Ketua DPRD Pati: Saya Yakin Hak Angket akan Berjalan

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin usai menerima aduan dari masyarakat terkait pengisian perades di Ruang Rapat Paripurna Kamis (21/4/2022)

PATI – Wacana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menggunakan hak angket kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tidak main-main. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin memastikan segera memproses aduan masyarakat terkait indikasi kecurangan seleksi pengisian perangkat desa (perades) tersebut.

“Akan kami proses. Ada beberapa (anggota) DPRD yang sepakat ada yang belum sepakat. Ini kami akan ajukan hak angket dan hak interpelasi. Saat ini sudah ada beberapa fraksi yang sepakat dengan hak angket. Di antaranya, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi NKRI (Nurani Keadilan Rakyat Indonesia), beberapa anggota Fraksi PKB. Beberapa teman Golkar dan Gerindra juga sepakat. Saya yakin hak angket ini akan berjalan,” kata Ali.

Sebelumnya, aduan terkait indikasi kecurangan tahapan seleksi pengisian perades terus bergulir. Bahkan pada Kamis (21/4/2022), ada 27 peserta seleksi pengisian perades bersama kuasa hukumnya mengadu ke dewan untuk meminta keadilan.

Indikasi kecurangan seleksi pengisian perades yang diadukan ke dewan antara lain tahapan sekoring yang dilaksanakan di desa masing-masing. Kemudian pada ujian tertulis di Hotel UTC Semarang pada Sabtu (16/4/2022) lalu, sebagian besar peserta mencurigai jika ujian yang dianggap transparan itu justru telah disetting mana saja calon yang bakal lolos.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menambabkan, aduan dari masyarakat dipastikan dikawal sampai tuntas. Dia tidak menginginkan DPRD dianggap ikut bermain dalam seleksi pengisian perades ini. “Biar clear dan tidak ada kecurigaan di masyarakat kita kawal. Hal ini akan jelas menunjukkan fraksi mana atau partai mana yang berada di kepentingan rakyat bukan kepentingan orang-orang besar,” imbuhnya. (awe) 

Ketua Komisi A DPRD Pati Keluhkan Pelayanan Disdukcapil

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo. 

PATI - Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, apalagi pelayanan dasar administrasi kependudukan. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo. 

"Prinspinya pelayanan kepada masyarakat tetap harus diutamakan dan ditingkatkan walau dalam kondisi apapun. Terutama pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Semestinya dinas terkait memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Apalagi para pegawai ini kan sejatinya digaji untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," papar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB ini.

Lebih lanjut, pihaknya sangat menyayangkan masih adanya pelayanan yang kurang memudahkan bagi masyarakat. Di tengah upaya pemerintah menggembor-gemborkan pelayanan publik yang mudah. 

"Ini harus menjadi perhatian bersama. Pelayanan publik harus bisa melayani dengan baik, melayani masyarakat dengan setulus hati, karena itu adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pegawai pelayan publik," imbuhnya.  

Untuk diketahui diberitakan sebelumnya, mencuat keresahan masyarakat terkait layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pati. 

Pelayanan yang diberikan dinilai kurang kurang maksimal, dan terkesan seadanya.

Warga menilai pelayanan di kantor tersebut juga kurang representatif. Hal ini seperti yang dialami Fasihullisan yang merasakan pemohon juga kesulitan mendapat informasi dari kantor. 

"Saya melihat tidak ada desk informasi yang jelas sebagaimana Customer Service di bank. Sistem seperti ini menyulitkan bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan penuh waktu. Karena tidak ada kepastian kapan terlayani," paparnya.

Pihaknya berharap kedepan agar ada perbaikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi masyarakat.

 "Seharusnya di kantor-kantor pelayanan publik seperti ini semua pegawai bisa memberikan informasi yang jelas. Ini kadang security kasih info ya tidak jelas," imbuhnya. (awe) 

DPRD Pati Mengaku Kecolongan Perubahan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Trangkil

Anggota DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo. 

PATI - Anggota DPRD Kabupaten Pati merasa kecolongan, sebab adanya kawasan peruntukan industri (KPI) seluas seribu hektare di Kecamatan Trangkil. Padahal dalam pembahasan Raperda tentang RTRW hal itu tidak muncul.

Awalnya, warga Desa Pasucen resah akan adanya KPI yang seluas itu, KPI ini mencakup beberapa desa. Di antaranya Desa Pasucen, Mojoagung, Desa Tegalharjo dan Desa Ketanen. 

"Kami mendapatkan data dari (kantor) kecamatan, ada empat desa masuk wilayah industri. Kalau memang benar bagaimana nasib anak kita. Padahal lahan itu lahan produktif dan bisa ditanami. Kenapa di wilayah kami bukan selatan," ujar Abdul Majid, salah satu perwakilan warga dalam audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Selasa (22/3/2022). 

Anggota DPRD Kabupaten Pati Teguh Bandang Waluyo mengaku merasa kecolongan. Pasalnya, berdasarkan paparan eksekutif saat membahas Raperda ini, tidak ada KPI seluas itu di satu kecamatan. 

Bandang menjelaskan, Perda RTRW itu inisiasi eksekutif (Pemkab Pati) merubah Perda 2011. Sudah bertahun-tahun dibahas. Per kecamatan di bahas. 

"Untuk Kecamatan Trangkil dan Margoyoso seingat kami fokusnya untuk industri rumahan," kata Bandang yang menjadi Ketua Pansus Raperda RTRW. 

"Pikir kami ndak ngeblok. Ternyata kog ngeblok. Lahan seribu hektare. Kami merasa kog ndak pas seperti yang kita inginkan," lanjut Bandang. 

Ia mengungkapkan saat pembahasan Raperda RTRW dengan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, lahan KPI di setiap kecamatan tidak sebesar ini. Setiap kecamatan tidak sampai 200 hektare lahan untuk industri. 

"Harapan kami memang investor masuk Kabupaten Pati. Tetapi ndak begini caranya," kata dia. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pati, Muhammadun menambahkan, ia meminta hal ini diusut secara tuntas. Bila perlu dibentuk pansus untuk membahas hal ini. Ia khawatir ada yang bermain dengan hal ini. 

"Menurut saya ini hal yang fundamental. Maka saya mengusulkan untuk diteliti, perlu dilihat kembali, teman-teman merasa tidak membahas kok ada. Ini permainan siapa," beber Muhammadun. (awe) 

4 Pasangan Haram Digelandang ke Balai Desa Dukutalit, Juwana

 RAZIA : Petugas gabungan saat merazia tempat kos serta salon bersfasilitas spa yang berada di wilayah Kecamatan Juwana. 

PATI - Petugas gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI melakukan razia di sejumlah tempat kos serta salon bersfasilitas spa yang berada di wilayah Kecamatan Juwana, Kamis (24/3) kemarin. 

Dari razia itu, petugas mendapati empat pasangan di luar nikah yang tinggal di kamar kos. Selain itu petugas juga menemukan tiga orang penghuni kos yang tidak memiliki kartu identitas kependudukan. 

Setelah terjaring razia keempat pasangan haram dan tiga orang itu digelandang ke kantor Balai Desa Dukutalit, Kecamatan Juwana untuk di data dan diberi pembinaan serta diminta untuk membuat surat pernyataan. 

Kasatpol PP Kabupaten Pati, Sugiono mengatakan, kegiatan razia itu adalah dalam rangka penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pati. 

Selain itu, razia ini sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat yang mengaku resah. Karena maraknya tempat kos dijadikan tempat tinggal pasangan yang bukan berstatus suami istri. 

Menurut Sugiono, razia ini juga dilakukan untuk mengetahui dokumen perizinan tempat usaha salon dan kos-kosan serta mengecek identitas para penghuninya. 

"Kegiatan ini juga untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan tempat kos dan salon yang dimanfaatkan untuk kegiatan negatif," tandas Sugiono. (gus) 

Cucu Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Muskerwil AMK DKI

Cucu Wapres Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Srikandi AMK, Saikha hadiri Muskerwil PW AMK DKI Jakarta

JAKARTA-Sekjen PN AMK, Ainul Yaqin membuka langsung Musyawarah Kerja Wilayah Pengurus Wilayah Angkatan Muda Ka'bah (Muskerwil PW AMK) DKI Jakarta, di Hall Handayani Resto, Jakarta, Minggu (20/3/2022).

Ada yang istimewa saat Muskerwil PW AMK DKI kali ini karena dihadiri cucu Wakil Presiden RI, Kiai Ma’ruf Amin, yakni Saikha Aulia.

“Kita hadir di sini guna sinergi dan support kegiatan,” kata Saikha yang juga Ketua Srikandi PN AMK. 

Sementara, Sekjen AMK, Ainul Yaqin menegaskan, bahwa AMK DKI merupakan etalase Anak-anak Muda PPP di Indonesia.

“AMK DKI adalah Etalase atau panggung depan (front stage) performance Anak Muda Kabah," kata Ainul.

Kata Dia, pajangan yang akan disuguhkan pada konsumen, adalah target capaian politik. Menurutnya, AMK DKI akan ditengok, diamati, ditelisik, lantas tentu jika menarik deal masuk dan menjadi bagian AMK, yang tentu saja ini bagian kerja elektoral Partai.

Sambungnya, berada di jantung pusat pemerintahan, maka kehadirannya merupakan etalase politik yang merupakan bagian salah satu isu strategis yang bisa mendongkrak nilai popularitas AMK serta elektabilitas PPP.

“Angkatan Muda Kabah DKI harus berbenah diri sebagai organisasi modern yang mampu mengambil ceruk baru anak-anak muda, kaum milenial dan gen Z sebagai bagian agen perubahan,” ucap Ainul.

Pada kesempatan itu, Ainul juga menyampaikan pesan Ketum AMK, yakni agar para kader melakukan kerja-kerja cerdas, dengan memaksimalkan teknologi digital, sebagai ruang komunikasi dan informasi.

“AMK harus Smart membaca peluang besar menjadi role model organisasi anak muda dalam membangun AMK sebagai public relation, bagian simpul-simpul suara (down to earth), atau merangkai jejaring infuencer di ibukota,”  katanya.

