Juarai Lomba Puisi di Hari Santri

BANGGA : Elok Sasabila, Siswi SMA Negeri 1 Kayen menjuarai lomba baca puisi dalam Peringatan Hari Santri 2021

PATI - Karena kepiawaiannya dalam membaca bait-bait puisi mengantarkan Elok Sasabila (16), menjuari lomba pusi dalam Peringatan Hari Santri Nasional 2021 yang diadakan Yayasan Jabal Nur Pesantren Pati, pada Sabtu 23 Oktober kemarin.

Siswi SMA Negeri 1 Kayen ini menjadi juara 1 lomba puisi setelah mendapat nilai tertinggi dari para juri dan mengalahkan 28 peserta lainya.

Gadis yang akrab disapa Sasabila ini mengaku senang bisa menjuarai lomba puisi tersebut. 

" Perasaanya yang pasti seneng banget. Apalagi waktu juri membacakan nama saya yang jadi pemenang, rasanya senang sekali," kata Sasabila.

Tidak kali ini saja, putri dari pasangan Imam Suhadi dan Hartatik warga Desa/Kecamatan Kayen ini menorehkan prestasi. 

Sewaktu masih duduk di bangku SD, Sasabila juga pernah menjuarai lomba bercerita Islami tingkat kabupaten.

Dia pun pernah mewakili Kabupaten Pati untuk mengikuti lomba yang sama ditingkat Provinsi Jawa tengah.

Salsabila mengaku, untuk lomba puisi baru kali ini dirinya bisa mendapat juara. Sebelumnya dia juga pernah mengikuti lomba puisi namun belum beruntung.

Bagi siswi kelahiran 6 Januari 2005 itu, kegagalan bukan menjadi penghambat untuk terus mengejar prestasi. Terbukti meski pernah kalah, namun bisa jadi juara dikesempatan yang lain. (gus)

Akan Digusur, Penghuni LI Wadul Dewan

Perwakilan pengusaha dan pekerja di lokalisasi Lorong Indah (LI) mendatangi kantor DPRD Pati, Kamis (21/10).

PATI - Sejumlah perwakilan pengusaha dan pekerja di lokalisasi Lorong Indah (LI) mendatangi kantor DPRD Pati, Kamis (21/10).

Kedatangan mereka untuk melakukan audensi dengan anggota dewan terkait surat dari Bupati Pati yang memberikan peringatan pertama, yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan untuk segera membongkar bangunan di Lorok Indah (LI) Margorejo paling lambat besok pada tanggal (31/10). 

Karena itu para pengusaha dilokalisasi itu meminta agar anggota dewan mau mendorong Pemkab Pati untuk mengurungkan niatnya yang ingin menggusur bagunan di lokasasi LI.

Karena bangunan itu selain tempat usaha juga merupakan tempat tinggal yang mereka tempati selama puluhan tahun.

"Kami perwakilan warga di lokalisasi LI  siap untuk menutup kegiatan usaha prostitusi. Kami memang salah, namun demikian, kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Pati dapat mengalih fungsikan menjadi bangunan tersebut menjadi rumah tempat tinggal jangan digusur," kata salah satu penghuni LI yang tidak mau disebutkan namanya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung dengan penutupan aktivitas prostitusi di Lorok Indah tersebut, karena itu merupakan kesepakatan bersama oleh Forkopinda Pati termasuk Pimpinan DPRD juga ada di dalamnya.

" Lagi pula terkait dengan alih fungsi tempat lokalisasi menjadi tempat hunian itu bukanlah ranah DPRD. Dalam audensi ini juga sudah diundang Bagian Hukum Setda dan SatPol PP Kabupaten Pati, agar nantinya bisa disampaikan ke jajaran Forkopinda," kata Bambang

Dia melanjutkan, jika memang dari surat peringatan bupati tersebut ada warga yang merasa keberatan, bisa dilakukan gugatan melalui jalur hukum yang ada.

"Atau mungkin bisa melakukan audensi langsung dengan  Bapak Bupati Pati, monggo kami dipersilahkan, karena bupati merupakan bapak semua warga Kabupaten Pati", tegasnya. (13)

Fraksi NKRI DPRD Pati Sambut Baik Sertifikasi Produsen Obat dan Kosmetik Halal

PATI - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemeng RI) mewajibkan produsen obatan-obatan dan kosmetik mempunyai sertifikat halal mulai Minggu (17/10/2021) kemarin.

Menanggapi hal ini Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Narso menyambut baik.

Ia menyebut, aturan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pati yang mayoritas beragama Islam.

“Mestinya sudah menjadi keharusan, obat-obatan, kosmetik harus bersertifikat halal. Untuk melindungi para konsumen yang mayoritas umat Islam. Itu merupakan sebuah kewajiban pemerintah untuk melindungi konsumen dalam hal ini mayoritas umat Islam di Indonesia,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera, Jumat (22/10/2021).

Namun ia berharap, aturan ini tak mengancam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang kosmetik maupun obat-obatan.

Narso menilai pemerintah perlu memberikan akses yang lebih kepada pelaku UMKM ketika mengajukan sertifikat halal. Perlu adanya insentif agar para pelaku UMKM tak terbebani dengan aturan ini.

“Tetapi di sisi lain saya juga berharap bahwa adanya sertifikasi halal ini tidak memberatkan para produsen baik kosmetik maupun obat-obatan. Terutama teman-teman UMKM,” tutur Narso.

“(Perlu) ada insentif lah dari pemerintah untuk bisa mengakses sertifikasi halal. Jadi teman-teman konsumen terlindungi. Teman-teman UMKM obat-obatan dan kosmetik bisa mengakses ini dengan adanya insentif dari pemerintah,” tandas Narso. (34)

Wakil Ketua ll DPRD Pati, H. Hardi Tinjau Vaksinasi di Kecamatan Kayen

 

Wakil Ketua ll DPRD Pati, H.Hardi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kayen, Jumat (22/10/2021)

PATI - Wakil Ketua ll DPRD Pati, H. Hardi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kecamatan Kayen, Jumat (22/10/2021).

Kegiatan vaksinasi yang diadakan DPC Partai Gerindra Pati itu berlangsung di Puskemas Kayen. 

Ada sebanyak 600 dosis vaksin disuntikan kepada warga umum dan pelajar dalam kesempatan kemarin.

" Kegiatan vaksinasi ini adalah untuk membantu pemerintah dalam percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat," kata Hardi Wakil Ketua DPRD Pati yang juga menjabat Ketua DPC Gerindra Pati itu.

Masih menurut Hardi, dari 600 dosis vaksin yang disediakan itu terdiri dari 300 vaksin jenis Sinovac dan 300 vaksin jenis AstraZeneka.

" Untuk para pelajar diberi suntikan vaksin Sinovac sementara untuk warga umum diberi sutikan AstraZeneka," beber Hardi.

Pada kegiatan vaksin Jumat kemarin, nampak didomonasi para pelajar dari kecamatan setempat. 

Ratusan siswa-siswi pelajar SLTA nampak antusias menunggu giliran untuk disuntik vaksin.

Sovia Zahratunisa, (16), siswa SMA Negeri 1 Kayen mengaku senang bisa mendapatkan vaksin. Dia berharap setelah divaksin tubuhnya bisa kebal menangkal virus Covid-19 sehingga bisa leluasa melakukan aktivitas.

" Harapanya dengan vaksin ini bisa segera mengatasi pandemi virus Corona. Agar kami para pelajar bisa kembali masuk sekolah sepeti sedia kala," kata Sovia (33)

Dewan Beri Catatan untuk Perusahaan yang Tidak Mau Hadiri Rapat 'Dukung Persipa'

 

DPRD Pati mengundang sejumlah perusahaan untuk mendukung Persipa di Liga 3.

PATI -Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengaku perihatin dengan kondisi pendanaan Persipa Pati. Untuk mengarungi liga 3 zona Jateng yang ditunda-tunda, tentunya juga membuat pengeluaran kian membengkak.

Karena itu, wakil rakyat pun mengundang perusahaan besar yang ada di Pati agar turut serta menyokong pendanaan Persipa. Lantaran, apabila hanya mengandalkan dari APBD II Pati, tahun ini Persipa Pati hanya mendapatkan Rp1 miliar.

Perusahaan-perusahaan itu diundang untuk rapat membahas mengenai hal ini, Kamis (21/10/2021). Namun tidak semua perusahaan yang diundang dalam pertemuan ini hadir. Sejumlah perusahaan besar di Pati diketahui tidak mengirimkan salah seorang perwakilannya. Hal ini menjadi catatan bagi DPRD Pati.

Dalam kesempatan itu, pimpinan DPRD mengabsen perusahaan yang diundang. Pihaknya menyoroti sejumlah perusahaan besar di Pati yang tidak hadir. Diantaranya PT Garudafood Putra Putri Jaya, PT Dua Kelinci, PT Seijin Fashion, PT Dua Putra, PT Gudang Garam, dan Swalayan Luwes.

“Kami memberi catatan khusus kepada perusahaan yang tidak hadir. Karena niat kami tulus untuk bersama-sama mengangkat Persipa yang merupakan kebanggaan daerah, bukan untuk kepentingan lain,” kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

Ali Badrudin, politisi PDIP itu mengajak pengusaha memberi kontribusi bagi Persipa agar tetap dapat berkompetisi secara ideal. Mengingat, menjelang bergulirnya Liga 3 Jateng, klub kebanggaan warga Pati itu kesulitan amggaran.

