Wakil Ketua lll DPRD Pati, H. Muhammadun Mengucapkan Selamat Memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW (2022 /1443 H)

 

Wakil Ketua ll DPRD Pati, H. Hardi Mengucapkan Selamat Memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW (2022 /1443 H)

 

Wakil Ketua l DPRD Pati, H.Joni Kurnianto, ST.MMT Mengucapkan Selamat Memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW (2022 /1443 H)

 

Ketua DPRD Pati, H. Ali Badrudin, SE Mengucapkan Selamat Memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW (2022 /1443 H)

 

Lima Perawat Senior di Pati Terima Penghargaan

PATI - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pati memberikan penghargaan kepada lima orang tokoh perawat yang selama ini berjasa dan berdedikasi tinggi.

Santosa mewakili DPD PPNI Pati mengungkapkan, filosofi lima penghargaan yang diberikan tersebut pihaknya ambil dari Pancasila. 

Adapun kelima tokoh itu ialah, Drs.I.Gusti Putu Suardika, H, Achmad, Muchlish, S Kep, Bachro Suhadi, Pirno S.Sos.MM serta Suharsi, SKM., M.kes.

Hal tersebut ia sampaikan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke - 10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pati yang digelar di hotel New Merdeka 26 - 27 Februari 2022.

"Mereka ini ialah tokoh - tokoh perawat lama yang selama ini telah mendidik dan membimbing kami. Harapan kami pada para perawat, kita mengadaptasi perubahan yang ada dengan dinamika yang  berbeda pula", ujarnya saat diwawancarai.

Atas kondisi tersebut, lanjut Santosa, para perawat mau tidak mau harus selalu mengedepankan pelayanan - pelayanan kesehatan kepada publik, terlebih di tengah pandemi Covid - 19 saat ini.

Ia juga berharap selalu tercipta jalinan komunikasi dan koordinasi yang bagus antara kepala puskesmas, rumah sakit dan para stakeholder di bidang kesehatan. Ia mengajak untuk selalu bersama - sama dalam memberikan pelayanan terbaik sebab tak ada pihak yang paling bisa dan paling kuat.

"Refleksi peran perawat selama ini, tentu kita kedepan akan terus mematuhi segala peraturan dan regulasi yang ada. Tetap kita pertahankan semangat yang ada sehingga Hazmat pun tetap kita pakai", tegasnya.

Ia pun berpesan pada semua untuk selalu bahu membahu bahwa pandemi tidak hanya ditangani oleh pemerintah daerah saja, tenaga kesehatan saja, puskemas dan rumah sakit melainkan peran serta dari semua lapisan masyarakat dan seluruh unsur yang ingin selalu sehat. (gus) 

Pendapatan PBB P2 di Kudus Terus Melonjak

 

SOSIALISASI: Bidang Pendapatan pada BPPKAD Kabupaten Kudus menggelar sosialisasi PBB P2 di sejumlah kantor kecamatan di Kabupaten Kudus.

KUDUS-Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus mencatat pendapatan Pemkab Kudus dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Capaiannya pun selalu melampaui target yang telah ditentukan.

Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengatakan, sejak tahun 2018 hingga 2021 kemarin, pendapatan PBB P2 di Kabupaten Kudus selalu melebihi target. Terendah pada tahun 2021 lalu, tetapi tetap melebihi target yang ditentukan yakni 101,38 persen.

‘’Sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2020, capapaiannya sebesar 129,07 persen,’’ ungkap Eko, Selasa (22/2).

Eko merincikan, target pendapatan PBB P2 Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar Rp 21,500 miliar dan realisasinya Rp 23,911 miliar atau sebesar 111,21 persen. Kemudian pada 2019, targetnya dinaikkan menjadi Rp 23,690 miliar dan terealisasi RP 25,498 miliar atau sebesar 107,63 persen.

Sedang pada 2020, sambungnya, targetnya kembali naik menjadi sebesar Rp 25,105 miliar dan terealisasi Rp 32,402 miliar atau sebesar 129,07 persen. Sementara target pendapatan PBB P2 tahun 2021, naik lagi menjadi Rp 347.600 miliar dan mampu teralisasi sebesar Rp 38.118 miliar atau sebesar Rp 101,38 persen.

‘’Dan tahun ini, target PBB P2 naik lagi menjadi Rp 38.342 miliar. Semoga realisasinya bisa melebihi target,’’ tandasnya.  

Masih kata Eko, dasar hukum pengelolaan PBB P2 tahun ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang PBB P2, Peraturan Bupati (Perbup) Nomo 46 Tahun 2012 tentang klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Perbup Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan (Juklak) PBB P2. 

‘’Selain itu, Keputusan Kepala BPPKAD Nomor 151 Tahun 2022 tentang NJOP PBB P2 Tahun 2022 dan Nomor 217 Nomor 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2 Tahun 2022,’’ ungkapnya.

Terkait penyesuaian NJOP, Eko menuturkan pada tahun ini ada perubahan. Sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), NJOP PBB P2 2022 disesuaikan mendekati nilai pasar. Tujuannya, untuk memberikan manfaat seperti menggambarkan kondisi riil di lapangan, meningkatkan nilai ekonomi aset, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Maka, NJOP tahun ini naik satu kelas, kecuali lahan yang berada di kawasan banjir dan perbatasan. Selain itu, lahan yang berada area pertumbuhan kawasan perumahan dan menara telekomunikasi, tahun ini juga akan naik satu kelas. Serta, ada kenaikan batas minimum ketetapan dari semula Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu.

‘’Untuk pendistribusian SPPT PBB, akan dilaksanakan pada 6-23 Februari 2022, dan diharapkan diterima masyarakat atau wajib pajak maksimal minggu ke 2 bulan Maret 2022 mendatang. Sedangkan jatuh tempo pembayaran PBB P2 dibatasi sampai 31 Agustus 2022,’’ tutupnya.(adv)

Gelar Rapat Paripurna, Anggota Dewan Sampaikan Laporan Hasil Reses

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin (kanan) menyerahkan buku rangkuman hasil reses Anggota DPRD Pati kepada Bupati Pati Haryanto. 

PATI - Anggota DPRD Pati menggelar rapat paripurna di gedung dewan setempat, Jumat (25/2/2022). 

Dalam rapat tersebut mengagendakan pembacaan hasil reses tahap III tahun 2021. Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin bersama wakil ketua dan di hadiri Bupati Pati Haryanto serta diikuti 34 dari 50 anggota dewan.

Anggota Komisi A Muslihan dalam laporanya menyampaikan bahwa reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat, dengan bertemu langsung konstituennya di daerahnya masing-masing. 

“Tujuan dari reses ini adalah wahana identifikasi dan pemetaan problematika masyarakat dan sarana penyampaian aspirasi masyarakat, serta wadah silaturahmi antara DPRD dan konstituennya,” ujarnya.

Laporan hasil reses kemudian diserahkan kepada bupati untuk ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif sebagai bahan dalam pembahasan pembangunan daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut, dewan juga menyampaikan laporan dari hasil pembahasan oleh gabungan Komisi 1,2 dan 3.

Anggota DPRD Sutikno menyampaikan hasil pembahasan dari gabungan Komisi 1 terkait raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Anggota DPRD Dimas Thole Danutirto membahas raperda tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sementara anggota DPRD Maesaroh dari gabungan Komisi 3 membahas raperda tentang penyandang disabilitas.

Selanjutnya, hasil evaluasi evaluasi dari Gubernur Jateng terhadap raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Pati No. 12 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu belum bisa dilakukan lantaran Gubernur Jawa Tengah Belum memberikan evaluasinya. (awe) 

Bangunan LI Dirobohkan, Dewan Pati : Kenapa Bangunan Liar Tidak!?

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang hanya membongkar bangunan Lorong Indah (LI) saja. Sementara bangunan liar lainnya tidak dibongkar. Dewan memisalkan bangunan pabrik.

Pihak DPRD Pati mengapresiasi langkah Pemkab Pati yang membongkar bangunan LI dan tujuh bangunan di Juwana, beberapa waktu lalu. Tetapi bangunan liar itu hanya segelintir. Masih banyak bangunan liar yang belum ditertibkan.

Wakil Ketua Komisi C Irianto Budi Utomo dalam forum Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jumat (25/2). Di hadapan Bupati Pati Haryanto, Irianto mempertanyakan komitmen Pemkab dalam menertibkan bangunan yang tak sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

 ”Kalau memang menegakkan Perda RTRW, mengapa bangunan liar lainnya ndak di tertibkan? Di Juwana ada, Tlogowungu juga ada. Di samping Stadion Joyokusumo banyak,” tutur dia.

Anggota DPRD Kabupaten Pati lainnya, Teguh Bandang Waluyo pun turut berkomenar. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada pabrik yang menempati Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seperti bangunan di LI. Padahal pabrik itu sudah melakukan ekspor.

”Ada pabrik di daerah Pati selatan yang sudah ekspor. Akan tetapi menyalahi RTRW. Belum ada izinnya itu,” imbuh Bandang.

Mananggapi hal ini, Bupati Pati Haryanto mengatakan, pembongkaran LI bukan semata-mata karena Perda RTRW. Melainkan ada praktek prostitusi di dalamnya. Selain itu, dalam melakukan pembongkaran bangunan liar butuh waktu yang panjang.

”Kalau ada bangunan liar yang melanggar (RTRW), tidak semuanya langsung membongkar. Semua butuh tahapan. Membongkar bangunan liar itu butuh waktu lama. Bahkan sampai lima bulan hingga tujuh bulan,” ujar Haryanto.

Sementara menanggapi laporan dari Teguh Bandang Waluyo, Haryanto mengaku akan memerintahkan jajarannya melakukan pengecekan ke lapangan. 