“Ada pesan dari Bendum AMK, tolong 30 persen perempuan harus duduk di PW AMK DKI ” pungkas Ainul. (*)

Dewan Pati Waspadai Ada Cukong Permainkan Harga Lahan

PATI - Masyarakat wilayah Kecamatan Trangkil takut ada cukong bermain soal harga lahan yang akan didirikan pabrik di sana. Pasalnya, belum ada sosialisasi mengenai kebenaran rencana PT HWI berdiri di Trangkil. Oleh sebab itu, pada Selasa (22/3) audiensi dengan pihak terkait pun digelar. 

Berdasarkan kabar yang berkembang di masyarakat, ada beberapa desa di Kacamatan Trangkil yang akan didirikan pabrik. Desa-desa ini yakni, Pasucen, Tegelharjo, Ketaten dan Mojoagung. 

Adanya kabar tersebut, audiensi digelar pihak DPRD setempat di ruang Paripurna mengundang dinas terkait dan pihak PT HWI selaku produsen. 

Perwakilan warga Ahmad Sohan mengatakan, pihaknya tidak tahu soal kejelasan adanya pabrik yang akan berdiri di Trangkil. Soalnya, sosialisasi soal rencana pabrik berdiri sejak awal belum pernah disampaikan.

”Kami meminta kejelasan terkait kabarnya pabrik sepatu di Trangkil itu. Karena sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dan terdampak tidak ada. Takutnya ada kongkalikong soal pembebasan lahan di sana. Jadi saya minta jawaban yang real agar kami pulang bawa hasil yang bisa disampaikan kepada warga,” ujarnya. 

Sementara itu, perwakilan PT HWI Sugito membenarkan soal rencana mendirikan pabrik di Kecamatan Trangkil. Namun pabrik itu bukan untuk sepatu merk Adidas. Melainkan aparel seperti topi. 

Ia mengungkapkan, rencana ini ada setelah pihaknya mendapatkan informasi soal kawasan peruntukam industri (KPI) di Kecamatan Trangkil. Awalnya pihaknya Desa Tegalharjo, Pasucen, Desa Ketanan dan Desa Mojoagung. 

”Kami minta difasilitasi dan mengumpulkan yang mempunyai lahan oleh kepala desa. Semisal ada lahan untuk pabrik akan didirikan, kalau tidak ada akan cari wilayah lain. Kami akan sosialisasi ke pihak desa,” ungkapnya. 

Ketua DPRD Pati Ali Badruddin menambahkan, pihaknya menerima persoalan yang dihadapi masyarakat dan mengadakan audiensi. Oleh sebab itu, pihaknya mengundang HWI untuk memberikan penjelasan. 

”Dari masyarakat tak tahu kejelasan soal pabrik itu. Sampai hari ini, masyarakat menilai belum ada sosialisasi soal pendirian pabrik. Takutnya, ada cukong yang memainkan harga lahan untuk pabrik. Lahan dibeli pabrik, tapi sampai ke masyarakat harganya murah,” tuturnya. 

Oleh sebab itu, pihak DPRD Pati akan menyelidiki persoalan ini lebih dalam. Tujuannya, dampak negatif tidak diterima oleh masyarakat. 

”Kami mengundang kembali pihak eksekutif melalui pansus soal lahan untuk pabrik itu. Nantinya, biar ada kejelasan yang lebih gamblang,” ujarnya. (awe) 

Dewan Pertanyakan Asal-usul 1.036 Hektar Lahan Industri di Trangkil

 

Ketua DPRD Pati saat melakukan audensi dengan Aliansi Petani Muda Peduli Lingkungan (APPL) Trangkil, Selasa (22/3). 

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengaku terkejut ketika pihaknya mengetahui jika saat ini ada seluas 1.036 hektar lahan industri di wilayah Kecamatan Trangkil. 

Padahal berdasarkan sepengetahuanya, luasan wilayah yang diperuntukan untuk industri di kecamatan setempat tidak seluas itu.

“Saya kaget saat mendengar jika kawasan industri di Kecamatan Trangkil tiba-tiba ada 1.036 hektar ,” kata Ali Badrudin.

Menurut Ali, luasan tersebut tidak wajar jika berada di satu wilayah kecamatan. Hal ini dikhawatirkan bisa mengurangi lahan hijau di kecamatan tersebut.

Informasi adanya 1.036 hektare lahan yang diperuntukan untuk industri di Kecamatan Trangkil itu terkuak saat Pihak Anggota DPRD Pati melakukan audensi dengan Aliansi Petani Muda Peduli Lingkungan (APPL) Trangkil, Selasa (22/3). 

Saat itu Aliansi Petani Muda menuntut kejelasan pembebasan lahan untuk pendirian pabrik yang akan berdiri di wilayah Kecamatan Trangkil. 

Menurut Abdul Majid salah seorang warga Trangkil dalam kesempatan audensi dengan anggota dewan itu mengatakan, jika saat ini ada seluas 1.036 hektare lahan industri di Trangkil yang mencakup beberapa desa, antara lain Desa Pasucen, Desa Mojoagung, Desa Tegalharjo dan Desa Ketanen.

Untuk memastikan kebenaran informasi itu, Ketua DPRD Pati akan bekerjasama dengan panitia khusus (pansus) dan koordinasi dengan pihak DPUPR Kabupaten Pati untuk mencari tahu masalah peralihan lahan produktif menjadi lahan industri.

“Kami akan menyelesaikan permasalahan ini bersama dengan tim pansus dan pihak DPUPR Pati. Dulu itu lahannya tidak sampai 1000 hektare, kok sekarang sampai segitu. Kami juga akan mencari tahu pihak-pihak yang bermain di dalamnya,” janjinya.

Pada kesempatan itu, Ali Badrudin juga meminta kepada pihak perusahaan, PT. HWI untuk sementara menghentikan proses pendirian pabrik di Kecamatan Trangkil itu hingga masalah ini selesai. 

Ali Badrudin juga menegaskan, jika perubahan status lahan industri hingga menjadi 1.036 hektare itu tidak pernah di sampaikan ke pihak DPRD Pati. Baik itu melalui pansus yang dibentuk untuk melakukan perubahan RT/RW maupun ke pihaknya secara langsung.

“Karena kawasan industri di Kecamatan Trangkil ini tiba-tiba ada 1036 hektare. Kami juga terkejut. Karena di pansus dulu yang ketuanya Pak Bandang, tidak ada laporan terkait perubahan lahan produktif ke lahan peruntukkan industri seluas itu. Pimpinan pansus juga pada saat pembahasan tidak disampaikan oleh eksekutif, ” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan akan melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, dan nanti akan mengundang kembali pihak eksekutif melalui pansus. 

“jadi nanti akan lebih terbuka, dan itu memang dari awal yang tidak di sampaikan atau memang tidak ketahuan dari temen-temen dalam pembahasan, atau memang ada kesengajaan memasukkannya,” tandasnya. (gus) 

Anggota Komisi B DPRD Pati Sebut Kualitas Garam di Pati Berkelas Premium

PATI - Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M Nur Sukarno mengatakan bahwa kualitas garam di Kabupaten Pati sebenarnya sudah premium, namun untuk pemasarannya masih kalah dengan perusahaan berskala besar, bahkan kalah dengan garam import dari luar negeri.

“Sebenarnya garam kita sudah kelas premium masuk garam industri, tetapi kalah saing dengan perusahaan besar, apalagi perizinan yang mahal dan susah, menjadi salah satu kendala petani kita,” ujarnya. 

Anggota Dewan dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah harus bisa memberdayakan petani lokal dan menjamin kesejahteraannya, karena kualitas garam yang dihasilkan sudah mumpuni.

“Pemerintah harus mempermudah perizinan, jangan terlalu mahal untuk membuat perizinannya, serta pemodalan untuk para petani garam harus terus di gencarkan,” jelasnya.

Sukarno juga mengatakan bahwa petani garam di Pati sejak tahun 2011 sudah mendapatkan program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) sampai dengan tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2015, mulai ada program integrasi, lahan terintegrasi 15 Ha, yang terdiri dari beberapa pemilik atau kelompok. Hasil garamnya pun sudah masuk klasifikasi garam industri (kandungan NaCl 97%).

Sebagai informasi, saat ini petani garam bisa merasakan angin segar, lantaran harga garam menyentuh Rp1050 per Kilogram untuk lingkup industri pabrik, dan Rp800-900 untuk petani mandiri. Harga tersebut harus dipertahankan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani garam. (awe) 

Warga Datangi Kantor Dewan, Pertanyakan Kebenaran Pendirian Pabrik Sepatu di Trangkil

AUDENSI : Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Trangkil saat melakukan audensi di kantor DPRD Pati, Selasa (22/3) kemarin. 

PATI - Warga Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati, Selasa (22/3).

Kedatangan para warga itu untuk menanyakan terkait isu akan didirikan pabrik sepatu di wilayah tempat tinggal mereka. 

Untuk menjawab pertanyaan itu, Pihak DPRD Kabupaten Pati mengundang dinas terkait dan PT HWI untuk menjelaskan kebenaran dari kabar tersebut.

“Kami atas nama warga Kecamatan Trangkil datang ke kantor dewan ini ingin meminta kejelasan terkait kabar akan didirikan pabrik sepatu di wilayah kami. Kalau kabar itu benar, mengapa tidak ada sosialisasi kepada warga yang terdampak. Hari ini kami minta jawaban yang riil agar membawa hasil yang bisa disampaikan kepada warga,” kata salah satu warga, Ahmad Solhan. 

Warga pun meminta agar sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan lebih dini. Itu dilakukan agar tidak menjadi isu yang meresahkan warga.

“Kalau memang akan ada pembangunan pabrik ya harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Kalau ndak ada kasihan masyarakat,” ujar warga lainnya, Abdul Majid.

Berdasarkan kabar yang berkembang di masyarakat, PT HWI melirik beberapa desa di Kacamatan Trangkil, Kabupaten Pati untuk didirikan pabrik. Desa-desa itu yakni Desa Pasucen, Desa Tegelharjo, Desa Ketaten dan Desa Mojoagung.