“Belakangan ini kami iba dengan kondisi Persipa yang kesulitan dana. Kondisi ini perlu kebersamaan untuk mengangkat bersama, termasuk kalangan perusahaan, baik swasta maupun BUMN dan BUMD,” katanya.

“Tahun ini support APBD untuk Persipa hanya Rp1 miliar. Daerah belum bisa memberi lebih dari itu karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,” terusnya lagi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap semua sektor, termasuk program pembinaan olahraga. Karena itu, APBD tidak bisa membantu Persipa seperti beberapa tahun lalu yang bisa mencapai Rp3,7 miliar.

Sebagai bagian dari Kabupaten Pati, perusahaan-perusahaan yang ada di Pati diminta ikut memiliki klub yang menjadi ikon Bumi Mina Tani ini. Mereka diharapkan bisa memberikan bantuan

“Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak mampu. Jadi, butuh partisipasi dan dukungan perusahaan untuk ikut memajukan Persipa,” tandasnya. (32)

Dewan Minta Diskominfo Pati Aktif Tangkal Berita Hoak Vaksin Tidak Aman

 

PATI - Banyak beredarnya berita di tengah masyarakat yang menyebut jika vaksin Covid-19 bisa berbahaya untuk kesehatan, menjadi alasan warga enggan melakukan suntik vaksin. 

Tentu saja hal itu bisa menghambat program percepatan vaksinasi yang sedang digalahkan oleh pemerintah.

Menyikapi masalah tersebut, Wakil Ketua I DPRD Pati, Joni Kurnianto meminta kepada Dinkominfo Kabupaten Pati untuk aktif melakukan counter dan menangkal informasi dan berita bohong yang menyebut jika vaksin Covid-19 berbahaya.

" Banyak berita yang beredar itu membuat masyarakat takut untuk divaksin," kata Joni.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika tidak ada conter atau edukasi yang benar maka masyarakat akan takut untuk divaksin.

" Ini menjadi tugas Dinkominfo untuk menangkal berita hoak dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Karena vaksinasi ini sebagai ikhtiar kita semua untuk keluar dari pandemi ini," ujarnya

Menurut Joni, masyarakat harus percaya dengan keberadaan virus Covid-19. Sebagai orang yang pernah terjangkit Covid-19, Joni menceritakan bahwa betapa sakitnya saat didera virus yang mematikan itu.

" Sebagai 'alumni' (pernah postif Covid-19) saya bersyukur bisa sembuh. Dan virus Covid-19 itu memang bernar adanya," bebernya.

Joni pun mengimbau agar masyarakat mau divaksin dan tidak perlu takut dengan informasi hoak tentang bahaya vaksinasi. 

" Imun kekebalan tubuh masing-masing orang itu berbeda ada yang kuat ada yang lemah. Karena itu semua harus diberi vaksin. Kalau masalah ada efek samping dari obat vaksin itu hal yang biasa," tandas Joni. (31)

PDIP Pati Beri Pendidikan Politik untuk Perempuan

 

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pati, Ali Badrudin

PATI - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati, menggelar pendidikan politik bagi perempuan, Jumat (22/10/2021). Hal ini sebagai motivasi kepada para perempuan Indonesia melek terhadap politik. 

Ketua DPC PDIP Pati Ali Badrudin mengatakan, perempaun dalam hal ini harus mampu menjadi subyek atau pelaku dalam kancah politik. Apalagi sistem demokrasi yang berjalan saat ini, setidaknya ada 30 persen keterwkailan perempuan di DPR pusat maupun daerah. 

"Karena itu, perempuan harus diberikan pendidikan politik yang mumpuni. Sehingga, kedepan kuota 30 persen perempuan di kursi dewan ini dapat terisi," katanya. 

Menurutnya, perempuan mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki dalam hal berpolitik. Bahkan sudah banyak contoh yang menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin. 

"Ketua Umum kita (PDIP) Megawati Soekarno Putri, sebagai seorang perempuan juga pernah menjadi presiden Indonesia. Kemudiam saat ini, Puan Maharani juga bisa menjadi ketua DPR RI. Mereka adalah perempuan-perempuan yang bisa dicontoh," terangnya. 

Menurutnya, bukan tidak mungkin juga apabila kepala daerah di Kabupaten Pati diisi oleh perempuan. Bisa juga ketua DPRD Pati diisi oleh sosok perempuan. Semua itu sangat memungkinkan terjadi. 

"Karena itulah pendidikan politik sangat penting. Kami sangat bersyukur, pembekalan kader perempuan PDIP Pati ini bisa dilakukan dan diikuti banyak peserta," ungkapnya. 

Dirinya berharap dengan adanya pendidikan politik bertajuk Perempuan Untuk Anak Negeri Indonesia (Puan Indonesia), perempuan di Bumi Mina Tani semakin melek politik. (gus)

Persipa Butuh Rp 1 M, Dewan Undang Rapat Perusahaan

DPRD Pati mengundang sejumlah perusahaan untuk mendukung Persipa di Liga 3.

PATI – Sejumlah perusahaan diundang pimpinan DPRD Pati siang kemarin. Perusahaan-perusahaan itu diharapkan bisa menyokong Persipa Pati musim ini. Para wakil rakyat itu merasa prihatin atas kondisi Persipa menjelang bergulirnya Liga 3. 

"Belakangan ini kami iba dengan kondisi Persipa yang kesulitan dana. Kondisi ini perlu kebersamaan untuk membantu, termasuk kalangan perusahaan. Baik swasta, BUMN dan BUMD," terang Ketua DPRD Pati Ali Badrudin seusai rapat koordinasi dengan pengusaha dan tokoh, pagi kemarin di ruang banggar DPRD Pati. 

Politikus PDI Perjuangan itu mengajak pengusaha berkontribusi bagi Persipa agar tetap dapat berkompetisi secara ideal. Mengingat, menjelang bergulirnya Liga 3 Jateng, klub kebanggaan warga Pati itu kesulitan aggaran.

"Tahun ini support APBD untuk Persipa hanya Rp 1 miliar. Daerah belum bisa memberi lebih dari itu karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pandemi covid-19 berdampak besar terhadap semua sektor, termasuk program pembinaan olahraga. Karena itu, APBD tidak bisa membantu Persipa seperti beberapa tahun lalu yang bisa mencapai Rp 3,7 miliar.

Sebagai bagian dari Kabupaten Pati, perusahaan diminta ikut memiliki klub yang menjadi ikon Bumi Mina Tani. "Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak mampu. Jadi, butuh partisipasi dan dukungan perusahaan untuk ikut memajukan Persipa," tandasnya.

Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto mengaku, pimpinan DPRD mendapat informasi jika Persipa mengalami pembengkakan anggaran lantaran jadwal Liga 3 Jateng tertunda beberapa kali sehingga mundur beberapa bulan. Liga 3 Jateng baru diputar November.

"Selama ini tampaknya ada salah persepsi, bahwa persipa sudah di-handle APBD. Informasi itu tidak sepenuhnya benar. Persipa memang didukung APBD tetapi tidak bisa maksimal. Apesnya lagi, pelaksanaan Liga 3 Jateng mundur sampai 3 bulan, jadi terjadi pembengkakan anggaran," jelasnya.

Legislator yang juga direktur utama PSIS ini mengatakan, peran perusahaan sangat dibutuhkan dalam mengangkat ikon kebanggaan daerah. Menurutnya, perusahaan baik swasta maupun BUMD dan BUMN memiliki tanggung jawab untuk pembinaan lingkungan, termasuk dalam pembinaan serta kemajuan sepak bola.

Dalam kesempatan itu, pimpinan DPRD mengabsen perusahaan yang diundang. Pihaknya menyoroti sejumlah perusahaan besar di Pati yang tidak hadir, yakni PT Garudafood Putra Putri Jaya, PT Dua Kelinci, PT Seijin Fashion, PT Dua Putra, PT Gudang Garam, dan Swalayan Luwes.

"Kami memberi catatan khusus kepada perusahaan yang tidak hadir. Karena niat kami tulus untuk bersama-sama mengangkat Persipa yang merupakan kebanggaan daerah, bukan untuk kepentingan lain," tegas Ali.

Terpisah, manajemen Persipa Pati butuh suntikan dana segar untuk bisa berbicara lebih dalam kompetisi Liga 3 musim ini. Paling tidak dari zona Jawa Tengah sampai nasional butuh tambahan anggaran sekitar Rp 1 miliar.

"Saat ini sudah dapat dana APBD Rp 1 miliar. Butuh tambahan Rp 1 miliar lagi. Karena kompetisi mundur dan kami sudah persiapan sudah enam bulan lebih. Karena itu kami butuh dukungan semua pihak termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Pati ini," jelas Manajer Persipa Pati Dian Dwi Budianto. Dian mengakui, saat ini keuangan timnya sedang minus. (30)

Wakil Ketua lll DPRD Pati, Muhammadun Mengucapkan Selamat Hari Santri 2021

 

Wakil Ketua ll DPRD Pati, H.Hardi Mengucapkan Selamat Hari Santri 2021

 

Mengucapkan Selamat Hari Santri 2021

 

Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto Mengucapkan Selamat Hari Santri 2021

 

Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi Covid-19

 

PATI - Wakil Ketua DPRD Pati, Joni Kurnianto mengajak masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang digalahkan pemerintah.

