini kok pemerintah daerah,” kata dia

Selain itu, pihaknya juga mempermasalahkan penunjukan Unisbank sebagai pihak ketiga. Menurutnya, ini menyalahi komitmen Sekda Pati Jumani saat rapat gelar pendapat tentang pengisian perangkat desa, beberapa bulan lalu.

“Kami merekomendasikan kalau bisa jangan pakai Unisbank. Tatapi pak Jumani masih menggunakan Unisbank. Jangan mempersulit masyarakat. Masak pelaksanaan (ujian) ndak di Pati. Masak di Semarang. Yang punya duit ndak papa,” tandas dia.

Sementara itu, Sekda Pati, Jumani, belum bisa menjawab terkait pelaksanaan rekomendasi ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Pati dan menunggu instruksi Bupati terkait hal ini.

“Penundaan bukan ranah kami tetapi Pak Bupati. Kami hanya Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa,” jawabannya.

Diketahui, ujian tertulis pengisian perangkat desa akan digelar di Hotel UTC Semarang pada Sabtu (16/4/2022). Sebanyak 706 peserta akan berebut menjadi perangkat desa. Formasi perangkat desa yang direbutkan kali ini sebanyak 187 kursi dari berbagai jenis. (awe) 

DPRD Pati : Luasan Lahan untuk Industri di Trangkil Seluas 1.036 Diduga Langgar RTRW

Thursday, April 14, 2022 Add Comment


 

PATI – Luas lahan industri PT HWI di Kecamatan Trangkil mencapai 1.036 hektare (ha). DPRD Pati mengaku tak mengetahui adanya lahan industri yang dinilai terlalu luas untuk skala kecamatan. Ini dinilai menyalahi aturan perda RT RW. Sehingga, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyelidiki kejelasan luas lahan ribuan ha itu.

Pihaknya telah membuat panitia khusus (Pansus) menyangkut RTRW di Trangkil. Tapi, hasil pansus tak menjelaskan secara gamblang. Karena perubahan area permukiman menjadi lahan industri tak dijelaskan pihak pansus secara gamblang.

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin mengatakan, keberadaan lahan tersebut dinilai cukup luas. Pasalnya ada 1.036 ha lahan untuk peruntukkan industri yang hanya berada di satu kecamatan saja.

”Keberadaan lahan tersebut tidak pernah disampaikan ke kami secara langsung. Dari Pansus juga tak memberitahu adanya lahan seluas itu,” katanya.

Menurutnya, keberadaan lahan ini berbeda dengan yang diketahui pihaknya. Kata Ali, hasil Pansus yang sampai kepadanya soal lahan industri di Trangkil tidak mencapai luasan sebanyak itu. Melainkan hanya petak-petak lahan untuk industri perumahan saja.

”Kawasan industri di kecamatan Trangkil tiba-tiba ada 1.036 ha. Kami juga terkejut adanya lahan seluas itu. Saat Pansus dulu ketuanya Pak Bandang. Kami tidak mendapatkan laporan dari Pansus kalau di situ ada perubahan lahan produktif ke lahan peruntukkan industri. Dan ketika saya tanyakan kepada pimpinan pansus, pimpinan pansus juga pada saat pembahasan tidak disampaikan oleh eksekutif,” tandasnya.

Keberadaan lahan industri ini dinilai mengkhawatirkan. Menurutnya, lahan yang dibawahnya itu, lahan pertanian produktif. Tapi, diubah menjadi lahan industri.

Selain itu, Ali menyayangkan soal lahan industri di Trangkil itu. Pasalnya, masih banyak lahan di luar Trangkil yang tidak lahan pertanian produktif, bisa dipakai lahan industri.

Adanya persoalan itu, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait keberadaan luas lahan industri yang dinilai ganjil. Nantinya, pihaknya akan berupa mengundang kembali pihak eksekutif melalui Pansus.

”Jadi setelah adanya pemanggilan Pansus, nanti lebih gamblang dan terbuka soal lahan tersebut. Itu memang dari awal tidak disampaikan atau disampaikan setelah-setelah pembahasan peraturan. Sehingga, kami baru tahu ada lahan seluas itu,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, lahan tersebut akan digunakan untuk pembangungan pabrik PT HWI. Masyarakat Trangkil mengadu ke DPRD setempat karena dinilai ada cukong yang bermain. Pasalnya, belum ada sosialisasi pihak pabrik kepada warganya. (awe) 

Dewan Pertanyakan Komitmem Pemkab Tertibkan Pabrik yang menyalahi Aturan RTRW

Thursday, April 14, 2022 Add Comment

 

Foto ilustrasi sebuah bangunan pabrik di wilayah Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.


PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berkomitmen menertibkan bangunan yang menempati lahan hijau. Seperti yang belum lama ini, dilakukan dengan membongkar seluruh bangunan di kawasan Lorok Indah (LI) Desa/Kecamatan Margorejo.

Meski demikian, komitmen tersebut dipertanyakan DPRD Pati. Sebab, penertiban bangunan yang menyalahi aturan belum dilakukan secara optimal. Madih banyak bangunan-bangunan seperti pabrik yang terindikasi menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dari informasi yang dihimpun, ada sejumlah bangunan pabrik di wilayah Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo berdiri di atas lahan hijau.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada pabrik yang menempati lahan pangan berkelanjutan seperti bangunan di LI. Padahal pabrik itu sudah melakukan ekspor. “Ada pabrik di daerah Pati selatan yang sudah ekspor tetepi menyalahi RTRW. Belum ada izinnya itu,” ujar Bandang.

Bandang mempertanyakan komitmen Pemkab Pati yang hanya membongkar bangunan LI saja. Sementara pabrik yang belum berizin belum ditertibkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C Irianto Budi Utomo juga pernah mempertanyakan komitmen Pemkab dalam menertibkan bangunan yang tak sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kalau memang menegakkan Perda RTRW, mengapa bangunan liar lainnya ndak di tertibkan? Di Juwana ada, Tlogowungu juga ada. Di samping Stadion Joyokusumo banyak,” tutur dia.

Mananggapi hal tersebut, Bupati Pati Haryanto mengaku akan memerintahkan jajarannya melakukan pengecekan ke lapangan. (awe) 

Terkesan Asal-asalan, Ketua DPRD Pati Desak Pengisian Perangkat Desa Ditunda

Thursday, April 14, 2022 Add Comment
Rapat koordinasi DPRD Pati dengan Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa dan pihak Unisbank di Ruang Banggar DPRD Pati Kamis (14/4/2022).

PATI – Menjelang tahapan tes tertulis pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Ali Badrudin mendesak dilakukan penundaan. Sebab, Ali menilai banyak keganjilan dalam proses pengisian perangkat desa tersebut, sehingga selaku pengawas eksekutif, pihaknua merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terlebih dulu.

“Diperbaiki dulu lah. Jangan terkesan asal-asalan,” ungkap Ali Badrudin usai rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa dan pihak Unisbank, Kamis (14/4/2022).

“Selain itu, kami sering mendapat aduan dari kepala desa saat turun ke desa. Di antaranya, terkait hak pemerintah desa yang terpangkas. Sebab, momentum pengisian perangkat desa ini seharusnya jadi kewenangan mutlak kades, tapi sekarang langsung pemkab. Tapi saat ini yang mencari pihak ke tiga dalam hal ini Unisbank,” imbuh Ali.

Selain itu, pelaksanaan tes tertulis pengisian perangkat desa tidak dilaksanakan di Pati sendiri justru di Unisbank Semarang. Hal itu, dinilai Ali Pemkab tidak mencerminkan sebagai pelayan masyarakat. “Ya tolonglah sebagai pelayan masyarakat jangan sampai malah memberatkan peserta. Kalau peserta punya uang, mumgkin tidak masalah. Lah kalau ada yang tidak punya bagaimana? ” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Sekda Pati, Jumani, belum bisa menjawab terkait pelaksanaan rekomendasi oleh DPRD Pati. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Pati dan menunggu instruksi Bupati terkait hal ini. “Penundaan bukan ranah kami tetapi Pak Bupati. Kami hanya Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa,” jawabannya.

Untuk diketahui, ujian tertulis pengisian perangkat desa akan digelar di Hotel UTC Semarang pada Sabtu (16/4/2022). Sebanyak 706 peserta akan berebut menjadi perangkat desa. Formasi perangkat desa yang direbutkan kali ini sebanyak 187 kursi dari berbagai jenis. (awe) 

Ketua DPRD Pati Temui Demonstran Mahasiswa

Monday, April 11, 2022 Add Comment

PATI - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Senin pagi (11/4). 

Dalam aksinya, mereka menyampaikan empat poin tuntutan. Tuntutan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dirasa tidak memberikan keadilan kepada rakyat kalangan menengah ke bawah. Di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meminta agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dinaikkan. Mahasiswa juga meminta kepada pemerintah menangani ketidakstabilan harga. 

“Kami menolak adanya kenaikan harga BBM dan wacana kenaikan harga elpiji. Kemudian kami menolak kenaikan PPN, dan menolak wacana penundaan pemilu.” kata koordinator aksi, Arif Suharyoso. 

