Demi Kesejahteraan Masyarakat, Raperda PMKS Harus Dibahas Detail

 

Teguh Bandang Waluyo, Anggota Dewan PDIP Pati

Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) memberikan pandangan terkait Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pemberian pendapat ini diungkapkan oleh Teguh Bandang Waluyo yang menjadi perwakilan dari seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna dengan sesi penyampaian pendapat fraksi, Rabu (24/3/2021) pekan lalu.

Bandang mengatakan, Fraksi Partai NasDem ini menilai subtansi dalam Raperda ini perlu dibahas dengan detail dan mendalam. Lantaran, Raperda ini bertujuan agar tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Pati.

“Sehingga menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas baik dalam segi produk hukum maupun pelaksanaannya dilaksanakan pembahasannya ke tahap berikutnya (Pansus),” ujar Bandang membacakan pandangan Fraksi Partai NasDem.

Selain itu, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Pati menilai penanganan PMKS merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Baik masyarakat sipil maupun pemerintah sendiri.

“Penyelenggaraan penanganan PMKS merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya memberikan pelayanan politik,” tutur Bandang.

Perlu diketahui, DPRD Kabupaten Pati telah membentuk Pansus untuk membahas pasal-pasal dan permasalahan penanganan PMKS di Kabupaten Pati.

Rencananya, pada pertengahan tahun 2021 ini, Raperda yang diinisiasi oleh Komisi D DPRD Kabupaten Pati ini akan rampung dibahas dan segera dijadikan Peraturan Daerah (Perda). (Adv)

 

Fraksi Golkar Beri Pandangan Tentang Raperda PMKS

 

Rapat Paripurna sesi pandangan fraksi-fraksi di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Rabu (23/3/2021) pekan lalu.

Pati – Fraksi Golongan Karya (Golkar) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati sepakat dengan pendapat Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pati.

Hal ini diungkapkan oleh Teguh Bandang Waluyo yang mewakili seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna sesi pandangan fraksi-fraksi di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Rabu (23/3/2021) pekan lalu.

Sebelum rapat paripurna ini, sehari sebelumnya atau Selasa (22/3/2021) Bupati Pati Haryanto menyampaikan sejumlah pendapatnya mengenai Raperda PMKS yang tengah digodok. Mendengar pendapat Bupati Pati Haryanto ini, Fraksi Partai Golkar sependapat dan memberikan sejumlah pandangan. Pihak Fraksi Partai Golkar mengaku sependapat dengan Bupati Pati.

“Pada prinsipnya kami setuju dengan yang disampaikan Bupati Pati, subtansi pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dan stakeholder dan masyarakat terhadap penyelanggaraan dan penangangan PMKS akan dibahas dalam Pansus,” ujar Bandang saat membacakan pandangan Fraksi Golkar.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga menilai pembahasan pasal-pasal dapat dilaksanakan dalam rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) bersama dengan instansi-intansi terkait atau organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal ini diperlukan agar Raperda ini nanti menjadi peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati. “Agar terwujud peraturan yang berkualitas dan implementatif,” tutur Bandang.

“Pasal-pasal delegasi terhadap peraturan pelaksanaan (Perbub) akan dicantumkan dalam ketentuan pasal yang memang memerlukan pengaruh lebih lanjut yang sifatnya teknis,” tandas Fraksi Partai Golkar. (Adv)

 

Dewan Sayangkan Pembatalan Santunan Kematian Covid-19

Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) pada DPRD Kabupaten Pati, Narso

Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyayangkan pembatalan santunan kematian Coronavirus Disease atau Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) pada DPRD Kabupaten Pati, Narso saat dihubungi, belum lama ini.

Narso menilai, dalam kondisi semacam ini pemerintah seharusnya dapat dengan leluasa melakukan refocusing anggaran. Yang nantinya anggaran tersebut bisa digunakan untuk memberikan santunan kepada kepada ahli waris pasien Covid-19.

“Terkait dengan pembatalan santunan Covid-19 itu kita menyayangkan, karena pada kondisi seperti ini eksekutif kan bisa dengan leluasa melakukan refokusing,” paparnya.

Ia juga agak kaget tiba-tiba terjadi pembatalan santunan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Padahal menurutnya, ahli waris sangat membutuhkan santunan tersebut.

“Kenapa tiba-tiba ada pembatalan terhadap santunan korban covid. Terutama bagi keluarga tidak mampu. Kami sangat menyayangkan,” paparnya.

Ia berharap terdapat kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten untuk memikirkan hal tersebut. Setidaknya dapat memperhatikan santunan tersebut.