Menurutnya, melalui program vaksinasi ini adalah salah satu ikthiar untuk keluar dari pandemi Covid-19.

" Masyarakat tidak perlu takut divaksin. Karena vaksin ini aman dan dinilai ampuh untuk mencegah penularan Covid-19," kata Joni.

Lebih lanjut politisi dari Paratai Demokrat ini memaparkan, jika sekarang status PPKM di Kabupaten berada di levek 3, padahal sebelumnya di level 2.

Joni mengatakan, naiknya status level PPKM ini bukan berarti  jumlah warga yang terjangkit Covid-19 di Kabupaten Pati melonjak. Tetapi yang menjadi tolak ukur  adalah angka persentase jumlah warga yang sudah divaksin.

" Di Kabupaten Pati warga yang sudah divaksin baru diangka 29 persen dan itu dinilai masih sangat minim. Karena itu level yang semula berada di level 2 naik ke level 3. Keputusan itu sesuai  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Jawa-Bali ," jelas Joni.

Joni pun mengimbau kepada masyarakat  agar segera datang ke tempat-tempat yang menyediakan layanan vaksin. Agar persentase vaksinasi di Pati lekas naik dan dapat menurunkan level PPKM.

" Jika status PPKM berada dilevel 1 maka pembatasan kegiatan masyarakat bisa lebih dilonggarkan," tandas Joni. (25)

Dewan Minta Pemkab Pati Perhatikan Penyandang Disabilitas

 

PATI - Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah mendorong Pemerintah Kabupaten Pati untuk lebih memperhatikan warga penyandang disabilitas. 

Karena menurutnya, penyadang disabilitas juga merupakan warga negara yang punya hak sama dengan warga lainya. Termasuk juga memperoleh kesempatan akses lapangan pekerjaan.

Politisi dari PKB itu melanjutkan, yang bisa mewujudkan hak-hak para penyadang disabilitas adalah pemerintah yang membuat aturan dan kebijakan.

" Dalam hal ini saya mendorong agar Pemerintah Kabupaten Pati bisa membuat atauran dan kebijakan yang berpihak pada warga penyandang disabilitas. Seperti  mengatur sirkulasi akses kesempatan kerja bagi kaum disabilitas di perusahaan swasta termasuk juga untuk bekerja menjadi ASN," kata Muntamah.

Masih menurut Muntamah, sejauh ini pihak legeslatif juga sudah memberikan kepedulian kepada penyandang disabilitas dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Nantinya, Kabupaten Pati punya Peraturan daerah (Perda) terkait perlindungan hak-hak disabilitas.

“Dalam Perda itu nanti juga diatur soal jumlah warga disabilitas yang bisa diterima menjadi ASN sebanyak 2 persen dari pegawai yang dibutuhkan. Kemudian dari swasta, 1 persen dari jumlah seluruh karyawan,” ungkapnya.

Pihaknya menyebut Raperda untuk warha disabilitas ini dibuat untuk menjamin hak-hak mereka.

" Selain soal kesempatan kerja, dalam Perda ini mengatur agar tidak ada lagi pandangan negatif dari individu atau kelompok lain. Termasuk juga stigmatisasi agar para pemyadang disabilitas dapat lebih dihargai, ketika punya profesional diakui, berlaku juga pada intelektual yang harus diakui dari semua lini,” tandasnya. (24)

Dewan Pati : Perusahaan Harus Menjamin Hak Pekerja

PATI - Hadirnya perusahaan besar asal Korea PT Sejin Fashion Indonesia dan PT Hwaseung Indonesia (HWI) di Kabupaten Pati, tentu disambut baik oleh masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan produksi sepatu itu digadang dapat menyerap banyak tenaga kerja warga lokal.

Mengomentari hal itu, Anggota DPRD Pati, Muntamah, pihaknya berharap keberadaan perusahaan ini akan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

" Keberadaan perusahaan ini tentunya akan membawa dampak yang positif. Terutama bagi warga yang membutuhkan lapangan pekerjaan," katanya.

Meski demikian, Muntamah meminta agar perusahaan juga harus menjamin hak-hak kepada pekerjanya.

" Seperti jaminan kesehatan, upah layak, kesempatan cuti.Perusahaan juga tidak boleh mengesampingkan kondisi psikis oleh para buruh," ujar dewan yang duduk di Komisi D DPRD Pati itu. (23)

Dewan Minta Pemkab Pati Sikapi Menjamurnya Toko Modren

 

PATI - Menjamurnya toko modren yang berada di wilayah Kabupaten Pati mendapat soroton dari kalangan Dewan Pati. 

Bahkan Pihak Legeslatif meminta agar Pemerintah Kabupaten Pati mengambil sikap. Karena keberadaan toko ritel modren itu jika tidak dibatasi justru akan merugikan masyarakat terutama bagi yang memiliki usaha warung atau toko klontong.

Anggota DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Teguh Bandang Waluyo mengatakan permasalahan ini tentu harus mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan.

“Pemkab Pati harus menertibkan toko atau swalayan modern yang saat ini mulai menjamur di wilayah Kabupaten Pati. Toko modern perlu disesuaikan dengan aturan yang ada,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, belum lama ini.

" Kalau dibiarkan ekspansi toko modren ini dapat mematikan toko-toko masyarakat kecil atau toko tradisional di masyarakat,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Pati Haryanto mengatakan, toko-toko modern harus mempunyai izin berusaha. Namun, sayangnya pihaknya tidak mampu membatasi jumlah toko modern bila sudah sesuai ketentuan.

“Jenis usaha minimarket, sesuai aplikasi OSS RBA, memiliki resiko rendah sehingga secara langsung dan dengan mudah terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa dapat dilakukan pembatasan,” jawab Haryanto dalam Rapat Paripurna.

Meskipun demikian, lanjut Haryanto, para pelaku toko modern ini harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait yang membidangi urusan perdagangan.

“Minimarket yang tidak berizin akan segera ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” tandas Haryanto. (22)

Wakil Ketua Komisi D, Endah Sri Wahyuningati Gelar Donor Darah Bersama Partainya

 

PATI - Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati Gelar Donor Darah Bersama Partainya, Senin (17/10/2021).

Kegiatan tersebut merupakan rangakaian acara dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Partai Golkar

Acara donor darah itu berlangsung di lantai 2 Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pati.

“ Kegiatan donor ini dalam rangka memperingati HUT Partai Golkar ke-57 yang akan sama-sama kita rayakan pada tanggal 20 Oktober 2021 mendatang,” kata Endah Sri Wahyuningati yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pati itu.

Ia melanjutkan, kegiatan dalam rangka HUT Partai Golkar ke 57 sudah dimulai sejak Jumat tanggal 15 Oktober 2021 dengan kegiatan Jumat Berkah Partai Golkar.

“Kegiatan Jumat Berkah dilakukan dengan berbagi nasi bungkus kepada pengguna jalan di seputaran jalan depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pati,” jelasnya.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan senam sehat bersama masyarakat, serta kunjungan ke Panti Asuhan Darul Hadlanah, Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari kegiatan bakti sosial Partai Golkar Pati kepada masyarakat.

Wanita yang akrab disapa Bu Ning menambahkan, harapannya diadakan kegiatan donor darah yaitu ikut berpartisipasi membantu masyarakat yang membutuhkan darah.

“Besok akan kita lanjutkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Khataman Al-Qur’an untuk mengawali sebelum dilaksanakan acara tirakatan pada malam harinya. Dan kita akhiri pada tanggal 20 Oktober 2021 dengan berziarah ke makam para sesepuh Partai Golkar yang ada di Kabupaten Pati,” sambungnya. (21)

Wakil Ketua lll DPRD Pati, Muhammadun Mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

 

Wakil Ketua ll DPRD Pati, H. Hardi Mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

 

Wakil Ketua l DPRD Pati, Joni Kurnianto Mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

 

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin Mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

 

Kalangan Dewan Minta Jumani Perbaiki Pola Komunikasi

Jumani dilantik untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengaku merestui pelantikan Jumani sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati. Namun, lembaga legislatif itu meminta Jumani memperbaiki pola komunikasi.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati sempat melakukan penolakan terhadap Jumani sebagai kandidat sekda. Namun, selepas seleksi yang dinilai sudah sesuai prosedur, sikap dewan pun melunak.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin menyambut baik atas terpilihnya Jumani sebagai Sekda Kabupaten Pati hari ini.

“Selaku pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Pati tentunya menyambut baik terpilihnya Jumani menjadi sekda. Karena sudah melalui seleksi dan Pak Bupati Pati Haryanto juga sudah menyepakati dan disetujui KASN,” ujar Ali Badrudin saat ditemui awak media.

Namun dirinya  masih memberi catatan terhadap Jumani. Catatan yang diberikan Ali tidak jauh berbeda seperti yang diungkapkan beberapa DPRD tempo hari saat menolak Jumani sebagai calon sekda. Masalah komunikasi yang dinilai kurang baik dari Jumani mampu diperbaiki dalam kinerjanya sebagai sekda nantinya.