Untuk diketahui, PT HWI merupakan produsen pembuatan sepatu yang mendapat order dari merek kenamaan asal Jerman, Adidas.

Menjawab hal ini, perwakilan PT HWI, Sugito menyanggah. Ia menegaskan pihaknya tidak mempunyai rencana membuat pabrik sepatu merek Adidas di Kecamatan Trangkil.

“Perlu dicatat, kami tidak akan mendirikan pabrik sepatu di Kecamatan Trangkil. Apalagi dengan menyebut merek Adidas. Bisa kena pinalti kami,” kata Sugito dengan nada cukup tinggi.

Tingginya nada Sugito ini membuat, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin yang memimpin jalannya audiensi memberikan teguran. Ia meminta Sugito berbicara dengan baik.

Audiensi pun sempat berjalan dengan tensi tinggi. Usai mendapat teguran, Sugito menurunkan nada bicaranya.

Sugito menjelaskan, pihaknya memang berencana mendirikan pabrik di Kecamatan Trangkil. Namun, bukan sepatu apalagi bermerek Adidas.

“Hanya aparel seperti topi dan sebagainya, tetapi bukan sepatu Adidas,” kata dia.

Ia mengungkapkan, rencana itu ada setelah pihaknya mendapatkan informasi adanya kawasan peruntukan industri (KPI) di Kecamatan Trangkil.

Mulanya, ia berencana mendirikan di Desa Tegalharjo, Pasucen, Desa Ketanen dan Desa Mojoagung. Ternyata, Desa Tegalharjo dan Pasucen tidak sesuai harapannya. Penjajakan pun masih dilakukan di Desa Ketanen dan Desa Mojoagung masih dalam penjajakan.

“Kami minta difasilitasi kepala desa untuk mengumpulkan yang mempunyai lahan. Kalau ada yang menjual ya. Kalau ndak mau menjual ya sudah. Kami cari wilayah lain. Ndak harus di Kabupaten Pati kok,” tandas dia. (gus)

Dewan Pati Pertanyakan Realisasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

PATI - Anggota DPRD Pati, Muslihan mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 kepada Pemerintah Kabupaten Pati. 

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun Anggaran 2021 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pati hari ini, Senin (21/3/2022).

Dalam Reses Tahap III DPRD Kabupaten Pati pada tahun 2021 lalu, Muslihan mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari warga dan konstituen terkait alokasi dana penanganan Covid-19 digelontorkan besar-besaran.

“Selama ini waktu reses banyak yang menanyakan dana Covid-19. Dana kan ratusan miliar dari masyarakat yang mengeluhkan. Di Pati sudah maksimal tapi yang dinyatakan masyarakat dan legislatif mengenai fungsi terkait dana Covid-19, ” ujar Muslihan di tengah forum.

Lebih rinci, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati itu menanyakan teknis penggunaan dan indikator keberhasilan anggaran terhadap situasi pandemi di Kabupaten Pati.

“Selama ini implementasinya dan indikator keberhasilan terkait dana tersebut bagaimana? Seperti yang kita tahu alokasi bantuan ke masyarakat cukup sederhana, misalkan masker pun kualitas yang minimal,” lanjut Muslihan.

Menanggapi pertanyaan Muslihan, Bupati Pati Haryanto menegaskan bahwa penggunaan dana penanganan Covid-19 telah diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat, sehingga penggunaannya dipastikan sudah efektif. (awe) 

Dewan Pati Minta Pemdes Selektif Mendata Warga Penerima Bansos

PATI - DPRD Pati meminta kepada setiap pemerintah desa (Pemdes) agar selektif dalam mendata warganya yang berhak mendapat bantuan sosial (bansos). Pasalnya, masih banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran.

Anggota Komisi D DPRD Pati, Wardjono menilai, perlu adanya verifikasi dan validasi (verval) atau verifikasi faktual terkait penerima bansos. Sebab masih banyak keluarga mampu justru ikut mendapatkan bansos. Sedangkan, yang tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

“Jadi usulan penerima bansos datang dari bawah, dalam hal ini desa. Karena Pemerintah Desa yang lebih tahu siapa yang berhak mendapat prioritas bansos,” terangnya. 

Menurutnya, pemberian bansos harus tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya mendongkrak warga yang kurang mampu, sehingga terjadi keseimbangan sosial.

“Perlu dilakukan verifikasi faktual. Pendataan yang baik dari Pemerintah Desa tentu akan menghasilkan data yang tepat sasaran,” imbuhnya. (awe) 

DPRD Pati Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Pati tahun 2021

PATI - Sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati adakan rapat paripurna pada Senin, (21/3/2022).

Kegiatan rapat yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pati tersebut dihadiri sedikitnya sebanyak 35 anggota DPRD dari total 55 anggota.

Dalam Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin beserta Wakil Ketua 1, Joni Kurnianto dan Wakil Ketua 2, Hardi.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Bupati Pati, Haryanto dan Wakil Bupati Saiful Arifin beserta jajaran lainnya.

Agenda rapat paripurna tersebut membahas perihal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati tahun anggaran 2021. Setelah itu, dilanjutkan pembahasan jadwal acara atau agenda rapat DPRD Kabupaten Pati bulan Maret 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pati Haryanto menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan penyampaian LKPJ didasarkan pada Peraturan Pemerintah  Nomor 19 tahun  2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu juga dilandasi oleh Pemendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan dan peraturan pemerintah.

“Agenda rapat paripurna pada siang hari ini yakni penyampaian LKPJ yang telah dijalankan selama tahun 2021 oleh eksekutif. Kegiatan ini didasarkan pada PP Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Permendagri Nomor 18 tahun 2020,” katanya saat melakukan pemaparan dalam agenda rapat tersebut.

Dalam rapat tersebut juga, Haryanto menyampaikan bahwa dalam agenda tersebut sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Pati.

Ia juga memaparkan perihal total anggaran yang terealisasi di tahun 2021 berdasarkan target yang pernah dicanangkan. Pada target tahun 2021 pendapatan daerah Rp 2.690.806.167.000 telah melebihi target sebesar Rp 2.725.202.350.660.

“Tentunya rapat kali ini adalah sebagai rangka evaluasi untuk pembangunan di tahun mendatang. Pada tahun 2021 Pendapat Daerah mencapai 101,28 persen. Dari target pendapatan Rp 2,69 Triliun mencapai Rp 2,73 sekian Triliun,” paparnya.

Dalam kesempatan, pimpinan rapat yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin menyampaikan berdasarkan pemaparan dan pemberian laporan dalam bentuk buku tersebut. Pihak DPRD akan melakukan rapat internal guna mempelajari atas apa yang telah disampaikan dan dituangkan dalam LKPJ.

“Berdasarkan atas pemaparan dan penyerahan LKPJ ini, kami selaku dewan akan melakukan rapat internal kembali. Dan dari masing-masing komisi nantinya juga akan mempelajari lebih dulu laporan tersebut,” ungkapnya. (awe) 

Dewan Pati Minta BBWS Tuntaskan Pelebaran Sungai Silugonggo

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, menyinggung atas pelebaran sungai Silugonggo dari Kudus hingga Kabupaten Pati.

Melalui Komisi B DPRD Pati M. Nur Sukarno mengatakan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) harus melakukan kajian dan anggaran untuk menyelesaikan secara tuntas pelebaran sungai Silugonggo.

“Pada akhir tahun lalu, saya sudah datang ke BBWS Semarang terkait pelebaran dan peninggian tanggul sungai Silugonggo, agar dapat melakukan peninjauan serta pengajuan anggaran untuk solusi penyelesaian proyek tersebut,” ujarnya, Selasa (22/3/2022).

Ia juga mengatakan, akibat dari tidak selesainya proyek tersebut, mengakibatkan banjir di wilayah Pati Utara, seperti Jakenan, Winong, Gabus, Tambakromo, dan Juwana.

“Pelebaran dan peninggian tanggul Silugonggo yang hanya mencapi jembatan Tanjang, banyak menyebabkan daerah Jakenan, Winong, Gabus, Tambakromo, serta Juwana sempat dibanjiri air dari luapan Silugonggo,” tegasnya.

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan banjir, serta menyebabkan lahan pertanian sebagian masyarakat Pati tergenang banjir.

“Dengan adanya pelebaran dan peninggian tanggul tersebut, tanpa ada aliran pembuangan dan penyelesaian sampai ke hilir, mengakibatkan banjir dan terjadi genangan di lahan pertanian warga yang tidak bisa mengalir ke sungai Silugonggo, ini perlu solusi,” tegas Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Normalisasi sungai Silugonggo mulai dari wilayah Kudus sampai desa Tanjang kabupaten Pati, memang mengatasi banjir langganan untuk daerah Kecamatan Margorejo. Namun tidak menyelesaikan bajir untuk area Jakenan, Tambakromo, Gabus, Winong Kidul dan sekitarnya. (awe) 

Anggota Dewan Warsiti : Aktivitas Galian C Penyebab Kerusakan Jalan

PATI - Anggota komisi A DPRD Kabupaten Pati Dapil V, Warsiti mengungkapkan bahwa dampak kerusakan yang diakibatkan galian C tersebut sangat memprihatinkan. Ia berharap, pemerintah daerah melalui OPDnya bisa segera turun tangan perihal kondisi tersebut.

“Jalan ini akses utama warga sekitar, kondisinya sangat memprihatinkan. Adanya tambang galian C ini sangat meresahkan. Saya berharap pemerintah segera turun tangan soal ini,” katanya. 

Kerusakan yang diakibatkan karena adanya aktivitas truk besar yang membawa material tambang, disinyalir menjadi pemicu rusaknya jalan di Kawasan Kayen dan Sukolilo.

Ia juga menyampaikan bahwa adanya tambang dan kerusakan jalan tersebut menjadi keresahannya dan warga lain, terutama yang tinggal di sekitar kawasan Kendeng.