Selain melakukan orasi, massa aksi yang berjumlah kurang lebih 50 mahasiswa tersebut juga ingin bertemu dengan pimpinan DPRD Kabupaten Pati.

Mahasiswa dan petugas keamanan sempat terlibat saling dorong saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung dewan untuk menemui anggota DPRD setempat yang sedang melakukan rapat paripurna.

“Kami di sini hanya ingin para pimpinan DPRD bisa memberikan ruang kami untuk masuk ke dalam, kalau memang mereka peduli dengan kita maka kita harusnya bisa masuk,” ujar koordinator aksi. 

Situasi yang sempat memanas akhirnya redam, saat Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan Wakil Ketua DPRD Pati Joni Kurnianto menemui mahasiswa.

"Kami sebagai wakil rakyat kalau ada rakyat yang mengeluh ya harus kami terima. Apalagi itu hanya menyampaikan (tuntutan) ke pusat, tentunya akan segera kami sampaikan ke pusat. Itu salah satu kewajiban kami sebagai abdi dan pelayan masyarakat," kata Ali Badrudin.

Sementara itu, Sekretaris PMII Pati, Agus Ulin Nuha mengatakan, jika tuntutan mereka tidak digubris oleh pemerintah. Maka aksi demonstrasi yang lebih besar akan terjadi di Kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani.

" Poin-poin tuntutan kami secara tertulis sudah kami serahkan ke DPRD Pati, untuk kemudian disampaikan ke Pemerintah Pusat. Jika setelah itu tidak ada perubahan. Maka kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar," ancamnya. (gus)

AHY Dengarkan Keluhan PKL di Kabupaten Pati

Saturday, April 09, 2022 Add Comment

AHY berdialog dan bercengkrama dengan para PKL di Kabupaten Pati.

 

PATI – Alun-alun Kembangjoyo Pati menjadi tempat terakhir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kabupaten Pati, Jum’at (8/4/2022). Dalam kunjungan tersebut, AHY berdialog dan bercengkrama di salah satu sudut dengan lesehan dan mendengarkan keluhan pedagang disana.

 

Saat sesi dialog berlangsung, seorang pedagang disana Ibu Romadhoni mengatakan. Dirinya berharap ada tambahan modal atau kemudahan modal karena 2 tahun terdampak pandemi, ditambah 1 tahun berhenti berjualan karena relokasi membuatnya butuh tambahan modal untuk bangkit.

 

Merespon hal tersebut AHY mengatakan bahwa pelaku UMKM yang benar-benar terdampak, memang membutuhkan bantuan akses modal. Tentu bisa melalui pemerintah, atas dukungan penuh dari anggota dewan.

 

“Ini ada Pak Joni disini, tentu akan berupaya agar bisa memberi perhatian dan memberi bantuan langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan PKL. Kalau untuk fasilitas pendukung dan akses permodalan tinggal dilengkapi,” kata AHY.

 

Dalam akhir pembicaraan dirinya menyebut bahwa isu yang ditangkapnya baik di Demak, Jepara, Kudus , dan Pati adalah kenaikan dan kelangkaan BBM, juga kenaikan bahan pokok.

 

“Padalah masyarakat penghasilannya belum pulih. Kita suarakan terus ni. Kita berharap agar pemerintah hadir, kita yakinkan agar pemerintah melakukan stabilitas harga. Apalagi bulan puasa ini yang kebutuhan meningkat. Bukannya malah membahas masalah lain seperti melanggengkan kekuasaan seperti isu 3 periode. Itu benar-benar menyakiti rakyat,” tegasnya.(mel)

 


Ketua Komisi A DPRD Pati Apresiasi Seleksi Perangkat Desa Gunakan CAT.

Friday, April 08, 2022 Add Comment
ILUSTRASI : Proses tes tertulis dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) 

PATI - Ketua Komisi A DPRD Pati, Bambang Susilo mengapresiasi langkah Pemkab Pati mengunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses pengisian perangkat desa. 

Menurutnya dengan mengunakan CAT pihaknya tidak ada kekhawatiran terkait keterbukaan pengisian perangkat desa. 

“Kalau CAT kan sudah bisa menjamin semuanya. CAT realtime livescore, jadi pada saat itu juga diketahui di layar. Karena dalam CAT terdapat realtime atau livescore. Itu yang keterangan yang kami peroleh dari rapat kerja ini,” terang Bambang Susilo.