“Tetapi kami sebagai Ketua DPRD dan mewakili seluruh anggota DPRD meminta kepada Pak Jumani bisa koordinasi baiklah. Baik dengan pimpinan maupun anggota DPRD, bisa berkomunikasi dengan baik. Karena Sekda ini salah satu pimpinan tertinggi Pemkab Pati setelah Bupati Pati, ” tambahnya.

Sebagai penyambung lidah DPRD dan eksekutif selain Bupati Pati, sekda yang dipegang Jumani mampu lebih diharapkan lebih baik. “Tentunya harapan kami pola-pola lama susah dihubungi, tentunya welcome lah kepada kami. Untuk Pati lebih baik. ” lanjutnya. (16)

Pemugaran Pagar Gedung DPRD Pati, Habiskan Rp.113 Juta

Bangunan pagar depan gedung DPRD Kabupaten Pati dirobohkan untuk dibangun lebih bagus dan kokoh

PATI - Pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati mengalami pemugaran pada tahun ini. Pekerjaan renovasi yang dilakukan mulai awal bulan Oktober hingga Desember ini menelan biaya Rp113 juta.

Ali Maslikan PPTK Kasubag Perlengkapan mengatakan, pemugaran pagar bagian depan bertujuan untuk perbaikan pagar. Pasalnya pagar gedung wakil rakyat ini dinilai sudah mengalami keretakan pada sejumlah bagian. Kondisi pagar yang kurang tinggi juga menjadi alasan lain pemugaran tersebut.

“Pembuatan memang sudah diperlukan karena tidak representatif lagi, pertama bangunannya sudah retak-retak dan kurang tinggi,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ali Maslikan sendiri mengatakan, jika pagar yang kurang tinggi dapat membuat sejumlah bahaya. Terutama jika merujuk pada kejadian tempo hari saat ada seorang pendemo menerobos masuk dengan melompat pagar.

“Seperti ada demo baru-baru ini, ada pendemo yang loncat pagar, yang sekda kemarin, kan rencana mau nginap di kantor kemudian mereka gak punya izin, sehingga memaksakan diri masuk ke kantor dengan melompat pagar. Inilah kelemahan kantor kita, karena pagarnya tidak standar dan representatif,” ungkap dia.

Ia mengungkapkan, rencana pemugaran pagar ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu pada 2019 lalu. Namun lantaran berbagai hal dan adanya pendemi Covid-19, pemugaran pagar baru terealisasikan pada tahun ini.

“Dan penganggaran ini sudah dianggarkan sudah jauh-jauh hari, memang kegiatan kita ini sudah terencana. Bukan karena baru demo, bukan sehingga bukan. Sudah rencanakan awal tahun. Memang tahun ini fokus kita merehap pagar,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pemugaran pagar ini membutuhkan biaya sebesar Rp113. Pemugaran pagar dilakukan untuk pagar depan dan samping utara gedung dewan. Rencana akan dibangun dengan tinggi antara 2 sampai 3 meter.

“Sekitar kira-kira gapura 3 meter. Tapi segitu masih representatif, dalam artian ke rakyat tidak terisolir, tidak. Corone ramah terhadap rakyat,” imbuhnya.

Ali sendiri dengan pembangunan pagar tersebut berharap, kinerja Dewan tidak terganggu. Selain itu juga dapat menambah keamanan pada gedung.

“Dengan adanya pagarnya yang representatif bisa diharapkan kinerja dewan juga tidak terganggu, kemananan kita juga baik,” tandasnya. (15)

DPRD Pati Peduli Penyandang Disabilitas

 

Suwarno, Anggota Komisi D saat menyampaikan padanganya terkait Raperda penyandang disabilitas.

PATI - Kalangan DPRD Kabupaten Pati telah merumuskan rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk para penyandang disabilitas.

Raperda itupun telah beberapa kali dibahas dalam rapat paripurna dengan Pihak Ekskutif setempat.

Anggota Komisi D Suwarno, menyampaikan latar belakang pembahasan Raperda yang diprakarsai oleh kalangan legeslatif itu untuk menjamin hak-hal para warga penyandang disabilitas. Di antaranya hak untuk mendapat perlindungan dan dukungan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

 "Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam prespektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu yang harus dilindungi." Jelas Suwarno. (14)

 

Ketua DPRD Pati Gelar Vaksinasi di Desa Tempat Tinggalnya

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Desa/Kecamatan Kayen, Senin (11/10/2021)

 PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengadakan kegiatan vaksinasi di lingkungan tempat tinggalnya di Dukuh Bukung, Desa/Kecamatan Pati Kota, Senin (11/10/2021).

Ali Badrudin menyampaikan, kegiatan suntik vaksin itu diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Pati yang serentak dilakukan di 10 lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati.

" Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan serentak di 10 lokasi yang diprakarsai oleh DPC partai kami (PDI Perjuangan). Dan saya kebagian untuk melaksanakan vaksin di Desa Kayen" kata Ali.

Menurut Ali, pada pelaksanaan vaksinasi di 10 titik lokasi ini ada total 6000 dosis vaksin Sinovac yang disuntikan kepara warga.

“Mendapat 6000 vaksin dari DPC PDI Perjuangan, di mana hari ini serentak di 10 tempat di antaranya di Slungkep, kantor DPC, Sejomulyo, Bumirejo Kecamatan Juwana, di Margorejo, di Kayen, di Gunungwungkal, dan lainnya,” ujar Ketua DPRD Pati di sela kegiatan vaksinasi.

Sementara yang di Desa Kayen, lanjutnya diperuntukan bagi masyarakat umum, bukan hanya warga setempat. di Kecamatan Kayen sendiri ada dua lokasi  yang melaksanakan vaksinasi massal, yakni di Desa Kayen dan Desa Slungkep. Masing-masing memperoleh jatah 500 dosis vaksin Sinovac yang dituntaskan hari itu juga.

Vaksinasi Covid-19 massal oleh DPC PDI Perjuangan Pati ini disambut baik oleh masyarakat. Pasalnya, kurang lebih dimulai 09.00 pagi tadi, masyarakat berduyun-duyun mendaftar, hingga kurang lebih pukul 11.00 masyarakat tidak dapat jatah lantaran sudah habis.

“ Warga sangat antusias sekali untuk mengikuti suntuk vaksin. Malah masih banyak juga yang belum kebagian tidak semuanya mendapat,” ujar Ali.

Dia berharap dengan vaksinasi ini dapat mempercepat capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pati yang saat ini baru mencapai 34 persen.

" Dengan adanya vaksinasi untuk masyarakat ini, semoga wabah pandemi corona cepat berlalu, agar kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” pungkasnya. (12)

Anggota Dewan Pati, Noto Subiyanto Gelar Vaksin Massal di Desanya

 

Anggota DPRD Pati, Noto Subiyanto saat meninjau kegiatan vaksinasi di Desa Panjunan, Kecamatan Pati Kota, Senin (11/10/2021)

PATI - Noto Subiyanto Anggota DPRD Pati menggelar kegiatan vaksinasi di lingkungan tempat tinggalnya di Desa Panjunan, Kecamatan Pati Kota, Senin (11/10/2021).

Noto menyampaikan, kegiatan suntik vaksin itu diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Pati yang serentak dilakukan di 10 lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati.

" Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan serentak di 10 lokasi yang diprakarsai oleh DPC partai kami (PDI Perjuangan). Dan saya kebagian untuk melaksanakan vaksin di desa saya," kata Noto Subiyanto

Menurut Noto, pada pelaksanaan vaksinasi di 10 titik lokasi ini ada total 6000 dosis vaksin Sinovac yang disuntikan kepada warga.

“Mendapat 6000 vaksin dari DPC PDI Perjuangan, di mana hari ini serentak di 10 tempat di antaranya di Slungkep, DPC, Sejomulyo, Bumirejo Kecamatan Juwana, di Margorejo, di Kayen, di Gunungwungkal, dan lainnya,” ujar Noto di sela vaksinasi.

Sementara yang di Desa Panjunan, lanjutnya diperuntukan bagi masyarakat umum, bukan hanya warga setempat. di Desa Panjunan memperoleh jatah 500 dosis vaksin Sinovac yang dituntaskan hari itu juga.

Vaksinasi Covid-19 massal oleh DPC PDI Perjuangan Pati ini disambut baik oleh masyarakat. Pasalnya, kurang lebih dimulai 09.00 pagi tadi, masyarakat berduyun-duyun mendaftar, hingga kurang lebih pukul 11.00 masyarakat tidak dapat jatah lantaran sudah habis.

“ Antusias warga sangat tinggi, bahkan masih banyak yang belum kebagian karena tidak semuanya mendapat jatah vaksin, ” tutur Noto.

Dia berharap dengan vaksinasi ini dapat mempercepat capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pati. 

" Dengan divaksinnya warga ini, semoga wabah pandemi corona cepat berlalu, agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” pungkasnya. (11)

Anggota Dewan Setujui Modal untuk Tiga BUMD Direfocusing

 

PATI - Akhir 2020, Pemkab bersama DPRD Pati telah menetapkan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah ke dalam tiga BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah), yakni Bank Jateng, BPR Bank Daerah Pati, dan Perumda Air Minum Tirta Bening Pati.