”Yang ada di Gabus itu kan. Akan kami cek. Kalau perizinannya belum diselesaikan akan kami selesaikan. Jadi semuanya perlu aturan dan tahapan,” tukasnya. (awe) 

Dewan Nilai Penerina Jaminan Kesehatan di Pati Tidak Tepat Sasaran

Audiensi tentang permasalahan BPJS Kesehatan di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati.

PATI - Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Pati dinilai tak tepat sasaran. Banyak peserta BPJS Kesehatan jalur bantuan dari pemerintah ini dari kalangan orang berada. 

"Bahkan ada kepala desa yang ngaku istrinya mendapatkan PBI," ujar Ketua Komisi D pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto, Kamis (24/2/2022). 

Semantara, beberapa orang miskin yang seharusnya menikmati program ini tidak terdaftar dalam program PBI BPJS Kesehatan. Hal ini pun disayangkan oleh pihaknya. 

Pihaknya pun mengundang berbagai instansi terkait di Raung Badan Anggaran untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak da Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) BPJS Kesehatan dan ormas Mantra. 

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pati, Bonaventura Andry Sigmanda menjelaskan kepersertaan PBI merupakan wewenang dari Kementerian Sosial. Pihaknya hanya menerima data dari Kemensos untuk PBI dari dana APBN dan Dinkes Kabupaten Pati untuk PBI dari APBD. 

"Data dari desa terus diverifikasi Dinsos kemudian ke Dinkes setelah itu mengusulkan kepada kami. Baru kami menerbitkan kartu," ungkap dia. 

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AKB Pati, Tri Haryumi mengatakan data ini bersumber dari DTKS. Menurutnya, permasalahan ini timbul lantaran petugas dari desa tidak melakukan verifikasi secara berkala. 

Bahkan ia menyebut banyak petugas desa yang menangani ini tidak paham IT.  "Operator desa belum paham IT. DTKS belum dipernarui itu banyak di Sukolilo. Padahal seharusnya perbulan berubah terus. Desa nyuwun sewu untuk bergerak," kata dia. 

Ia mangkui sudah melakukan Bimbinngan Teknis (Bimtek). Namun masih banyak petugas yang masih tak paham. "Soalnya yang menunjuk desanya," ujar Tri. 

Mendengar jawaban ini, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Muntamah menuntut Dinsos P3AKB untuk memperbaiki data. Ia tak masyarakat miskin menjadi korban. 

"DTKS belum menyelesaikan masalah. Ada warga yang sangat-sangat miskin belum masuk PBI. DTKS harus valid. PBI harus mengakomodir warga miskin yang paling rendah. Ini menjadi PR Dinsos," tegas Muntamah. 

Kepesertaan BPI BPJS Kesehatan di Pati dari sumber APBN Pati sendiri berjumpa berjumlah 523.549 jiwa per Februari 2022. Sedangkan dari APBD sebanyak 69.413 jiwa. (awe) 

Dewan Minta RKPD Rampung Sesuai Roadmap

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengadakan konsultasi publik mengenai rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di Pendapa setempat kemarin. Adanya hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta rancangan tersebut rampung sesuai roadmap yang ditentukan. Yakni minggu kedua pada Maret mendatang.

”Ini baru tahap awal. Pertengahan Maret harus sudah selesai,” ujar Wakil Ketua II DPRD Pati Hardi saat menghadiri acara tersebut.

Ia berharap rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tersebut rampung sesuai roadmap yang ditentukan yakni minggu kedua pada Maret. Jika pembahasan molor, anggota Dewan Pati dan Politisi dari Partai Gerindra ini menginginkan agar pembahasan RKPD 2023 ini setidaknya selesai sebelum masa jabatan Bupati Pati Haryanto rampung di pertengahan tahun ini.

”Untuk rapat pada hari ini adalah RKPD. Konsultasi publik untuk menentukan pembangunan akan datang (2024 sampai 2026). Ini karena pak bupati mau akhir jabatan harus merancang RKPD lebih awal,” terang Hardi kepada awak media usai acara konsultasi publik.

Dia mengatakan, fokus RKPD Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah optimalisasi pembangunan fisik dan penanganan Covid-19. Ada juga pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Ditambah pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Dijelaskan maksud diadakannya forum konsultasi publik rancangan awal RKPD adalah menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pati.

Melalui Rapat ini, Pemkab Pati mencoba menerima masukan, usulan, dan saran untuk kelengkapan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2023.

Setelah melakukan konsultasi publik hari ini, pembahasan rancangan RKPD akan ditingkatkan ke agenda Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat kecamatan, kemudian ditingkatkan ke Musrenbang tingkat kabupaten lalu disahkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan RKPD dilakukan lebih dalam rangka mengantisipasi stagnansi program akibat kekosongan pimpinan.

”Kemudian dalam rangka agar tidak terjadi stagnasi, tidak boleh program itu berhenti gara-gara pempimpinnya tidak ada. Maka, agar tidak salah arah, Mendagri mengeluarkan instruksi Nomor 70 Tahun 2021. Ada kewajiban pertengahan Maret itu harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, itulah yang dijadikan pedoman sampai tahun 2026,” tambah Bupati Pati Haryanto.

Haryanto menuturkan, meskipun nanti terjadi revisi, namun di 2024 sudah memiliki pedoman untuk melaksanakan program-program kegiatan. Karena perencanaan dan pengelolaan anggaran itu hal yang harus dilakukan dengan sangat detail serta strategis.

”Sekalipun nanti diperjalanan ada revisi, mungkin dengan ada kepala daerah definitif di 2024 sampai lima tahun mendatang, paling tidak sudah punya pedoman untuk melaksanakan program-program kegiatan saat ini. Soalnya ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Bahwa  anggaran itu pengelolaannya itu sangat rigit, strategis, dan sangat detail,” tukasnya. (awe) 

Kades di Pati Nembung Dewan Agar Tunjungan Pendapatan Aparatur Desa Dinaikan

Para Kades di Pati saat melakukan audensi dengan Anggota DPRD setempat. 

PATI - Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasopati), mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (24/2/2022) . 

Kedatangan para kepala desa itu untuk meminta agar pemerintah Kabupaten Pati meningkatkan tunjangan atau pun intensif bagi kades dan perangkat desa, mulai dari BPD, RT dan RW intensifnya agar dinaikkan. Intensif yang diterima oleh Rt dan RW saat ini dari Rp500 ribu agar ditambahi. Begitu juga dengan BPD pun minta untuk ditambahi.

Ketua Pasopati Pandoyo mengatakan intensif yang diterima oleh kades beserta perangkatnya sangat kecil. Apalagi mengingat keberadaan kades hingga RT dan RW mempunyai peran yang signifikan untuk menyampaikan kebijakan pemerintahan di atasnya.

Pandoyo melanjutkan, tunjangan kinerja bagi kades dan Perangkat Desa di Kabupaten Pati tertinggal dari daerah lain. Ia menyebut di Kabupaten Rembang misalnya dinilai sudah layak. Maka dari itu, dirinya meminta kenaikan intensif agar direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Pati.

“Tunjangan BPD, RT dan RW itu yang diterima terlalu minim. Maka diperjuangkan kades agar ada penambahan tunjangan yang diterima bagi mereka,” ujar Pandoyo.

Menanggapi permintaan dari para kades itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menjelaskan terkait usulan penambahan nominal intensif yang diterima bagi Kades dan Perangkatnya melihat kemampuan keuangan APBD. Sebab, eksekutif dalam hal ini perlu juga mengkaji dan menganalisis seberapa besar anggaran yang dimiliki.

“Terkait penambahan ini berapa, ya itu agar dipertimbangkan dengan kemampuan keuangan oleh pemerintah daerah biar dikaji,” ujar Ali Badrudin usai menerima audiensi dengan Kades.

Terkait dengan permintaan kades yang mengusulkan penambahan insentif ini, Ali mengaku hanya sekedar memfasilitasi aspirasi desa. Pasalnya, DPRD menurutnya tidak mempunyai kewenangan akan hal itu.

“Kita tidak bisa menyebutkan menambahi sekian kan tidak bisa. Karena itu bukan domain kami, sebab kami hanya menyampaikan memfasilitasi teman-teman kades kepada jajaran eksekutif,” jelasnya. (awe) 

Wakil Ketua l DPRD Pati, Joni Kurnianto Apresiasi Perjuangan Persipa Pati

PATI - Persipa Pati lolos ke pertandingan 16 besar, setelah di putaran 32 besar grup T mengantongi nilai enam dari dua kali bertanding dan satu kali kalah dengan nilai enam. Menghadapi laga 16 besar liga 3 nasional ini, Persipa dengan pemain dan pelatih yang dalam kondisi siap tanding diharapkan bisa hijrah ke liga 2 nasional.

Perjuangan pengurus, manager, pelatih, pemain dan sponsor yang tak kenal lelah, telah mengantarkan Persipa Pati untuk bersiap diri menghadapi pertandingan putaran 16 besar nasional liga 3.

Exco Asprov PSSI Jawa Tengah Joni Kurnianto mengapresiasi perjuangan Persipa mulai babak 64 besar nasional, 32 besar nasional, dan kini bersiap untuk berlaga di putaran 16 besar. “Nanti 16 tim akan terbagi menjadi empat grup, dan satu nanti satu stadion untuk dua grup. Tapi tempatnya di mana, PSSI juga belum memberikan gambaran yang jelas, karena ini tergantung stasiun tv-nya yang membeli hak siarnya. Kita memang nanti harus main all out, dan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk keuangannya,” katanya.