“Harapannya ada kebijakan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten untuk memikirkan hal ini terkait santunan kepada mereka yang meninggal karena covid bisa tetap dipertahankan sehingga membantu mereka yang ditinggalkan,” harapnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Pati telah mengusulkan sebanyak 94 santunan untuk ahli waris korban Covid-19. Namun, dari 94 usulan tersebut tidak ada satu pun yang cair. (Adv)

 

Dewan Pati Tolak Tegas Wacana Pemerintah Impor 3 Juta Ton Garam

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Sutarto Oenthersa

Pati – Selain beras, tahun ini pemerintah juga berencana akan mengimpor garam sebanyak 3 juta ton, dikarenakan stok garam nasional sedang menipis.

Wacana ini tentunya mendapat penolakan dari berbagai golongan. Termasuk diantaranya Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Sutarto Oenthersa. Ia menganggap kebijakan tersebut harus dikaji lebih dalam.

Politisi dari Partai PDI itu dengan tegas menyatakan ketidaksepakatannya terhadap wacana impor garam. Ia khawatir bila wacana ini terealisasi akan mencederai petani garam di Indonesia, khususnya petani di garam warga Pati. Seperti diketahui, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah pemasok garam nasional yang cukup besar, bahkan kualitas garamnya bersaing dengan kota Madura.

Jika impor ini diteruskan dipastikan masyarakat kecil yang paling dirugikan. Apalagi pada bulan April hingga Mei mendatang petani garam di Pati sedang dalam masa panen raya.

“Ora setuju ah, lha bulan April Mei ini sudah musim kemarau biar petani dapat hasil mas,” tegas Sutarto, Selasa (30/3/2021).

Pemerintah menyatakan impor 3 juta ton garam yang diwacanakan adalah garam jenis bahan baku industri buka jenis garam untuk konsumsi rumah tangga.

Sementara di Pati, garam yang diproduksi adalah untuk kebutuhan konsumsi. Oleh pemerintah garam rakyat dianggap belum bisa menyamai kualitas garam industri.

Kendati demikian, melakukan impor garam dianggap kurang bijaksana. Akan lebih bijak bila pemerintah mampu menyiapkan sarana prasarana agar garam di daerah bisa diolah menjadi garam industri sehingga bisa diserap oleh pemerintah dan tidak ketergantungan dengan garam impor.(Adv)

 

Multimedia SMK N 1 Cluwak Terapkan Pembelajaran Asik Dengan Podcast

PODCAST : Jurusan multimedia di SMK N 1 Cluwak Kabupaten Pati membuat program podcast dengan berbagai tema yang mengasyikkan.

PATI – Ditengah pembelajaran daring, jurusan multimedia di SMK N 1 Cluwak Kabupaten Pati memiliki cara tersendiri untuk mengusir kebosanan para siswa. Mereka membuat program podcast dengan tema-tema yang asik dan menginspirasi.

Program itu sendiri kemudian ditayangkan satu minggu sekali setiap hari rabu, di kanal youtube multimedia SMK N 1 Cluwak. Hal itu diungkapkan Anang ramadhan selaku kepala program multimedia di sekolah tersebut.

Anang menjelaskan, sebenarnya program ini adalah ide dari guru fisika disekolahnya. Dengan adanya program ini, siswa bisa terhibur karena tema yang diangkat adalah seputar kegiatan sekolah, kemudian hobi siswa, dan juga tentang guru dan karyawan.

“Podcast ini tujuannya untuk mengisi waktu kegiatan siswa. Karena kegiatan tidak menimbulkan kerumunan, dan hanya melibatkan sekitar 6 orang saja,” ungkapnya saat ditemui belum lama ini.

Selain menghibur, podcast ini juga mengandung pembelajaran kompetensi di jurusan multimedia. Karena berhungunan dengan pengoprasian komputer dan kamera.

“Untuk podcast ini kompetensinya yakni pengoprasian kamera dan editing. Untuk siswa yang bertugas pun hanya 3 saja, yakni 2 dari kelas 12 dan 1 dari kelas 11. Yang mana setiap minggu bergantian,” ujarnya.

Dengan adanya podcast ini lanjutnya, diharapkan juga bisa menginspirasi semua pihak. Pasalnya, setelah pihaknya membuat podcast sekolah-sekolah lainnya pun tertarik juga untuk membuat program serupa. Sehingga bisa untuk sharing antar sekolah.

“Semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi semuanya. Baik siswa maupun yang menonton,” harapnya.