Sesuai Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati akan menggelontorkan suntikan modal sebesar Rp19,96 M miliar pada tiga perusahaan tersebut. Rp 9,96 miliar untuk Bank Jateng, Rp 4 miliar untuk BPR Bank Daerah Pati, serta Rp 6 miliar untuk Perumda Air Minum Tirta Bening.

Namun, kebutuhan banyak biaya di antaranya untuk pemberian insentif tenaga kesehatan (nakes) dan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat, suntikan modal ke tiga BUMD tersebut dibatalkan.

“Perda tersebut terpaksa dicabut, karena kami belum bisa tambah penyertaan modal. Karena kami utamakan kebutuhan yang lebih mendesak, yakni penanganan Covid-19. Kebutuhan untuk nakes saja Rp 36 miliar, belum yang lain. Jadi kita masih harus prihatin, fokus pada penanganan pandemi. Masyarakat harus bisa memahami,” kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

Ali menegaskan, penanganan pandemi memang memerlukan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. Di antaranya dengan melakukan optimalisasi belanja tidak terduga dan penyesuaian penggunaan (refocusing) alokasi anggaran.

Diakuinya pula bahwa Penanganan pandemi Covid-19 selama 2020 telah berdampak pada tidak tercapainya Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan sumber pendanaan penyertaan modal daerah.

“Sehingga, Perda nomor 4 tahun 2020 terpaksa tidak terealisasi,” ungkapnya. (10)

Anggota DPRD Pati Jadi Juri Festival Batik Bakaran

 

Anggota DPRD Pati, Yeti Kristianti

PATI - Pemerintah Desa (Pemdes) Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Pati gelar Fashion Show sekaligus pemilihan Mas dan Mbak Duta Batik Bakaran 2021. Kegiatan itu digelar di aula balai desa setempat, pada Minggu (10/10/2021) siang.

Pemilihan Mas dan Mbak Duta Batik Bakaran juga ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Desa Bakaran Wetan. Hal itu agar masyarakat umum dapat melihat acara tersebut dari rumah masing-masing. Mengingat, saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. 

Adapun yang menjadi juara dalam fashion show tersebut ialah M. Dicky dan Nadia Maharani. Keduanya kini menyandang gelar Duta Batik Bakaran 2021. 

Sementara juara kedua diperoleh M. Arif Teguh dan Dewi Kusuma. Sedang juara ketiga diraih oleh Arsyi Rozzaqi dan Bella Putri.

"Perlu kami sampaikan bahwa fashion show ini diikuti oleh 18 peserta. Mungkin jumlahnya tidak banyak, karena kita batasi. Tapi meski begitu, ini pesertanya jagoan-jagoan. Tidak hanya dalam kota tapi ada juga yang dari luar kota," jelas Kades Bakaran Wetan, Wahyu Supriyo saat memberikan sambutan.

Ia berharap agar Duta yang terpilih mampu mengenalkan batik bakaran hingga bisa dikenal lebih luas lagi. "Baik melalui media sosial dan berbagai event. Kami harap mereka dapat menampilkan pesona batik tulis agar semakin dikenal dan dicintai masyarakat," harap dia. 

Wahyu menyebut, pihaknya telah mengundang tiga juri untuk memilih Duta Batik Bakaran 2021. Mereka adalah Reena Make Up Artist, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Yeti Kristianti, dan Feris yang merupakan Duta Budaya Pati 2016. 

"Juri independen. Tidak bisa diintervensi pihak manapun. Jadi ini murni dipilih benar-benar yang terbaik," tegas Wahyu.

Kades Bakaran Wetan menyebut, saat ini Pemdes beserta seluruh lembaga dan dibantu pemuda, sedang mengonsep grand design desa wisata budaya.

"Tentu festival batik termasuk fashion show menjadi iconnya. Semoga (grand design desa wisata) bisa terlaksana. Ini masih dalam proses perencanaan," ungkap Wahyu.

Sementara itu salah satu juri, Yeti Kristianti menjelaskan, kriteria penilaian dalam fashion show tersebut meliputi keserasian busana, tata rias, catwalk, gastur tubuh, dan ekspresi wajah.

Yeti berharap agar Duta Batik Bakaran 2021 dapat menjadi pelopor pemuda untuk lebih mencintai batik. Terkhusus, batik tulis Bakaran.

"Siapapun yang menjadi duta, agar mengajari para pemuda untuk mencintai batik ataupun memakai batik. Khusunya batik khas Kabupaten Pati. Hal itu juga untuk menopang UMKM di kabupaten Pati," jelas Anggota DPRD Pati ini.

Untuk diketahui, kegiatan yang diselenggarakan Pemdes Bakaran Wetan tersebut merupakan serangkaian kegiatan Festival Batik Bakaran 2021. Tak hanya pemilihan duta batik, beberapa kegiatan juga telah dikemas dengan baik. Antara lain, lomba membatik, lomba fotografi, lomba desainer batik, pameran batik virtual, lomba foto selfie, dan fashion show anak serta fashion show umum.

Rangkaian Festival Batik Bakaran 2021 akan berakhir pada 22 Oktober nanti. Kegiatan Itu akan diakhiri dengan webinar dengan tema “Aktualisasi Nilai Ajaran Nabi guna Meningkatkan Semangat Santri untuk Ikut Melestarikan Batik Tulis Bakaran. (09)

Ketua DPRD Pati : Naik ke Level 3 Karena Capaian Vaksinasi di Pati Masih Rendah

 

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

PATI - Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Pati kembali ke level 3 dari yang semula berada di level 2. Hal itu sesuai instruksi Mendagri (Inmendagri) nomor 47 tahun 2021 yang mengatur PPKM Jawa-Bali mulai 5 hingga 18 Oktober 2021.

Peningkatan level PPKM tersebut, menurut Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin bukan lantaran naiknya jumlah kasus Covid-19 aktif. Melainkan karena capai vaksinadi di Pati masih belum mencapai 50 persen dari jumlah penduduk.

“ Naiknya level itu lantaran Pemkab Pati baru melalukan vaksinasi 34 persen. Karena itu dinaikan levelnya yang semula di level 2 menjadi level 3," kata Ali Badrudin.

Menyikapi rendahnya capaian persentase vaksinasi itu, Ali mengatakan itu bukan lantaran minat masyarakat untuk divaksin rendah, melainkan jumlah dosis vaksin yang diberikan untuk Kabupaten Pati masih kurang.

" Sebenarnya antusias warga untuk divaksin sangat tinggi, tetapi jatah dosis vaksin yang dialokasikan untuk warga di Pati jumlahnya masih minim," ungkapnya.

Untuk mendongkrak persentase vaksinasi Ali Badrudin melalui jalur partainya telah meminta bantuan agar alokasi vaksin di Pati terus ditambah.

" Kemarin Anggota DPR dari partai kami (PDIP) Bapak Edy Wuryanto dan Ibu Evita telah menurunkan puluhan ribu dosis vaksin untuk warga di Kabupaten Pati dan itu sudah kita suntikan kepada warga," ujar Ali.

Ali berharap dengan digencarkannya pemberian vaksin untuk warga bisa menurunkan level PPKM.

" Kalau sudah berada di level 1 nanti masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi," harapnya. (09)

Ketua DPRD Pati Upayakan Bantuan Vaksin dari Jalur Politik

 

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin

PATI – Kabupaten Pati menjadi salah satu dari 12 daerah di Jawa Tengah yang mengalami peralihan status PPKM dari level 2 ke level 3, akibat masih rendahnya capaian vaksinasi Covid-19.

Saat ini angka capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, masih berada pada angka 32 persen. Rendahnya capaian ini membuat upaya vaksinasi terus dikebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti TNI-Polri, Organisasi Pemerintah, maupun melalui jalur Partai Politik.

Ketua DPRD Pati Pati, Ali Badrudin mengatakan pihaknya berkomitmen membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi di daerah. Selain menunggu jatah vaksin dari pemerintah. Cara lain yang dilakukan dengan upaya pendekatan jalur partai.

" Sebisa mungkin kita upayakan untuk meminta jatah dosis baik ke Pemerintah Pusat atau melalui pendekatan jalur partai. Alhamdulilah kita mendapatkan banyak bantuan dosis vaksin Covid-19 dari Anggota DPR RI seperti dari Pak Edi Wuryanto dan Bu Evita dari Fraksi PDI Perjuangan ," kata Ali Badrudin.

Menurut Ali, setelah mendapatkan bantuan vaksin pihaknya bersama partai politiknya (PDI Perjuangan) langsung melakukan vaksinasi massal untuk masyarakat umum.

" Vaksinasi ini memang harus segera dituntaskan untuk menekan angka penularan Covid-19. Semoga pandemi ini segera berlalu," harapnya. (07)

Pagar Gedung DPRD Pati Diperkokoh

PROYEK : Pagar depan gedung DPRD Pati dibongkar untuk dibangun lebih kokoh lagi.