Joni menambahkan, bila nanti bertanding di luar daerah otomatis, tentu akan terjadi pembengkakan anggaran. Bahkan untuk menjadi tuan rumah pun, sudah terjadi pembengkakan anggaran yang besar. Apalagi menjadi tuan rumah perhelatan laga nasional liga 3 baru sekarang, dan anggaran yang telah disiapkan, ternyata di luar perkiraan semula dan masih kurang. “Jadi benar-benar nanti kita, di 16 besar ini saya akan mengadakan rapat dengan penasehat, ketua umum, managemen, KONI, dan Askab PSSI. Karena kita berpikir, ini momen kita tinggal dua kali menang lagi, sudah kita masuk ke jajaran liga 2. Tinggal satu langkah di 16 besar. Ini merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan masyarakat Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Exco Asprov PSSI Jawa Tengah, yang juga Wakil Ketua DPRD Pati Joni Kurnianto berharap, bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil saja yang memberikan dukungan moril dan dananya, tapi perusahaan-perusahaan besar di Pati untuk menunjukkan empatinya mendukung Persipa Pati yang tengah berjuang untuk naik kasta di liga 2 nasional.(gus) 

Kades di Pati Nembung Dewan Minta Motor Dinas Baru

Kepala Desa di Pati saat melakukan audensi dengan Anggota DPRD Pati di Gedung Dewan Setempat. 

PATI - Kepala desa (Kades) di Kabupaten Pati ramai-ramai mendatangi Kantor DPRD setempat, Kamis (24/2) 

Kedatangan para petinggi desa itu untuk meminta agar pemerintah memberikan motor dinas baru.

Hal ini lantaran motor dinas yang saat ini digunakan, umurnya sudah sepuluh tahun, bahkan lebih. Sehingga mereka meminta ada peremajaan.

Para kades yang tergabung dalam Paguyuban Perangkat Desa dan Kepala Desa Kabupaten Pati (Pasopati). Mereka menyampaikan aspirasi ini kepada wakil rakyat agar diteruskan kepada Pemkab Pati.

Ketua Pasopati Pandoyo mengungkapkan, permintaan ini dikarenakan fasilitas kendaraan bermotor di desa sudah berumur sepuluh tahun. Menurutnya perlu peremajaan.

“Sepeda motor dinas ini sudah berumur lebih dari 10 tahun. Kondisinya sudah tidak layak. Sehingga mobilitas perangkat desa dirasa kurang maksimal,” kata Pandoyo, Kamis (24/2).

Selain itu, pihaknya juga meminta tunjangan Ketua RT dan RW serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinaikkan. Tunjangan RT/RW saat ini bernilai Rp 500 ribu. Sedangkan BPD sekitar Rp 1,2 juta.

“Karena dirasa masih minim sehingga kami perjuangan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta tunjangan kinerja perangkat desa maupun kepala desa. Mereka iri lantaran di Kabupaten Rembang tunjangan ini sudah ada.

“Pati juga memperjuangkan agar hal ini bisa direalisasikan,” kata dia.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemkab Pati. Diharapkan pada tahun 2023 mendatang, permintaan ini bisa terrealisasikan.

“Tentunya akan kita sampai kepada eksekutif agar dimasukkan dalam RKPD agar direalisasikan di tahun 2023. Untuk penambahan tergantung kajian eksekutif,” kata Ali. (gus) 

Ketua Dewan Sarankan Pendirian Pabrik Sepatu di Lahan yang Tidak Produktif

 

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. 

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyarankan investor menggunakan lahan non produktif untuk pembangunan pabrik. Hal ini sebagai jawaban atas penolakan warga terhadap pendirian pabrik sepatu di Kecamatan Trangkil.

“Pada prinsipnya DPRD Pati dalam hal ini tidak anti investor. Ya, kita senang dengan adanya investor. Masih banyak lahan-lahan tidak produktif di Kabupaten Pati yang tersedia untuk kegiatan industri,” jelasnya.

Sebelumnya terjadi audiensi antara Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan Aliansi Petani Kecamatan Trangkil dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pati di Gedung DPRD Pati, Kamis (17/2) lalu.

Ali Badrudin mengatakan, kurang lebih terdapat 5.000 hektar lahan tidak produktif di Kabupaten Pati, yang mana bisa untuk hal produktif, misalnya pembangunan pabrik. 

“Bisa gunakan lahan tidak produktif untuk bangun pabrik, agar peningkatan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran ini benar-benar merata,” ungkapnya.

Menurutnya, jika lahan yang masih produktif dan masih masyarakat gunakan untuk kegiatan pertanian, kemudian jadi bangunan pabrik, maka di samping bisa mengurangi pengangguran, juga bisa menambah pengangguran. 

“Mengurangi pengangguran karena adanya pabrik, sekaligus menambah pengangguran karena lahannya berkurang,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, lahan yang tidak produktif bisa untuk lahan industri. Sehingga tenaga kerja yang sekarang tidak terpakai bisa terpakai, dan pengangguran bisa berkurang dengan adanya pabrik tersebut. (awe) 

Anggota Fraksi Golkar DPRD Pati Komentari Mahalnya Minyak Goreng

PATI - Sudah beberapa pekan harga minyak goremg di pasar tradisional mengalami kenaikan. Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian minyak goreng di swalayan dan toko modren. Namun subsidi itu ternyata tidak bisa dirasakan oleh banyak masyarakat, karena minyak goreng subsidi justru sulit didapatkan.

Menanggapi permasalahan itu Anggota Dewan DPRD Pati, Nur Sukarno pun ikut berkomentar. 

Menurut politisi dari Partai Golkar itu, dengan memanfaatkan situasi speryi ini ada pihak-pihak yang berupaya memperoleh keunguntungan dengan menjual minyak goreng dengan harga yang tinggi. 

” Dalam kejadian ini, Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan terkait harga minyak goreng. Jika hanya operasi pasar tidak akan menyelesaikan masalah, “ujar M. Nur Sukarno, Kamis (24/2/2022).

“Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga terjadinya kekurangan pasokan menyebabkan kelangkaan (kertesediaan terbatas) otomatis harga melambung tinggi”, imbuhnya.

Data menyebutkan, harga dan persediaan minyak goreng itu telah diatur dalam penetapan keputusan Permendag No 3/2022, tentang penyediaan minyak goreng kemasan, untuk kebutuhan masyarakat.

Kenaikan harga minyak goreng sebenarnya sudah menjadi hukum pasar, seiring bertambahnya tahun pasti kenaikan harga barang juga mengikuti.

Tetapi, statement pakar ekonomi menyatakan bahwa kelangkaan pasokan ini salah satu penyebabnya karena ada kebijakan biosolar. Sehingga crud oil (minyak sawit mentah atau bahan baku untuk minyak goreng) mengalir ke pembuatan biosolar karena lebih menguntungkan.

” Mengenai tata niaga lewat media online sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau harganya lebih mahal, bahkan jauh diatas HET yang ditetapkan pemerintah, harus ditelusuri apa ada pelanggaran (aksi penimbunan, terus dijual lewat online), ” tandas M. Nur Sukarno. (awe) 

Komisi D DPRD Pati Apresiasi Langkah Pemkab Pati, Tak Tebang Pilih Bongkar Bangunan di LI

 

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menertibkan seluruh bangunan di kawasan Lorong Indah (LI), termasuk satu bangunan milik Musyafak yang diwakafkan untuk pondok pesantren An-Nuriyah Soko Tunggal asuhan KH Nuril Arifin Husein (Gus Nuril).

Menurut Anggota Komisi D DPRD Pati Diddin Syafrudin, Pemkab Pati berani bertindak tegas. Dengan merobohkan semua bangunan di area bekas pusat prostitusi tersebut, Pemkab Pati tidak bertindak tebang pilih.

“ Dengan dirobohkan semua berati tidak tebang pilih," ujarnya, Kamis (24/2/2022).

Pria yang merupakan politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) pun berharap, agar lokasi tersebut dapat dikembalikan pada fungsi lahan yang sebenarnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu lahan pertanian produktif berkelanjutan.

Ia menambahkan, bangunan yang sudah dibongkar pun tidak memiliki izin sehingga pantas dirobohkan. Sebab bangunan di kawasan LI melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

“Bangunan di sana merupakan bangunan liar sehingga harus dibongkar. Bangunan dikatakan liar karena tidak memiliki izin,” ungkapnya. (awe) 

Sowan ke PC NU Fraksi PPP Komitmen Kawal Perda Pesantren Rampung Tahun 2022

Jajaran pengurus DPC PPP dan Fraksi PPP DPRD Pati sowan ke PC NU. 

PATI– Silaturahmi ke PC NU dilakukan pengurus baru DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pati serta anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pati siang kemarin. Silaturahmi ini dipimpin langsung Ketua DPC PPP KH Ubaidillah Wahab beserta jajarannya dan Ketua Fraksi PPP DPRD Pati Suwito beserta anggotanya.

Ketua Fraksi PPP DPRD Pati Suwito bersyukur dalam agenda silaturahmi ini pihaknya bisa diterima langsung oleh jajaran pengurus syuriah dan tanfidziyah. Kegiatan ini menurutnya sebagai bentuk penguatan partai berlogo ka’bah ini agar lebih baik lagi. 

“Kami tentu berkomitmen memperjuangkan kepentingan warga NU. Termasuk yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan ada perda pesantren, ini akan kami kawal,” kata Suwito.

Senada dengan Suwito, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Pati Muslihan mengungkapkan, sebagai partai yang berjuang atas lahirnya Undang-undang Pesantren, sudah menjadi tanggung jawab di level kabupaten untuk menyukseskan terbentuknya perda pesantren.

“Saat ini sudah ada komunikasi di kelembagaan sudah dibahas di Komisi D sebagai pengusul perda, kami akan kawal betul agar di tahun anggaran ini bisa selesai,” paparnya.