Seperti diketahui, Pemkab Pati melakukan fasilitasi dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan ujian perangkat desa di Kabupaten Pati. Saat ini pengisian perangkat desa di Pati tinggal menunggu jadwal ujian yang rencananya akan digelar di Semarang.

“Yang jelas, di sini kami harus memastikan bawah yang bertanda tangan benar kepala desa, bukan pihak kabupaten. Kami sudah memastikan, jadi secara regulasi sah. Kami pandang sudah memenuhi syarat,” tutupnya. (awe) 

DPRD Pati Akan Bentuk Pansus untuk Cari Tau Tiba-tiba Ada 1.036 Ha KPI di Trangkil

Thursday, April 07, 2022 Add Comment

PATI – DPRD Kabupaten Pati menilai adanya oknum eksekutif dalam panitia khusus (Pansus) soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah Trangkil. Pasalnya, hasil rapat yang disampaikan Pansus tak menyebutkan adanya lahan seluas 1.036 hektare (ha) untuk Kawasan peruntukan industri (KPI) di sana. Sehingga, akan dibentuk Pansus lagi untuk membongkar siapa oknum itu.

Anggota Komisi B DPRD Pati Sukarno mengatakan, saat pembahasan dan paripurna sudah ada kesepakatan lahan RTRW untuk KPI seharusnya kurang dari 200 ha. Akan tetapi, tiba-tiba muncul lahan KPI luasnya 1.036 ha di Trangkil. 

”Apabila mau Paripurna, dokumen tidak boleh dirubah. Jika ada yang merubah dokumen itu, berarti ada oknum yang bermain. Rencananya, kami akan Pansus untuk membahas siapa oknum eksekutif itu,” katanya.

Dia menambahkan, saat dokumen disetujui tidak ada lahan seluas itu untuk KPI. Saat ditanya ke Pansus yang bersangkutan, tak ada yang mengakuinya. Kemungkinan, ketika proses ke provinsi/pusat dugaannya dokumen sudah dirubah. ”Oleh sebab itu, Pansus untuk menangani persoalan ini harus dibentuk. Saya sangat mendukung dan mendorong itu,” tukasnya.

Sesuai aturan, dokumen yang dibuat itu cacat produk. Kalau secara hukum formal saat Paripurna itu sah. Akan tetapi, malah ada penambahan/pengurangan isi dokumen. ”Pelaku harus bertanggung jawab soal adanya persoalan ini. Nanti bisa diruntut, misalnya bagian hukum ini atas perintah siapa? Nanti pasti ketemu,” tegasnya.

Belum lama ini, masyarakat wilayah Kecamatan Trangkil merasa takut adanya cukong bermain soal harga lahan yang akan didirikan pabrik di sana. Pasalnya, belum ada sosialisasi mengenai kebenaran rencana PT HWI berdiri di Trangkil. Oleh sebab itu, pada Selasa (22/3) audiensi dengan pihak terkait pun digelar.

Berdasarkan kabar yang berkembang di masyarakat, ada beberapa desa di Kacamatan Trangkil yang akan didirikan pabrik. Desa-desa ini yakni, Pasucen, Tegelharjo, Ketaten dan Mojoagung.

Perwakilan warga Ahmad Sohan mengatakan, pihaknya tidak tahu soal kejelasan adanya pabrik yang akan berdiri di Trangkil. Soalnya, sosialisasi soal rencana pabrik berdiri sejak awal belum pernah disampaikan. 

”Kami meminta kejelasan terkait kabarnya pabrik sepatu di Trangkil itu. Karena sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dan terdampak tidak ada. Takutnya ada kongkalikong soal pembebasan lahan di sana. Jadi saya minta jawaban yang real agar kami pulang bawa hasil yang bisa disampaikan kepada warga,” ujarnya. (awe) 

Agar Cepat Tuntas, Dewan Pati Minta Warga Tidak Pilih-pilih Jenis Vaksin

Wednesday, April 06, 2022 Add Comment
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Muntamah

PATI - Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dua tahap vaksinasi sebelumnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati menyebut, ada masyarakat yang enggan divaksin booster karena merasa tidak butuh, sementara ada masyarakat lain yang memilih-milih jenis vaksin yang menurut mereka aman.

Kepala Dinkes Kabupaten Pati dr. Aviani Tritanti Venusia menerangkan, masyarakat enggan divaksin booster karena menganggap dua dosis vaksin Covid-19 sudah cukup untuk membentuk kekebalan individu.

“Kendala banyak yang merasa tidak kemana-mana malas divaksin. Kita kan sudah vaksin dua kali. Tapi kita tetap sosialisasikan,” kata Aviani.