PATI - Pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati direnovasi untuk sejumlah alasan keamanan. Perbaikan yang dilakukan mulai awal Oktober tersebut ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Anggaran senilai Rp 113 Juta dikucurkan untuk merampung pengerjaannya.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan Ali Maslikan menyatakan pemugaran pagar bagian depan merupakan perbaikan standar yang cukup mendesak. Pasalnya pagar gedung parlemen daerah tersebut mengalami keretakan pada sejumlah bagian. Selain itu kondisi pagar juga disebut kurang tinggi sebagai infrastruktur keamanan gedung.

“Ronavasi tersebut memang sudah sangat diperlukan karena keberadaannya tidak menunjang lagi. Pertama bangunannya sudah retak-retak di beberapa bagian dan kurang tinggi,” ungkapnya ketika ditemui, Rabu (6/10).

Ia menambahkan kondisi pagar yang tidak menunjang mendatangkan sejumlah risiko keamanan. Hal tersebut merujuk kejadian beberapa waktu lalu ketika seorang peserta unjuk rasa mampu menerobos masuk dengan melompat pagar.

“Seperti ada demo baru-baru ini, ada pendemo yang loncat pagar, yang sekda Rabu (6/10), kan rencana mau nginap di kantor kemudian mereka gak punya izin. Sehingga memaksakan diri masuk ke kantor dengan melompat pagar. Inilah kelemahan kantor kita, karena pagarnya tidak standar dan representatif,” ungkap dia.

Rencana pemugaran pagar tersebut sebenarnya sudah diagendakan sejak lama yakni pada 2019 lalu. Namun tertunda akibat sejumlah hal kemudian diperparah pandemi Covid-19. Sehingga pemugaran pagar baru bisa dilakukan saat ini.

“Penganggarannya sudah dilakukan sudah jauh-jauh hari, memang kegiatan ini sudah terencana lama sekali. Bukan karena baru ada kejadian demo, sebab sudah kita rencanakan pada awal tahun. Tahun ini salah satu agendanya memang merehab pagar,” imbuhnya.

Ali menjelaskan anggaran Rp 113 Juta nantinya akan digunakan untuk membangun pagar depan dan bagian samping utara gedung dengan ketinggian antara 2-3 meter. Ketinggian tersebut dinilai sesuai dengan standar keamanan dan juga tidak terkesan mengisolasi akses publik.

“Dengan adanya bangunan pagar yang representatif, diharapkan kinerja dewan juga tidak terganggu. Kemananan kita juga dapat berjalan baik,” tandasnya. (06)

Semua Fraksi Meminta Raperda Disabilitas dan Tanggung Jawab Perusahaan Dibahas Lebih Lanjut

Rapat Paripurna pembahasan raperda tentang warga disabilitas dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

PATI - Anggota DPRD Kabupaten Pati kembali menggelar rapat paripurna bersama pihak eksekutif terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyandang disabilitad dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Rapat paripurna itu dilakukan di ruang rapat utama di gedung DPRD Pati, Senin (11/10/2021).

Pada rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan tanggapannya terhadap pendapat dari Bupati Pati tentang dua raperda Prakarsa DPRD itu.

Dalam penyampaian tanggapan itu, bisa disimpulkan bahwa semua fraksi meminta agar kedua raperda tersebut harus dibahas lebih lanjut dan melalui tahapan selanjutnya untuk dibahas dalam rapat gabungan komisi agar pembahasan substansi kedua raperda tersebut dilakukan pencermatan pasal demi pasalnya. Tanggapan fraksi-fraksi itu dibacakan oleh Suriyanto dari Anggota Komisi B

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan akan tetap fokus dalam pembahasan raperda tersebut, karena visi dan misi raperda tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan mengatur penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang memberikan dampak baik kepada masyarakat. 

Fraksi PDI Perjuangan juga menyetujui jika kedua raperda ini dibahas dalam gabungan Komisi, sehingga anggota dari Fraksi PDI Perjuangan dapat mengikuti dan memberikan kontribusi atas pembahasan kedua raperda tersebut. 

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat, agar kedua raperda tersebut dibahas pasal demi pasal hingga membahas pada tingkat implementasi teknis melalui pembahasan dalam gabungan Komisi. (05) 

Dewan dan Eksekutif Pati Teken Perbup Tentang Aparatur Pemdes

Bupati Pati Haryanto saat mengikuti rapat paripurna bersma Anggota DPRD Pati, Senin (11/10/2021)

PATI- Pemerintah Kabupaten Pati berupaya mendisiplinkan aparatur pemerintahan desa, baik kepala desa maupun perangkat.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Pati nomor 56 tahun 2001 tentang Disiplin Kerja dan Etika Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemkab Pati.

Substansi Perbup tersebut mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut.

Pertama, hari dan jam kerja aparatur pemerintahan desa sama seperti ASN di lingkungan Pemkab Pati. Kedua, kehadiran aparatur pemerintah desa dilakukan dengan penerapan presensi elektronik melalui identifikasi wajah.

“Ketiga, terdapat ketentuan cuti bagi aparatur pemerintah desa. Keempat, terdapat sanksi administratif berupa hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah desa yang melanggar kewajiban, larangan, dan etika,” kata Haryanto dalam Rapat Paripurna DPRD Pati, Senin (11/10/2021).

Penjelasan tersebut merupakan jawaban Haryanto terhadap pandangan umum Fraksi PDIP dalam rapat paripurna pekan lalu.

Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menunda pengisian perangkat desa yang direncanakan akan digelar pada 2022.

Mereka mendesak pemerintah daerah untuk terlebih dahulu mendisiplinkan kinerja para perangkat desa yang saat ini aktif menjabat.

Hal ini lantaran hasil inspeksi mendadak (Sidak) DPRD Pati menunjukkan bahwa masih banyak perangkat desa yang melakukan pelanggaran disiplin.

Namun, menurut Haryanto pengisian perangkat tetap perlu dilakukan pada 2022. Selain karena Pemkab Pati telah menerbitkan regulasi untuk mendisiplinkan aparatur pemerintah desa, saat ini sedang terjadi kekosongan formasi perangkat desa yang cukup banyak.

Dia menyebut, saat ini di Kabupaten Pati terdapat 570 formasi perangkat desa yang kosong. Hal ini berdasarkan inventarisasi data perangkat desa sampai Juli 2021.

“Kondisi ini membuat banyak kepala desa mengajukan permohonan pengisian perangkat,” ujar Haryanto.

Dia menjelaskan, keberadaan perangkat desa merupakan kebutuhan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa secara optimal.

Menurutnya, kepala desa perlu didukung oleh perangkat desa yang memadai dan kompeten.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah dipandang perlu untuk memfasilitasi pengisian perangkat desa pada 2022. Pada tahun 2021 tidak ada pengisian karena ada penyelenggaraan Pilkades,” tandas dia. (04)

Ketua DPRD Pati Hadiri Sosialisasi BKKBN

FOTO BARENG : Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin (baju hitam) saat menghadiri kegiatan sosialisasi oleh BKKBN di Desa/Kecamatan Kayen, Senin (11/10/2021).

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam sosialisasi yang diadakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kayen, Senin (11/10/2021).

Selain Ketua DPRD Pati, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Balai Diklat KKBN Semarang Sugiarto, Kepala Dinas Sosial P3AKN Pati, Muhtar dan diikuti secara virtual Edy Wuryanto Anggota DPR RI dari Komisi 9.

Sementara yang hadir dalam kegiatan sosialisasi itu adalah masyarakat umum dan kalangan pemuda usia produktif.

Sosialisasi betema "Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangsa Kecana Bersama Mitra" itu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bagai mewujudkan keluarga berencana yang sejahtera.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, pihaknya mendukung penuh atas upaya dari pihak BKKBN dalam melakukan sosialisasi di Kabupaten Pati. Apalagi pada kesempatan sosialisasi kemarin juga dilakukan vaksinasi massal untuk warga.

Sementara itu, dalam sambutan virtual, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan,  Edy Wuryanto sangat mengapresiasi sekali kegiatan sosialisasi ini.

Menurutnya, pendataan kependudukan sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan pengangaran biaya oleh negara. 

" Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Karen banyak informasi penting yang dapat diterima oleh masyarakat. Ada juga penyuluhan untuk para kaum muda di antaranya terkait pencegahan pernikahan dini, pencegahan penggunaan narkoba teasuk juga pencegahan stunting pada bayi," kata Edy Wuryanto. (03)

Ketua DPRD Pati Monitor Pelaksanaan Vaksinasi Massal 6000 Dosis

VAKSINASI  : Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin melakukan monitoring kegiatan vaksinasi di kantor DPC PDI Perjuangan, Senin (11/10/2021)

PATI - Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin melakukan monitoring di sejumlah tempat pelaksanaa vaksinasi massal yang diselenggarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Senin (11/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pati melihat langsung proses pemberian 6000 dosis vaksin penangkal Covid-19 yang disuntikan kepada warga.

Ali Badrudin yang juga Ketua DPC PDIP Pati itu mengungkapka,  pihaknya berkomitmen membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi di daerah. Sebab progres vaksinasi di Kabupaten Pati masih rendah sekitar 30-an persen. 

"Kegiatan vaksinasi yang kita lakukan  ini untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pati dalam menyukseskan vaksinasi," kata Ali Badrudin.