Diketahui, sebelum masa pandemi. Multimedia SMK N 1 Cluwak memiliki bayak kegiatan seperti pembuatan film pendek dan lain sebagainya. Bahkan jurusan multimedia di sekolah tersebut juga kerap mengikuti lomba ketrampilan siswa.(mel/gus)

Siswa SMK N 1 Cluwak Juara iii LKS Mata Lomba Elektronika Di Tingkat Provinsi

 

JUARA : Siswa kelas XII jurusan teknik elektronika industri  Adito Dwi Santoso bersama guru pembimbing saat menjuarai LKS Mata Lomba Elektronika Di Tingkat Kabupaten.

PATI – Prestasi membanggakan ditorehkan oleh salah seorang siswa di SMK N 1 Cluwak Kabupaten Pati. Belum lama ini, siswa bernama lengkap Adito Dwi Santoso kelas XII jurusan teknik elektronika industri disekolah tersebut. Menyabet juara III dalam lomba ketrampilan siswa (LKS) mata lomba elektronika di tingkat provinsi.

Guru Pembimbing Teknik Elektronika Industri, Setiyo Wahyono mengatakan. Lomba itu sendiri diadakan selama dua hari. Yakni pada tanggal 23 dan 24 maret 2021 dan hasilnya diumkan pada tanggal 25 maret 2021.

“Lomba LKS ini adalah lomba bergengsi bagi anak SMK. Sebelumnya, pada bulan februari siswa kami berhasil menyabet juara I ditingkat kabupaten. Kemudian maju ditingkat provinsi dan mendapat juara III,”ungkapnya saat ditemui belum lama ini.

Setiyo menjelaskan, sebenarnya pihaknya menargetkan juara I dalam lomba tingkat provinsi. Namun, karena ada kendala pihaknya harus puas diposisi ke III. Sehingga tidak bisa maju ditingkat nasional.

“Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena lomba harus diadakan dengan sistem online yang mana menggunakan 3 kamera pengawas. Ya mungkin siswa kami agak down sehingga kurang maksimal,” jelasnya.

LKS : Siswa kelas XII jurusan teknik elektronika industri di SMK N 1 Cluwak Adito Dwi Santoso saat mengikuti lomba LKS mata lomba elektronika di tingkat Provinsi secara daring.

Untuk persiapan di tingkat provinsi lanjutnya, pihaknya sudah memberikan semua materi yang diperlukan. Bahkan siswa pun dilatih setiap hari baik disekolahan maupun dirumah.

“Sebenarnya soalnya tidak begitu sulit, karena sudah pernah dilatih semua.Tapi ya namanya lomba pasti ada kendala-kendala tertentu,” katanya.

Untuk lomba di tingkat provinsi sendiri diikuti oleh 28 peserta yang mewakili setiap kabupaten di Jawa Tengah. Untuk materi yang dilombakan adalah hardwere desain.

“Peserta disuruh untuk membuat desain eloktronika. Jadi soalnya itu memang close project,  saat lomba soalnya baru dikirim ke komputer siswa, didownload dan kemudian dikerjakan,” ujarnya.

Dirinya berharap, kedepan semua jurusan disekolahnya bisa mendapat juara satu ditingkat provinsi dalam lomba LKS. Karena selama ini seringnya adalah juara 2 dan 3.

“harapan kami semua jurusan bisa mewakili sumua lomba LKS di provinsi. Jadi minimal bisa juara di provinsi,” harapnya.(mel/gus)

Adiwiyata SMK N 1 Cluwak, Sekolah Menyenangkan Berbasis Lingkungan

 

FOTO : Kepala Sekolah SMK N 1 Cluwak Aries Budiyono

PATI – Sekolah yang menyenangkan berbasis lingkungan menjadi prioritas bagi SMK N 1 Cluwak. Program-program adiwiyata pun mulai diterapkan sejak dua tahun lalu di sekolah yang beralamat di Jl. Raya Tayu-Jepara Km.15 Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. 

Kepala Sekolah SMK N 1 Cluwak Aries Budiyono mengatakan. Sejak 2 tahun yang lalu pihaknya sudah menerapkan sekolah yang nyaman, sejuk, sehat dan berbudaya cinta lingkungan.

“Sekarang ini kan jamannya sekolah yang menyenangkan berbasis lingkungan. Sehingga menjaga lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semuanya, baik siswa, guru dan karyawan,” ungkapnya saat ditemui belum lama ini.

Untuk itu lanjutnya, pembelajaran mencintai lingkungan pun disematkan dalam berbagai mata pelajaran.

“Sekarang untuk adiwiyata disekolah kami sudah menerapkannnya dalam proses pembelajaran. kita mengedukasi siswa agar peduli dengan lingkungan, bagaimana memanfaatkan barang-barang daur ulang dan sebagainya,” katanya.