Dijelaskan bahwa dalam studi ilmiah rata-rata antibodi pada populasi yang telah disuntik vaksin Covid-19 bertahan dalam jangka waktu bulanan hingga tahunan. Artinya, meski sudah divaksin dua tahap tapi antibodi tetap dapat menurun.

Di sisi lain virus Covid-19 terus bermutasi. Oleh karenanya, keberadaan vaksin Covid-19 masih penting terutama untuk meminimalisir gejala yang ditimbulkan varian baru.

Dinamika kedua dalam vaksinasi booster yakni masyarakat banyak yang memilih jenis-jenis vaksin.

Aviani menegaskan, jika semua jenis vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia aman. Di sisi lain karena ketersediaan vaksin cukup sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghabiskan stok vaksin.

Dinamika ini juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah. Di lini bawah banyak fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang mengeluhkan masyarakatnya enggan divaksin dengan jenis vaksin yang memiliki efek samping keras seperti Pfizer dan Moderna.

Muntamah meminta masyarakat khususnya warga Pati untuk tidak memilih-milih jenis vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster. Pasalnya beberapa daerah di Indonesia masih kesulitan mendapatkan akses vaksin Covid-19, maka dari itu warga diminta kooperatif mengikuti vaksinasi.

“Semua vaksin kalau pemerintah boleh itu baik. Tapi kalau menurut saya kalau direkomendasikan orang kesehatan pasti baik,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (gus) 

Anggota DPRD Pati Ikut Tanggapi Isu Kenaikan Gas LPJ 3 Kg dan Pertalite

Wednesday, April 06, 2022 Add Comment
ILUTRASI : Gas melon atau LPG ukuran 3Kg (sumber gambar google) 

PATI – Anggota DPRD Pati ikut menanggapi terkait adanya rencana kenaikan harga pertalite dan gas LPG. Kabar kenaikan dua bahan bakar itu muncul sejak Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu (2/4/2022) mengutarakan wacana kenaikan harga pertalite dan gas LPG 3kg.

Anggota Komisi B DPRD Pati, M. Nur Sukarno memberikan pandanganya terkait rencana itu. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji dan mempertimbangkan kembali wacana kenaikan pertalite dan gas LPG 3kg, yang dianggapnya akan berdampak kepada ekonomi masyarakat dan menjadi beban tambahan.

“Rencana pemerintah untuk menaikkan LPG 3 Kg dan Pertalite secara bertahap perlu di pertimbangkan secara matang. Dampak penunjang kehidupan masyarakat bawah tersebut akan menambah beban ekonomi masyarakat,” ucap Sukarno.

Ia juga menjelaskan, walaupun ada bantuan dari pemerintah sebesar Rp100.000,- per bulan, selama tiga bulan, dirasanya tidak efektif. Hal tersebut lantaran akan berdampak pada semua sektor.

“Rencana dari pemerintah tersebut akan diikuti bansos sebesar Rp100.000,- perbulan selama 3 bulan. Tetapi dampak dari kenaikan Pertalite dan LPG akan menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat, sehingga bantuan sosial tersebut tidak bisa mengimbangi kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan belum ada rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan LPG 3 Kg.

Hal itu ditegaskan Ahok dalam menanggapi wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 Kg yang sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Belum ada (wacana kenaikan pertalite dan LPG 3 Kg, Red),” tegas Ahok kepada awak media, Sabtu (2/4/2022).

Sukarno mengimbau, supaya perintah benar-benar bijak, serta memikirkan masyarakat kalangan ke bawah.

“Dengan demikian kenaikan Pertalite dan LPG sangat mempengaruhi beban kebutuhan masyarakat bawah, maka pemerintah harus bijak dan mempertimbangkan secara matang,” tandasnya. (awe)

Dewan Pati Minta Dispertan Waspadai Tengkulak Jangung saat Musim Panen

Wednesday, April 06, 2022 Add Comment
ILUSTRASI : Petani jagung saat memanen jagung. (sumber foto google) 

PATI - Anggota DPRD Pati menyoroti harga jagung yang kerab merosot saat musim panen jangung tiba. Merosotnya harga jagung itu karena ulah tengkulak yang memainkan harga di saat pasokan jagung melimpah.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno mengatakan selain mewaspadai tengkulak yang bisa mempermainkan harga jagung. Pemerintah juga harus mempunyai data real di lapangan, supaya harga jagung terdeteksi dengan baik.

”Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pertanian sampai Dinas Pertanian di provinsi maupun kabupaten, harus mempunyai data real mengenai potensi pertanian jagung, maupun rantai tata niaganya sehingga harga jagung bisa terdeteksi dengan baik (stabil), ” kata Sukarno,Rabu (6/4/2022).

