Hadiri Reses Dewan, Warga Keluhkan Pupuk Subsidi Sering Langka dan Harga Padi Anjlok Saat Panen

PATI - Anggota DPRD Pati dari Partai Hanura, Warsiti menggelar kegiatan reses di wilayah Pati Selatan yang juga merupakan daerah pemilihannya.

Dalam kegiatan itu, Warsiti menemui konstituennya dan menggadakan serap aspirasi warga. 

“ Saat reses kemarin, saya banyak keluhan dari masyarakat tekait kelangkaan pupuk dan harga hasil panen anjlok saat musim panen raya. Akibatnya, banyak petani merugi,” ungkap Warsiti, (31/1).

Warsiti mengatakan, dia sudah menampung semua yang menjadi keluhan warga. Untuk mencari solusinya akan dibahas dengan anggota dewan lainya. 

Mengomentari soal pupuk langka, dia mengaku sudah komunikasi dengan dinas terkait. Sedangkan untuk alokasi pupuk menyesuaikan Rasio Kecukupan Dana (RKD) daerah masing-masing.

“Kalau untuk harga anjlok saat panen raya, itu merupakan masalah yang terjadi tiap tahun. Itu yang kemarin menjadi keluhan utama di Kecamatan Tambakromo. Hal ini harus dilakukan pengkajian lebih lanjut. Entah itu karena faktor alam atau harga pasarnya yang perlu peninjauan kembali,” kata Warsiti. (gus) 

Wakil Ketua lll DPRD Pati, H. Muhammadun Mengucapkan Selamat Imlek Tahun 2022

 

Wakil Ketua ll DPRD Pati, H. Hardi Mengucapkan Selamat Imlek Tahun 2022

 

Wakil Ketua l DPRD Pati, H.Joni Kurnianto,ST.MMT Mengucapkan Selamat Imlek Tahun 2022

 

Ketua DPRD Pati, H. Ali Badrudin,SE Mengucapkan Selamat Imlek Tahun 2022

 

Dewan Pati : Pangkalan Truk Bisa Hasilkan PAD

Wakil Ketua DPRD Pati, H. Muhammadun. 

PATI - Anggota DPRD mendorong agar Pemerintah Kabupaten Pati membangun tempat pangkalan truk.

Itu setelah para sopir truk melakukan audensi dengan pihak legeslatif setempat.

Wakil Ketua lll DPRD Pati, Muhammadun mengatakan, tidak ada salahnya Pemkab Pati membangun pangkal truk di wilayahnya. Menngingat saat ini di Kabupate Pati tidak ada tempat parkir untuk kendaraan besar.

Muhammadun menyebut selain dapat memfasilitasi sopir truk untuk parkir, pangkalan truk juga bisa untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD).

“Pembangunan pangkalan truk ini baik karena akan bisa menambahkan PAD,” ujar politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Audiensi di Gedung DPRD Pati, Jumat (28/1/2022).

Semantara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pati Teguh Widyatmoko yang hadir dalam forum audiensi menjelaskan, rencana pembangunan pangkalan truk sebenarnya telah ada.

Dishub, kata dia, pernah melakukan kajian rencana pembangunan tersebut pada 2018 dengan lokasi di Batangan.

“Hasil kajian saat itu, membutuhkan lahan sekitar dua hektare dengan perincian 1,2 hektare untuk luasan bangunan, 15.000 meter persegi untuk pelataran dan akses dan sisanya difungsikan ruang terbuka hijau,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, berdasar penghitungan kala itu, dibutuhkan anggaran senilai Rp 19,4 miliar. Biaya tersebut di luar pengadaan tanah.(gus)

Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto Jabat Exco PSSI Jateng

Anggota Exco Asprov PSSI Jateng foto bersama

SEMARANG - Di sebuah aula Hotel Patra, Semarang, Jumat 28 Januari 2022, raut muka Joni Kurnianto nampak berseri-seri. Pemilihan anggota Exco Asprov PSSI JawaTengah dalam Kongres Pemilihan Asprov PSSI Jateng 2021 yang berlangsung sengit telah usai. 

Pria berpostur tinggi besar ini baru saja terpilih menjadi anggota Komite Eksekutif (Exco) Asprov PSSI Jawa Tengah yang baru. Joni yang juga menjabat Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pati ini memperoleh perolehan suara paling tinggi sebanyak 61 suara. 

Joni bersyukur dipercaya mengemban amanah sebagai anggota Exco Asprov PSSI Jateng. Sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mengurus sepakbola di provinsi sebesar Jawa Tengah yang juga punya nama besar dalam kancah sepakbola nasional.

"Sebenarnya saya tidak terfikir untuk menjadi pengurus. Awalnya setahunan lalu ketika ketemu dengan berbagai tokoh sepakbola di Jawa Tengah saya sering rasan-rasan dengan perkembangan sepakbola di provinsi ini yang menurut saya tertinggal dengan provinsi tetangga. Seperti Jawa Barat dan Jawa Timur," kata Joni.

Menurutnya, perkembangan sepakbola di Jawa Tengah tidak merata. Karena itu perlu perbaikan-perbaikan, baik berupa sistem kepengurusan dan lainnya. "Nah saat itu adik saya Yoyok Sukawi yang sekarang jadi Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah, mau maju saya kemudian digeret sekalian. Katanya mau memperbaiki sepakbola Jawa Tengah, kata Yoyok waktu itu. Kebetulan saya juga menjadi wakil dari Pati Raya (eks Karesidenan Pati) di pengurusan Asprov ini," imbuh Joni.

Selain memikirkan kemajuan sepakbola Jawa Tengah, Joni juga berkomitmen untuk memikirkan kemajuan sepakbola Kabupaten Pati. "Pekerjaan rumah kepengurusan ini sepertinya banyak. Ya mungkin nanti kita akan mengutamakan kebersamaan pengurus dulu untuk sama-sama memajukan sepakbola di provinsi ini," lanjut Joni. 

Untuk diketahui, Joni sendiri bukan orang kemarin sore di sepak bola. Pria yang juga Ketua PELTI Pati ini tercatat pernah menjadi manajer Persipa Pati pada musim 2007-2009. Sepak terjangnya di dunia sepakbola Kabupaten Pati lebih banyak pada sisi pembinaan pemain muda. Joni juga merupakan inisiator sekaligus penyandang dana didirikannya wadah Pemusatan Latihan (Puslat) alumni Piala Soeratin Jawa Tengah 2018.

Selain itu hingga saat ini Joni juga masuk dalam jajaran sebagai dewan pembina dan penasihat di Askab PSSI Pati dan Persipa Pati. Joni juga masuk dalam jajaran manajemen PSIS Semarang sebagai direktur. 

Untuk diketahui dalam pemilihan anggota Exco Asprov PSSI Jateng dalam Kongres Pemilihan Asprov PSSI Jateng 2021, menghasilkan terpilihnya Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah As Sukawijaya (Yoyok Sukawi) secara aklamasi, wakil ketua Edi Sayudi dari Demak dengan 41 suara.

Sedangkan 7 Anggota Exco adalah Joni Kurnianto asal Pati, Heri Fitriansyah asal Brebes, Danang Aji Saputra asal Batang, Bambang Tujiatno asal Cilacap, Danur Rispriyanto asal Semarang, Sukardiono asal Magelang, dan Arya Suhendra asal Solo. (gus) 

Ketua DPRD Pati Jelaskan Kronologi Perubahan Perda RTRW di Lorong Indah

SEPI : Lokasi bekas komplek prostitusi Lorong Indah di Kabupaten Pati nanpak sepi usai oprasionalnya ditutup oleh pemkab setempat. 

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin ikut menghadiri pertemuan Pemkab Pati dan Ombusdman Jawa Tengah. 

Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati itu merupakan klarifikasi Ombusdman terkait adanya lapaoran maladministrasi atas penertiban tempat prostitus Lorong Indah oleh Pemkab Pati. 

Saat diminta untuk menjelaskan perubahan status renncana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) atas lahan komplek Lorong Indah, Ketua DPRD Pati menjelaskan, berdasarkan Perda RTRW, awalnya lahan LI merupakan lahan hijau atau lahan pertanian berkelanjutan. Namun pada sekitar tahun 2000-an lebih dari setengah lahan mengalami perubahan status menjadi lahan kering atau lahan pemukiman. Seiiring waktu lagi kawasan itu kembali masuk ke wilayah hijau atau diperuntukan untuk daerah pertanian pnagan berkelanjutan. 

" Karena masuk dalam wilayah hijau, Pemerintah Kabupaten  berencana mengembalikan fungsi lahan yang saat ini masih berdiri bangunan bekas tempat hiburan malam itu. Nantinya bangunan itu akan dirobohkan untuk dikembalikan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjuta," jelas Ali Badrudin.

Dia melanjutkan, bahwa status aset tanah di sana harus lahan hijau seperti tertuang dalam Perda RTRW terbaru. Bila pemilik lahan tidak puas dengan aturan tersebut, dipersilakan untuk menempuh jalur hukum.

