PATI - Dalam sepekan ini masyarakat di pusingkan dengan harga minyak goreng yang tiba-tiba melambung tinggi.
Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan dengan mensubsidi pembelian minyak goreng.
Namun, subsidi itu hanya diberlakukan untuk pembelian minyak goreng di swalayan dan toko modren.
Tetapi, kebijakan dengan subsidi itu nampaknya tidak menyentuh masyarakat luas, karena jumlah stok minyak goreng subsidi terbatas. Alhasil rak belanja di swalayan dan toko modren kerab kosong.
Menanggapi masalah tersebut, Anggota Komisi B DPRD Pati, M. Nur Sukarno meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga komoditi tersebut.
Dengan melakukan operasi pasar membuat masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga murah dan terjangkau.
“ Seharusnya Pemkab Pati harus bisa menentukan langkah khusus dalam mengantisipasi lonjakan-lonjakan harga komoditas primer, termasuk minyak goreng,” jelasnya.
Saat ini Pemerintah Pusat, lanjut Sukarno, sudah menerapkan satu harga Rp 14.000 per liter. Tetapi kurang merata.
Dia melanjutkan, saat ke minimarket ditemukan minyak goreng kemasan dengan harga Rp 14.000 per liter. Akan tetapi, tidak sampai dua jam sudah habis karena diserbu ibu-ibu.
“Di minimarket berjejaring ada aturan pembelian. Setiap orang dibatasi dengan membeli minyak goreng maksimal dua bungkus (2 liter). Walaupun demikian, minyak goreng cepat habis,” ungkapnya.
Menurut politikus Partai Golkar itu, perlu ada kehadiran Pemkab Pati dalam memantau secara berkala kondisi penjualan minyak goreng di pasar modern maupun pasar tradisional. Sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan resah lantaran takut kehabisan.(gus)
EmoticonEmoticon