Pada kegiatan vaksinasi kemarin, kalangan pelajar juga menjadi perhatian. Hal ini dalam rangka menyambut kegiatan pembelajaran tatap muka. 

"Kalangan pelajar juga menjadi perhatian kami, agar anak-anak bisa divaksin dan segera bisa menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain itu capaian vaksinasi yang tinggi juga berpengaruh terhadap status level PPKM, jadi kami berupaya untuk membantu secepat mungkin agar vaksinasi sesuai target dan bisa turun level. Sehingga kegiatan-kegiatan di daerah bisa terlaksana dan tidak tertunda," paparnya.

Untuk diketahui dalam pelaksanaan vaksinasi masaal oleh PDIP itu ada 10 titik yang menjadi sasaran di antaranya di kantor DPC PDI Perjuangan, Desa Slungkep dan Desa Kayen di Kecamatan Kayen, Desa Wotan Kecamatan Sukolilo, Desa Panjunan Kecamatan Kota, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo, Desa Trangkil, Gunungwungkal, hingga Kecamatan Juwana. (02)

Tak Lolos PPPK, Guru SDN 01 Sidokerto Wadul Dewan

AUDENSI : Sejumlah guru dari SDN 01 Sidokerto, Kecamatan Pati melakukan audensi dengan para anggota DPRD Pati, Senin (11/10).

PATI -  Sejumlah guru dari SDN 01 Sidokerto, Kecamatan Pati mendatangi kantor DPRD Pati, Senin (11/10).

Kedatangan para guru ini untuk mengadukan nasib mereka karena tidak lolos dalam tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Curhatan para guru itupun disampaikan ke anggota dewan di Komisi D yang membidangi masalah pendidikan.

Di hadapan para dewan, para guru berkeluh kesah karena sudah mengabdikan diri bertahun-tahun menjadi tenaga honorer tetapi malah tidak lolos dalam pengangkatan PPPK.

Selepas audiensi yang digelar secara tertutup, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto mengungkapkan, pihaknya banyak mendapatkan aduan dari para guru yang kurang beruntung itu.

Termasuk mendapat aduan terkait rumor jika guru yang masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) minimal mengabdi dua tahun. Sehingga mereka belum dua tahun bekerja tidak bisa mengikuti seleksi PPPK.

Namun, dalam kesempatan itu Wisnu menjelaskan, untuk masuk Dapodik itu jika sekolah membutuhkan bisa langsung memasukkan dapodik.

" Kalau ada batas minimal dua tahun itu tidak benar,” ujar Wisnu.

Lebih lanjut Wisnu mengatakan,  para guru honorer SDN Sidokerto 01 yang tidak lolos seleksi PPPK ini sudah masuk Dapodik. Namun mereka tidak lolos seleksi PPPK lantaran kalah dengan peserta lain. Terlebih, tahun ini SDN Sidokerto 01 hanya membuka dua lowongan formasi PPPK.

“ Para guru yang datang ini sudah masuk (Dapodik), karena passing grade-nya tidak mencukupi sehingga gagal diterima untuk PPPK. Karena di SDN 01 Sidokerto yang diterima hanya dua kuoto saja,” lanjut Wisnu.

Wisnu tidak mengetahui secara pasti berapa guru honorer di SDN Sidokerto 01 yang mendaftar. Yang jelas, kata Wisnu, hanya dua yang diterima.

“Ada yang ngabdi, wiyata bakti kalau daftar, dan harus masuk dapodik. Hanya salah persepsi saja. Jadi, kesimpulannya tidak ada masalah, hanya salah persepsi,” tandas Wisnu.

Sementara itu, Kepala SDN 01 Sidokerto usai melakukan audensi bersama anggota dewan, ia enggan menjawab pertanyaan wartawan. Sembari mengaku sedang buru-buru dirinya bergegas meninggalkan gedung DPRD Pati. (01)

PDI-P Pati Gelar Vaksinasi di 10 Tempat, Siapkan 6000 Dosis Vaksin untuk Warga

VAKSINASI  : Ketua DPC PDI Perjuangan Ali Badrudin melakukan monitoring kegiatan vaksinasi di kantor DPC PDI Perjuangan kemarin.

PATI - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar vaksinasi massal di sepuluh tempat secara serentak, Senin (11/10) kemarin.

Dalam kegiatan itu, sedikitnya ada 6000 dosis vaksin yang disuntikan kepada warga

Ketua DPC PDIP Pati, Ali Badrudin mengungkapkan pihaknya berkomitmen membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi di daerah. Sebab progres vaksinasi di Kabupaten Pati masih rendah sekitar 30-an persen. 

"Kegiatan vaksinasi yang kita lakukan  ini untuk membantu pemerintah sesuai instruksi dari DPP PDI Perjuangan," kata Ali Badrudin yang juga Ketua DPRD Pati ini.

Pada kegiatan vaksinasi kemarin, kalangan pelajar juga menjadi perhatian. Hal ini dalam rangka menyambut kegiatan pembelajaran tatap muka. 

"Kalangan pelajar juga menjadi perhatian kami, agar anak-anak bisa divaksin dan segera bisa menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain itu capaian vaksinasi yang tinggi juga berpengaruh terhadap status level PPKM, jadi kami berupaya untuk membantu secepat mungkin agar vaksinasi sesuai target dan bisa turun level. Sehingga kegiatan-kegiatan di daerah bisa terlaksana dan tidak tertunda," paparnya.

Sebanyak 10 titik yang menjadi sasaran vaksinasi di antaranya adalah di kantor DPC PDI Perjuangan, Desa Slungkep dan Desa Kayen di Kecamatan Kayen, Desa Wotan Kecamatan Sukolilo, Desa Panjunan Kecamatan Kota, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo, Desa Trangkil, Gunungwungkal, hingga Kecamatan Juwana.

"Nanti kami upayakan lagi untuk meminta jatah vaksin dari DPR RI untuk dibawa ke Pati. Kami ini masih ada jatah sekitar 30 ribu kuota vaksin yang bisa dibawa ke Pati," jelasnya.

Terpisah, Siti Asiyah salah satu kader partai berlambang banteng moncong putih itu mengaku senang bisa menerima jatah vaksin dari DPC PDI Perjuangan untuk memfasilitasi warga Kecamatan Margorejo.

"Alhamdulillah antusias masyarakat banyak sekali. Ini dapat jatah 550 semoga bisa ditambah lagi. Masyarakat sangat antusias terutama pelajar untuk menyambut kegiatan pembelajaran tatap muka nanti," papar Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Margorejo ini. (gus)

Tanggal Cantik 10.10 Ohmyskin!, Luncurkan Toner Petal Bunga Mawar

PATI - Brand kecantikan Ohmyskin! bakal meluncurkan produk baru toner pada 10.10 yang dikenal dengan tanggal cantik. Toner yang memiliki kandungan petal bunga mawar ini memiliki kualitas bahan-bahan yang tak diragukan lagi sehingga aman digunakan mulai usia remaja 15 tahunan.

Launching Deep Brightening Rose Infuse Toner itu disampaikan oleh Owner, Founder, dan Direktur Ohmyskin! Diana Fatimah Azzahro. Perempuan yang akrab disapa Diana ini mengaku toner wajah tersebut menjadi salah satu rangkaian skincare rutin untuk melengkapi essence dan serum. Kelebihan toner Ohmyskin! ini mampu menghidrasi, meredakan kemerahan di wajah dan mampu mengempeskan jerawat yang meradang (dengan pemakaian toner teknik CSM). Selain itu, kandungan petal bunga mawar pada toner Ohmyskin! sangatlah banyak.

"Bahkan kandungan petal bunga mawar (rosa centifolia flower) ini terbanyak dalam dunia perskinkeran. Sehingga bisa menjaga kulit kusam, menenangkan kulit, menghidrasi kulit wajah agar tetap lembab, dan anti aging. Toner Ohmyskin! ini no alcohol, no paraben, no parfume, no animal testing dan sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI," jelasnya.

Ia menambahkan, Deep Brightening Rose Infuse Toner diformulasikan bukan hanya untuk dewasa saja, melainkan juga untuk usia remaja yakni mulai usia 15 tahun. Ini karena bahan-bahan dan kandungan toner aman digunakan untuk usia remaja hingga dewasa. Harganya cukup terjangkau hanya Rp 77 ribu.

"Produk ini akan dilaunching pada 10 Oktober 2021 atau bertepatan dengan Harbolnas sale 10.10 di semua platform. Mulai Instagram, WA, dan platform marketplace. Bahkan sebelum dilaunching sudah banyak yang pre-order toner ini," imbuhnya.

Selain launching toner saat Harbolnas sale 10.10, Ohmyksin! juga memberikan diskon hingga 48 persen untuk produk-produk Ohmyskin! mulai dari masker organik, collagen drink, lip velvet, essence, powder, dan lainnya. (bis)

Puslitbang Polri Gelar Penelitian Indeks Pembangunan Kesehatan di Polres Kudus

Puslitbang Polri gelar kegiatan penelitian indeks pembangunan kesehatan Polri bagi Personel Polres Kudus.