“ Meskipun punya sertifikat, tetap harus menyesuaikan peraturan. Masa peraturan dikalahkan dengan seseorang ? Kalau tidak puas silahkan menempuh jalur hukum yang lain,” pungkasnya. (gus) 

 

Wakil Ketua lll DPRD Pati, H. Muhammadun Mengucapkan Selamat Harlah NU.

 

Wakil Ketua ll DPRD Pati, H. Hardi Mengucapkan Selamat Harlah NU.

 

Wakil Ketua l DPRD Pati, H.Joni Kurnianto,ST.MMT Mengucapkan Selamat Harlah NU.

 

Ketua DPRD Pati, H. Ali Badrudin,SE Mengucapkan Selamat Harlah NU.

 

Ketua DPRD Pati Ikut Hadiri Pertemuan dengan Ombusdman

Ombusdman Jawa Tengah saat meminta keterangan kepada Pemkab, Aparatur Penegak Hukum dan DPRD Pati, terkait aduan maladministrasi tentang rencana pembongkaran bangunan eks lokalisasi LI 

PATI - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menerima laporan masyarakat Pati terkait dugaan maladministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Pati atas rencana penertiban Lorok Indah. 

Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Proses penertiban Lorok Indah di Kabupaten Pati masih dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, pada hari ini tim Ombudsman melakukan pemeriksaan dengan meminta penjelasan secara langsung kepada Bupati Pati dan Jajaran. Kemudian, Tim Pemeriksa Ombudsman RI Jawa Tengah telah menyampaikan secara langsung harapan-harapan Pelapor kepada Bupati Pati serta Forkopimda (Kapolres, DANDIM, Kepala Kantor Pertanahan), terutama terkait dengan harapan untuk tidak dibongkarnya bangunan serta meminta solusi terbaik dari Bupati Pati," ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah.

Atas pemeriksaan tersebut, Bupati Pati berkomitmen akan mempertimbangkan dan memberikan solusi alternatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kegiatan permintaan penjelasan langsung tersebut dihadiri oleh Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Pengadilan Negeri, dan organisasi masyarakat setempat.

Bupati Pati juga berkomitmen akan memberikan pelayanan dengan menanggapi surat aduan dari warga, antara lain mencakup solusi yang ditawarkan kepada warga Lorok Indah, yang terdampak pembongkaran.

“Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, hasil pemeriksaan Ombudsman akan disimpulkan ada atau tidaknya maladministrasi. Sehingga kami belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan," ujar Siti Farida.(gus) 

DPRD Pati Janjikan Raperda Akomodasi Kereta Wisata

 

PATI – Angin segar dirasakan bagi pengusaha kereta kelinci atau kereta wisata. Hal ini karena Komisi C pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berjanji akan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk melegalkan operasional kereta wisata.

“Kami akan berupaya mengakomodir pengusaha kereta wisata dalam sebuah raperda. Kami berupaya kunjungan di mana yang punya produk hukum daerah odong-odong akan kami dalami. Karena tugas kami pengawasan penganggaran dan pembuatan Perda. Tetap kami upayakan itu,” jelas anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Iriyanto Utomo.

Raperda ini diharapkan menjadi jawaban atas permasalahanrda  kereta wisata di Kabupaten Pati. Di mana mereka tidak diperkenankan beroperasi selain di lingkungan pariwisata.

Namun, Iriyanto mengaku belum bisa memastikan kapan raperda ini direalisasikan. Mengingat perlu makanisme yang panjang untuk membuat sebuah produk hukum perda.

“Berhasilnya kapan kami belum tahu. Karena tidak serta merta bisa langsung disetujui. Harus melaui mekanisme dan pembahasan dengan eksekutif,” imbuh Iriyanto.

Sebelumnya, puluhan pengusaha odong-odong atau kereta kelinci mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pati, Selasa (25/1) kemarin.

Mereka wadul lantaran dilarang beroperasi di jalan raya dan sering dirazia petugas kepolisian bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati. Mereka meminta solusi agar kereta wisata ini dapat beroperasi dan tidak menyalahi aturan. Ia mengaku tak mau menentang aturan maupun aparat. (gus) 

Pengurus MWC NU Kecamatan Kayen, Masa Khidmat 2021-2026 Resmi Dilantik

 

Pelantikan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Kayen di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Minggu (30/1/2022). 

KAYEN - Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Kayen masa khidmat 2021-2026 resmi dilantik. 

Pelantikan untuk kepengurusan NU tingkat kecamatan sekaligus tingkat ranting itu diselenggarakan di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Minggu (30/1/2022). 

Pada kegiatan itu dihadiri sekitar 400 orang undangan dari para Pengurus Cabang NU Pati, Banom NU seperti Ansor, Banser, serta Tokoh Agama dan Muspika Kayen. 

Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Pati, KH. Yusuf Hasyim mengaku senang melihat semangat para Anggota dan Pengurus MWC NU Kecamatan Kayen. 

Menurutnya, semangat itu adalah awal kebangkitan Organisasi NU di Kayen.

Dia berharap, setelah pengurus yang baru ini dilantik bisa segera bergerak dengan Banom dan Lembaga-Lembaga NU yang lain untuk turun di tengah masyarakat. 

" Ini luar biasa, dengan semangat para Pengurus MWC NU Kecamatan Kayen dan ranting, saya yakin ini adalah awal kebangkitan kejayaan Organisasi NU di Kayen," kata Yusuf. 

Sementara itu, Ketua MWC NU Kecamatan Kayen masa khidmat 2021-2026, H. Sofyan mengatakan, pihaknya bersyukur karena acara kegiatan pelantikan berjalan dengan lancar. 

" Alhamdulilah acara pelantikan ini berjalan lancar dan bisa dihadiri  secara langsung oleh Syuriyah dan Tanfidziyah dari Pengurus Cabang NU Kabupaten Pati," ujar Sofyan. 

Diapun mengucapkan terimakasih atas dukungan dan motivasi dari Syuriyah danTanfidziyah NU Pati. Sebisa mungkin pihaknya akan selalu berupaya untuk memajukan Organinasi NU di Kecamatan Kayen. 

" Insyaalah kami selaku Pengurus MWC NU Kecamatan Kayen yang baru, akan selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan organisasi. Dan kami akan selalu bersinergi dengan Banom NU lainya untuk terus eksis demi kemaslahatan umat," kata Sofyan. 

Berikut Kepengurusan MWC NU Kecamatan Kayen, Masa Khidmat 2021-2026.

TANFIDZIYAH:

Ketua : H. Sofyan, S.Ag. MP.d.

Wakil Ketua 1. H. Supriyadi.

Wakil Ketua 2. Ahmad Durri.

Wakil Ketua 3. H. Muh. Sholihin.

Wakil Ketua 4. Drs. Yusuf, M.Ag.

Sekertaris : Abdul Hamid, S.Pdi.

Wakil Sekertaris 1. Ahmad Sholihin.

Wakil Sekertaris 2. Rohmad Wahyudi, S.Pdi.

Wakil Sekertaris 3. Ahmad Aniq Al Hafidz, S.Pdi.

Bendahara : Ahmad Rozi, S.Pdi.

Wakil Bendahara 1. Muh. Istain.

Wakil Bendahara 2. H. Abdul Haq.

Wakil Bendahara 3. H. Syamsi, SH.

Wakil Bendahara 4. H. Karno.

 

Dewan Dukung Pemkab Pati Ratakan Bangunan LI

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memastikan tempat prostitusi Lorog Indah (LI) atau Lorong Indah akan rata dengan tanah. Soalnya, tempat tersebut melanggar Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menetapkan kawasan ini sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Kepastian itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Ali Badruddin. Bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dia merapatkan tindaklanjut tempat prostitusi tersebut. Ali mengatakan, penutupan LI diputuskan segera dan ditindak lanjuti.

”Rapat Forkopimda dibahas tindaklanjut penutupan prostitusi LI. Yang mana disepakati untuk segera ditindaklanjuti. Baik melalui pemberitahuan, peringatan, dan pembongkaran,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pembongkaran itu sesuai yang disepakati selama ini. Yakni, alasan karena bangunan yang ada di sana melanggar Perda. Kemudian perizinan, serta melanggar norma-norma. 

”Saya minta bagi masyarakat bisa menerima legowo. Terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yang mendapat dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalaupun ada yang kurang puas sedikit mari bersama untuk perbaikan masyarakat di Kabupaten Pati,” paparnya.

Ditanya kapan pembongkaran bangunan prostitusi yang ada di Kecamatan Margorejo itu, lanjut dia, pembongkaran menunggu eksekusi bangunan.

”Karena saat ini masih menunggu tahapan-tahapan dari bupati. Tentunya tahapan-tahapan yang ada itu tadi. Bangunan dipastikan akan digusur dan bongkar karena melanggar perda tata ruang, dan melanggar perizinan,” pungkasnya. (gus) 

Ketua DPRD Pati Kecam Aksi Radupaksa Wanita Disabilitas

 

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. 