“Yang jelaskan kami merasakan betul kondisi itu, ini menjadi keresahan kita dan warga sekitar tentunya,” tambahnya. 

“setelah kita renung-renungkan ternyata galian C ini nyatanya merusak lingkungan sekitar,” tambahnya.

Pihaknya juga berharap pemerintah yang lebih berwenang, untuk bisa segera melakukan tindakan tegas perihal kondisi yang semakin buruk ini.

“Karena kami anggota dewan hanya sebagai pengawas, maka harapan kami pemerintah daerah yang lebih berwenang untuk segera bisa mengatasi kondisi ini,” pungkasnya.  (awe) 

Dewan Pati : Pertanyakan Kesiapan Pengisian Perangkat Desa

PATI  – Kesiapan pengisian perangkat desa dipertanyakan oleh salah seorang anggota DPRD Pati dalam agenda rapat paripurna dengan agenda LKPJ Bupati Tahun 2021 siang kemarin. 

“Pengisian perangkat desa merupakan isu sensitif. Harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Namun hingga saat ini kami menilai kesiapannya belum baik. Misalnya terkait kampus mana yang ditunjuk untuk menggelar tes saja belum ada,” papar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati Teguh Bandang Waluyo.

Lebih lanjut sebagai anggota DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan, sudah sepatutnya untuk mengawasi secara serius terkait hal ini. Mengingat pengisian perangkat desa sebelumnya sempat terjadi kegaduhan.

“Kami perlu tahu sejauh mana perkembangan pengisian perangkat desa. Tahapannya apa yang sedang dilalui. Kemarin kami meminta informasi kampus mana yang ditunjuk saja belum dikasih tahu, ini waktunya mepet kalau memang belum siap, sebaiknya untuk membuat rekomendasi agar ditunda terlebih dahulu,” papar Bandang.

Jangan sampai, lanjut Bandang, ada indikasi-indikasi atau su’udzon di masyarakat yang mengarah kalau pejabat-pejabat di Kabupaten Pati ini bermain dalam proses pengisian perangkat desa. pihaknya juga mengusulkan agar ada semacam pansus untuk melakukan pengawasan terhadap pengisian perangkat desa, agar tidak muncul kecurigaan-kecurigaan.

Sementara itu Bupati Haryanto mengungkapkan, jika pengisian perangkat desa merupakan domain pemerintah desa masing-masing. Pemerintah Kabupaten hanya memfasilitasi regulasi.

 “Kami juga sudah melaksanakan rekomendasi dari ombudsman terkait pengisian perangkat desa ini. Kami tidak mau kucing-kucingan, kami transparan,” papar Bupati.

Bupati menjelaskan, saat ini pengisian perangkat desa masuk tahap uji publik. Sementara terkait penunjukan kampus mana yang akan menggelar ujian masih belum ditentukan. Sebelumnya sejumlah kampus yang berpengalaman dalam menyelenggarakan ujian perangkat desa telah diundang untuk melakukan paparan. (awe) 

AMK DKI Etalase Anak Muda PPP

Sekjen PN AMK Ainul Yaqin, saat membuka Muskerwil AMK di Hall Hndayani Resto Jakarta, Minggu (20/3/2022).

JAKARTA-Sekjen AMK, Ainul Yaqin tegaskan bahwa AMK DKI adalah Etalase atau panggung depan (front stage) performance Anak Muda Kabah. Pajangan yang akan disuguhkan pada konsumen, adalah target capaian politik. AMK DKI akan Ditengok, diamati, dan ditelisik. Jika menarik deal masuk dan menjadi bagian AMK, yang tentu saja ini bagian kerja elektoral Partai.

"AMK DKI itu posisinya berada di jantung pusat pemerintahan. Di Jakarta sama dengan posisi Pimpinan Nasional AMK. maka kehadirannya merupakan etalase politik karena merupakan bagian salah satu isu strategis yang bisa mendongkrak nilai popularitas AMK serta elektabilitas PPP," ujar Ainul.

Ainul pun mendorong Angkatan Muda Kabah DKI harus berbenah diri, menjadi bagian dari transformasi organisasi AMK. Selain itu melakukan rebranding sebagai organisasi modern yang mampu mengambil ceruk baru anak-anak muda, kaum milenial dan generasi Z sebagai bagian agen perubahan.

"Ketum berpesan pada kita semuanya, agar kita berupaya melakukan kerja-kerja cerdas, dengan memaksimalkan teknologi digital, sebagai ruang komunikasi dan informasi," ujarnya.

"AMK harus Smart membaca peluang besar menjadi role modele organisasi anak muda dalam membangun AMK sebagai public relation. Bagian simpul-simpul suara (down to earth), atau merangkai jejaring influencer di Ibu Kota," imbuhnya. 

Diketahui, acara Musyawarah Kerja Wilayah AMK DKI digelar di Hall Hndayani Resto Jakarta, Minggu (20/3/2022) dan dihadiri oleh undangan internal dan eksternal AMK.

Mukerwil (Musyawarah Kerja Wilayah) PW AMK DKI dibuka Langsung Oleh

Sekjen PN AMK Ainul Yaqin, hadir bersama Sekjen AMK, beberapa Fungsionaris PN AMK yakni Rina Fitri Bendum PN AMK, Saikha Aulia. Ketua Srikandi PN AMK yang tak lain Cucu Wapres KH. Ma'ruf Amin, Darman Annorawi Ketua Bid. keanggotaan dan Moh. Ficky

Acara yang diinisiasi Ketua PW AMK DKI Bayu Adriansyah, bersama Ketua Panitia Hawali Lunggana, dihadiri juga undangan dari PW Jawa Barat Joy Pandhita, Dadan S. Ketua PW GMPI, PW AMPI sedangkan hadir mewakili DPW PPP DKI, hadir Wakil Ketua Abd. Azis, Fauzi Sarmada, turut Hadir mewakili Gubernur DKI, Kepala Kesbang DKI, Taufan.

Hal serupa, juga dilakukan Ketum AMK Rendhika D Harsono di Kota Makasar, Sulawesi Selatan.

"Salam hangat dari Ketum AMK Rendhika D Harsono yang hari ini berbagi tugas dengan kami membuka kegiatan muswil AMK Sulawesi Selatan di Kota Makasar," tutupnya. (*)

Dewan Pati : Harga Migor Melambung, Karena Banyak Kelapa Sawit Diekspor ke Luar Negeri

PATI -  Anggota DPRD Kabupaten Pati, ikut mengomentari soal tingginya harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Padahal di negara kita penghasil kelapa sawit teratas di urutan dunia

Hal itu diungkapkan salah satu Anggota Dewan Pati, Wardjono. Menurutnya sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit sangat ironis terjadi kelangkaan minyak goreng. 

Ia juga berpendapat bahwa, tingginya harga minyak goreng disebabkan para pengusaha minyak yang mengekspor kelapa sawit karena lebih menguntungkan.

“Ini adalah fakta, bahwa harga minyak sawit saat ini sangat baik. Sehingga, pengusaha-pengusaha menjualnya ke luar negeri,” tambahnya.

Mahalnya harga minyak goreng ini pun membuat anggota Komisi D DPRD Pati ini turut prihatin terhadap nasib masyarakat terutama untuk masyarakat kalangan bawah.  (awe). 

Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto : Harusnya Garudafood dan Dua Kelinci Bisa Jadi Sponsor Utama Persipa Pati

Wakil Ketua DPRD Pati dan Plt Ketua Umum Persipa, Joni Kurnianto. 

PATI - Persiapan menyongsong Liga 2 musim depan mulai dilakukan Persipa Pati. Plt Ketua Umum Persipa Pati Joni Kurnianto berharap perusahaan-perusahaan besar di kota ini seperti Garudafood dan Dua Kelinci bisa ikut bergabung dalam tim.

"Kami sangat berharap perusahaan besar seperti Garudafood dan Dua Kelinci punya kebanggaan dengan tim Persipa ini, harusnya bisa bergabung. Karena ini adalah sepakbola asli Pati. Kalau bisa perusahaan asli Pati harus punya empati terhadap tim ini apalagi kemarin telah menunjukkan prestasi yang luar biasa," papar pria yang juga menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pati ini.

"Saya yakin bahwa masyarakat Pati mempunyai harapan yang besar terhadap garudafood dan dua kelinci untuk membackup atau bergabung menjadi sponsor utama Persipa Pati dalam mengarungi Liga 2," imbuhnya. 

Lebih lanjut, persiapan Persipa menuju Liga 2 terus dilakukan saat ini proses pembentukan badan hukum PT Laskar Saridin Pati, targetnya nanti Maret selesai. Selain itu pihaknya juga sedang menurunkan tim untuk melakukan verifikasi terhadap Persatuan Sepakbola (PS) atau klub anggota Persipa Pati untuk kepemilikan saham di PT Laskar Saridin Pati.. 

"Kami akan verifikasi, ini sebagai cara untuk memastikan jumlah PS anggota yang legal. Selain terkait saham juga sebagai persiapan kongres nantinya," jelas Joni.

Lebih lanjut Joni memaparkan, nantinya saham sekitar 10 persen akan diberikan kepada PS dan suporter dalam hal ini Patifosi. 

"Ya hampir sama dengan tim-tim lain (di Liga 1 maupun Liga 2). Target bulan ini nanti selesai lah. Kita juga belajar dengan tim-tim lain untuk menyiapkan Persipa agar lebih baik. Termasuk belajar dengan tim seperti Persijap maupun dengan PSIS Semarang. Yang penting April nanti bisa mulai fokus persiapan yang lain," pungkasnya. (awe) 

Persipa Lolos Liga 2, Wakil Ketua DPRD Joni Kurnianto Santuni 300 Anak Yatim

PATI - Plt Ketua Umum Persipa Pati, Joni Kurnianto berikan santunan kepada 300 anak yatim. 

Hal itu ia lakukan sebagai wujud syukur atas keberhasilan Laskar Saridin naik kasta ke Liga 2.

"Kebetuan kemarin saya nazar menyantuni 300 anak. Ada 25 orang anak di Desa Glonggong," kata dia usai memberikan santunan di Sukoharjo, Kamis (17/3/2022).