Sementara itu Ketua PC NU Pati Yusuf Hasyim mengungkapkan, silaturahmi ini merekatkan NU dan PPP seperti keluarga. Secara historis PPP adalah bagian dari warga NU. 

“Kami berharap melalui jalinan silaturahmi yang baik ini, bisa bersinergi mengenai program-program yang ada, apalagi warga Pati ini kan mayoritas warga NU juga, kami berharap kepentingan bersama ini bisa disupport penuh oleh kader-kader kami (Fraksi PPP DPRD Pati) yang ada di partai politik,” paparnya.

Untuk diketahui dalam agenda silaturahmi ini, juga dilakukan dialog interaktif antara pengurus NU, pengurus DPC PPP dan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pati, termasuk menyampaikan masukan—masukan bagi anggota fraksi. (gus) 

Berikan Kemudahan ke Konsumen, Wom Finace Hadirkan Aplikasi 'KAWAN'

 

PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (WOM Finance) menghadirkan sebuah aplikasi berbasis Android bernama "KAWAN". 

Untuk memberikan kemudahan bagi para konsumenya, perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (WOM Finance) menghadirkan sebuah aplikasi berbasis Android bernama "KAWAN". Hadirnya aplikasi ini sebagai bagian untuk mengikuti arus digitalisasi agar pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan aman.

Direktur WOM Finance Njauw Vido Onadi mengungkapkan bahwa pandemi yabg terjadu di seluruh dunia ini banyak mengubah gaya hidup dan juga kerja yang tadinya dengan sistem tatap muka, kini lebih banyak virtual atau digital.

"Kebutuhan contactless dengan konsumen di era new normal menjadi salah satu peluang bagi bisnis WOM Finance untuk dapat bergerak lebih cepat dan produktif. Hadirnya aplikasi KAWAN menjadi salah salah satu tools atau media yang akan mendukung kebutuhan ini," ungkap Njauw Vido Onadi, Selasa.

Dalam hal ini, dia menjelaskan bahwa aplikasi mobile ini hadir dengan berbagai fitur-fitur yang bermanfaat seperti halnya memberikan konsumen WOM Finance lebih mudah mengakses profil kontrak, simulasi dan pengajuan pembiayaan.

Tidak hanya sampai di situ, aplikasi ini juga bisa digunakan oleh para calon konsumen yang masih sulit mencari lokasi kantor cabang WOM Finance serta nantinya akan selalu memberikan pembaharuan info mengenai promo-promo.

"Aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi konsumen kita untuk melihat kantor cabang terdekat serta akan selalu diberikan informasi mengenai pormo-promo menarik yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen dan tentunya aplikasi ini juga memungkinkan konsumen untuk menikmati poin benefit dan pembayaran angsuran," kata dia.

Tidak hanya untuk konsumen, aplikasi KAWAN ini juga juga hadir untuk para agen dan diler WOM Finance dengan berbagai fitur menarik seperti kemudahan pengajuan ataupun akses detail informasi sehingga proses bisnis lebih mudah, cepat dan akuntabel.

"Di awal peluncuran aplikasi ini kami menargetkan sejumlah Rp100 ribu download. Ke depannya, dengan berbagai macam penawaran menarik setiap bulannya kami optimis jumlah downloaders aplikasi KAWAN akan terus bertambah," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar memaparkan bahwa langkah inovasi yang dijalankan ini merupakan bentuk komitmen WOM Finance untuk secara aktif merespon perubahan perilaku konsumen dan memenuhi kebutuhan finansial konsumen yang sudah beralih ke layanan digital.

"Kami mengajak seluruh masyarakat baik konsumen maupun calon konsumen WOM Finance untuk mengunduh aplikasi KAWAN di playstore dan nikmati berbagai kemudahan serta keuntungan layanan digital dari WOM Finance. Khusus selama masa launching, setiap verifikasi pengguna di aplikasi KAWAN akan mendapatkan point reward." tutur Djaja.

"Kami berharap hadirnya aplikasi mobile KAWAN dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih kepada konsumen dan mitra kami sehingga dapat menjadi solusi kebutuhan finansial sesuai dengan tagline yang diusung UNTUNG ADA KAWAN," tutup dia. (ril)

DPC GARIS se-Eks Karesidenan Pati Dikukuhkan

 

Ketua DPC GARIS Pati, Hadi Sunjoto, SH. 

PATI -Dewan Pengurus Cabang (DPC) Garda Relawan Indonesia Semesta (GARIS) se-Eks Karesidenan Pati resmi dikukuhkan, Selasa (22/2/2022). 

Pengukuhan sekaligus deklarasi pengurus DPC GARIS untuk wilayah Pati, Rembang, Blora, Kudus, Demak dan Grobogan berlangsung di Hotel Gitrary di Jl Syeh Jangkung, Kota Pati. 

Dalam kegiatan pelantikan itu dihadiri secara langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dr Suhardiono. 

Selain menggelar kegiatan deklarasi pada kesempatan itu juga diisi dengan kegiatan donor darah oleh para anggota GARIS. 

Ketua DPC GARIS Pati, Hadi Sunjoto, SH mengatkan, pihaknya senang bisa menjadi tuan rumah dalam kegiatan pelantikan dan deklarasi GARIS se-Eks Karesidenan Pati. 

"Tentunya sangat bangga sekali Kabupaten Pati bisa jadi tuan rumah dalam kegiatan ini, bisa mengumpulkan teman pengurus DPC se-Eks Karesidenan Pati, " ujar Hadi. 

Dia berharap setelah terbentuknya Kepengurusan DPC GARIS di seluruh wilayah se-Eks Karesidenan Pati, organisasi ini bisa menjalankan Visi GARIS yakni, mencari figur pemimpim nasiomal guna mewujudkan Indonesia lebih maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Sementara untuk Misi Garis adalah mempersiapkan kader terbaik bangsa dalam organisasi guna memperjuangkan aspirasi masyarkat di tingkat daerah maupun nasional. 

"Kalau kita lihat saat ini hanya ada satu figur yang patut untuk diperjuangkan yakni Bapak Ganjar Pranowo yang masuk kreteria kami. Selain merakyat, Gubernur Jateng ini banyak dicintai masyarakat. Itu bisa dilihat poling elektabilitas dari berbagai lembaga survei menempatkan nama Pak Ganjar di urutan teratas," kata Hadi. 

Hadi tidak mempermasalahan nantinya Ganjar akan diusung partai apa. Dia hanya berharap ganjar bisa maju dalam kontestasi untuk mencalonkan menjadi Presiden RI pada pilkada mendatang. 

"Yang kami lihat figur dan pribadi Pak Ganjar, kalau masalah kendaraan politiknya apa saja partainya yang akan mengusung kami siap mendukung, " tandas Ketua DPC GARIS  Pati. (gus) 

Mandat PW AMK Jateng Diserahkan Ngainirrichadl

JAKARTA-Angkatan Muda Kabah dibawah kepemimpinan Rendhika Harsono, terus bergerak dalam menata Organisasi Kepemudaan AMK yang merupakan Badan Otonom Partai Persatuan Pembangunan, yang memiliki tag line "Youth, moderate and change".

Sabtu, 20 Februari 2022 bertempat di Gedung Idham Chalid kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Japan Diponegoro Jakarta, Rendhika, menyerahkan mandat kepengurusan AMK di Jawa Tengah kepada Muhammad Ngainirrichadl, yang saat ini juga menjadi Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah serta sebagai Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah. 

Ketum Rendhika meyakini, dibawah kepemimpinan Richardl (sapaan akrab muhammad ngainirrichadl), Angkatan Muda Kabah Wilayah Jawa Tengah akan semakin solid dan gaspppol, mengingat Richard sudah sangat berpengalaman baik dalam memimpin organisasi serta dalam kegiatan di dalam organisasi partai politik. 

Dalam penyerahan mandat tersebut hadir dari jajaran Pimpinan Nasional AMK, Ainul Yaqin (Sekjen), Agus Sutisna dan Darman Annorawi (OKK), serta M Ficky (Kesekretariatan), dari PW AMK Jawa Tengah mendampingi Muhammad Ngainirrichadl, hadir secara langsung, Arif Sahudi (Pembina),Nur Afif (Sekretais), M Naryoko dan Haizul Maarif (Wakil Ketua). 

" Saya akan memaksimalkan potensi kader - kader AMK terutama kalangan millenial di jawa tengah, agar lebih berperan dalam pergerakan kepemudaan serta melakukan kaderisasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah," tutupnya. (han) 

Christian Adinata Pengantar Tim Badminton Indonesia ke Babak Final. Ternyata Warga Pati, lho...

 

PATI - Nama pebulutangkis muda Christian Adinata belakangan ini menjadi soroton para pecinta bulu tangkis di tanah air. Itu lantaran penampilannya yang apik saat melakoni pertandingan di event Kejuaraan Badminton Asia Team Championships 2022 di Malaysia. 

Pembadminton yang bergabung dalam tim bulutangkis putra Indonesia itu menjadi kunci lolosnya tim Indonesia ke babak final. 

Christian sukses memenangkan pertadingan saat menghadapi tim tunggal putra Korea Selatan, di babak penyisihan Grup A, Kamis lalu (17/2/2022).

Penampilan yang ciamik juga ditujukan Christian saat dirinya meladeni pemain tunggal putra dari Singapura dalam pertandingan Semi Final di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, Sabtu, (19/2/2022). Atas kemenangan itu juga mengantarkan tim beregu putra Indonesia mendapatkan tiket ke babak final. 

Siapa sangka, pebulutangkis syarat prestasi ini ternayata putra kelahiran asli Kabupaten Pati. 

Untuk mengenal lebih dekat sosok Christian Adinata, Wartawan Jateng Pos telah mewawancarai Dedy Gunawan orang tua dari Christian. 