PATI - Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengecam pelaku radupaksa terhadap seorang penyandang disabilitas di Kecamatan Tayu. 

Pelaku adalah SWN (60), pria lanjut usia ini tega memperkoso S (38) yang merupakan tetangganya sendiri dan mengidap tunarungu. 

Kasus asususila ini telah diproses oleh polisi setelah keluar korban mengadukan kasus ini ke penyidik Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polres Pati.

Ali Badrudin mengaku sangat prihatin atas kejadian ini, terlebih korban merupakan wanita disabilitas . Karena itu dia berharap pelaku diganjar dengan hukuman yang setimpal.

" Dari aksi radupaksa ini korban sampai hamil. Ironisnya lagi korban ini dari keluarga tidak mampu. Karena itu kami mendorong kepada Pemkab Pati untuk ikut memberi perhatian dengan memberi bantuan hukum. Dan kami juga meminta agar pelaku diberi hukuman yang setimpal, " kata Ali.

Kasus radupaksa ini telah dilporkan ke Polres Pati pada 11 Januari 2022 lalu. 

Kuasa hukum korban, Jumain mengatakan, korban sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah di Pati.

“Sepi di pagi hari pukul 06.00 WIB. [Pelaku] mau ke sawah [sambil] menunggu [korban] masuk kerja. Lalu ditarik, dibawa ke rumah pelaku. Saat belum ada orang,” ungkap Jumain

Karena tunawicara, saat mendapat perlakuan cabul dari pelaku, korban tak bisa meminta pertolongan.

“Korban ini disablitas tunawicara bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah. Sementara, ibunya lumpuh.,” ungkap Jumain.

Jumain menambahkan kasus dugaan pemerkosaan terhadap korban disabilitas ini telah dilaporkan ke Polres Pati. Kasus ini mulanya sulit terungkap karena kondisi korban yang tunawicara. Namun, ibu korban yang curiga karena anaknya tidak mengalami menstruasi akhirnya bercerita ke kerabat.

Mulanya, keluarga menduga korban memiliki penyakit tumor. Namun setelah diperiksa ke bidan, korban ternyata hamil enam bulan.

“Bahwasanya si korban ini kok gak ada haid. Terus bilang sama pelapor [kerabat]. Terus curiga ada tumor atau apa. Pas ke bidan positif hamil. Kita mendampingi ke pukesmas untuk tes kehamilan, dan menurut dokter pukesmas sudah hamil enam bulan, " jelasnya. (gus) 

Komisi A DPRD Pati Sepakat Penghapusan Tenaga Honorer dan THL

PATI - Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan untuk penghapusan tenaga honorer dan tenaga harian lepas (THL). 

Hal tersebut mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo mengatakan, pihaknya sepakat atas aturan tersebut.

Dia pun sangat mendukung jika penghapusan tenaga honorer dan THL diterapkan di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Menurutnya, tenaga honorer dan THL di Pati terlalu memberatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari segi honorarium, meskipun secara peran tenaga ini sangat dibutuhkan.

“ Untuk aturan ini, kami dari Komisi A setuju. Kami sudah menanyakan berapa jumlah honorer se-Kabupaten Pati beserta berapa penggajiannya, dan itu terlalu memberatkan APBD, ” ungkap Bambang.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati itu menanbahkan, jika Komisi A DPRD Kabupaten Pati telah melakukan rapat dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati untuk membahas kelanjutan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pati.

Kepada BKPP, Komisi A menyarankan agar tahun depan Pemkab tidak melakukan rekrutmen tenaga honorer ataupun THL baru agar jumlahnya tidak bertambah.

Komisi A DPRD Kabupaten Pati menginginkan agar para tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang honor-nya dibiayai dari APBN. Pasalnya tenaga honorer dan THL sangat dibutuhkan di lingkungan Pemkab Pati. (gus)

Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Minta Perusahaan Swasta Sponsori Persipa

 

Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto memberikan bonus kepada pemain Persipa Pati

PATI- Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto berharap dua perusahaan besar di Pati mau jadi Sponsor Persipa Pati. Tim Laskar Persipa Pati, saat ini membutuhkan banyak biaya untuk bertarung di Liga 3 Nasional.

Sesuai dengan jadwal PSSI, Liga 3 Nasional akan dimulai pada 29 Januari 2022 ini. Persipa Pati akan bersaing dengan 63 tim Liga 3 dari seluruh penjuru nusantara. Mereka berpeluang untuk promosi ke Liga 2 musim depan.

Joni Kurnianto berharap perusahaan besar di Kabupaten Pati juga bisa memberi dukungan kepada Laskar Saridin. Dukungan mereka untuk Persipa dibutuhkan mengingat di Liga 3 Nasional, Persipa membutuhkan biaya.

Kebersamaan dari semua elemen masyarakat menurutnya dibutuhkan untuk bisa menyokong penuh kiprah Persipa Pati. Sehingga Persipa bisa membawa nama Pati ke tingkat nasional, dan lebih dikenal ke seluruh penjuru negeri.

Setelah beberapa pengusaha dan perusahaan telah bersedia memberikan bantuan, Joni Kurniawan mendorong perusahaan-perusahaan besar bisa menunjukan perhatian untuk Persipa Pati. Khususnya pada dua pabrik olahan makanan ringan di Bumi Mina Tani yang terkenal, diharapkannya mau menjadi sponsor untuk Persipa.

“Perusahaan besar di Pati kog belum ini. Ada kacang Garuda dan Dua Kelinci. Maka kita harap mau menjadi sponsor,” tandasnya.

Pihaknya menunggu niat baik dari perusahaan-perusahaan besar di Pati untuk bisa bersama-sama mendukung Persipa Pati. Keberadaan Persipa Pati tidak hanya untuk sekedar prestasi sepakbola Pati. Namun lebih dari itu, Persipa akan menjadi salah satu corong untuk mengenalkan Pati ke seluruh penjuru negeri.

“Jadi kami menunggu semua bergabung bersama-sama untuk mendukung Persipa Pati,” ujar Joni Kurnianto. (gus) 

2021 DPRD Pati Sahkan 11 Perda

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. 

PATI - Pada tahun 2021, DPRD Kabupaten Pati telah mengesahkan sebanyak 11 peraturan daerah (perda) dari target sebesar 17 perda yabg telah dibahas. 

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengaku belum tercapainya target itu lantaran terkendala pandemi Covid-19. Kondisi itu membuat kinerja anggota dewan tidak bisa maksimal.

Seperti diketahui, pada 2021 terjadi beberapa lonjakan kasus Covid di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pati. Pemerintah pun menerapkan pembatasan secara ketat, salah satunya membatasi pertemuan yang mengundang banyak orang.

Ali berjanji di 2022 ini, Raperda yang diusulkan dapat disahkan menjadi Perda. 

“Tahun 2021. Terget 17 tercapai 11. Karena pandemi Covid-19. Kekurangannya kita masukkan di 2022,” ujar Ali kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Pati.

Pada tahun ini, pihaknya menargetkan mengesahkan 16 perda. Target ini dinaikkan setelah adanya Rapat Paripurna Perubahan Propemperda, Jumat (7/1/2022) lalu.

Sebelumnya, hanya menargetkan 13 Perda saja. Lalu, ada penambahan tiga Raperda yakni Raperda tentang perdagangan kaki lima, lalu Raperda tentang pariwisata dan Raperda tentang penambahan infrastruktur.

Ia pun yakin, target ini bisa pihaknya sah kan pada tahun ini. Mengigat, Raperda-Raperda ini dinilai sangat dibutuhkan masyarakat Bumi Mina Tani.

“Sebelumnya ada 13 manjadi 16. Tahun ini 16. Ada inisiatif dari DPRD. Baik dari Komisi D, C, B maupun Komisi A. Kemudian ada inisiatif dari Bapomperda. Ada juga dari Pemkab Pati,” tandasnya. (gus) 

Ketua Dewan Pati Beri Dukungan ke Persipa

 

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin saat memberi dukungan untuk Persipa Pati

PATI - Keberhasilan Persipa menjuarai liga 3 Jawa Tengah mendapat respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Skuat Persipa akan mendapat dukungan penuh dari dewan dalam menghadapi Liga 3 Nasional mendatang.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, pihaknya telah sepakat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menggelontorkan dana sebesar Rp 2 miliar sebagai bentuk dukungan untuk Persipa. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus mendukung kiprah Persipa ke depan.

“DPRD Pati bersama dengan pemkab sudah sepakat untuk memberikan anggaran Rp 2 miliar. Dana tersebut harapan kami bisa dioptimalkan untuk tim mengarungi putaran nasional Liga 3 yang berlangsung 2022,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap kepada seluruh pihak untuk bersama mendukung Persipa. Mulai dari DPRD, pemkab, sponsor, manajemen, dan seluruh masyarakat Pati. Ali yakin jika seluruh pihak dapat bersinergi dengan baik, Persipa mampu melaju ke jenjang yang lebih tinggi. 

