PATI – Kesiapan pengisian perangkat desa dipertanyakan oleh salah seorang anggota DPRD Pati dalam agenda rapat paripurna dengan agenda LKPJ Bupati Tahun 2021 siang kemarin.
“Pengisian perangkat desa merupakan isu sensitif. Harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Namun hingga saat ini kami menilai kesiapannya belum baik. Misalnya terkait kampus mana yang ditunjuk untuk menggelar tes saja belum ada,” papar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati Teguh Bandang Waluyo.
Lebih lanjut sebagai anggota DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan, sudah sepatutnya untuk mengawasi secara serius terkait hal ini. Mengingat pengisian perangkat desa sebelumnya sempat terjadi kegaduhan.
“Kami perlu tahu sejauh mana perkembangan pengisian perangkat desa. Tahapannya apa yang sedang dilalui. Kemarin kami meminta informasi kampus mana yang ditunjuk saja belum dikasih tahu, ini waktunya mepet kalau memang belum siap, sebaiknya untuk membuat rekomendasi agar ditunda terlebih dahulu,” papar Bandang.
Jangan sampai, lanjut Bandang, ada indikasi-indikasi atau su’udzon di masyarakat yang mengarah kalau pejabat-pejabat di Kabupaten Pati ini bermain dalam proses pengisian perangkat desa. pihaknya juga mengusulkan agar ada semacam pansus untuk melakukan pengawasan terhadap pengisian perangkat desa, agar tidak muncul kecurigaan-kecurigaan.
Sementara itu Bupati Haryanto mengungkapkan, jika pengisian perangkat desa merupakan domain pemerintah desa masing-masing. Pemerintah Kabupaten hanya memfasilitasi regulasi.
“Kami juga sudah melaksanakan rekomendasi dari ombudsman terkait pengisian perangkat desa ini. Kami tidak mau kucing-kucingan, kami transparan,” papar Bupati.
Bupati menjelaskan, saat ini pengisian perangkat desa masuk tahap uji publik. Sementara terkait penunjukan kampus mana yang akan menggelar ujian masih belum ditentukan. Sebelumnya sejumlah kampus yang berpengalaman dalam menyelenggarakan ujian perangkat desa telah diundang untuk melakukan paparan. (awe)
EmoticonEmoticon