Menurut Dedy, sejak duduk di bangku kelas 1 SD Christian memang sudah menggemari bulutangkis. 

Melihat minatnya itu, Dedy lalu memasukan Christian ke PB Walet yang merupakan club bulungtangkis milik keluarganya sendiri. 

"Sejak kelas 1 SD Christian memang sudah suka bulutangkis. Waktu itu saya ikutkan latihan di PB Walet Pati, club bulutangkis milik saya sendiri," kata Dedy warga Desa Panjunan, Kecamatan Pati Kota itu. 

Usai tamat dari SD Kanisius Pati, Christian lalu hijrah ke Jakarta, di Ibu Kota selain menganyam pendidikam formal, Christian juga masuk klub bulutangkis Tangkas Intiland. Di sana kemampuan bulutangkisnya terus diasah hingga bisa mencatatkan banyak prestasi.

Pada tahun 2018 di bulan Januari Christian mulai masuk ke pelatnas PBSI dia pun bergabung dalam regu grup tunggal putra utama di pelatnas.

Selama di pelatnas bakat Cristian semakin cemerlang, itu bisa ditunjukan dengan raihan prestasi yang diraihnya. Seperti menyabet juara di Kujurnas Palembang tahun 2019. 

Di tahun yang sama Christian juga berhasil merebut Piala Suhandinata (pertama kali bagi Indonesia) di Kazan, Rusia. Sejumlah event internasional lainya juga sudah pernah diikutinya seperti kejuaraan bulutangkis di Belanda dan India. 

Atas prestasi dari putranya itu Dedy mengaku bangga, apa lagi prestasinya ini bisa membawa nama baik Indonesia di kanca bulutangkis Internasional. 

Dedy pun kini terus berdoa karena putra ke dua dari empat saudara itu akan menjalani pertandingan final melawan Malayasia. Dia berharap tim Indonesia bisa menjadi juara dalam event kejuaraaan Badminton Asia Team Championships 2022 di Malaysia. 

"Doanya pasti yang terbaik. Saya berpesan untuk Chris agar bisa bermain dengan baik agar bisa juara," ujar Dedy. 

Dalam kesempatan wawancara kali ini Dedy pun meyampaikan keinginan dari Christian. Atlet bulutangkis yang digadang-gadang menjadi andalan tim Indonesia ini ternyata ingin sekali bertemu dengan Kapolri. 

"Saya pernah tanya apa yang menjadi keiinginanya. Kata Chris dia ingin sekali berfoto dangan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Mungkin dia mengidolakan sosok Kapolri yang pernah menjabat sebagai Kapolres Pati itu," ungkap Dedy.(gus). 

Kunjungi RINDAM XVIII/KASUARI, Mayjen Gabriel: Ingin Mengenal Lebih Dekat Prajurit

Caption: Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos melakukan Kunjungan Kerja ke wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, Jum’at kemarin.

MANOKWARI SELATAN-Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos melakukan Kunjungan Kerja ke wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, Jum’at, (18/2/2022)

Pangdam yang didampingi oleh Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari, Ny. Alin Gabriel Lema bersama rombongan kunjungi Rindam XVIII/Kasuari dan disambut hangat oleh Danrindam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Surya Wibawa Suparman beserta Ibu Ketua Persit KCK Cabang X PD Rindam XVIII/Kasuari Ny. Rina Fitri dan para prajurit Rindam XVIII/Kasuari.

Kunjungan kerja tersebut merupakan perkenalan dirinya bersama Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari kepada satuan jajaran dibawah Kodam XVIII/Kasuari, selain itu sebagai sarana untuk mengenal lebih dekat keberadaan dan kondisi prajuritnya.

Sebelumnya, Danrindam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Surya Wibawa Suparman memaparkan kondisi di Rindam XVIII/Kasuari kepada Pangdam dan jajarannya bertempat di Mako Rindam XVIII/Kasuari.

“Kiranya apa yang kami paparkan dapat menjadi pertimbangan pimpinan, dalam menentukan kebijakan selanjutnya”, pungkasnya.

Lanjut kegiatan, Pangdam XVIII/Kasuari menanam pohon, dan meresmikan Army Café sebagai sarana rekreasi prajurit, bertepatan hal itu Ibu Ketua KCK Daerah XVIII/Kasuari melihat kebun Toga dan meresmikan Taman Bermain Anak-Anak.

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema dalam pengarahannya menjelaskan bahwa “Rindam XVIII/Kasuari telah memiliki medan Latihan seperti hutan, laut, sungai dan gunung sebagai sarana Pendidikan dan Latihan sesuai tugas pokoknya. 

Namun demikian, tetap perlunya pembangunan fasilitas yang lebih baik, sehingga dapat berbuat maksimal. 

“Prajurit harus bekerja dengan hati, harus Bahagia sehingga dapat bekerja dengan baik”, pungkasnya.

Diakhir pengarahannya Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema berpesan “Prajurit-prajurit Kebanggaan Rindam XVIII/Kasuari, Laksanakan Tugas secara Profesional, Jaga Kehormatan Diri dan Satuan, Lakukan yang Terbaik disetiap Tugas”.

Turut hadir mendampingi Pangdam, Kapoksahli Kolonel Kav Wahyu Eko Purnomo, Para Asisten dan Pejabat Kodam XVIII/Kasuari lainnya. (*)

Rencana Pendirian Pabrik Sepatu di Trangkil Bikin Petai Resah

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. 

PATI – Wacana pendirian pabrik sepatu di Kecamatan Trangkil membuat khawatir masyarakat, khususnya petani. Sebab, mereka takut kehilangan lahan produktif mereka sebagai tempat mencari nafkah.

”Warga ingin kejelasan, rencana pembangunan pabrik itu benar ada atau tidak. Jawaban pihak DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sinyal itu ada, tapi perizinannya belum masuk. Kalau anggota dewan malah belum tahu,” jelas perwakilan warga Ahmad Sohan usai beraudiensi dengan DPRD Pati kemarin pagi.

Mereka ditemui pimpinan DPRD, Komisi B dan C, serta pihak eksekutif yang diwakili DPMPTSP. Sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Petani dan Pemuda Peduli Lingkungan Kecamatan Trangkil itu, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati kemarin pagi.

Menurut Sohan, memang belum ada pemasangan tanda pembangunan pabrik, seperti patok. Namun, berdasarkan informasi awal yang pihaknya terima, pabrik sepatu tersebut diwacanakan akan dibangun di atas lahan tiga desa di Kecamatan Trangkil. Meliputi Desa Mojoagung, Tegalharjo, dan Pasucen.

”Warga keberatan kalau dibangun pabrik di situ (tiga desa, Red). Karena lahan masih produktif untuk ditanami tebu dan ketela. Ke depan kami bagaimana?” katanya dengan cemas.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, setelah pihaknya berkomunikasi dengan DPMPTSP Pati, diketahui bahwa belum ada izin resmi terkait pembangunan pabrik di Trangkil oleh calon investor.

 ”Terkait perizinan, dari keterangan DPMPTSP lewatnya sistem OSS dari pusat. Daerah tinggal menindaklanjuti,” paparnya.

Terkait aduan dari masyarakat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah eksekutif. 

”Harapan masyarakat, kalau memang iya akan dibangun pabrik, mereka (investor, Red) bertemu dengan masyarakat langsung. Tapi, ada juga masyarakat yang menolak, karena lahannya masih produktif untuk pertanian. Hal ini akan kami komunikasikan dengan eksekutif,” jelas politikus PDI Perjuangan ini.

Ali menegaskan, pihaknya tidak antiterhadap investor. Justru senang dengan datangnya investor, karena bisa mengurangi angka pengangguran. Namun, dirinya mengimbau agar lahan yang digunakan untuk industri disesuaikan dengan peruntukan. Banyak lahan industri yang disediakan di Pati. Jumlahnya mencapai 5 ribu hektare lebih.

”Jumlah itu tidak sedikit. Bisa diarahkan ke lahan yang tidak produktif agar ada pemerataan tenaga kerja. Kalau lahan produktif dibuat pabrik, bisa mengurangi sekaligus menambah pengangguran. Di satu sisi industri menyerap pegawai, di sisi lain lahan produktif pertanian berkurang. Petani tidak punya lahan yang bisa digarap,” imbuhnya. (awe) 

PN AMK Minta Pemerintah Kaji Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT

 

Denny Felano, Ketua Bidang Hukum Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah

JAKARTA-Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menuai penolakan dari kalangan para pekerja di Indonesia. Pasalnya, aturan tersebut mengatur syarat pengambilan tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT) baru dapat dilakukan saat pekerja berusia 56 tahun.

Denny Felano sebagai Ketua Bidang Hukum Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah (PN AMK) menyampaikan bahwa persyaratan usia tersebut tercantum pada Pasal 5 Permenaker 2/2022. Pasal tersebut menerangkan manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau resign dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maka baru diberikan pada saat mencapai usia 56 tahun.

Perlu diketahui, dalam aturan sebelumya Permenaker 19/2015 dinyatakan bahwa JHT dapat diberikan pada pekerja terkena PHK tanpa menunggu usia 56 tahun. Manfaat tersebut akan diberikan setelah waktu tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal PHK “Ujar Denny”.

Aturan tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 26 Peratuan Pemerintah Nomor 46/2015 sebagaimana telah diubah dalam PP 60/2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT.

Denny Felano kembali menambahkan bahwa Pemerintah sebaiknya mengkaji kembali Permenaker No. 2 Tahun 2022 agar bisa lebih memperhatikan kepentingan Rakyat karena cukup memprihatinkan apabila Para Pekerja tersebut baru bisa mencairkan tunjungan JHT apabila telah mencapai umur 56 Tahun.