“Kami berharap yang terbaik untuk Persipa dan masyarakat Pati. Mau bagaimanapun, prestasi yang ditorehkan Persipa juga membawa nama baik daerah. Selain itu saya yakin, Persipa mampu lolos ke Liga 2 jika seluruh pihak dapat bersinergi dengan baik,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto. Pria yang juga menjadi pembina Persipa tersebut akan terus mendukung Persipa supaya bisa terus menorehkan prestasi.

“Kami kemarin juga sudah memberikan masukan kepada Manajemen Persipa, untuk melakukan pergantian pemain yang dianggap kurang kita perbaiki. Kemudian untuk latihan, sudah kita fokuskan kembali ke Stadion Joyokusumo karena memang sudah selesai diperbaiki. Karena kalau kita berlatih di lapangan yang kurang baik itu bisa cedera, jadi untuk menghindari hal semacam itu kita kembali ke Joyokusumo,” pungkasnya. (gus) 

Dewan Pati : Bangun Tugu Saja Bisa, Masak Pangkalan Truk Ndak Bisa

PATI  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berjanji akan memperjuangkan pembangunan pangkalan truk di Pati. Wakil rakyat ini akan mendesak Bupati Pati untuk membuat pangkalan truk.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menilai pembuatan pangkalan truk mestinya bisa direalisasikan. Sebab, untuk membuat Tugu Bandeng bisa dilakukan.

“(Bupati) akan saya desak. Taman bisa buat, Tugu Bandeng bisa. Tapi pangkalan ndak ada kan lucu.  Lha ini rakyat Pati kok. Harus diperhatikan,” ujar Ali Badrudin saat audiensi dengan Paguyuban Sopir Pati (PSP) di Gedung DPRD Pati, Jumat (28/1/2022).

Sebelumnya, ada pangkalan truk di Pati. Letaknya di lokasi yang saat ini berdiri Plaza Pragolo Pati. Namun, setelah Plaza Pragolo dibuat, tidak ada pangkalan truk pengganti. Parkiran truk di depan Stadion Joyokusumo dirasa terlalu kecil untuk parkir truk besar seperti truk trailer.

“Akan kami perjuangkan agar pangkalan truk di Pati di kembalikan ada. Nanti kalau nggak bisa di masa Bupati Haryanto nanti Pj (Pejabat yang ditunjuk) agar membangunkan pengkalan truk di Pati,” ujar Ali.

Ia pun meminta dinas terkait melakukan pendataan apakah ada lahan kosong yang bisa dibuat untuk pangkalan truk. “Kalau ndak ada, perencanaan kerja tahun 2023 kita masukkan,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Muhammadun menambahkan, dengan adanya pangkalan truk nanti selain dapat parkir juga bisa untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD).

“Pembangunan pangkalan truk ini baik karena akan bisa menambahkan PAD,” tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pati Teguh Widyatmoko yang hadir dalam forum audiensi menjelaskan, rencana pembangunan pangkalan truk sebenarnya telah ada. Dishub, pernah melakukan kajian rencana pembangunan tersebut pada 2018 dengan lokasi di Batangan.

“Hasil kajian saat itu, membutuhkan lahan sekitar dua hektare dengan perincian 1,2 hektare untuk luasan bangunan, 15.000 meter persegi untuk pelataran dan akses dan sisanya difungsikan ruang terbuka hijau,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, berdasar penghitungan kala itu, dibutuhkan anggaran senilai Rp 19,4 miliar. Biaya tersebut di luar pengadaan tanah.

“Silakan nanti menggunakan hasil kajian 2018 atau membuat kajian baru disesuaikan kondisi terkini,” tandasnya. (gus) 

Tahun Ini Dewan Pati Akan Membahas 17 Raperda

PATI - Tahun 2022 ini kalangan Anggota DPRD Pati akan membahas 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). 

Raperda yang akan dibahas tersebut terdiri atas raperda baru dan raperda lama yang belum rampung dibahas pada tahun kemarin 

" Agenda pembahasan perda yang belum rampung di tahun 2021, akan kembali bahas. Seperti Perubahan Perda pedagang kaki lima (PKL), perubahan Perda Pariwisata, Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Sebelumnya ada 13, sekarang ada 17,” ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. 

Adapun lebih lengkapnya, 17 raperda baru tersebut, pertama Raperda tentang Pembangunan Gedung yang diprakarsai oleh DPUTR, kedua Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh BPKAD.

Kemudian Raperda tentang Dana Cadangan Pilkada yang diprakarsai oleh Komisi A DPRD, Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Diskominfo.

Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Pati oleh Komisi C DPRD, kemudian Raperda tentang Perkoperasian yang diinisiasi oleh Dinkop dan UMKM, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan oleh Bapemperda.

Selanjutnya, Raperda Perubahan atas Perda Nomer 13 Tahun 2014 tentang Pedagang Kaki Lima oleh Komisi B DPRD, Raperda tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Pesantren oleh Komisi D DPRD.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa oleh Tapem Sekda, kemudian Raperda tentang Penyertaan Modal pada Anggaran Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 oleh Bagian Perekonomian Setda.

Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Bappeda, Raperda tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi D DPRD.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu oleh BPKAD, dan terakhir Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri yang diinisiasi oleh Disdagperin. (gus)

Raperda Pesantren Dibahas Tahun Ini

Foto Ilustrasi Ativitas Pondok Pesantren

PATI - Anggota DPRD Pati tahun ini akan membahas peraturan terkait pondok pesantren. Karena Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022.

Hal tersebut seperti dikatakan Ketua Komisi A DPRD Pati, Bambang Susilo. Menurutnya, dalam pembahasan Propemda pondok pesantren itu akan melibatkan semua pemangku kepentingan di pondok psantren. Mulai dari pimpinan pesantren, yayasan, tokoh ormas, dan tokoh-tokoh pemerhati pesantren yang lain.

“Raperda Pesantren ini Insyaallah akan dibahas tahun ini karena sudah masuk Propemperda tahun 2022. Kalau kapan waktu pastinya diperdakannya itu menjadi konsen Komisi D,” kata Bambang. 

Bambang menerangkan bahwa peraturan pemerintah tentang pesantren bukanlah hal yang baru. Pemerintah Pusat sebelumnya telah merilis Undang-Undang dan Perpres tentang pesantren. Sementara Perda pesantren dibentuk untuk melengkapi instrumen nasional tersebut.

“ UU tentang Pesantren dan Perpres sudah ada, sehinga teknisnya muatan lokal di Pati ini kita tuangkan dalam Perda. pembahasannya akan dilakukan tahun ini,” Jelas Bambang.

Perda Pesantren ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada lembaga dan pengelola pesantren di Pati, serta memacu semangat lahirnya pondok-pondok pesantren baru.

Terlebih pondok pesantren mendapat kepastian hukum dan sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. (gus)

Harga Gabah Anjlok, Dewan Minta Dispertan Bantu Petani

 

PATI - Diwilayah Kabupaten Pati saat ini sedang memasuki masa panen padi. Namun sayangnya musim panen kali ini dibarengi dengan musim hujan. Kondisi itu membuat harga jual gabah menurun . Akibatbya para petani tidak bisa menikmati hasil kerjanya secara maksimal. 

Anjloknya harga padi dikarenakan kadar air pada gabah sangat tinggi terelebih saat musim penghujan pengeringan secara kovensional (dijemur) susah dilakukan. Karena alasan itu, para tengkulak hanya berani memberi gabah dengan harga rendah. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, Angota Komisi B DPRD Pati, M. Nur Sukarno menyebut Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati perlu turun tangan untuk membantu petani. 

" Dalam kondisi seperti ini Dispertan bisa memfasilitasi para petani dengan memberikan bantuan mesin pengering padi untuk meminimalisir kerugian tahunan yang dialami petani', kata Sukarno. 

Karena harga pengering padi yang tidak murah, Sukarno menyarankan agar mesin pengering diberikan untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar bisa digunakan secara kolektif.

Untuk mengatasi anjloknya harga gabah, Sukarno juga meminta agar petani tidak hanya menjual dalam bentuk gabah, tapi bisa diolah menjadi beras yang dapat disesuaikan dengan kualitas yang diinginkan.

" Jika harga gabah turun bisa disiati dijuak dalan bentuk beras tentu harganya bisa lebih tinggi. (gus) 

Dewan Akan Sampaikan Keluhan Sopir Kereta Kelinci ke Pemkab Pati

 

Kendaraan kereta kelinci sedang mendapat teguran dari petugas kepolisian karena beroperasi di jalan raya. 

PATI – Setelah melakukan audensi dengan para pengusaha dan sopir kereta kelinci pada,Selasa (25/1/2022). Komisi D DPRD Kabupaten Pati berjanjia kan membantu mencarikan solusi.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto mengatakan, pihaknya telah mendengarkan keluh kesah para pemilik kereta kelinci dan akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka ke pihak Pemerintah Kabupaten Pati.