Ia mengungkapkan, mengapa data real harus dikantongi oleh pemerintah pusat, supaya petani mempunyai patokan secara pasti harga yang beredar di pasaran.

”Daerah daerah yang potensi untuk budidaya jagung biar bisa memprediksi harga maupun produktivitasnya sehingga tidak dipermainkan tengkulak, ” ucap Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

”Dari sisi budidayanya, juga akan didampingi PPL. Sehingga, bisa maximal hasilnya, dengan biaya produksi serendah rendahnya, ” imbuhnya.

Sebagai informasi, harga jagung dari pantauan Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati. Per tanggal (5/4/22), harga jagung pipil kering dari petani berkisar di harga Rp 4.800 sampai Rp 5.000 per Kilogram (Kg), sedangkan harga jual dipasaran antara Rp 5.100 sampai dengan Rp 5.300 per Kg nya.

”Komoditas pertanian sebenarnya sangat strategis karena sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.Tetapi masalah hukum pasar harus benar benar diperhatikan berdasar data real sehingga keseimbangan kebutuhan masyarakat dan pasokan barang seimbang, ” tandas Sukarno. (awe) 

Dewan Setuju Pangkalan Truk Dibangun Dekat Exit Tol

Wednesday, April 06, 2022 Add Comment

PATI - DPRD Kabupaten Pati akan memperjuangkan pembangunan pangkalan truk trailer. Wakil rakyat ini mendesak pihak bupati untuk membuat pangkalan truk untuk dimasukkan ke renja 2023. 

Paguyuban Sopir Pati (PSP) meminta lokasi pangkalan truk itu di dekat exit tol Pati. Hal ini menyusul pasca audiensi antara PSP dengan DPRD Pati soal pembangunan pangkalan truk trailer belum lama ini. 

Dalam audiensi itu, DPRD Kabupaten Pati berjanji akan memperjuangkan ini.

 ”Kami meminta Pembangunan pangkalan truk di dekat jalan Tol. Tepatnya di dekat exit Tol Pati yang rencananya terletak di sekitar Ngantru-Tanjang,” papar Ketua PSP Muhammad Syahidul Anam dihubungi kemarin (5/4). 

Organisasi bagian dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumisi) Pati ini menilai usulan itu sangat strategis. Di samping itu memudahkan akses jalan para sopir. 

"Alasannya kemudahan akses bagi sopir kendaraan berat yang asli Kabupaten Pati. Lalu, lokasi itu berpeluang mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lebih besar karena lokasinya strategis dan bisa diakses dari segala penjuru,” tukasnya. 

Dia mengaku, usulan lokasi exit tol sudah disepakati pihaknya saat diskusi dengan sopir-sopir truk di Kafe Pergerakan Tayu pekan lalu. Ia yakin, usulan ini yang terbaik mengingat wilayah yang direncanakan untuk exit tol merupakan Jalan Lingkar Selatan. 

 ”PSP mengusulkan luas pangkalan kendaraan berat sekitar 3,5 hingga 4 hektare. Kami usulkan itu ke pihak DPRD juga,” paparnya.

Hingga saat ini, pihaknya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Pati dan Satlantas Polres Pati untuk memberikan toleransi kepada para sopir kendaraan berat. Ia meminta koleganya diperbolehkan parkir di tempat-tempat yang aman, tidak 

menimbulkan gangguan, dan aksesnya mudah. Mengingat belum ada pangkalan truk di Pati.  

”Di antaranya di bahu jalan, dan sejumlah tempat lainnya. Untuk point ini, sebenarnya disaat audiensi di DPRD Pati, pihak perwakilan Dishub Pati sudah menyatakan memberikan persetujuan secara lisan. Namun tidak ada secara kelembagaan, sehingga PSP masih ragu-ragu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin menilai pembuatan pangkalan truk mestinya bisa direalisasikan. Sebab, alun-alun baru dan membuat Tugu Bandeng saja bisa direalisasikan.

”Soal pangkalan truk traler ini, bupati akan saya desak. Alun-alun dan Tugu Bandeng saja bisa dibangun, tapi pangkalan truk ndak ada kan lucu. Lha ini rakyat Pati membutuhkan lahan parkir truk,” tandasnya.

