 |
| Dr. Irwan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat |
Nasional/InfoJatengPos - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk tidak membuat pernyataan yang tidak berdasar fakta.
Hal
tersebut merespon pernyataan Mahfud MD yang menyebut kalau pengalihan tanah
atau lahan ke negara asing paling banyak terjadi di era Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).
Irwan yang
juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, menegaskan kalau Prof
Mahfud bahkan tidak bisa membedakan antara HPH dan HGU.
“HPH itu
ijinnya di kawasan hutan. Jadi bukan penguasaan atas tanah di Areal Penggunaan
Lain. Tetapi hanya hak untuk mengusahakan hutan atau memanfaatkan potensi kayu
di dalam kawasan hutan,” tegasnya melalui keterangan pers Senin, (7/6/2021).
Makanya,
sangat aneh bicara pengalihan tanah saat pemerintahan bapak SBY kepada asing,
tapi bicaranya HPH. Kalau bicara hak untuk mengusahakan tanah itu HGU namanya.
Kalau HPH itu ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam atau disebut
juga IUPHHK-HA.
“Prof Mahfud
sebaiknya berhenti menyalahkan pemerintah sebelumnya. Itu bukan hanya
mempermalukan dirinya sebagai pejabat negara, tapi juga mempermalukan atasannya
sendiri yaitu presiden Jokowi,” pungkasnya.(mel/gus)
EmoticonEmoticon