![]() |
Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah, Kartina Sukawati saat ditemui Kamis, (11/3/2021). |
PATI – Prahara ditubuh Partai Demokrat (PD) masih berlanjut hingga sekarang. Bahkan belakangan ini beredar isu akan dibentuknya DPD dan DPC PD tandingan di Jawa Tengah.
Menyikapi
isu tersebut, Plt Sekjen DPD PD Jawa Tengah, Kartina Sukawati saat ditemui Kamis,
(11/3/2021) menegaskan. Jika benar akan dibentuk DPD dan DPC PD tandingan dirinya
akan mengambil langkah sesuai hukum yang berlaku.
“Saya harap
pemerintah juga melihat itu (DPD dan DPC tandingan) salah. Karena membuat DPD
dan DPC ada aturannya. Gampangnya begini, kalau buat kantor harus pasang logo
dan bendera. Itu punya siapa? Kalau dia pasang tentu tidak sah. Karena masih punya
kami. Kemenkumham, kan, belum mengesahkan mereka,” tegas ini.
Dia
mengatakan, sesuai petunjuk DPP, pihaknya akan terus berjuang habis-habisan
membela partai yang tengah diusik pihak tertentu. “Kami harus melawan
habis-habisan. Karena kami legal dan (partai) ini milik kami,” katanya.
Namun, dirinya
menambahkan, perlawanannya akan selalu disesuaikan dengan koridor hukum yang
berlaku.
“Artinya
kami melawan sesuai aturan hukum, dan kami tidak akan ‘main kayu’ atau
kekerasan,” tutur dia.
Selain itu
lanjutnya, terkait indikasi adanya 14 orang kader partai di Jawa Tengah yang
berangkat ke Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dirinya menambahkan akan
ditindak tegas.
“Tentang 14
orang ini, kami masih dalam tahap penyelidikan. Sudah ada beberapa abukti, tapi
kami masih hati-hati, masih perlu melengkapi bukti. Kalau sudah cukup bukti
akan langsung kami pecat. Jika perbuatannya termasuk berat (mengandung tindak
pidana), akan kami polisikan,” tegasnya.
Kartina yang
juga anggota dari Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah, menambahkan. Menyikapi polemik ini ada tiga poin yang
ditegaskan.
“Pertama,
Fraksi melihat polemik sekarang ini prihatin. Kedua, kami tegak lurus menolak
KLB, tegak lurus pada Ketum AHY. Apa pun akan kami lakukan selaku anggota dewan.
Kemudian saya selaku anggota dewan memiliki program sosial-kemasyarakatan yang
diperintahkan DPP dan DPD, antara lain pembinaan UMKM, pemasangan WiFi gratis,
dan bantuan untuk korban bencana,” katanya.(mel/gus)
EmoticonEmoticon