 |
| SEKOLAH RUSAK: Ketua DPRD Kudus, Masan didampingi Anggota Komisi D DPRD Kudus, Muhtamat dan Endang Kursistiyani, meninjau ruang kelas SD 4 Prambatan Kidul yang roboh beberapa hari lalu. |
KUDUS-Ketua DPRD Kudus, Masan, didampingi beberapa Anggota Komisi D DPRD Kudus, Muhtamat dan Endang Kursistiyani, Kamis (2/9) pagi, meninjau ruang kelas SD 4 Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu yang atapnya roboh beberapa hari lalu.
Dalam kunjungannya itu, tiga wakil rakyat tersebut berjanji segera mencarikan dana untuk memperbaiki atap ruang kelas 1, 2 dan 3 yang rusak tersebut. Sehingga tidak ada lagi siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di Musala seperti saat sekarang.
‘’Saya akan mencoba mencarikan anggaran. (sumber anggaran) Apapun lah nanti saya potong untuk pembangunan gedung sekolah,’’ kata Masan, Kamis pagi.
Guna menghindari kejadian serupa, politisi PDI Perjuangan itu pun meminta Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, segera menginventarisir kondisi gedung sekolah negeri yang ada di Kota Kretek. Mulai dari yang kondisinya rusak ringan, sedang dan berat.
‘’Saya minta hari ini data itu dikirimkan, biar nanti di perubahan APBD 2021 semaksimal mungkin dapat dilakukan perbaikan. Ada atau tidak ada uangnya akan kami upayakan untuk ada, biar tidak terjadi lagi seperti ini,’’ uajrnya.
Menurut Masan, kerusakan yang terjadi di tiga ruang kelas SD 4 Prambatan Kidul ini, akibat pembangunan yang tidak maksimal atau sepotong-potong. Selain itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak tepat sasaran, karena tidak menggunakan skala prioritas sekolah mana yang harus lebih dulu diperbaiki.
Sehingga yang terjadi, lanjutnya, gedung sekolah yang kondisinya masih bagus, pada pengucuran DAK tahun ini kembali mendapat anggaran perbaikan. Sebaliknya, gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan, justru tidak mendapat jatah anggaran.
‘’Kalau memakai skala prioritas pasti akan terselesaikan,’’ ujarnya.
Sambungnya, untuk mengatasi perbaikan gedung sekolah, Disdikpora harus membangun komunikasi secara kooperatif dengan legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan budgeting. Sehingga jika mengalami kendala soal anggaran, bisa mencari solusi bersama-sama. Dengan syarat harus sudah mengantongi data kondisi seluruh gedung sekolah negeri di Kudus.
‘’Saya harapkan ke depan tidak ada lagi bangunan sekolah di Kudus yang ambruk,’’ tegasnya.
Disinggung soal pelaksaan PTM di tengah penerapan PPKM Jawa dan Bali, Masan mengaku senang karena materi yang diterima saat pembelajaran secara daring atau dari rumah tidak begitu jelas. Bahkan ada sejumlah siswa yang memanfatkan pembelajaran daring itu untuk bermain game.
‘’Kalau di sini (sekolah) saya melihatnya malah baik, bisa terkontrol. Tetapi pihak sekolah harus terus mengedukasi agar siswa tetap melaksanakan prokes (protokol kesehatan),’’ ungkapnya. (han/gus)
EmoticonEmoticon