Di sini (Sukoharjo) 100 orang. Besok di Jimbaran dan Gembleb. Salah satunya karena ini (sukoharjo-red) adalah tempat latihan. ya sekali-sekali kita berbagi degan teman-teman yatim," sambung dia.

Selain memberikan santunan di komplek lapangan Sukoharjo, Joni yang di dampingi sang Istri, Kartina Sukawati juga menyaksikan pertandingan antara Persipa Pati melawan tim Saridin Warrior di Lapangan Sukoharjo.

Bahkan ia berkesempatan menendang penalti di akhir pertandingan.

"Hari ini adalah acaranya Mas Dian dari manajemen. Jadi Persipa melakukan pertandingan bersama patifosi (Saridin Warrior). Niatnya untuk menjalin hubungan seperti keluarga, karena sembilan bulan lebih kita bareng-bareng mengantarkan ke liga 2," tutur Joni.(gus) 

Ketum AMK Sambangi SMP IT Al Haromain Rajekwesi

 

Ketum AMK, Rendhika D Harsono didampingi Ketua DPRD Jepara, H Haizul Maarif, mengunjungi SMP IT Al Haromain Rajekwesi Mayong, Jepara, Selasa kemarin. 

JEPARA-Ketua Umum Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah (PN AMK) Rendhika D Harsono didampingi Ketua DPRD Jepara, Haizul Maarif, mengunjungi santriwan dan santriwati yang sedang mengikuti kegiatan belajar di SMP IT Al Haromain Rajekwesi Mayong Jepara, Selasa (15/03/2022)

‘’Ada 5 generasi yang terbagi di Indonesia, yakni ada generasi tradisional, generasi babyboomers, generasi X, generasi Milenial, Generasi Z atau Alfa. Santri dan pelajar hari ini, dilahirkan pada era berbeda dan juga karakter berbeda," kata Rendhika saat Rendhika memberikan sambutan di halaman SMP IT Al Haromain Rajekwesi Mayong Jepara, Selasa pagi. 

Kata Rendhika, pelajar dizamannya dibatasi dengan keterbatasan informasi. Sekarang, sudah sangat terbuka pada era digital. Terlebih pada masa pandemi semua dimasifkan dengan kegiatan digital dan virtual. Dengan demikian mau tidak mau, sekolah-sekolah dan aktifitas dengan virtual ini menjadi landasan bahwa masa sekarang dikenal dengan borderless atau tanpa batas.

Sambungnya, di era digital ini, banyak media yang menjadi pilihan sebagai wadah kreatifitas dengan daya jangkau lebih kuat. Sehingga banya dijumpai kaum rebahan, yang seakan kerjaannya tiduran tapi tetap tidak terbatas dengan apa yang ada dalam genggamanya.

’’Tinggal kita optimasi apa yang menjadi peluang, dan kekuatan sebagai agen perubahan. Serta yang akan menjadi tokoh perubahan dimasa depan,’’ ujarnya. 

Sementara Pengasuh Pesantren Al Haromain Mayong, Jepara, Kiai Qutub Izzidin menyebut, Ketum PN AMK, Rendhika Harsono dan Gus Haizul selaku Wakil Ketua AMK Jawa Tengah, merupakan sosok inspiratif yang dapat menjadi motivasi bagi santri Pesantren Al Haromain.

‘’Dua tokoh nasional ini merupakan figur inspiratif yang bisa menjadi motiviasi bagi kita semua para santri,’’ ungkap Kiai Qutub. 

Dikesempatan lain, Rendhika, Ainul dan rombongan PN AMK juga mengunjungi Kiai Syamsul Maarif di pesantren Nurul islam. Kunjungan kali ini dalam rangka memberikan santunan kepada para santri yang diterima Kiai Taqiuddin dan Gus Afif. (*)

Dewan Pati Janjikan Lapangan Baru untuk Home Base Persipa

PATI - Setelah lolos ke Liga 2, Persipa Pati dijanjikan stadion baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati siap memperjuangkan rencana pembangunan stadion baru ini.

Stadion baru dibutuhkan Persipa untuk melakoni Liga 2 pada musim 2022-2023. Kebutuhan stadion ini menjadi vital, jika tidak ingin Persipa menjadi tim musafir dengan menggunakan stadion lain sebagai home base-nya. Sebab Stadion Joyokusumo dinilai tidak standar untuk pertandingan resmi.

Sebelumnya, Manajer Persipa Pati, Dian Dwi Budianto, berharap pihaknya bisa berlaga di Pati saat mengarungi Liga 2 mendatang. Bila tidak, dikuatirkan biaya oprasional akan membengkak. Baik untuk menyewa stadion maupun akomodasi.

“Kita sudah masuk Liga 2. Kalau bisa ber-home base di sini (Pati). Kalau tim musafir banyak dananya,” tutur Dian Dwi Budianto kepada DPRD Kabupaten Pati saat penyambutan tim, Minggu (13/3/2022) lalu.

Menjawab hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin berjanji akan memperjuangkan agar Laskar Saridin, julukan Persipa, bisa menjamu tamu-tamunya di Pati. Dalam hal ini ada dua opsi yang bisa diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Opsi yang pertama adalah mengganti rumput Stadion Joyokusumo agar memenuhi standar. Sedangkan opsi kedua adalah membuat stadion baru yang lebih baik fasilitas dan kualitasnya. Ali lebih condong membuat stadion baru.

Pihaknya beralasan, bila mengganti rumput stadion, maka akan membuang uang yang sudah digunakan untuk merenovasi Stadion Joyokusumo. Selain itu harus mengeluarkan lagi biaya untuk membeli rumput baru.

“Dari pada kita ganti (rumput Stadion Joyokusumo) dan merubah lagi, anggarannya (juga) cukup lumayan, lebih baik kita buat lagi. Toh tanahnya juga ada. Di Tlogowungu kemudian di dekat TPA juga ada,” tutur Ali Badrudin kepada awak media.

Rencana ini, lanjut dia, akan disampaikan ke Bupati Pati Haryanto. Ia menilai rencana ini akan didukung oleh Bupati maupun anggota DPRD Kabupaten Pati lainnya.

“Nanti kita pertimbangan dengan pak Bupati, kalau pak Bupati selesai ya dengan PJ-nya. Akan kita pertimbangan dengan dukungan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati. Sekali-kalilah. Kalau kita jadi tuan rumah, kita punya dua lapangan,” tandasnya. (awe) 

Dewan Pati Komitmen Kawal Pertanian dan Peternakan

PATI – Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pati Muslihan menegaskan pihaknya akan fokus dan komitmen dalam penganggaran APBD yang pro terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu diungkapkannya menanggapi aspirasi dari sejumlah masyarakat belum lama ini yang menyorot minimnya anggaran untuk sektor-sektor seperti pertanian dan peternakan.

“Ke depan kami akan mengawal agar alokasi anggaran di APBD bisa sesuai harapan masyarakat, dan pro terhadap kebutuhan masyarakat. Tapi perlu diketahui memang pada tahun-tahun ini alokasi anggaran banyak terpangkas adanya refocusing dalam penanganan pandemic Covid-19. Jadi mohon maaf memang belum maksimal. Kedepan kami akan berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat agar anggaran daerah dapat dialokasi lebih tepat lagi,” papar Muslihan.

“Di bidang pertanian dan peternakan misalnya, kita bisa membantu petani dan peternak melalui kelompok masing-masing, untuk mendapat bantuan hibah. Misalnya bantuan bibit ternak maupun benih untuk pertanian. Ini kita akan kawal terus. Apa yang diharapkan masyarakat kami akan berusaha terfasilitasi dengan baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, lanjut Muslihan, pihaknya mendapat kritik dari warga, kenapa APBD banyak terserap hanya untuk belanja pegawai, dan kegiatan administratif. Seharusnya paling tidak sektor-sektor lain yang berkaitan dengan masyarakat kecil seperti pertanian dan peternakan misalnya perlu mendapat porsi yang minimal hampir sama dengan belanja pegawai.

Hal ini penting, mengingat Kabupaten Pati menjadi daerah dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor ini. Keberpihakan anggaran di sektor tersebut sangat diperlukan sebagai daya dukung terhadap kelangsungan usaha mereka agar lebih sejahtera. (awe) 

Dewan Pati Usulkan Anggaran Darurat untuk Warga Miskin

Dewan Pati Usulkan Anggaran Darurat untuk Warga Miskin

PATI – Muncul permasalahan BPJS PBI mengenai tak ada pemberitahuan nonaktif kepersertaan. Sehingga, masyarakat mendaftar lagi dan harus menunggu 14 hari baru bisa menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan. Akibatnya, hal emergency perawatan segera menjadi tertunda. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Pati meminta dinas terkait supaya ada solusi agar masyarakat terlayani.

Anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah mengungkapkan pelayanan BPJS PBI ini masih komplek masalahnya. Pasalnya, banyak sekali yang semestinya mendapat layanan kesehatan ternyata tidak dapat.

Dia menegaskan, aturan BPJS Kesehatan seharusnya ada kebijakan khusus bagi orang yang benar-benar tak mampu dan tidak masuk BPJS PBI.

Menurutnya, orang yang tak mampu biasanya mempunyai keterbatasan untuk mencari informasi kepentingan dirinya sendiri. Ada yang punya kartu BPJS PBI tetapi tidak aktif. Saat sakit masuk RS baru tahu jika karyu BPJS-nya tertnyata tak aktif.

”Kami mendorong pemerintah untuk mempunyai kebijakan khusus bagi mereka. Agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” tukasnya.

Dia mengatakan, persoalan ini dikarenakan masyarakat tidak tahu jika dinonaktifkan. Maka banyak terjadi jika mereka sudah sakit baru tahu kalau kepersertaannya non aktif.

”Warga yang miskin ini keterbatasan akses. Seharusnya, pihak BPJS Kesehatan memberitahu jika kepesertaannya dinonaktifkan. Bisa melalui notifikasi ataupun sosialisasi,” paparnya.