Hal ini juga diperkuat bahwa Presiden Jokowi pernah memerintahkan kepada Menaker agar  membuat aturan mengenai JHT sehingga Rekan - Rekan buruh yang terkena PHK bisa diambil oleh yang bersangkutan ke BPJS Ketenagakerjaan satu bulan setelah di-PHK,  maka terbitlah saat itu Permenaker No. 19 Tahun 2015, aturan yang Pro Rakyat seperti ini seharusnya tetap dipertahankan, “imbuhnya”.

“Denny menegaskan” apabila Peraturan tersebut tidak dikaji kembali oleh Pemerintah dikhawatirkan akan timbul gelombang penolakan yang melebar di berbagai kota. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya yang menandatangani petisi untuk menolak JHT yang dapat dicairkan diumur 56 Tahun yang telah mencapai 361.579 Orang dan akan terus bertambah.

Secara historical peraturan memang  telah terdapat perubahan sebanyak 13 kali mengenai aturan JHT. “Pada PP 14/1993 memang begitu (terdapat batasan usia). Hanya saja PP tersebut telah 13 kali berubah. Di tengah perjalanan, JHT boleh diambil setelah PHK dan sekarang kembali lagi “Ujar Denny”.

H. Rendhika D. Harsono, BSBA., MSc. selaku Ketua Umum Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah (PN AMK) juga menyampaikan bahwa keberpihakan Pemerintah kepada kebijakan yang Pro Rakyat sangatlah diperlukan sehingga dapat membantu Masyarakat luas apalagi saat pandemi seperti ini dan seharusnya Pemerintah mengkaji kembali Permenaker No.2 Tahun 2022. Berbagai aksi penolakan dari beberapa elemen masyarakat harus dijadikan parameter dan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah agar dapat mereview kembali Peraturan tersebut. (*)

Tolak Pendirian Pabrik Sepatu Warga Wadul Dewan

PATI - Kelompok masyarakat mengatasnamakan diri Aliansi Petani dan Pemuda Peduli Lingkungan Kecamatan Trangkil menolak rencana pendirian pabrik sepatu di wilayahnya.

Mereka pun menyampaikan aspirasinya itu langsung dengan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pati, Kamis (17/2/2022). Kedatangannya, diterima Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Dibukalah forum audiensi yang membahas persoalan itu. Hadir sejumlah pihak terkait, salah satunya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati. 

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, setelah pihaknya berkomunikasi dengan DPMPTSP, diketahui bahwa belum ada izin resmi terkait pembangunan pabrik di Trangkil oleh calon investor.

“Terkait perizinan, dari keterangan DPMPTSP. Lewatnya sistem OSS dari pusat, daerah tinggal menindaklanjuti,” ujar dia.

Terkait aduan dari masyarakat, lanjut Ali, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah eksekutif.

“Harapan masyarakat, kalau memang iya akan dibangun pabrik, mereka (investor) bertemu dengan masyarakat langsung. Tapi ada juga masyarakat yang menolak karena lahannya masih produktif untuk pertanian. Hal ini akan kami komunikasikan dengan eksekutif,” ujar dia.

Ali menegaskan, pihaknya tidak anti terhadap investor. Justru senang dengan datangnya investor karena bisa mengurangi angka pengangguran.

Namun, ia mengimbau agar lahan yang digunakan untuk industri disesuaikan dengan peruntukannya. 

Ia berharap, pembukaan lahan industri bisa diarahkan ke tanah tidak produktif, sehingga persoalan terkait pengangguran bisa ditangani secara tepat.

“Bisa diarahkan ke lahan yang tidak produktif agar ada pemerataan tenaga kerja. Kalau lahan produktif dibuat pabrik, bisa mengurangi sekaligus menambah pengangguran. Di satu sisi industri menyerap pegawai, di sisi lain lahan produktif pertanian berkurang,” tandas Ali.

Sebelumnya, perwakilan Aliansi Petani dan Pemuda Peduli Lingkungan Kecamtan Trangkil, Ahmad Sohan mengatakan, di Kecamatan Trangkil telah tersebar kabar rencana pendirian pabrik sepatu.

Rencana pendiriannya dilakukan di tiga desa, yakni Desa Mojoagung, Desa Tegalharjo, dan Pasucen.

Kabar itu diperkuat dengan adanya beberapa orang yang sudah mulai menawar tanah untuk dibeli. Pihaknya pun ingin mengetahui kejelasan mengenai kabar ini.

“Warga ingin kejelasan, rencana pembangunan pabrik itu benar ada atau tidak. Jawaban pihak DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sinyal itu ada, tapi perizinan belum masuk. Kalau anggota dewan malah belum tahu,” ujar dia. (awe) 

Masyarakat Sulit Dapat Minyak Goreng, Komisi B DPRD Pati Akan Lakukan Sidak

 

PATI– Banyaknya keluhan warga terkait sulitnya mendapat minyak goreng di swalayan dan toko modren akan ditindak lanjuti oleh Anggota DPRD Pati. 

Komisi B DPRD setempat berencana akan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Anggota Komisi B Sukarno mengatakan, pihaknya akan mengajak pihak-pihak terkait untuk melihat langsung babagaimana situasi di lapangan

“Kami akan turun langsung untuk melakukan sidak, agar kami tahu permasalahan yang sebenarnya soal kelangkaan minyak goreng yang dijual di pasaran,”Ungkap Sukarno Kamis (17/2/2022). 

Menurutnya, Komisi B sudah melakukan pembahasan secara internal tentang kelangkaan minyak goreng, sehingga hal itu akan ditindak lanjuti untuk melakukan sidak luntuk mengetahui kelangkaannya dimana, apakah ada tata niaga yang diatur oleh para produsen, atau ada aksi borong, sehingga setiap orang hanya dibatasi 2 liter, atau ada upaya penimbunan.

“Kalau memang ada kecurangan soal kelangkaan minyak goreng ini, maka akan kita ungkap,”Ujarnya. 

Sesuai anjuran Pemerintah Pusat, Untuk harga minyak goreng yang dijual di pasaran per liter Rp 14 ribu, harga itu sudah disubsidi langsung oleh pemerintah melalui Kementrian Perdagangan.

" Rencananya besok kita lakukan sidak, ada 3 wilayah yang akan kita datangi, yakni Pati, Juana, dan Batangan,” terangnya. (awe) 

Dewan : Tingginya Kasus Cocid-19 Karena Banyak Pendatang dari Luar Kota

Wakil Ketua ll DPRD Pati, Hardi. 

PATI – Tingginya angka penularan virus Covid-19 di Kabupaten Pati salah satunya disebabkan karena banyaknya pendatang dari luar kota dan luar negeri yang pulang kampung. 

Hal tersebut seperti diungkapkan Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, menurutnya tingginya kasus Covid-19 di daerah dipicu dari mutasi warga pendatang dari luar daerah yang masuk ke Pati. 

Karena tingginya angka kasus penularan Covid-19 di Pati membuat kota berjuluk Bumi Mina Tani itu satatus PPKM nya naik dua level menjadi level 3. Padahal sebelumnya PPKM di Pati sudah berada di Level 1.

"Sebenarnya gugus tugas sudah berupaya menjaga agar Covid-19 tidak berkembang. Tetapi, lantaran pendatang luar negeri ini tidak menaati peraturan yang berlaku, tidak melapor justru menularkan virus di lingkungan sekitarnya, " ujar Politisi dari Partai Gerindra itu. 

Masih menurut Hardi, sebenarnya pihaknya sudah sering mewanti-wanti agar masyarakat jangan sampai berkerumun dan selalu memakai masker serta mengimbau agar pemudik yang baru datang dari luar kota melakukan karantina. 

Lebih lanjut Hardi mengatakan, di Pati vaksinasi sudah cukup tinggi kurang lebih 80 persen. Vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun juga sudah dilakukan secara masif. 

Meski begitu, Hardi menilai cakupan vaksinasi di daerah masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga ketika semua masyarakat mulai dari anak hingga lansia mendapat vaksin, bisa menciptakan kekebalan secara komunal atau herd immunity agar tidak terjangkit virus. (awe) 

Dewan Pati : Masyarakat Tidak Perlu Panic Buying Borong Minyak Goreng

PATI - Saat minyak gorek mengalami kelangkaam di pasaran, masyarakat diminta untuk tidak panik sehingga melakukan pemborongan minyak goreng atau panic buying. 

Hal tersebut diutarakan  Anggota Komisi B, Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Narso 

Menurutnya beberapa pekan ini memang terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran.  Meski demikian warga diminta tidak terlalu panik berlebihan. 

"Kalau di pasar modern berjejaring masih ada stok minyak goreng, tapi memang tidak banyak. Pembelian untuk minyak goreng pun dibatasi

dan harganya memang 14.000. Tetapi di pasar tradisional memang agak sulit barangnya dan harganya juga tidak sesuai dengan yang standar dari pemerintah” ungkap Narso, (19/2/2022).

Ia menghimbau masyarakat Pati agar saat kondisi minyak goreng sedang langka saat ini jangan sampai melakukan tindakan panic buying dan menimbun stok minyak goreng di rumah.

“Inikan kalau masyarakat panik menimbun di rumah atau membikin stock cadangan yg lebih banyak di rumah, nah itu kan yang akhirnya berapa pun digelontorkan operasi pasar tidak juga ada tetep ada kelangkaan” jelasnya.

Fraksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini juga berharap agar pemerintah daerah segera melakukan operasi pasar terkait kelangkaan minyak goreng sesuai dengan HET berlaku.