“Kami sudah mendengarkan curhatan para pengusaha kereta kelinci saat audiensi kemarin. Untuk tindak lanjutnya kami akan sampaikan masalah ini ke Pemkab,” ujarnya.

Saat beraudiensi dengan anggota dewan, para pengusaha kereta kelinci meminta agar mereka bisa bebas beroperasi dan tidak selalu menjadi sasaran razia petugas. 

Menyikapi permintaan itu, Ketua Komusi D itu hanya bisa sebatas menyampaikan aspirasi dari pengusaha kereta kelinci. Sebab dalam permasalahan ini dia bukan pemangku kebijakan, maka pihaknya tidak mungkin mengatur polisi untuk tidak merazia kereta kelinci, karena itu bukan kewenangan dari anggota DPRD.

“Kewenangan kami belum sampai ke sana. Apalagi menyuruh polisi untuk tidak merazia kereta kelinci ini. Tapi aspirasi dari pengusaha kereta kelinci ini sudah kita tampung dan akan ada pembahasan lebih lanjutnya,” tandasnya. (gus)

Ketua Komisi D DPRD Pati : Vaksin Boster Geratis untuk Masyarakat

Ketua Komisi DPRD Pati, Wisnu Wijayanto

PATI - Untuk menekan penularan virus Covid-19, pemerintah kembali melakukan penyuntikan vaksinasi kepada warganya. Pemberian vaksin lanjutan tahap ke tiga diharap bisa memperkuat ketahanan tubuh agar tidak mudah terjangkit virus Covid-19. 

Ketua Komisi D DPRD Pati, Wisnu Wijayanto mengatakan, vaksin lanjutan ini perlu dilakukan mengingat saat ini pandemi virus Corona belum usai. Apalagi sekarang muncul virus Corona varian baru yakni Omicron yang penyebaranya lebih cepat dibanding virus Corona varian lainya.  

Wisnu melanjutkan, vaksinasi booster ini untuk sudah desediakan oleh pemerintah untuk semua lapisan masyarakat.

“ Syaratnya, harus sudah dua kali vaksin, baru bisa terima vaksin booster. Dan semua bisa mendapatkannya gratis, karena ini bagian dari program pemerintah untuk pengendalian Covid-19,” paparnya.

Bagi masyarakat yang ingin suntik vaksin booster, lanjut Wisnu, bisa mendaftarkan diri di Puskesmas terdekat atau di RSUD dengan syarat sudah berusia 18 tahun dan jarak pemberian vaksin dosis kedua telah berjarak 6 bulan. (gus) 

Audensi dengan Dewan, Sopir Truk Minta Dibangunkan Pangkalan

AUDENSI : Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin (tengah) saat memimpin audensi dengan para sopir truk, Jumat (28/1/2022) 

PATI- Ketiadaan pangkalan truk di Pati berdampak pada sopir kendaraan besar tersebut. Mereka mendesak Pemkab Pati memerhatikan keluhan mereka dengan membangun pangkalan truk representatif. 

Aspirasi itu disampaikan Paguyuban Sopir Pati (PSP) yang didampingi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Pati dalam audiensi di DPRD, Jumat (28/1). 

Puluhan sopir, yang didominasi pengemudi truk besar hadir dalam kesempatan tersebut.  

"Sejak pangkalan truk di Margorejo dijadikan Pasar Pragola, tidak ada lagi pangkalan yang dapat dimanfaatkan untuk parkir. Kami terpaksa memarkir truk di pinggir jalan sehingga banyak menimbulkan masalah," ujar Ketua PSP Muhammad Sahibul Anam. 

Selain kerap menjadi incaran aksi pencurian, truk besar seperti tronton dan trailer yang diparkir di pinggir jalan juga sering dikomplain warga sekitar. Tidak jarang parkir sembarangan berujung teguran dari Satlantas Polres Pati. 

"Aki dan ban serep hilang, bahkan BBM dikuras orang sering kami alami. Belum lagi bersingunggan dengan masyarakat yang merasa terganggu karena aksesnya tertutup. Banyak juga anggota kami yang ditegur polisi karena parkir di bahu jalan karena rawan berdampak kecelakaan," keluhnya. 

Pihaknya meminta pemkab untuk mengganti pangkalan truk Margorejo yang dialihfungsikan sebagai Plaza Pragola sejak 2015. Dampak dari pengalihan fungsi itu dirasakan sopir truk yang biasa membutuhkan tempat parkir saat mereka pulang ke rumah. 

Ketua DPC Sarbumusi Pati Husaini mengemukakan, pemerintah harus hadir mengatasi persoalan tersebut. Apalagi, di kawasan Pantura Timur hanya Pati yang tidak memiliki fasilitas pangkalan truk. 

"Daerah tetangga sudah ada semua, bahkan ada yang punya dua pangkalan truk. Karena itu, pangkalan yang dulu pernah ada dan dialihfungsikan harus diganti dengan yang baru," katanya. 

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang memimpin audiensi didampingi Wakil Ketua Muhammadun meminta pemkab memenuhi aspirasi sopir. Menurutnya, Pati harus memiliki pangkalan truk agar tidak menimbulkan banyak persoalan dan membuat aman serta nyaman sopir maupuun masyarakat. 

"Ini kebutuhan mendesak sehingga pemkab harus memasukkan dalam rencana kerja (renja) 2023. Kami akan memperjuangkan dan mengawal itu," tandasnya. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pati Teguh Widyatmoko yang hadir dalam forum audiensi menjelaskan, rencana pembangunan pangkalan truk sebenarnya telah ada. Dishub, kata dia, pernah melakukan kajian rencana pembangunan tersebut pada 2018 dengan lokasi di Batangan. 

"Hasil kajian saat itu, membutuhkan lahan sekitar dua hektare dengan perincian 1,2 hektare untuk luasan bangunan, 15.000 meter persegi untuk pelataran dan akses dan sisanya difungsikan ruang terbuka hijau," paparnya. 

Lebih lanjut dia mengungkapkan, berdasar penghitungan kala itu, dibutuhkan anggaran senilai Rp 19,4 miliar. Biaya tersebut di luar pengadaan tanah. 

"Silakan nanti menggunakan hasil kajian 2018 atau membuat kajian baru disesuaikan kondisi terkini," katanya.(gus) 

Anggota DPRD Pati Divaksin Boster

VAKSIN BOSTER : Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto saat menjalani vaksin lanjutan tahap ke 3 di kantor dewan, Kamis (27/1/2022) 

PATI - Para Anggota Dewan di Kabupaten Pati menjalani vaksin tahap ke tiga atau boster. Pemberian vaksinasi itu dilakukan di gedung DPRD  setempat pada Kamis (27/1/2022). 

Salah seorang Anggota DPRD Pati, Wisnu Wijayanto mengatakan, vaksin lanjutan ini perlu dilakukan mengingat saat ini masa pandemi virus Corona belum usai. Apalagi sekarang muncul virus Corona varian baru yakni Omicron yang penyebaranya lebib cepat dibanding virus Corona varian lainya. 

“ Kemunculan Omicron ini harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai seperti dulu, terjadi ledakan angka Covid-19 sehingga melumpuhkan berbagai sektor. Bukan hanya sektor kesehatan, tapi juga pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan masih banyak lagi. Kita harus bisa belajar dari pengalaman sebelumnya agar tidak terulang,” paparnya.

Pemberian vaksin boster pada para anggota dewan, lanjut Wisnu, bisa menjadi contoh untuk masyarakat, bahwasanya vaksin boster ini aman. 

" Ini juga untuk nenepis kekhawatiran masyarakat terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) vaksinasi booster yang banyak diisukan berbahaya untuk kesehatan. Nyatanya kami tidak apa-apa setelah di vaksin boster," ujar Wisnu yang juga Ketua Komisi D DPRD Pati itu 

Wisnu melanjutkan, vaksinasi booster ini untuk semua lapisan masyarakat. Syaratnya, sudah menjalani vaksinasi dosis pertama dan kedua.

“Harus sudah dua kali vaksin, baru bisa terima vaksin booster. Dan semua bisa mendapatkannya gratis, karena ini bagian dari program pemerintah untuk pengendalian Covid-19,” paparnya.

Bagi masyarakat yang ingin suntik vaksin booster, bisa mendaftarkan diri di Puskesmas terdekat atau di RSUD dengan syarat sudah berusia 18 tahun dan jarak pemberian vaksin dosis kedua telah berjarak 6 bulan. (gus) 

Dewan Minta Warga Bersabar Soal Jalan Rusak

RUSAK PARAH : Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Pati mengalami kerusakan cukup parah. 

PATI - Komisi C DPRD  telah mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk segera memperbaiki ruas jalan yang rusak di sejumlah titik. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati, Irianto Budi Utomo.

Kendati demikian, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu juga meminta pengguna jalan bersabar karena pembangunan dilakukan secara bertahap.

"Perawatan itu pasti. Kami sadar dan tidak segan-segan getol memberikan masukan kepada DPUTR Pati. Tapi kita menyadari dari tenaga mungkin tidak mumpu makanya bertahap. Apalagi  saat ini musim hujan pasti makin rusak,” ujar Irianto. 