Oleh sebab itu, peserta yang nonaktif terpaksa mendaftarkan diri kembali. Akan tetapi, pelayanannya baru bisa digunakan setelah 14 hari.

”Akan tetapi masih ada jeda waktu hingga 14 hari baru bisa digunakan. Lah ini bagaimana? Nanti terlanjur meninggal. Seharusnya ada solusinya,” tanya dia

Muntamah menyayangkan adannya masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak bisa terlayani. Seharusnya, ada solusi dari Dinas Sosial (Dinsos), pihak BPJS maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Bagaimana jika hal-hal itu terjadi. Harusnya segera dilayani karena itu hal yang emergency.

”Undang-undang kan berbunyi fakir miskin dipelihara negara. Semisal tak terlayani ini dolim negara. Harapan kami ada solusi kebijakan. Ada anggaran yang menangani saat terjadi emergency. Mungkin kedepan harusnya seperti itu,” pungkasnya. (awe)  

Lestarikan Kesenian dan Budaya Jawa Lewat Ekskul Karawitan

BELAJAR GAMELAN : Sejumlah Siswa SMPN 1 Kayen saat mengikuti ekstrakulikuler karawitan, Senin (14/3) kemarin. 

PATI - Sebagai upaya untuk melestarikan kesenian dan mengenalkan budaya kepada siswa, SMPN 1 Kayen memiliki kegiatan ektrakulikuler karawitan. 

Meski ekstrakulikuler ini baru diadakan tahun ini, namun banyak siswa yang tertarik untuk mengkuti latihan memainkan instrumen alat musik Jawa ini. 

Kepala SMPN 1 Kayen, Farid Suhanto melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Hema Nurfarida mengatakan, jadwal ekstrakulikuler di sekolanya diadakan dua kali dalam seminggu yakni hari Senin dan Rabu. 

"Kalau perangkat gamelanya sudah punya sejak 2021 lalu. Tetapi untuk ekstrakulikuler karawitannya diadakan baru tahun ini, kata Hema. 

Dia melanjutkan, dengan adanya ektrakulikuler karawitan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan para siswa terhadap budaya karawitan yang merupakan kesenian asli milik orang Jawa. 

"Untuk antusias dari anak-anak cukup tinggi, itu dilihat dari jumlah siswa yang datang saat latihan ada sekitar 25-30 siswa yang aktif ikut ekstrakulikuler karawitan ini," terangnya. 

Sementara itu guru kesenian musik SMPN 1 kayen, Chumaeroh mengatakan, seni karawitan ini tidak hanya sekedar menabuh atau memainkan alat musik semata. Namun, dengan belajar isntrumen gamelan bisa mengolah rasa seseorang untuk dapat meresapi harmonisasi dan laras dari musik itu sendiri. 

"Pada perangkat gemelan terdapat banyak jenis alat musik. Mulai dari bonang, kempul, demung, saron, peking, kendang, kenong dan gong. Satu perangkat gamelan bisa dimainkan 16 orang," ujar Chumaeroh. 

Karena itu sebelum mengikuti latihan karawitan, setiap siswa diminta untuk memilih salah satu alat musik gamelan yang diminatinya. 

"Kalaupun nanti pilihanya tidak sesuai dengan bakatnya akan diarahkan ke alat musik lainya sesuai bakatnya. Karena belajar alat musik ini tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak punya bakanya memang susah," jelasnya. 

Agar bisa memberikan latihan yang maksimal, Pihak SMPN 1 Kayen juga mendatangkan pelatih profesional untuk melatih para siswa. 

Selain diajari memainkan instrumen gamelan, peserta ekstrakulikuler juga diajari nembang jawa. Ke depannya pihak sekolah setempat juga akan mengadakan ekstrakulikuliler pedalangan agar siswa dapat belajar memainkan wayang. (gus)  

PTM Terbatas, SMPN 1 Kayen Bagi Waktu Masuk Sekolah Shift Pagi dan Siang

Pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Kayen. 

PATI - SMP Negeri 1 Kayen memberlakukan dua shift waktu belajar kepada siswanya saat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pembagian waktu belajar pagi dan siang itu diterapkan untuk membatasi jumlah siswa saat belajar di dalam kelas.

Karena sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Pati Nomor 440 / 700 mengintruksikan kepada seluruh sekolah di Kabupaten Pati untuk kembali menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terhitung sejak Senin (7/3). Namun, dalam pelaksanaannya PTM harus dilaksanakan secara terbatas yakni 50% dari jumlah peserta didik.

Kepala SMPN 1 Kayen, Farid Suhanto melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Hema Nurfarida mengatakan, kebijakan pembagian shift pagi dan siang ini sengaja diterapkan pihak sekolah agar seluruh siswa setiap hari dapat masuk ke sekolah untuk mengikuti PTM.

" Kalau dari dinas (Dinas Pendidikan Kabupaten Pati) sebenarnya arahannya adalah membagi siswa yang masuk sehari separuh dari jumlah siswa, baru hari berikutnya yang separuhnya lagi baru masuk, jadi digilir setiap harinya," ungkap Hema.

Namun cara itu, lanjut Hema, dinilai kurang efektif, sehingga pihak SMPN 1 Kayen memilih membagi sihft pagi dan siang.

" Sebenarnya cara ini justru menambah jam mengajar. Karena guru harus mengajar dua sihft setiap harinya. Tetapi guru di sini tidak mempermasalahkan itu," ujar Hema.

Masih menurut Hema, pembagian sihft ini bertujuan untuk membiasakan siswa agar setiap hari bisa masuk ke sekolah.

" Siswa-siswa di sini juga lebih senang masuk ke sekolah setiap hari. Dari pada harus belajar daring di rumah," imbuhnya.

Untuk pembagian sihft sendiri disesuaikan dengan no absen siswa. Pada minggu pertama nomor absen 1-16 yang masuk pagi dari pukul 07:00 wib sampai pukul 09:30 wib. Untuk nomor absen 17-32 masuk siang dari pukul 10:00 wib sampai pukul 12:00 wib.

Pada minggu ke dua dibalik, absen yang tadinya masuk pagi ganti masuk siang begitu pula sebaliknya.

Dari pantuan wartawan koran ini, pelaksanaan PTM di SMPN 1 Kayen juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Setiap siswa yang akan masuk ke lingkungan sekolah dilakukan tes suhu tubuh terlebih dahulu. Jika ada yang kedapatan memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat celcius, maka orang tua siswa yang bersangkutan diminta untuk menjemput anaknya agar bisa istirahat di rumah.

Setelah dites suhu tubuh, siswa lalu diarahkan untuk cuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Semua siswa, guru, serta karyawakan sekolah diwajibkan selalu memakai masker penutup hidung dan mulut saat berada di dalam sekolah. (gus)

Dukung Kemajuan UMKM, Ketum AMK Sambangi Pabrik Tahu Sumedang

Ketua Umum AMK, Rendhika D Harsono bersama pengurus PN dan PW AMK Jawa Barat, menyambangi pabrik tahu sumedang 'Palasari', Jalan Mayor Abdurachman, Sumedang Utara, Jawa Barat, Sabtu lusa.

SUMEDANG - Sebagai bentuk dukungan kepada perkembangan dan kemajuan UMKM Indonesia, Ketua Umum Angkatan Muda Kabah (AMK) Rendhika D Harsono mengajak pengurus Pimpinan Nasional (PN) dan Pengurus Wilayah (PW) AMK Jawa Barat menyambangi pabrik tahu Sumedang 'Palasari' di Jalan Mayor Abdurachman, Sumedang Utara, Jawa Barat, Sabtu (12/3/2022).

Tak hanya sekadar mampir saja, Rendhika juga ke dapur tempat makanan khas Sumedang itu diproduksi, dan mencoba melakukannya. Rendhika juga membeli untuk dijadikan oleh-oleh.

"Dari Sumedang, kami melanjutkan ke Garut dan Tasikmalaya. Tahu Sumedang ini akan kami berikan sebagai oleh-oleh," kata Ketua DPP PPP ini.

Rendhika pun menyinggung soal naiknya harga kedelai yang merupakan bahan baku membuat tahu Sumedang. "Naiknya harga kedelai sangat mempengaruhi produsen tahu Sumedang yang notabenenya adalah adalah UMKM," ujarnya.

Dia pun meminta kepada pemerintah melakukan kebijakan yang tepat, yaitu memberikan subsidi harga kedelai yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM tempe dan tahu.

Rendhika mengingatkan bahwa kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia sangat signifikan, dan menjadi pahlawan di masa resesi akibat pandemi Covid-19.

Di kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Aku Mau Kerja Candra Winata Alamsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan kepada pelaku-pelaku UMKM, baik dari sisi produksi, packaging (kemasan), sampai penjualan.

Candra menjelaskan, fokus kerja Yayasan Aku Mau Kerja yaitu di bidang kewirusahaan go digital. "Kami akan membantu pengembangan UMKM secara digital, tanpa menghilangkan ciri khas UMKM," jelas Candra.

Candra menyebutkan, Yayasan Aku Mau Kerja akan berafiliasi atau bekerja sama dengan AMK dalam memajukan UMKM di Indonesia. "Beberapa daerah di Jawa Barat menjadi pilot project kami, dan sekarang sedang berjalan," pungkasnya. (*)

Lolos Liga 2, Persipa Digrojok Bonus Ketua DPRD Pati

 

PATI - Para penggawa Persipa Pati mendapat kucuran bonus ratusan juta rupiah usai membawa klub kebanggaan masyarakat Bumi Mina Tani promosi ke Liga 2.

Pemberian bonus dilakukan saat tim Persipa disambut kedatangannya di Gedung DPRD Pati, Minggu (13/3/2022) malam.

Mereka antara lain disambut oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan ribuan personel Patifosi.

Plt Ketua Umum Persipa Pati Joni Kurnianto mengatakan, total bonus untuk anak-anak Laskar Saridin ialah Rp 300 juta. Namun baru Rp 200 juta yang diserahkan.