Pihaknya meminta dinas terkait melakukan peninjauan lahan/aset yang tak digunakan untuk parkir truk trailer. ”Kalau tidak ada lahan untuk pangkalan truk nanti beli atau tukar guling. Nanti di Renja 2023 akan kami masukkan,” ucapnya. (awe) 

Pesantren AL-Mustamiriyah Kenalkan Produk Kecantikan Kekinian dengan Brand 'Ar-Rahmah'

Wednesday, April 06, 2022 Add Comment


PATI - Peran pondok pesantren bervariasi sejak berdirinya lembaga pendidikan ini. Pesantren tidak lagi terbatas pada lembaga pendidikan berbasis agama. Peran pesantren sebagai kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah dan basis keterampilan para santri semakin berkembang.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, mau tidak mau pesantren harus beradaptasi dengan kemajuan zaman dan terus berinovasi. Salah satu contoh nyata adalah tumbuhnya minat berwirausaha yang mulai dan dipraktikkan di sebagian besar pesantren saat ini.

Semangat kewirausahaan yang terlihat di pondok pesantren harus terus didorong agar generasi santri di masa depan tidak bergantung pada donatur. Hal ini sejalan dengan imbauan Menteri Agama (Menag) RI H Yaqut Chollil Qoumas, yang menargetkan ribuan pondok pesantren yang sudah mandiri secara ekonomi pada tahun 2024.

Kemandirian Pondok Pesantren merupakan program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia untuk memberdayakan seluruh pondok pesantren di Indonesia. Menag juga memberikan permodalan dan dukungan kepada pesantren mulai dari manajemen produksi hingga pemasaran produk. Wajar kiranya para pengurus pesantren menyambut hangat gagasan ini demi mewujudkan kemandirian pesantren.

Salah satu kisah inspiratif tentang kemandirian pesantren datang dari wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Terdapat Pondok pesantren takhfizul qur'an (PPTQ) yakni PPTQ AL-MUSTAMIRIYAH Sukolilo yang memiliki target mandiri secara perekonomian di daerah ini. Sumber penghasilannya adalah menjual produk alat mandi yang terbuat dari buah zaitun. Dimulai dengan sabun mandi, sampo, dan pasta gigi.

Nama produknya adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah sendiri merupakan brand yang digunakan untuk mengcover beberapa produk kecantikan. Saat ini, seri Ar-Rahmah Zaitun hanya memiliki produk kecantikan berupa perlengkapan mandi. Namun ke depan, seri Ar-Rahmah Zaitun juga akan meluncurkan produk kosmetik.

Mengusung slogan sebagai produk investasi kecantikan jangka panjang sejalan dengan alasan memilih produk ini, yaitu aman digunakan dalam jangka panjang dan tidak menimbulkan efek ketergantungan. Ar-Rahmah sendiri merupakan brand kecantikan yang telah tersertifikasi dan terbukti aman untuk digunakan semua orang.

Salah satu hal menarik dari produk Ar-Rahmah sendiri adalah bagi hasil keuntungan dari penjualan produk. Menurut penggagas brand Ar-Rahmah, Achmad Soewandy, keuntungan dari hasil penjualan yang didapat akan dibagi dua. Sebesar 60% menjadi hak dari pondok pesantren dan sisanya 40% digunakan untuk biaya operasional para karyawan yang ikut memasarkan produk Ar-Rahmah.

Secara tidak langsung, bisa disebut Ar-Rahmah sendiri adalah salah satu contoh terobosan baru Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Menurut Achmad Soewandy pula, pesantren ke depannya diharapkan bisa dan harus terbuka dengan pihak luar. Ia telah mencotohkan dari produk Ar-Rahmah yang bekerja sama dengan pabrik professional dan semua produknya sudah BPOM dan halal.

Ia juga menambahkan bahwasanya jikalau pesantren ingin mengurus perorangan atau lembaga, mungkin akan menemui kesulitan ketika pengurusan BPOM. Oleh karena itu, supaya produk pesantren bisa go publik, mau tidak mau harus kerjasama dengan perusahaan professional yang memang punya satu visi dan misi mengembangkan pesantren.

Selain produk cosmetics, saat ini brand Ar-Rahmah masih dalam persiapan lauching website. Jadi nantinya para pelanggan pun bisa langsung membeli produknya di website tersebut. Nama webnya sendiri adalah arrahmahshop.com yang sudah jadi dan tinggal peyempurnaan. Achmad Soewandy juga meminta do'anya semoga semua yang ia upayakan dalam mengembangkan pesantren bisa dimudahkan dan disegerakan.

Tentu saja, apa yang dimula Ar-Rahmah harus ditiru oleh pesantren lain juga. Ar-Rahmah sendiri hanyalah salah satu contoh kecil bagaimana ide kemandirian pesantren dapat diwujudkan dalam praktik. Mengutip Gus Yaqut, pesantren memiliki tiga tugas utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan.