Ia juga menyatakan bahwa di tahun 2021 Pemkab Pati kekurangan dana untuk renovasi jalan akibat refocusing APBD untuk percepatan vaksinasi Covid-19.

Kendati demikian, ia menyebut jika tahun ini dipastikan akan ada anggaran untuk perbaikan jalan karena sudah dibahas dalam rapat paripurna DPRD.

“Dananya Insya Allah cukup. Kalau 2022 murni sudah dibahas di tahun 2021 kalau refocusing pun mana yang didahulukan yang urgen diutamakan. Saya juga percaya kalau PU tetap menjalankan tugas dan perawatan jalan,” papar Irianto.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan Jalan DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo saat diwawancarai terpisah mengatakan bahwa masih ada 12 ruas jalan yang jadi prioritas Pemkab Pati untuk diperbaiki.

Ke-12 jalan yang rusak itu yakni Jalan Pati-Gabus, Jalan Sukopuluhan-Winong, Jalan Tayu-Dukuhseti, dan Jalan Karangrejo-Kuniran.

“Lalu jalan penghubung Desa Bulumanis-Ngemplak Kidul, Jalan di depan Kantor Pos Kayen, Jalan Tlogowungu-Lahar, kemudian Jalan Lahar-Pasucen, Jalan Porangparing-Kuwawur dan juga Jalan Jaken-Jakenan,” sebut Hasto. (gus) 

Ponsel Dewan Penuh Keluhan Soal Jalan Rusak

Wakil Ketua Komisi C, Irianto Budi Utomo

PATI- Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pati saat ini banyak yang mengalami kerusakan. Karena kondisi itu banyak warga yang mengeluh, sampai-sampai no ponsel para anggota dewan menjadi sasaran keluhan warga. 

Hal itu seperti yang ungkapkan Wakil Ketua Komisi DPRD Pati, Irianto Budi Umtomo, menurutnya setiap hari selalu ada pesan masuk ke no poselnya terkait keluhan warga atas kerusakan jalan tersebut. 

Untuk merespon keluhan itu, pihaknya pun lalu turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan. 

"Hampir setiap hari ada aduan soal jalan rusak melalui pesan singkat di ponsel saya. Setelah kita lihat di lapangan, memang benar saat ini banyak terjadi kerusakan jalan di sejumlah ruas jalan," kata Irianto. 

Menurut politisi dari Partai Hanura itu, kerusakan tidak hanya terjadi di jalan akses kabupaten saja, jalan akses provinsi juga banyak yang mengalami kerusakan. 

"Monitoring jalan rusak kemarin, kita juga mengajak pihak dari DPU. Adapun sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, meliputi Jalan Pati-Kudus, Jalan Pati-Gabus, Jalan Pati-Batangan, Jalan Lingkar Selatan, dan Jalan Pati Gembong, " ujarnya 

Untuk mengatasi kerusakan itu, Iriantu mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati. 

"Untuk perbaikan sudah dipetakan mana yang harus lebih dahulu diutamakan. Karena tidak bisa semua yang rusak dikerjakan dalam waktu bersamaan. Sebab SDM yang dimiliki DPUTR Pati juga terbatas," katanya. 

Karena alasan itu, Irianto meminta agar masyarakat untuk bersabar. Karena proses perbaikan pada jalan yang rusak pasti akan dilakukan

Irianti pun memastikan jika anggaran untuk perbaikan jalan tahun ini dipastikan ada. Pasalnya kerusakan jalan saat ini telah menjadi prioritas pembangunan. (gus) 

Dewan Undang Para Camat, Bahas Persiapan Pemilihan Perangkat Desa Serentak

 

Bambang Susilo, Ketua Komisi A DPRD Pati

PATI- Komisi A DPRD Kabupaten Pati, mengundang para camat untuk melakukan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pemilihan perangkat desa serentak, Kamis (27/1/2022). 

Dalam rapat yang berlangsung di kantor dewan itu menyebut, bahwa saat ini ada sebanyak 570 formasi jababatan perangkat desa masih kosong. 

Ketua Komisi A DPRD Pati, Bambang Susilo mengatakan, pihaknya sengaja mengundang para Camat se-Kabupaten Pati itu, untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa serentak itu. 

“Kita ingin tahu sejauh mana persiapanya para camat dalam persiapan pemilihannya. Kami juga ingin tahu berapa pastinya jumlah formasi perangkat desa yang kosong, serta ada berapa desa mengajukan untuk menggelar pemilihan perangkat desanya,” kata Bambang usai melakukan rapat dengan para camat. 

Bambang meminta, agar para camat gencar melakukan sosialisi terkait tahapan-tahapan agenda pemilihan perangkat desa. 

Karena jika sampai waktu yang ditentukan ratusan jabatan tersebut tidak terisi, dikhawatirkan pelayanan di tingkat desa akan terhambat. 

“Dari keterangan para camat, saat ini posisi jabatan perangkat desa yang paling banyak kosong adalah untuk Bidang Perencanaan. Namun yang diprioritaskan untuk segera terisi adalah jabatan Sekdes,  termasuk Kaur Keuangan diharapkan harus ada karena bertindak sebagai bendahara desa. Kasi Pelayanan atau yang biasa disebut modin juga harus ada,” Jelas Bambang. 

Dia berharap, seleksi perangkat desa tahun 2022 yang digelar serentak mampu berjalan dengan tertib dan tak memicu dinamika seperti tahun lalu.

“Karena ini pelaksanaannya serentak, kita berharap berjalan dengan lancar, tertib, dan aman,” pungkasnya.

Pendaftaran untuk pengisian perangkat desa sendiri akan dubuka hingga tanggal 12 Februari 2022 mendatang.(gus) 

Komisi C DPRD Pati : Akan Kami Coba Ajukan Raperda Soal Kereta Kelinci

Iriyanto Budi Utomo, Anggota Komisi C DPRD Pati

PATI - Belum lama ini sejumlah orang yang berprosfesi sebagai sopir kereta kelinci mendatangi kantor DPRD Pati. 

Kedatangan para sopir kereta kelinci itu untuk meminta anggota dewan agar bisa membantu permasalahan yang mereka dihadapi, lantaran dilarang beroperasi dan kerap menjadi sasaran operasi petugas saat berada di jalan raya. 

Untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, Komisi C DPRD Kabupaten Pati berjanji akan mengajukan Raperda tentang kereta kelinci.

“ Untuk mengatur operasional kereta kelinci itu akan kita bahas Raperdanya terkait bagaimana aturan operasinalnya,” ungkap Wakil Komisi C pada DPRD Kabupaten Pati, Iriyanto Budi Utomo, Rabu (26/1/2022).

Raperda itu nantinya, lanjut Iryanto, diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan  operasional kereta kekinci di Kabupaten Pati. Di mana mereka tidak diperkenankan beroperasi selain di lingkungan pariwisata.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan Raperda ini disahkan. Mengingat ada makanisme yang panjang untuk membuat Raperda menjadi Perda. Selain itu, Raperda ini juga tidak menjadi target dewan pada tahun 2022 ini.

“Berhasilnya kapan, kami belum tahu. Karena tidak serta merta bisa langsung disetujui. Harus melalui mekanisme dan rembugan dengan eksekutif,” tutur Iriyanto.

Sebelumnya, puluhan pengusaha kereta kelinci mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pati, Selasa (25/1/2022) kemarin.

Mereka wadul lantaran dilarang beroperasi di jalan raya dan sering di razia petugas kepolisian bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati.

Para pengusaha dan sopir kereta kelinci meminta solusi agar kendaraan mereka  tidak dilarang beroperasi. 

“ Kami minta agar para anggota dewan bisa memberi solusi atas nasib kami sebagai pengemudi kereta kelinci. Tolong kereta kelinci dizinkan beroperasi,” kata Susilo perwakilan pengusaha kereta kelinci. (gus) 

Raperda CSR Ditarget Rampung Tahun Ini

Ketua Bapemperda DPRD Pati, Suwarno

PATI - DPRD Kabupaten Pati menargetkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Corporate Social Responsibilty (CSR) atau tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan selesai tahun ini. 

Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pembuatan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati Suwarno.

"Tahun ini harus disahkan. Raperda ini sendiri sudah mulai dibahas tahun lalu. Namun belum selesai kemudian dilanjutkan tahun ini. Tinggal sedikit lagi bisa ditetapkan," jelas Suwarno.

Raperda ini, lanjut Suwarno termasuk yang mendesak untuk segera diselesaikan tahun ini. Sebab Raperda ini sangat dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan masih belum maksimalnya peran-peran perusahaan dalam berkontribusi terhadap lingkungan perusahaan.

Raperda itu dinilai cukup penting, untuk segera disahkan menjadi payung hukum pemberlakuan CSR di perusahaan-perusahaan yang mengikat. Agar kehadiran perusahaan itu bisa menyejahterakan masyarakat terutama di lingkungan sekitar.