"Dari saya selaku Plt Ketua Umum Persipa Rp 100 juta. Kemudian Rp 100 juta dari Ketua Asprov PSSI Jateng Yoyok Sukawi. Sedangkan Rp 100 juta sisanya dari manajemen belum diserahkan karena masih tahap penghitungan," ujar Wakil Ketua 1 DPRD Pati ini, Senin (14/3/2022).

Sebelumnya, pada Babak 16 Besar Liga 3 Nasional, awak Persipa Pati juga telah mendapat bonus Rp 180 juta.

Joni bersyukur atas pencapaian para pemain Persipa.

Menurut dia, performa mereka sangat baik hingga mampu memberikan titel Juara Liga 3 Zona Jawa Tengah dan promosi ke Liga 2.

Joni juga berterima kasih pada para supporter, bupati dan wakil bupati, serta seluruh elemen masyarakat yang menurutnya telah kompak mendukung Persipa Pati.

Sementara, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berterima kasih pada jajaran manajemen dan para pemain Persipa yang sudah berjuang mewujudkan harapan publik Pati, yakni membawa Laskar Saridin naik kasta ke kompetisi lebih tinggi.

"Ini perjuangan panjang. Penantian selama 71 tahun. Kami akan dukung Persipa di Liga 2," tandas dia. (awe) 

Ditonton 3 Juta Viewers, Parfum Viral Ohmyskin! Kembali Restok

DIBURU: Eau De Parfum Ohmyskin! varian Seoul ready stock.

PATI - Eau De Parfume Ohmyskin varian Seoul kembali restok Maret ini setelah terjual sekitar 20 ribu pcs sejak dilaunching akhir 2021 lalu. Parfum viral yang videonya sempat menembus 3 juta viewers tersebut kini bisa dipesan di berbagai platform dan marketplace Ohmyskin! dengan harga sangat terjangkau.

Tim Marketing Ohmyskin!, Ulin menyampaikan, Eau De Parfum Seoul ini termasuk best sellernya Ohmyskin!. Sepekan sejak dilaunching sudah sold out. Dari tim produksi kembali melakukan produksi dan kini sudah restok. Sementara itu untuk varian Paris masih dalam proses produksi dan akan restok secepatnya. Dari 10 varian parfum Ohmyskin! semua ready stock kecuali Paris.

"Parfum Ohmyskin! yang menjadi best seller ini varian Seoul dan Paris. Bahkan terjual 20 ribu pcs setelah dilaunching. Banyak customer yang tidak kebagian. Karena sudah restok dan ditunggu-tunggu, langsung bisa diorder. Sementara yang varian Paris masih produksi. Kami akan segera memberikan informasi setelah restok," ucapnya.

Ulin mengaku, parfum Seoul dan Paris Ohmyskin! menjadi incaran customer karena aromanya yang segar, mewah, manis, dan tahan lama. Parfum ini cocok untuk semua usia dan unisex. Bahkan aromanya diklaim tak kalah dengan parfum seharga jutaan. Parfum milik Ohmyskin! sendiri hanya dibandrol Rp 16 ribu untuk isi 30 ml dan Rp 6 ribu saja untuk isi 6 ml berbentuk roll on. 

"Dengan harga terjangkau ramah di kantong pelajar dan wanginya tahan lama, Eau De Parfume Ohmyskin! menjadi pilihan tepat bagi semua usia. Sepuluh aroma parfum Ohmyskin! yang wajib dimiliki yakni Seoul, Paris, Tokyo, Praha, Dubai, Bali, Mecca, London, Hawaii, dan New York. Setiap varian parfum memiliki aroma khas yang segar," tambahnya.

Salah satunya, kata Ulin, yakni Eau De Parfum Seoul memiliki wangi bunga Daisy yang cocok dugunakan sehari-hari. Wanginya manis dan lebih kuat mampu membangkitkan rasa percaya diri. Selain wanginya segar, Eau De Parfum Ohmyskin! juga menjadi parfum viral di Indonesia. Karena sejak video Ohmyskin! yang ditayangkan Januari lalu telah ditonton lebih dari 3 juta viewers.

Srikandi AMK Bagikan Pupuk Organik untuk Perempuan DKI

Ketua Srikandi Angkatan Muda Ka'bah memberikan bantuan pupuk organik kepada Para Perempuan di DKI Jakarta.

JAKARTA - Srikandi Angkatan Muda Ka'bah dan Partai Persatuan Pembangunan membagikan pupuk organik kepada warga di Green House Kelurahan Pancoran, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Lokasi tersebut merupakan taman ketahanan pangan yang dibentuk oleh warga setempat, dengan memanfaatkan lahan yang tadinya merupakan tempat parkir. 

Diketahui, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, merupakan kebutuhan vital untuk menopang daya tahan tubuh selama pandemi covid.

"Pada masa pandemi covid seperti saat ini, ketahanan pangan dimulai dari rumah. Manfaatkan lahan sekecil apapun yang ada di rumah untuk berkebun, sehingga ketersediaan pangan selalu terjaga di tengah pandemi covid 19" ujar Ketua Srikandi PN AMK, Syaikha Aulia. 

Dia menuturkan, untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yang mengacu pada FAO, harus memenuhi 4 komponen. Meliputi kecukupan ketersediaan bahan pangan, stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. Kemudian, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap bahan pangan, serta kualitas atau keamanan bahan pangan yang digunakan. 

"Hal tersebut sejalan dengan  Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan," imbuhnya.

Aulia menambahkan, ketahanan pangan pada dasarnya bicara soal ketersediaan pangan (food avaibilitas), stabilitas harga pangan (food price stability), dan keterjangkauan pangan (food accessibility).

"Saat ini para perempuan di kota bisa juga berkontribusi dalam program ketahanan pangan dengan cara memanfaatkan pekarangan yang ada di rumah masing-masing meski terbatas," tandasnya.

Menurutnya, pekarangan rumah tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk ladang pertanian, melainkan bisa untuk lahan untuk ternak dan ikan. Sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi keluarga. 

"Untuk dapat memaksimalkan fungsi pekarangan ini, maka peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan menjaga ketahanan pangan keluarga sangat diperlukan. Dan kami dari Srikandi PN AMK, berkomitmen penuh dan mendukung program ketahanan pangan pemerintah," ungkap perempuan yang merupakan cucu Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf amin.

Founder Gerakan Terimakasih Ibu, Rina Fitri menambahkan, pembagian pupuk ini juga atas inisiasi Gerakan Terimakasih Ibu bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan Pancoran dibawah pimpinan Isno Usnodo.

"Kegiatan seperti telah menjadi perhatian Gerakan Terimakasih Ibu yang peduli terhadap para perempuan. Apalagi yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga," ungkapnya.

Penerima bantuan pupuk, Nur mengucapkan terimakasih yang terhadap kepedulian dari Angkatan Muda Ka'bah terhadap masyarakat DKI Jakarta. 

"Terimakasih banyak kepada Angkatan Muda Ka'bah dan Mba Syaikha yang telah berkenan berkunjung dan memberikan bantuan pupuk dan lain-lain kepada warga disini. Semoga dapat terus berjalan bersama ke depan," tutupnya. (*) 

SMAN 1 Kayen Maksimalkan Tugas Satgas Covid-19 Sekolah

CEK SUHU : Tim Satgas Covid-19 SMA Negeri 1 Kayen saat melakukan ukur suhu tubuh sebelum siswa masuk ke dalam lingkungan sekolah

PATI - Untuk mencegah adanya penularan virus Covid-19 di lingkungan sekolah, Pihak SMA Negeri 1 Kayen menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. 

Di sekolah setempat juga sangat memaksimalkan peran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat sekolah. 

Menurut Kepala SMA Negeri 1 Kayen, Mulyono, keberadaan Satgas Covid-19 di sekolanya benar-benar difungsikan sesuai dengan tugasnya. 

Di SMA Negeri 1 Kayen sendiri ada 25 orang yang tergabung dalam tim Satgas Covid-19 sekolah. Anggota satgas diambil dari para guru dan karyawan sekolah. 

Sesuai dengan namanya, tim Satgas Covid-19 tingkat sekolah ini bertugas untuk memantau kegiatan para murid serta guru saat melakukan kegiatan di lingkungan sekolah. 

"Tugas dari tim Satgas Covid-19 ini adalah untuk memantau aktivitas baik para siswa maupun guru agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan saat berada di sekolah," kata Mulyono. 

Tim Satgas Covid-19 SMA Negeri 1 Kayen sedang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di halte sekolah. 

Setiap harinya, tim Satgas Covid-19 ini mempunyai kegiatan rutin yakni mengukur suhu tubuh para siswa sebelum mereka masuk ke dalam sekolah.  

Tim Satgas juga membuat jalur atau rute untuk keluar masuk agar tidak terjadi kerumunan. Selain itu Satgas Covid-19 juga mengarahkan para siswa untuk membasuh tangan di wastafel yang telah disiapkan sebelum masuk ke dalam kelas. 

"Satgas Covid-19 di SMA Negeri 1 Kayen ini sudah dibentuk sejak 10 Juli 2020. ," ujar Kepala SMA Negeri 1 Kayen. 

Mulyono menambahkan, peran dari tim Satgas Covid-19 ini sangat membantu dalam penerapan protokol kesehatan di sekolah, Apalagi saat ini kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah mulai kembali diberlakukan. 

"Sesuai dengan Surat Edaran dari Bapak Bupati Pati, mulai Senin (7/3/2022) pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai diaktifakan kembali. Dari intruksi itu kami juga telah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas yakni 50% dari jumlah siswa," terang Mulyono. 

Untuk per kelasnya, lanjut Mulyono, diisi separuh dari jumlah siswa yang ada. Pembagian jadwal PTM pun disesuaikan dengan nomor urut absen. 

"Misalnya hari ini absen 1-18 yang masuk, besoknya absen 19-36 gantian yang masuk. Saat tidak ada jadwal PTM siswa yang di rumah tetap belajar secara daring," pungkasnya. (gus) 

Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto Beri Bonus Persipa Rp 50 Juta

 

PATI - Plt Ketua Umum Persipa Pati Joni Kurnianto memberi bonus uang sebesar Rp 50 juta untuk para penggawa Laskar Saridin yang menahan imbang Putra Jombang (Putra Delta Sidoarjo) dalam pertandingan Babak 16 Besar Liga 3 Nasional, Minggu (6/3/2022).