Perlu diketahui, sejak tanggal 1 Februari 2022, pemerintah pusat telah menetapkan HET minyak goreng dengan rincian sebagai berikut : untuk minyak goreng curah Rp. 11.500 rupiah per liter, lalu minyak goreng kemasan sederhana Rp. 13.500 rupiah per liter, dan untuk minyak goreng dengan kemasan premium Rp. 14.000 perliter.

“InsyaAllah pemerintah bisa mengatasi hal ini, apa lagi kita inikan penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia” pungkasnya. (awe) 

Dewan Pati : Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Beratkan Karyawan

PATI - Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, akan memberatkan para karyawan. Hal tersebut seperti diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Pati, Sukarno. 

Menurutnya, Jaminan Hari Tua (JHT), merupakan iuran yang dipotong dari gaji setiap bulan, sesuai Permenaker terbaru, JHT bisa diambil jika sudah berumur 56 Tahun, hal ini akan memberatkan tenaga kerja karena akan menunggu terlalu lama. 

"Dana JHT tidak bersumber dari uang pemerintah, akan tetapi bersumber dari iuran yang dipotong langsung dari gaji bulanan karyawan, jadi dana JHT tersebut merupakan hak sepenuhnya dari karyawan," kata Politisi dari Patai Golkar itu. 

Ia menekankan bahwa di masa pandemi ini keadaan ekonomi masyarakat tidak menentu, jadi menurutnya dana JHT tersebut merupakan

sebuah harapan yang dibutuhkan masyarakat untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi ini

“Kondisi saat ini yang masih pandemi Covid19 otomatis mempengaruhi ekonomi dari karyawan, karena ada yg kena PHK atau ada yang masih dirumahkan demi efisiensi perusahaan, otomatis karyawan tersebut sangat membutuhkan uang” ungkapnya.

Perlu diketahui dalam isi Permenaker tersebut memuat tentang dana JHT yang baru bisa dicairkan saat usia karywan sudah menginjak usia 56 Tahun.

“Kalau di suruh menunggu sampai umur 56 tahun baru bisa di ambil, padahal kebutuhan untuk bertahan dan menghidupi keluarganya tidak bisa di tawar-tawar lagi, jadi menurut saya pemerintah harus mengkaji ulang tetang Permenaker ini ” Pungkasnya. (awe) 

Vaksinasi Covid-19 Binda Jateng Sasar 18.000 Peserta

Vaksinasi Binda Jateng, Selasa (15/2/2022) sasar 18.000 peserta

SEMARANG-Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jawa Tengah, Selasa (15/02/2022), terus lakukan vaksinasi massal anak usia 6-11 tahun dan masyarakat di sebelas Kabupaten/Kota Provinsi Jateng dengan target peserta vaksin dalam kesempatan ini sebanyak 18.000 dosis. 

“Meliputi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,” kata Kepala BIN Daerah (Binda) Jawa Tengah Brigjen TNI, Sondi Siswanto. 

Jenis vaksin yang dipergunakan bagi anak / pelajar yaitu jenis sinovac yang telah mendapatkan ijin dari BPOM untuk dipergunakan bagi anak / pelajar usia 6 – 11 tahun, sementara untuk masyarakat secara door to door (DTD) serta vaksinasi booster menggunakan vaksin yang tersedia dari Dinas Kesehatan. 

Binda Jateng dalam kesempatan ini, mendirikan 12 sentra vaksinasi di kabupaten/kota. Adapun wilayah dengan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun meliputi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan dengan target 10.000 dosis.

Selain itu Brigjen TNI Sondi Siswanto juga mengatakan vaksinasi Booster dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemalang 1.300 Orang, serta vaksinasi DTD dengan target 6.700 orang di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

Meski gejala Covid-19 Omicron terbilang ringan, angka penularan yang tinggi memicu kekhawatiran pemerintah. Karena itu pemerintah tetap merekomendasikan penerapan protokol kesehatan yang ketat agar fasilitas kesehatan tidak dibanjiri pasien Covid.

Terlebih, Pemerintah juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak termakan informasi tidak benar atau hoax. Ini semua sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo mengenai langkah dan upaya pemerintah Indonesia untuk menghindari disinformasi dan penyebaran berita hoax tentang vaksinasi Covid-19. (bin)

Reses, Endro Ingatkan Warga Covid-19 Covid Masih Ada

Anggota DPRD Provinsi Jateng dari Fraksi PDIP, Endro Dwi Cahyono saat melakukan reses di Desa Klayu Siwalan, Kecamatan Batangan. 

PATI - Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Endro Dwi Cahyono mengajak masyarakat patuhi protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, kesadaran masyarakat dinilai turun drastis lantaran menganggap Covid-19 sudah hilang.

Hal itu disampaikan Endro saat menggelar kegiatan reses di Desa Klayu Siwalan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. “Kami mengingatkan kepada warga terkait bahaya penularan Covid-19. Hal ini harus kami sampaikan, karena kesadaran masyarakat mulai berkurang dan menganggap virus Covid-19 sudah tidak ada lagi,” ungkap Endro.

Selain menyapa konstituen dan menyerap aspirasi warga, Endro memang sengaja memberikan sosialisasi itu. Sebab, kasus Covid-19 yang sempat alami penurunan kini justru trenya naik. Untuk itu, pihaknya merasa terpanggil dan mengajak warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketat.

Endro juga mengingatkan, jika hendak bepergian selalu memakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Selain itu, Endro juga mengingatkan warga agar segera melakukan vaksinasi, jika memang belum. Sebab, vaksin merupakan salah satu cara menjaga kekuatan tubuh. (gus) 

Anggota DPRD Pati, Muntamah Fasilitasi Vaksinasi di Desanya

Anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah memfasilitasi vaksinasi di Desa Ngagel, Dukuhseti. 

PATI - Anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah memfasilitasi vaksinasi di Desa Ngagel, Dukuhseti pada akhir pekan lalu. Hal ini dikarenakan cakupan vaksinasi di desa tersebut rendah. Selain itu, seara keseluruhan peringkat cakupan vaksin di Pati terendah.

Pada Sabtu (12/2) lalu, Anggota Komisi D Muntamah memfasilitasi warga Desa Ngangel, Dukuhseti. Kisaran tujuh tenaga medis terlihat menyuntik vaksin di rumah Muntamah.

 ”Saya fasilitasi pihak desa untuk vaksinasi di rumah saya. Ini untuk mendorong target vaksinasi yang masih rendah,” kata Muntamah. 

Di samping itu, target vaksinasi di desanya ini membuatnya prihatin. Bahwasannya, cakupan vaksinasi di sana terendah se-Pati. 

”Data pada awal Febuari lalu. Masak iya desa yang saya tempati ini rendah. Oleh sebab itu, saya terus mendorong untuk percepatan vaksinasi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, melalui organisasi muslimat juga mempunyai kesempatan untuk gencar sosialisasi. Tetap memberikan motivasi bahwa vaksinasi ini penting. 

”Tujuannya membentuk herd immunity komunal. Secara tak langsung ini mendorong masyarakat untuk vaksinasi. Jadi ini bisa digunakan sebagai contoh. Bahwa tokoh publik peduli dengan vaksinasi. Dan itu sangat penting,” paparnya.

Vaksinasi tersebut untuk dosis 1 hingga 3. Jenis vaksin yang digunakan astrazeneca 10 dosis, pfizer 1 vial, dan sinovac satu vial 10 dosis. 

”Targetnya 50 orang. Vaksinasi ini dari Puskesmas Dukuhseti. Kali ini kebetulan Bu Muntamah memfasilitasi penyuntikan vaksin di rumahnya,” terang bidan desa setempat Kartinah. 

Tak hanya itu, biasanya pihak Puskesmas Dukuhseti menggelar vaksinasi di kantor setempat. Sampai saat ini, percepatan vaksinasi masih bergulir. 

”Biasanya di Puskesmas rutin tiap Selasa dan Jumat. Selain itu juga jemput bola ke rumah masyarakat,” pungkasnya. (gus) 

Komisi C Soroti Kekurangan Alun-Alun Timur

Anggota Komisi C DPRD Pati, Suwito. 

PATI - Alun-alun Timur atau Alun-alun Kembangjoyo telah resmi ditempati oleh para pedagang kaki lima (PKL). Tempat tersebut dinilai representatif menjadi ruang publik sekaligus pusat PKL yang baru setelah pusat kuliner di belakang GOR Pesantenan tidak lagi dijadikan pusat penampungan PKL. Hal itu diungkapkan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati Suwito. 

"Yang penting saat ini alun-alun timur itu sudah bagus untuk menampung PKL, saat ini mereka sudah berjualan di tempat baru tersebut," papar politikus PPP. 

Namun, Suwito mengakui tempat relokasi PKL itu masih ada kekurangan. Terutama soal drainase. Menurutnya hal itu yang harus diperhatikan ke depannya.

"Kemarin kami sudah sidak ke lokasi. Nanti akan diperbaiki oleh dinas terkait. Memang kemarin ada refocusing jadi ada yang terpangkas," imbuh Suwito.

"Sedikit demi sedikit kita perbaiki. Yang penting saat ini bisa menampung para PKL dan tidak terjadi permasalahan (seperti di tempat sebelumnya) sehingga dapat membantu para PKL yang ada," tegasnya.

Untuk diketahui saat ini alun-alun baru tersebut sudah ramai dikunjungi masyarakat. Di tempat itu dipenuhi penjual makanan. Selain itu ada pula pedagang yang menjual pakaian maupun aksesoris lain. 

Di alun-alun itu juga tersedia wahana permainan anak-anak. Alun-alun timur ramai menjelang sore hari.

Kehadiran alun-alun baru ini menjadi ruang publik baru bagi masyarakat yang ingin nongkrong atau jajan, sebab setelah alun-alun simpang lima direnovasi tidak diperkenankan untuk menjadi tempat jualan PKL. 