Suwarno menambahkan, dengan adanya perda yang mengatur khusus soal CSR ini akan memperjelas alokasi laba bersih perusahaan yang harus disalurkan untuk masyarakat sekitar. Jangan sampai, lanjut Suwarno, masyarakat sekitar perusahaan hanya dapat "limbahnya" saja. Tetapi masyarakat sekitar perusahaan utamanya, harus mendapat manfaat dari kehadiran perusahaan tersebut.

 ”Karena itu aturan CSR harus diperjelas melaui perda, dan agar berkuatan hukum. Supaya perusahaan-perusahaan ini dapat mengindahkan aturan untuk mengalokasikan keuntungannya untuk sumbangsih pembangunan sumberdaya manusia dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya,” jelas Suwarno. (gus) 

Permudah Akses Data, Diskominfo Pati Sosialisasi Satu Data Indonesia

RAKOR : Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi dengan semua unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perihal penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Pati, Selasa (25/1). 

PATI - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi dengan semua unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (25/1). 

Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Media Center Diskominfo Pati itu, membahas terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Pati. 

Kepala Diskominfo Kabupaten Pati, melalui Kabid Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Endah Murwaningrum mengatakan, tumpang tindih data sudah menjadi kisah klasik di negeri ini, karena penyebabnya antara lain referensi pengumpulan data yang berbeda-beda. 

"Untuk menyikapi permasalahan itu, diperlukan penyikronan data pada satu sumber yakni dengan mencanangkan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Pati, " kata Endah.

Lebih lanjut Endah menjelaskan Satu Data Indonesia bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Untuk mewujudkan dan merealiasisasikan forum satu data ini, menurut Endah memang bukan hal yang mudah. Namun, dia optimis dengan kerjasama dari semua unsur OPD pasti bisa diwujudkan. 

" Untuk mewujudkan ini memang tidak mudah. Namun, kami optimis dengan semangat bersama dan sinergi yang baik, pasti bisa kita mewujudkan untuk Pati yang lebih modern, terorganisir dan tertata kelola, " ujarnya. 

Pada rakor Pra Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Pati tersebut selain diikuti oleh seluruh OPD se-Kabupaten Pati  juga dihadiri beberapa Instansi Vertikal. 

Endah menambahkan, untuk melancarkan program ini perlu terus menggaungkan peran OPD dalam penyelenggaraan statistik sektoral, sehingga semua akan berjalan sesuai dengan peran masing-masing.

"Misalnya, OPD dan kecamatan akan menjadi produsen data sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda sebagai koordinator daerah. Selanjutnya, Diskominfo adalah walidata yang akan menjalankan peran dan fungsinya dan BPS sebagai Intansi Vertikal terus berupaya melakukan pembinaan statistik sektoral," jelas Endah.

Selain diisi dengan kegiatan sosialisasi, pada kesempatan itu juga dilakukan koordinasi penyusunan buku Data Statistik Sektoral Tahun 2022. Di tahun ini ada beberapa revisi karena SOTK terbaru, misal beberapa data yang ada di DPU TR, sekarang sudah berubah di Dishub atau DLH. 

Koordinasi tiap OPD itu dipandu oleh Kasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral, Farida Rahmawati, dalam kesempatan itu juga diadakan sesi tanya jawab kepada semua perserta. 

Untuk diketahui, sebelumnya telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama terkait pencanangan Satu Data Indonesia Kabupaten Pati yang dilaksanakan di Ruang Peringgitan, Setda setempat, pada Senin 6 desember 202 lalu. 

Dalam agenda tersebut, juga dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Pati, serta diikuti oleh Sekda, Kepala BPS Pati, Asisten dan Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Pati. (gus)

Dilarang Beroperasi, Sopir Kereta Kelinci Wadul Dewan

AUDENSI : Para sopir dan pengusaha kereta kelinci melakukan audensi di gedung DPRD Pati.

PATI  – Puluhan orang yang berprofesi sebagai sopir kereta kelinci mendatangi kantor DPRD Pati, Selasa pagi (25/1) kemarin.

Kedatangan mereka untuk meminta anggota dewan agar memikirkan nasibnya, lantaran kerap menjadi sasaran razia saat beroperasi di jalan raya oleh petugas gabungan dari kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

“ Maksud kedatangan kami untuk meminta agar anggota dewan mau memikirkan nasib kami. Karena saat beroperasi, kami selalu dilarang dan kerap ditilang. Kami hanya meminta agar bisa berkerja mencari nafkah,” ujar Susilo perwakilan pengusaha kereta kelinci.

Untuk mendapatkan penjelasan, Pihak DPRD Pati kemudian mempertemukan para pengusaha kereta kelinci dengan intansi terkait untuk melakukan audensi.

Intansi itu di antaranya Polres Pati, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar).

Dalam audiensi itu, Wakapolres Pati Kompol Adi Nugroho mengungkapkan pihaknya terpaksa melakukan operasi dan menilang lantaran pengendara kereta kelinci menyalahi aturan.

“Kami menegakkan hukum tentunya ada kaidah yang diterapkan. Kami punya tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum,” tuturnya.

Ia mengatakan beroperasinya kereta kelinci atau odong-odong di jalan raya menyalahi UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Selain itu, adanya odong-odong juga beresiko menimbulkan konflik dengan sopir angkutan umum.

“Terkait dengan odong-odong beberapa pasal memang tidak diperkenankan dan harus ada izin tipe dari Kemenhub. Kalau merakit sendiri dan menyalahi prosedur tentunya bisa membahayakan,” jelasnya.

Selain rawan konflik beroperasinya kereta kelinci juga rawan terjadi kecelakaan. Bila terjadi kecelakaan sopir dapat dipidana. Korban juga tidak mendapat asuransi.

“Kalau mau beroperasi harus izin tipe. Operasionalnya tidak di jalan raya. Di kawasan wisata.  Tak mungkin prodak hukum memberikan rekomendasi untuk melanggar hukum,” imbuh Kaur Bin Ops Satlantas Polres Pati Ipda Muslimin

Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Pati Teguh Widyatmoko menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi sebelum melakukan razia odong-odong di jalan raya. Namun hal itu tidak diindahkan

“Kita sudah melakukan sosialisi tetapi tidak diindahkan jadi ada operasi,” tandas Teguh. 

Menyikapi permasalahan tersebut, Anggota Dewan dari Komisi C dan Komisi D DPRD Kabupaten Pati akan menampung semua aspirasi yang telah disampaikan, dan akan menyampaikannya ke Pimpinan DPRD Kabupaten Pati agar dijembatani terkait nanti akan dibuatkan Perda atau aturan lainnya.(gus)  

Hadapi PTM, Guru di Pati Mulai Divaksin Boster

VAKSIN BOSTER : Salah seorang guru di SMAN 1 Kayen saat disuntik vaksin dosis ke tiga.

PATI - Pemerintah Kabupaten Pati mulai menyasar para guru untuk divaksin tahap ke tiga atau boster.

Hal itu seperti yang terlihat dalam pelaksanaan vaksinasi untuk kalangan para guru yang berlangsung di aula serbaguna SMAN 1 Kayen, Jumat (21/1) kemarin.

Para guru dan staf di sekolahan setempat terlihat antusias dan rela mengantre satu persatu untuk disuntik vaksin.

Para tenaga pengajar itu memang diprioritaskan untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis ke tiga, mengingat saat ini pembelajaran tatap muka di Kabupaten Pati mulai diberlukan.

Salah satu guru SMAN 1 Kayen penerima vaksin, Rasmo mengatakan, prioritas pemberian vaksin tahap tiga untuk para guru ini, menurutnya adalah langkah yang tepat.

Itu karena agar para pengajar memiliki kekebalan tubuh untuk menangkal kemungkinan adanya virus Covid-19 saat mengajar tatap muka secara langsung.

Sementara di SMAN 1 Kayen sendiri sudah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka sejak Senin (17/1).

" Alhamdulilah, kami sudah divaksin untuk dosis tahap tiga ini," ujarnya.

Untuk efek samping dari penyuntikan vaksin ke tiga tersebut, menurut Rasmo, dia tidak merasakan gejala yang berarti.

" Di lengan yang di suntik rasanya lebih kemeng. Padahal saat vaksin dosis 1 dan 2 tidak begitu terasa, " akunya.

Dalam pelaksanaan vaksin itu disiapkan 99 dosis vaksin jenis Moderna. Namun, hanya 23 orang saja yang bisa mendapatkan vaksin. Sementara 66 guru dan karyawan sekolah yang lainya harus batal disuntik karena jarak pemberian vaksin dosis ke 2 belum ada enam bulan.

Pada kesempatan kemarin sebanyak 19 guru dari SMPN 1 Kayen juga ikut turut melakukan vaksinasi di tempat yang sama. (gus)

Dukung Persipa, Pimpinan Dewan Sambangi Tempat Latihan Laskar Saridin.