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1.

Joni memberikan langsung hadiah tersebut di ruang ganti pemain usai pertandingan.

"Sejatinya kalau menang saya beri bonus Rp 100 juta. Tapi karena seri ya dapat separuhnya. 

Tapi Alhamdulillah kami masih bisa dapat hasil seri, sekalipun kemarin terpaksa bermain dengan 10 orang saja akibat ada kartu merah untuk satu pemain kami," ujar Joni, Senin (7/3/2022).

Pria yang juga menjabat anggota Exco PSSI Jawa Tengah ini menilai hasil imbang sudah baik. Sebab, menurutnya kepemimpinan wasit saat pertandingan berat sebelah.

"Kami merasa terharu dan bangga dengan perjuangan pemain Persipa yang pantang menyerah dan wani ngeyel biarpun dikerjai habis-habisan oleh wasit yang sangat berat sebelah," tutur Joni yang juga merupakan Wakil Ketua 1 DPRD Pati ini.

Untuk diketahui, wasit yang dimaksud Joni ialah Tommi Manggopa asal Kabupaten Bolaang Mongondow.

"Kami ketinggalan lebih dulu lewat penalti. Kemudian pada menit 37 pemain andalan kami, Akbar Selang, dikartu merah. Wasit dengan sangat mudahnya mengeluarkan dua kali kartu kuning untuk dia.

Sedangkan pemain kami disikut, dihajar, dibanting, tapi tidak dianggap pelanggaran. Ada bukti-bukti videonya karena pertandingan disiarkan secara langsung," ungkap Direktur Utama PT Mahesa Jenar Semarang (PSIS Semarang) ini.

Untuk diketahui, Manajer Persipa Pati Dian Dwi Budianto juga telah melayangkan surat protes pada pengawas pertandingan dan PSSI terkait kepemimpinan wasit yang mereka nilai tidak adil.

Dian meminta Komite Wasit PSSI menghukum Tommi Manggopa yang ia nilai berat sebelah saat memimpin pertandingan. (awe) 

DPRD Pati Peduli Kaum Disabilitas

 

PATI - DPRD Kabupaten Pati menyatakan berpihak pada kaum disabilitas. Itu diungkapkan untuk menjawab kritik yang dilontarkan Komunitas Welas Asih.

Di mana, Komunitas Welas Asih menilai DPRD Pati tak memahami masalah disabilitas, terutama disabilitas mental.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Muntamah menyebut, pihaknya sudah cukup memahami permasalahan kaum disabilitas. Termasuk disabilitas mental.

Dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Disabilitas, Komisi D sudah melakukan berbagai macam langkah. Salah satunya mengundang berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali kaum disabilitas.

“Mekanisme dalam pembuatan Raperda sudah jelas. Ada public hearing dan mengundang kelompok disabilitas,” tutur Muntamah. 

Dari kegiatan itu, pihaknya sudah mendengarkan dan memahami persoalan yang dialami para disabilitas.

Sementara soal guyonan dan sebagainya yang beberapa kali menyebutkan kata ‘gila’ dalam audiensi dengan Komunitas Welas Asih pada Selasa (1/3/2022) pakan lalu, menurutnya, itu hanya agar suasana tidak panas saja dan tidak ada niatan untuk menyinggung.

Ia mengaku pihaknya berpihak kepada kaum disabilitas, termasuk disabilitas mental. Maka dari itu, tidak mungkin ada niat untuk menyakiti kaum disabilitas mental.

“Bukti kami peduli, raperda ini inisiatif dari Komisi D. Bukan dari eksekutif tetapi dari pihak Komisi D,” kata Muntamah.

Muntamah sendiri mengaku tidak menjelaskan secara detail soal Raperda tentang Disabilitas yang sedang dibahas itu. Ia menyebut, fokus utama bukan membahas tentang Raperda Disabilitas tetapi tentang silaturahmi dengan Komunitas Welas Asih. Di mana DPRD Pati mengundang OPD terkait.

“Jadi kami tidak menjelaskan secara detail karena saat itu bukan konteks membahas atau sosialisasi Raperda,” tandas Muntamah. (awe) 

Raperda Disabilitas Tinggal Menunggu Evaluasi Gubernur

Anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah. 

PATI - DPRD Kabupaten Pati menargetkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Penyandang Disabiliras rampung menjadi peraturan daerah (Perda) tahun ini. Saat ini Raperda tersebut menunggu hasil evaluasi gubernur Jateng. 

Bila hasil evaluasi sudah keluar, maka Raperda tersebut akan disahkan menjadi Perda Kabupaten Pati. 

”Akan tetapi dengan catatan tak ada evaluasi dari gubernur. Bilamana ada evaluasi akan dibahas kembali. Lalu diajukan untuk evaluasi. Ini belum keluar hasilnya,” terang  Anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah. 

Raperda yang merupakan inisiatif dari Komisi D DPRD Kabupaten Pati ini ditargetkan rampung menjadi Perda tahun ini.  ”Harapannya seperti itu. Bila disetujui gubernur, nanti akan diparipurnakan untuk disahkan menjadi Perda,” ujarnya. 

Dalam undang-undang tersebut disebutkan, dibutuhkan sebuah Perda sebagai payung hukum lebih terperinci, terkait hak-hak para disabilitas.

Terkait materi raperda inisiatif itu mengatur seputar jaminan bagi para disabilitas. Termasuk hak mendapatkan pendidikan, bekerja, dan pelayanan lainnya.

Muntamah mengatakan, tujuan utama Raperda ini yakni memberikan jaminan kesehatan  kepada para penyandang disabilitas. 

Lebih konkretnya, bila Raperda ini di Perdakan, para penyandang disabilitas di Pati akan mendapatkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan yang bebas iuran.

"Ada klausul yang menyebutkan disabilitas semuanya dilayani kesehatannya utamanya mendapatkan BPJS yang non iur," kata Muntamah.

Menurutnya selama ini dalam aturan umum kurang ada keberpihakan pemerintah terhadap jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas. Mereka masih harus mengikuti iuran berkelas.

Selain itu, dengan Raperda ini pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban menyiapkan sarana dan prasana yang memadai untuk para penyandang disabilitas.

”Harus ada keberpihakan pemerintah terhadap disabilitas. Semua fasilitas umum harus bisa diakses disabilitas. Misal orang buta dapat jalan di trotoar. Begitu juga fasilitas umum lainnya,” ucapnya.

Perlu diketahui pembahasan Raperda Disabilitas sudah bergulir sejak 2021 lalu. Muntamah mengatakan mundurnya pembahasan Raperda tersebut disebabkan DPRD Pati ingin lebih detail membahas poin-poin Raperda.

”Karena kami pembahasannya belum detil. Khawatir ada hal yang  terlewatkan. Kami lebih ingin Perda ini benar-benar bermanfaat untuk diaabilitas,” tandasnya. (awe) 

Luncurkan My Daily Sunscreen, Ohmyskin! Gebrak Pasar Nasional

 

LUNCURKAN PRODUK BARU: Ohmyskin! meluncurkan produk baru My Daily Skinker, Sabtu (5/3/2022)

PATI - Brand skincare asal Kabupaten Pati, Ohmyskin! kembali meluncurkan produk terbaru My Daily Sunscreen hari ini (5/3). Produk yang sudah lolos BPOM ini wajib dipunyai karena memiliki UV filter titanium dioxide tergolong ke dalam photostability yang baik karena bisa menghalangi sinar UV supaya tidak menembus kulit.

Founder, Owner dan Direktur Ohmyskin! Diana Fatimah Azzahro menyampaikan, produk terbaru My Daily Sunscreen sudah dipersiapkan sejak lama namun baru dilaunching Maret ini setelah lolos BPOM supaya aman digunakan. Menurutnya, sunscreen dari Ohmyskin! ini merupakan skincare basic yang wajib dimiliki setiap orang karena sangat penting baik dari segi kualitas dan bahan kandungannya. Pemakaian sunscreen ini wajib dipakai sejak dini untuk mencegah penuaan dini, flek hitam, dan keriput.

"Bagaimana tidak penting, pakai skincare apapun tidak berguna kalau tidak memakai sunscreen. Apalagi My Daily Sunscreen Ohmyskin! ini banyak memiliki kelebihan dari skincare lainnya. My Daily Sunscreen Ohmyskin! ini termasuk dalam physical sunscreen dengan kandungan SPF 50PA++ yang bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari UVA maupun UVB dan aman digunakan mulai usia 10 tahun, remaja, dewasa, bumil hingga busui," bebernya.

Selain itu, ungkap Diana, My Daily Suncreen Ohmyskin! ini memiliki kandungan UV filter titanium dioxide yang masuk dalam photostability. Kandungan ini bisa membangun lapisan di atas permukaan kulit mampu menghalangi sinar UV. Untuk itu physical sunscreen dapat memberikan perlindungam yang lebih kuat daripada chemical sunscreen.

"My Daily Sunscren Ohmyskin! juga ada kandungan hero ingredients lainnya seperti niacinamide dan hydrolized collagen dapat meningkatkan tone kulit sehingga kulit tidak kusam dan tambah cerah. Wajah bisa tampak glowing alami dan sehat, tidak bikin cemong meskipun dipakai berlapis-lapis. Bener-bener cocok dipakai customer Ohmyskin! yang notabene remaja bisa untuk sekolah, kuliah hingga hangout," lanjutnya.

Produk-produk Ohmyskin! yang mempunyai official store di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana ini juga bisa dipesan di  beberapa platform digital  dan marketplace. Yakni Instagram (ohmyskin.official), Tiktok (@ohmyskinid), Shopee (Oh My Skin! Official), Tokopedia Ohmyskin Official, dan Whatsapp 085225489816. Ini untuk memudahkan customer untuk mendapatkan produk-produk dari Ohmyskin!. (*/)