Apalagi di alun-alun baru ini memiliki lahan yang luas. Selain stand PKL, pemerintah menyediakan ruang terbuka hijau untuk menjadi tempat santai masyarakat. (gus) 

Dewan Pati : Jadi Tuan Rumah Kejuprov Kebanggan Bagi Warga Pati

PATI - Anggota Komisi A DPRD Pati, Muslihan menyebut jika menjadi kebanggaan tersendiri Kejuaraan Atletik Kelompok Umur tingkat Provinsi (Kejurprov) Jawa Tengah tahun ini digelar di Kabupaten Pati. 

Event olah raga itu digelar di Stadion Joyokusumo, pada Jumat (11/2/2022) hingga Sabtu (12/2/2022) 

“Menjadi tuan rumah dalam Kejuprov ini tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi warga di Pati,” kata Muslihan usai mengikuti pembukaan Kejuprov di Stadion Joyokusumo. 

Menurut Muslihan Stadion Joyokusumo mempunyai fasilitas yang cukup baik karena itu panitia Kejuprov mempercayakan jika event tingkat provinsi itu digelar di Pati. 

Muslihan juga mengapresiasi kesiapan panitia Kejurprov karena sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Termasuk melakuka  tes swab kepada seluruh peserta dan panitia sehari sebelum lomba di mulai. 

"Event Kejuprov ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit atletik Jawa Tengah dari tingkat SD hingga SMA, " kata Muslihan. 

Dalan Kejuprov Jateng 2022 ada sebanyak 42 kontingen dengan 544 atlet bersaing dalam Kejuaraan Atletik Kelompok Umur. (awe)

Evaluasi Pelaksanaan PTM, Siwsa dan Guru di SMAN 1 Kayen Dites PCR

Petugas dari Puskemas Kayen foto bersama Kepala SMAN 1 Kayen Mulyono, usai mengambil tes PCR sampling. 

KAYEN - Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melalui Petugas dari Puskesmas Kayen melakukan tes PCR sampling secara acak kepada siswa, guru, serta karyawan di SMA Negeri Kayen, Sabtu (12/2/2022). 

Pengambilan sampling itu sebagai evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang telah dilaksanakan sejak bulan Januari lalu. 

Pengambilan sampling tes PCR berlangsung di aula serba guna di sekolah setempat. Ada 25 orang siswa, 2 orang guru, dan 2 karyawan sekolah yang mengikuti tes PCR. 

Salah seorang guru di SMAN 1 Kayen, Rasmo mengatakan, peserta tes PCR itu merupakan siswa, guru, dan karyawan sekolah yang ditunjuk secara acak untuk mengikuti tes PCR . Dari hasil tes anti bodi itu diketahui 1 siswa dan 1 guru hasil tesnya reaktif.

"Untuk siswa dan guru yang hasil tesnya reaktif sudah diminta untuk isolasi mandiri. Hari Senin besok akan dilakukan tes ulang, jika hasilnya positif yang bersangkutan diminta untuk menjalani karantina," kata Rasmo. 

Dia menambahkan sejak tanggal 17 Januari lalu SMAN 1 Kayen sudah melangsungkan proses pembelajaran tatap muka. Karena itu, Rasmo menilai jika tes acak ini memang perlu dilakukan, sebagai evaluasi dan antisipasi adanya penularan virus Covid-19 saat kegiatan PTM. 

Masih menurut Rasmo, selama pelaksanaan PTM di SMAN 1 Kayen sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. 

" Mulai masuk gerbang sekolah siswa sudah dipantau dengan mengukur suhu badan. Semua siswa dan guru juga diwajibkan mengenakan masker, " katanya. 

Untuk membatasi kerumunan pihak sekolah juga melakukan pembatasan jumlah siswa saat belajar di kelas, dengan membagi hari belajar mereka.

" Untuk per kelasnya diisi 50 persen dari jumlah siswa. Misalnya hari ini siswa nomor absen 1-18 yang masuk, besoknya absen 19-36 gantian yang masuk," jelas Rasmo. 

" Jumlah siswa di SMAN 1 Kayen ada 1289 semuanya sudah divaksin sampai tahap 2," imbuhnya. 

Kasus Covid-19 di Pati Meningkat, Bupati Haryanto Hentikan PTM

Bupati Pati, Haryanto menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, dan kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Senin mendatang (14/2).

Pemberhentian itu lantaran dalam sepekan terakhir, banyak ditemukan kasus Covid-19 di sejumlah sekolah, di semua jenjang pendidikan.

Keputusan itu berdasarkan Surat Edaran (SE) tertanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani Bupati Pati. 

Diwawancara usai membuka kejurprov atletik di Stadion Joyokusumo Pati, Jumat (11/2), Bupati Haryanto mengatakan, untuk mencegah penularan yang semakin banyak pihaknya menerbitkan kebijakan untuk kembali menunda PTM terbatas yang sudah berjalan beberapa pekan. 

“Untuk PTM, saya sudah inventarsir Insyaallah nanti mulai Senin (14/2), kita tunda lagi. Karena banyak temuan di sekolahan,” katanya. 

Selain di madrasah, temuan kasus Covid-19 juga ditemukan SD, SMP dan SMA/SMK. Sekarang ini, banyak temuan justru kepada anak-anak atau peserta didik. 

“Dari pada kita kualahan, kita antisipasi. Sudah kita buatkan edaran Senin mulai daring lagi. Nanti Kalau aman PTM. Walaupun sudah seratus persen vaksin dosis pertama. Tetapi tidak menjamin, karena apapun yang sudah vaksin itu tetap prokes. Kerena merasa sudah vaksin maka lalai,” terangnya. (gus) 

Waspada Omicron, Dewan Minta Pemkap Pati Aktifkan Jogo Tongo

PATI - Setelah sempat mereda, saat ini jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Pati kembali mengalami kenaikan. 

Untuk mengatisipasi terus melonjaknya kasus Covid-19, Wakil Ketua II DPRD Pati, Hardi meminta warga Pemerintah Kabupaten (Pemkab Pati) untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Apalagi diketahui virus Covid-19 varian Omicron sudah menjangkit seorang warga di Kabupaten Pati. 

Diketahui warga yang terjangkit virus Omicron adalah seorang ibu rumah tangga yang tengah menjalani persalinan di rumah sakit swasta di Pati. 

Meski saat ini pasien sudah dinyatakan sembuh oleh Satgas Covid-19 Pati, politisi Partai Gerindra itu meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Termasuk selalu melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat desa.

“Omicron itu kemarin adalah dari pendatang. Harapannya agar jangan sampai masyarakat ini berkerumun. Apabila ada warga yang datang harus lapor di RT RW agar ditindaklanjutkan di puskesmas,” ujarnya. 

Satgas Covid-19 Pati juga diminta memperlebar jangkauan penelusuran kontak erat. Baik ketika hasil swab muncul maupun berulang ketika hasil PCR dan sampel muncul.

Meski kasus Omicron di Pati belum fatal, upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya gelombang ketiga akibat varian Omicron harus segera dilakukan.

Hardi melanjutkan, akan lebih baik jika gerakan Jogo Tonggo yang dulu pernah dilakukan untuk digalahkan kembali. Karena dengan gerakan itu sangat efektif untuk mengatisipasi potensi penularan virus Corona di desa-desa. 

Diketahui, beberapa pekan terakhir Kabupaten Pati kembali mengalami kenaikan kasus Covid-19. Per tanggal 10/2/2022 tercatat ada total 207 kasus konfirmasi aktif.

Kepala Dinas Kesehaatan (Dinkes) Kabupaten Pati, dr. Aviani Tritanti Venusia saat diwawancarai terpisah menyebut, ratusan warga Pati yang terjangkit Covid-19 berasal dari sejumlah klaster maupun tracing.

“Ada yang dari luar kota saat memeriksakan kesehatannya ternyata positif. Ada pula yang sakit biasa tapi saat di-screening ternyata positif,” kata dia. (awe)

Wakil Ketua ll DPRD Pati, Hardi Minta Waspadai Nepotisme dan Sogok Uang dalam Pemiliahan Perangkat Desa

Wakil Ketua ll DPRD Pati, Hardi 

PATI - Wakil Ketua ll DPRD Pati, Hardi meminta agar semua panita yang terlibat dalam pemilihan perangkat desa serentak yang akan berlangsung di Kabupaten Pati untuk mewaspadai dan tidak melakukan aksi nepotesmi dan sogokan uang. 

Hal itu  agar proses pemilihan perangkat desa bisa mendapatkan perangkat yang memang berkonpeten dan berintegritas.

“Tentunya yang kita inginkan dalam pemilihan perangkat desa ini adalah mendapatkan aparatur desa yang memang berkompeten dan bisa menjalankan tugasnya. Jangan sampai ada nepotisme dan politik uang, karena jika itu terjadi kasihan calon yang memiliki kwalitas baik pasti akan kalah dengan yang curang," kata Hardi. 

Sebelumnya, jelang pemilihan perangkat desa tahun 2022, DPRD Pati telah mengundang seluruh camat ke Kantor DPRD. agenda tersebut digelar Untuk mengetahui kesiapan pihak kecamatan untuk mempersiapkan seleksi perangkat desa.

Dari audiensi tersebut didapatkan informasi bahwa tahun ini ada Sebanyak 570 formasi jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati yang Kosong.

Sementara baru 200 formasi saja yang didaftar. Oleh karenanya selain menanyakan kesiapan desa terkait DPRD Pati juga menanyakan kendala persiapan penyelenggaraan seleksi Pemdes.

Meski belum terdaftar 50 persen lebih, namun Pembukaan pendaftaran seleksi perangkat desa masih dibuka hingga tanggal 12 Februari 2022 mendatang. (awe)