 |
| AUDENSI : Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin (tengah) saat memimpin audensi dengan para sopir truk, Jumat (28/1/2022) |
PATI- Ketiadaan pangkalan truk di Pati berdampak pada sopir kendaraan besar tersebut. Mereka mendesak Pemkab Pati memerhatikan keluhan mereka dengan membangun pangkalan truk representatif.
Aspirasi itu disampaikan Paguyuban Sopir Pati (PSP) yang didampingi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Pati dalam audiensi di DPRD, Jumat (28/1).
Puluhan sopir, yang didominasi pengemudi truk besar hadir dalam kesempatan tersebut.
"Sejak pangkalan truk di Margorejo dijadikan Pasar Pragola, tidak ada lagi pangkalan yang dapat dimanfaatkan untuk parkir. Kami terpaksa memarkir truk di pinggir jalan sehingga banyak menimbulkan masalah," ujar Ketua PSP Muhammad Sahibul Anam.
Selain kerap menjadi incaran aksi pencurian, truk besar seperti tronton dan trailer yang diparkir di pinggir jalan juga sering dikomplain warga sekitar. Tidak jarang parkir sembarangan berujung teguran dari Satlantas Polres Pati.
"Aki dan ban serep hilang, bahkan BBM dikuras orang sering kami alami. Belum lagi bersingunggan dengan masyarakat yang merasa terganggu karena aksesnya tertutup. Banyak juga anggota kami yang ditegur polisi karena parkir di bahu jalan karena rawan berdampak kecelakaan," keluhnya.
Pihaknya meminta pemkab untuk mengganti pangkalan truk Margorejo yang dialihfungsikan sebagai Plaza Pragola sejak 2015. Dampak dari pengalihan fungsi itu dirasakan sopir truk yang biasa membutuhkan tempat parkir saat mereka pulang ke rumah.
Ketua DPC Sarbumusi Pati Husaini mengemukakan, pemerintah harus hadir mengatasi persoalan tersebut. Apalagi, di kawasan Pantura Timur hanya Pati yang tidak memiliki fasilitas pangkalan truk.
"Daerah tetangga sudah ada semua, bahkan ada yang punya dua pangkalan truk. Karena itu, pangkalan yang dulu pernah ada dan dialihfungsikan harus diganti dengan yang baru," katanya.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang memimpin audiensi didampingi Wakil Ketua Muhammadun meminta pemkab memenuhi aspirasi sopir. Menurutnya, Pati harus memiliki pangkalan truk agar tidak menimbulkan banyak persoalan dan membuat aman serta nyaman sopir maupuun masyarakat.
"Ini kebutuhan mendesak sehingga pemkab harus memasukkan dalam rencana kerja (renja) 2023. Kami akan memperjuangkan dan mengawal itu," tandasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pati Teguh Widyatmoko yang hadir dalam forum audiensi menjelaskan, rencana pembangunan pangkalan truk sebenarnya telah ada. Dishub, kata dia, pernah melakukan kajian rencana pembangunan tersebut pada 2018 dengan lokasi di Batangan.
"Hasil kajian saat itu, membutuhkan lahan sekitar dua hektare dengan perincian 1,2 hektare untuk luasan bangunan, 15.000 meter persegi untuk pelataran dan akses dan sisanya difungsikan ruang terbuka hijau," paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, berdasar penghitungan kala itu, dibutuhkan anggaran senilai Rp 19,4 miliar. Biaya tersebut di luar pengadaan tanah.
"Silakan nanti menggunakan hasil kajian 2018 atau membuat kajian baru disesuaikan kondisi terkini," katanya.(gus)
EmoticonEmoticon