KUDUS - Tim Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Polri melaksanakan kegiatan penelitian tentang Indeks Pembangunan Kesehatan Polri bagi Personel Polres Kudus, Rabu (6/10/2021) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Parama Satwika Polres Kudus tersebut dipimpin ketua Tim peneliti Kombes Pol Drs M. Asrul Aziz, didampingi Kombes Pol Hisbulloh Huda sebagai narasumber, serta Dr. Titin Siswantining Dea, Dosen Universitas Indonesia dan Wakapolres Kudus Kompol Eko Rubiyanto.

Kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan metode diskusi dan wawancara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma yang diwakili Wakapolres Kudus Kompol Eko Rubiyanto mengatakan, sampai saat ini Polres Kudus telah memperhatikan kesehatan anggota dengan mengadakan tes kesehatan secara rutin.

“Kepada Tim Puslitbang Polri terima kasih atas kunjungan dan penelitiannya di Polres Kudus. Semoga dengan kegiatan ini kesehatan personel dapat terjaga dan dapat di tingkatkan,” kata Kompol Eko Rubiyanto.

Sementara itu, ketua Tim, Kombes Pol Drs M. Asrul Aziz mengatakan, tujuan penelitian  mencari data untuk menentukan Indeks pembangunan kesehatan Polri. Selain itu, mendapatkan masukan dan informasi terkait pembangunan kesehatan yang akan digunakan. Sebagai bahan perbaikan dan peningkatan program kerja kesehatan serta mendesain role model indeks pembangunan kesehatan Polri.

“Kami harap agar dalam pengisian kuisioner ini diisi dengan jujur sehingga nantinya dalam memberikan masukan kepada pimpinan harus sesuai dengan data yang sebenarnya,” ungkap Asrul Aziz kepada para peserta.

Penelitian ini juga diikuti oleh para Kepala Bagian, Kepala Satuan (Kasat), Kepala Seksi dan perwakilan masing-masing satuan kerja. Dalam penelitian ini, Tim Puslitbang Polri menggunakan metode kuisioner secara online menggunakan smartphone kepada masing-masing responden dan Focus Group Discussion serta wawancara secara terstruktur kepada para personel Polres Kudus. (han)

Jadi Pilihan Favorit Konsumen Indonesia, Ohmyskin! Raih Brand Choice Award 2021

Owner Ohmyskin! Diana Fatimah Azzahro usai menerima penghargaan Brand Choice Award 2021 Kamis (30/9).

PATI - Prestasi luar biasa diraih Ohmyskin!. Brand lokal asal Pati tersebut berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2021, Kamis (30/9) lalu. Capaian itu diraih Ohmyskin! sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi karena menjadi salah satu brand pilihan favorit konsumen di platform marketplace secara nasional.

Owner, Founder, dan Direktur Ohmyskin! Diana Fatimah Azzahro mengaku sangat senang dua produk Ohmyskin yakni masker organik dan lip serum meraih Brand Choice Award 2021. Penghargaan itu diraih berdasarkan riset objektif oleh Tras N Co Indonesia dan Infobrand.Id sebagai pihak penyelenggara. 

"Penghargaan ini benar-benar murni hasil dari riset produk-produk nasional yang banyak diminati masyarakat di kategori kecantikan dan mendapatkan review bagus dari konsumen marketplace. Kami juga sudah memiliki official di marketplace. Memang sejak awal kami memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk Ohmyskin. Baik di medsos maupun marketplace," ucap perempuan yang akrab disapa Diana ini kemarin.

Sebagai brand kosmetik yang baru saja dirintis 1,5 tahun ini, penghargaan tersebut tentu menjadi pemacu bagi Diana dan timnya untuk terus semangat dan kreatif mengeluarkan prduk baru. Apalagi, dari award tersebut, Ohmyskin! sebagai brand lokal asli Pati kini bisa dilirik nasional. Bahkan dalam waktu dekat, Ohmyskin! yang mempunyai kantor offline di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana bakal melaunching produk baru yakni toner dan parfum.

"Untuk toner ini ada kandungan petal bunga mawar yang khusus diimpor dari luar negeri. Sedangkan parfumnya sangat terjangkau, harganya mulai Rp 20 ribu. Sangat ekonomis apalagi untuk remaja. Bentuknya roll on juga jadi mudah dibawa travelling," ucapnya.

Sementara itu CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo dalam pers rilisnya menyatakan produk Ohmyskin! menjadi salah satu produk teratas yang dicari konsumen. Penghargaan itu berdasarkan riset brand choice index 2021 yang dilakukan di platform marketplace atau e commerce. Ada lebih seribu brand terriset dari 150 kategori produk yang dinilai menjadi produk pilihan konsumen Indonesia. 

"Untuk menilai produk pilihan konsumen dalam kategorinya, memerlukan penilaian objektif dan data akurat. Penilaiannya melalui popularitas merek, produk yang terjual, dan review konsumen terhadap merek tersebut. Kami melakukan riset selama periode Juni hingga Agustus 2021," imbuhnya. (gus)

Puskompati Siap Dukung Persipa

Manajemen Persipa mengadakan pertemuan dengan Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Puskompati di Jakarta. Pada, Minggu (3/10/2021.

JAKARTA - Jajaran Manajemen Persatuan Sepak Bola Indonesia Pati (Persipa) Pati, mengadakan pertemuan dengan Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Puskompati di Jakarta, Pada Minggu (3/10/2021).

Manager Persipa Dian Dwi Budianto mengatakan, silaturahmi ini adalah bentuk dukungan dan sinergitas Puskompati untuk Persipa Pati. Puskompati yang merupakan wadah komunitas orang asli Pati yang berada di seluruh penjuru tanah air, bahkan ada pula yang berada di Luar Nergeri.

“Alhamdulilah kami Manajemen Persipa Pati di terima dengan tangan terbuka oleh jajaran DPP Puskompati Pusat di Jakarta, kami hadir untuk mengadakan audiensi tentang dukungan dan sinergi untuk Persipa Pati ke depannya,” kata Dian.

Lanjut kata Dian, “Saya sebagai manager merasa bangga, bisa kembali menyatukan puzzle – puzzle dukungan yang selama tidak pernah dilibatkan sesuai tujuan kami, dan yakin Puskompati mampu Bersinergi untuk Persipa Pati,” tambahnya.

Ketum Puskompati Guno Agus Tiarso mengungkapkan, audiensi DPP Puskompati akan mensupport Persipa Pati dengan sepenuh hati dan menggerakan semua anggota untuk mendukung Persipa Pati.

“Persipa Pati adalah milik semua warga Pati dan menjadi identitas kabupaten yang harus di perjuangkan bersama,” ungkap Ketum Puskompati.

Sementara itu, Dewan Penasehat Puskom Pati, Kol. Sus Sumarno, menambahkan jika dirinya rindu dengan Persipa, Ia berharap adanya pertemuan ini bisa menjadikan kemajuan Persipa dalam membawa nama Pati di kancah sepak bola nasional.

“Ini sudah saatnya kami warga asli Pati, mau mendukung dan memberikan support kepada persipa, ini jelas sudah tentu wajib bagi orang Pati mendukung Persipa,” tandas Kol. Sus Sumarno. (ril)

Siswa SD Muhammadiyah Pati Dilibatkan Dalam Video Jingle GSMS Pusat

SHOOTING : Siswa-Siswi SD Muhammadiyah Pati nampak riang saat proses shooting video jingle GSMS.

PATI - Siswa-Siswi SD Muhammadiyah Pati terlibat dalam pembuatan video jingle Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek). 

Kepala SD Muhammadiyah Pati, Ahmad Sunarto mengatakan, sekolahnya menjadi satu-satunya sekolah swasta di Kabupaten Pati yang diikutkan dalam pembuatan video jingle tersebut.

" Kami merasa senang sekaligus bangga, karena sekolah kami bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan video jingle untuk GSMS Pusat, kata Ahmad Sunarto.

Sunarto menambahkan, bukan tanpa alasan sehingga sekolahnya dipilih dalam pembuatan video jingle itu. Menurutnya, kesenian di SD Muhammadiyah Pati  memiliki keunikan sendiri, yaitu memadukan kesenian tradisional dengan kesenian moderen. 

" Di sekolah kami ada ekstra musik band (pelangi band) dan ekstra musik rebana yang dilaksanakan di sekolah. Dari dua ekstra itu muncul ide untuk memadukan kedua genre musik tersebut menjadi kesenian yang unik. Setiap ada program GSMS para siswa kami antusias mengikutinya," ujar Kepala SD Muhammadiyah Pati. 

Dalam pengambilan gambar untuk video jangle itu dilakukan langsung oleh tim Kemdikbud Pusat Jakarta. Proses pengambilan gambar ada dua sesi siang dan malam. Untuk lokasinya adalah di SMPN 03 Juwana dan malam harinya di Alun-alun Simpang 5 Pati. 

Kepiawaian yang ditunjukan siswa siswi ketika pengambilan gambar jingle GSMS itu menjadi bukti bahwa sekolah di SD Muhammadiyah Pati tidak hanya pintar mengaji tetapi juga piawai dalam berkesenian.

Salah satu peserta GSMS,  Naura Aqila Inaaaya mengaku selain gemar dengan kesenian. Dirinya juga  tengah mempersiapkan ujian hafalan Al Qur'an 4 juz yang akan digelar sekolah pekan depan.  (gus)