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurutnya, pendidikan dan dakwah ibarat 'kolam kecil' bagi pesantren. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi merupakan 'kolam besar'.

Dengan mandiri dan berdaya secara ekonomi, pesantren dapat menghidupi diri sendiri, mengembangkan sarana, prasarana dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Citra pesantren yang hidup hanya dari dana donatur dan Wali Santri kini sudah bisa dihilangkan. Maka tidak diragukan lagi bahwa pesantren adalah sistem yang rahmatan lil alamin.

Semoga apa yang Brand Ar-Rahmah mulai dan laksanakan dapat ditiru dan dilanjutkan di pondok pesantren lainnya. Meskipun sumber kemandirian berbeda, pesantren lain harus dapat menemukan usaha yang paling cocok dan sesuai kemampuan mereka sendiri.

Apabila program kemandirian ini sudah menjadi semangat bersama di banyak pesantren yang ada, bukan tidak mungkin citra dan marwah pesantren akan semakin terangkat dengan sendirinya. Dan bukan tidak mungkin kebanyakan pesantren akan semakin optimis menjadi salah satu penggerak sekaligus daya ungkit bagi perekonomian nasional. (*) 

Dikutip dari jurnalindo.com

Harga Bawang Anjlok Petani di Pati Wadul Dewan

Saturday, April 02, 2022 Add Comment

 

PATI – Para petani yang tergabung dalam Paguyuban Bawang Merah Pati (PBMP), mengadakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (31/3/2022). Hal itu berkaitan dengan anjloknya harga bawang merah di Kabupaten Pati.

Perwakilan dari PBMP yang juga merupakan Kepala Desa Ngurenrejo, Kasnawi mengungkapkan,  harga bawang merah di tingkat petani saat ini berada di angka Rp13.800  per kilogramnya. Tentunya dengan harga tersebut, dipastikan para petani hanya bisa menutup ongkos produksinya bahkan bisa saja merugi.

Anjloknya harga bawang merah di pasaran ini disebabkan karena stok yang melimpah pascapanen bawang di bulan ini.

“Tentunya kami datang ke sini untuk mencari solusi terkait anjloknya harga bawang merah di Kabupaten Pati dalam beberapa waktu terakhir ini,” kata dia.

Sementara itu, Sunardi yang juga merupakan anggota Paguyuban Petani Bawang Pati menambahkan, anjloknya harga bawang merah di tingkat petani ini disebabkan karena rantai distribusi perdagangan yang teramat panjang. “Mengapa ada perbedaan di Pati, hasil panen tidak langsung ke pasar, melainkan dijual pedagang kecil yang kemudian ke pengepul sedang, lalu pengepul besar kemudian baru ke pedagang besar. Banyaknya rangkaian ini yang menyebabkan petani rugi,” ujar Sunardi.

Lanjutnya, penyebab anjloknya harga bawang merah tahun ini karena melimpahnya stok bawang merah di Kabupaten Pati. Yang kemudian membuat para petani kesulitan untuk menjual komoditas bawangnya pascapanen.

Untuk itu, pihaknya juga sudah membuat 10 rekomendasi untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif. Sepuluh rekomendasi tersebut di antaranya, meminta Pemerintah untuk menetapkan harga acuan bagi petani dan konsumen. Kemudian mendorong Bulog dan BUMN di bidang pangan untuk mengadakan penyerapan bahan pokok serta perlu adanya gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan teknologi yang mumpuni.

“Pemerintah juga kami minta untuk meningkatkan ekspor bawang merah dan memperbanyak pembangunan gudang konvensional full storage untuk menyimpan bawang merah saat over produksi, dilengkapi pengering,” Jelas dia.

Menanggapi permasalahan tersebut, ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati Soetarto Oenthersa juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membuat rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk mewajibkan ASN membeli bawang merah hasil panen dari para petani lokal. Sebelumnya, gerakan ASN membeli bawang merah ini juga telah dilakukan di tahun 2018 silam, dan telah terbukti efektif bisa mengoptimalkan harga standar bawang merah di pasaran.

“Kami dari Komisi B akan mendukung para petani bawang merah di Kabupaten Pati, kami akan laporkan hal ini ke pimpinan DPRD agar disampaikan ke pihak eksekutif supaya gerakan ASN membeli bawang merah ini bisa dilakukan lagi seperti tahun 2018 kemarin,” Ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Tambahnya, tidak ada salahnya jika program yang sama dilakukan lagi ditahun ini. Terlebih lagi Pemkab Pati saat ini juga sedang menggencarkan program pemulihan ekonomi di masa Pandemi. (awe)