DUKUNG PERSIPA : Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin (pakai topi) bersama sejumlah anggota dewan menyempatkan waktu untuk melihat pertandingan Persipa. 

PATI - Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan Wakil Ketua Joni Kurnianto menyempatkan waktunya untuk mendatangi tempat latuhan Persipa Pati di Stadion Joyokusumo, 

Kedatangan para pimpinan dewan sebagai bentuk dukungan kepada tim sepak bola kebanggaan warga pati. 

Dalam kesempatan itu, Ketua DPR Pati Ali Badrudin juga memberikan motivasi kepada para pemain Persipa yang berlaga di Liga 3 Nasional yang rencananya berlangsung pada 2 Februari mendatang. 

“Kami akan terus mengawal Persipa Pati dalam perisapan menuju Liga 3 Naional. Apalagi, saat ini manajemennya sudah tertata. Tak hanya itu, datanganya banyak sponsor juga membuat kondisi keuangan tim kebanggan kita semua ini aman,” katanya yang juga Dewan Penasehat Persipa.

Menurut pira yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten itu, saat ini pemain dan officia harus fokus mempersiapkan diri sebelum laga liga 3 nasional. Mengingat, mereka akan membawa nama baik Kabupaten Pati di kancah nasional.

Ali Badrudin berharap, Persipa Pati mampu tampil apik dalam lagaLiga 3 Nasional dan membanggakan masyarakat Pati dan bisa lolos kasta yang lebih tinggi yakni Liga 2. (gus) 

Vaksinasi Covid-19 Binda Jateng Kembali Sasar 9.000 Warga

SEMARANG -Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jawa Tengah, Rabu (19/01/2022), kembali menyelenggarakan vaksinasi massal anak / pelajar usia 6-11 tahun dan masyarakat secara door to door di 6 (enam) wilayah yakni Kab Jepara, Kab Pekalongan, Brebes, Wonosobo, Kebumen dan Sukoharjo dengan target peserta sebanyak 9.000 orang.

‘’Jenis vaksin yang dipergunakan bagi anak / pelajar yaitu jenis sinovac yang telah mendapatkan ijin dari BPOM untuk dipergunakan bagi anak / pelajar usia 6 – 11 tahun, sementara untuk masyarakat secara door to door serta vaksinasi booster menggunakan vaksin yang tersedia dari Dinas Kesehatan,’’ kata Kabinda Jateng, Brigjen TNI Sondi Siswanto, Rabu pagi. 

Lanjut Sondi, adapun lokasi sentra vaksinasi yang didirikan Binda Jateng sebanyak  9 lokasi antara lain, SDN 1-2 Kembang dan SDN 1 Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Kemudian SDN Simbangkulon 01 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, MIN Pekalongan Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan, SD Kubangjati 02 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. 

Kemudian Balai Desa Kaligowong dan SDN 2 Kaligowong Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, Pendopo Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, selanjutnya SDIT Al Madinah Desa Gampang Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo dan di SDN Pabelan 2 Kecamatan Kartosuro.

‘’Vaksinasi anak / pelajar usia 6 – 11 tahun sangat diperlukan mengingat anak juga rentan tertular virus corona,’’ ujarnya. 

Untuk itu, Sondi meminta dukungan para orang tua dan seluruh pihak seperti guru. Menurutnya, dukungan itu sangat diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan vaksinasi anak/pelajar usia 6-11 tahun. 

‘’Kami berharap orang tua siswa semakin memahami pentingnya vaksinasi untuk anak mereka ditengah pandemi saat ini,’’ imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, guna menarik minta anak-anak mengikuti vaksinasi, maka dalam beberapa kesempatan kami mengajak anak-anak bermain sehingga anak-anak tersebut tidak takut jika mereka akan divaksin. 

Sementara itu, vaksinasi warga secara door to door selama ini telah terbukti meningkatkan partisipasi warga yang akan divaksin. Selain mendirikan sentra vaksinasi, Binda Jateng bersama dengan tenaga Kesehatan juga melakukan jemput bola / door to door warga yang tidak hadir ke sentra vaksinasi. 

‘’Konsep door to door ini, sangat membantu warga terutama yang memiliki keterbatasan menuju ke sentra-sentra vaksin, sehingga mereka dapat tervaksin,’’ tandasnya.

Seluruh upaya vaksinasi dilakukan oleh Binda Jateng agar varian baru covid 19 tidak menyebar di jawa tengah. Salah satunya dengan mengebut cakupan vaksinasi Covid19. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan kekebalan kelompok / herd immunity sehingga masyarakat tahan terhadap virus covid 19 yang terus bermutasi.

‘’Dalam kegiatan ini, petugas Binda Jateng tetap memberikan edukasi protokol kesejatan kepada anak/pelajar dan masyarakat yang telah divaksin, yaitu diminta tetap menggunakan masker setiap melakukan aktivitas, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kami berharap tidak terjadi lonjakan covid terutama pasca masuknya varian baru di Indonesia,’’ tutupnya. (han) 

Binda Jateng Sasar 14.000 Warga untuk Divaksin

SEMARANG-Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jawa Tengah, Selasa (18/01/2022),  kembali menyelenggarakan vaksinasi massal anak / pelajar usia 6-11 tahun dan masyarakat secara door to door. 

Saat bersamaan, Binda Jateng juga melaksanakan vaksinasi booster di 12 wilayah yakni Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Kebumen dan Grobogan. Kemudian Kabupaten Jepara, Sukoharjo, Boyolali, Kota Semarang, Batang dan Kab Tegal dengan. Total vaksin yang disuntikan 14 .000 dosis jenis sinovac untuk 14.000 orang.

Kabinda Jateng, Brigjen TNI Sondi Siswanto mengatakan, lokasi sentra vaksinasi yang didirikan Binda Jateng sebanyak 13 lokasi, terdiri dua lokasi untuk masyarakat door to door yaitu di GOR Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo Magelang dan GOR Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek Wonosobo. 

‘’Kemudian door to door dan pelajar anak 6-11 tahun di Balai Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Grobogan. Untuk vaksinasi pelajar dan booster dilaksanakan di SD Islam Tunas Harapan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang,’’ ungkapnya. 

Tidak hanya itu, lanjut Sondi, Binda Jateng juga mendirikan sembilan lokasi lainnya untuk vaksinasi anak pelajar usia 6-11 tahun yakni di Taman Andangpangrengan Purwokerto Banyumas, SDN 01 Karangnangka dan Kantor Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. 

Selanjutnya lokasi vaksinasi Binda Jateng bertempat di SDIT Sultan Agung, Kelurahan Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan  Jepara, SD Ngadirejo 1 Kecamatan Kartosuro Sukoharjo, SD Manjung 2, Kecamatan Sawit, Boyolali dan Pendopo Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

‘’Lokasi lainnya kami tempatkan di SD 03 Sambong Batang Kec/Kabupaten Batang dan Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal,’’ paparnya. 

Menurutnya, vaksinasi anak / pelajar usia 6 – 11 tahun sangat diperlukan mengingat anak juga rentan tertular virus corona. Dukungan orang tua dan seluruh pihak seperti guru sangat diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan vaksinasi anak/pelajar usia 6-11 tahun. 

‘’Kami berharap orang tua siswa semakin memahami pentingnya vaksinasi untuk anak mereka ditengah pandemi saat ini,’’ tuturnya.

Sondi menambahkan, guna menarik minat anak-anak mengikuti vaksinasi, pada beberapa kesempatan mengajak peserta vaksinasi bermain sebelum disuntik vaksin,’’Hal ini untuk menghilangkan rasa takut saat disuntik vaksin,’’ katanya. 

Terkait vaksinasi warga secara door to door, dia menyebut selama ini telah terbukti meningkatkan partisipasi warga yang akan divaksin. Vaksinasi door to door ini bekerja sama dengan dengan tenaga Kesehatan kabupaten setempat. 

Konsep door to door ini bertujuan membantu masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan menuju ke sentra-sentra vaksin sehingga mereka dapat tervaksin.

‘’Pada hari ini kami juga melaksanakan vaksinasi booster di kota semarang. Vaksinasi booster merupakan perintah presiden untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap munculnya varian baru covid-19 dan diberikan secara gratis,’’ jelas Sondi. 

Kedepan, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya mengikuti vaksinasi booster dengan mendaftarkan diri atau mendatangi sentra-sentra vaksinasi terdekat.

Seluruh upaya vaksinasi dilakukan oleh Binda Jateng agar varian baru covid 19 tidak menyebar di jawa tengah, salah satunya dengan mengebut cakupan vaksinasi Covid19. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan kekebalan kelompok / herd immunity sehingga masyarakat tahan terhadap virus covid 19 yang terus bermutasi.

Dalam kegiatan ini, petugas binda jateng tetap memberikan edukasi protokol kesejatan kepada anak / pelajar dan masyarakat yang telah divaksin, yaitu diminta tetap menggunakan masker setiap melakukan aktivitas, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kami berharap tidak terjadi lonjakan covid terutama pasca masuknya varian baru di Indonesia. (han)