Sebenarnya, pembelajaran tentang cinta lingkungan sudah diterapkan sebelum masa pandemi. Saat itu, sudah ada banyak program, seperti bank sampah, menanam bibit pohon dan gerakan 5 menit mengambil sampah sebelum mulai kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Kebijakan selama pandemi ini kan kita tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Sehingga pembelajaran tentang cinta lingkungan tetap diberikan secara daring kepada siswa,” ungkapnya.

Namun kedepan jika wabah virus corona ini berakhir dan dapat memberikan pelajaran tatap muka kembali. Pihaknya akan menjalankan kembali program-program yang sudah berjalan dulu.

“Jadi nanti kalau sudah diperbolehkan pembelajaran tatap muka. Kita sudah siap menerapkan kembali program adiwiyata di sekolah kami,” katanya.

Pihaknya berharap, SMK N 1 Cluwak bisa menjadi pusat pembelajaran yang berbasis lingkungan di daerah Pati utara.

“Siswa di sekolah kami kan sebagian besar dari kabupaten Pati dan Jepara. Semoga dengan adanya sekolah adiwiyata ini dapat memberikan hal yang baru bagi siswa agar lebih peduli dengan lingkungan,” harapnya.

Diketahui, SMK N 1 Cluwak berada didaerah Pati utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten Jepara.  Sekolah ini memiliki 3 program keahlian , yakni bidang multimedia, kemudian bidang teknik elektronika industri dan bidang tehnik dan bisnis sepeda motor.(mel/gus)

 

Dua Balon Kades Mundur, Desa Cengkalsewu Gagal Pilkades

Suasana penetapan calon kepala desa Cengkalsewu yang akhirnya batal dilaksanakan, Rabu (24/3/2021). 

PATI  – Bakal Calon (balon) Kepala Desa Cengkalsewu Kecamatan Sukolilo pada Pilkades Tahap I tidak bias dilakukan, dan dinyatakan gagal atau mengikuti putaran Pilkades berikutnya. Hal itu tertuang dalam berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Cengkalsewu Nomor 09/III/2021 yang dibacakan Sekretaris Panitia Fatoni di Balaidesa Cengkalsewu, Rabu (24/3/2021).

Dua dari tiga balon Kades menyatakan mengundurkan diri sehingga sesuai Perbup 88/2020 yang mengharuskan calon kepala desa minimal dua orang, sehingga panitia tidak bisa menetapkan balon kades menjadi calon kepala desa.

Acara penetapan dan pengambilan nomor calon kepala desa tersebut hanya dihadiri satu balon kepala desa, yaitu Bachrun. Sementara itu untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, petugas dari Polsek Sukolilo dan Polres Pati ditambah Satpol PP mengamankan jalannya acara tersebut.

Ketua panitia, Sudiro mengatakan, bahwa Rabu pagi (24/3/2021) sekitar jam 08.00, balon kades Sukarno menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri, sebelumnya balon kades atas nama Rasanah Sumarni juga menyatakan mundur pada 9 Maret 2021.

“Berdasarkan peraturan Bupati Pati, para balon yang mengundurkan diri ini dinyatakan gugur. Sesuai pasal 28 (2) tentang Penetapan Kepala Desa paling sedikit dua orang, paling banyak lima orang. Mengingat peraturan tersebut, maka pilkades Cengkalsewu dinyatakan batal, karena panitia tidak bisa menetapkan calon kades minimal dua orang dan hanya ada satu orang,’ terang Sudiro.

 Bachrun, satu-satunya balon kades yang hadir mempertanyakan keputusan yang diambil Sudiro yang dengan cepat memutuskan bahwa pilkades Cengkalsewu batal.

“Dalam undangan yang saya terima, diminta membawa berkas asli untuk diverifikasi. Tetapi ini dilihat saja belum, mengapa ketua panitia sudah dengan cepat memutuskan kalau pilkades batal,” ujar Bachrun yang diikuti teriakan para pendukungnya.

Seharusnya, imbuh Bachrun, Panitia memberi waktu untuk memeriksa berkas yang dibawanya, kalau memang tidak memenuhi syarat dia bisa menerima jika dinyatakan gugur dalam administrasi.

Memenuhi permintaan tersebut panitia Pilkades Cengkalsewu disaksikan Panwas Kecamatan Sukolilo akhirnya memeriksa berkas yang dibawa Bachrun dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Setelah dinyatakan lolos verifikasi Bachrun mempermasalahkan tidak adanya alasan yang dicantumkan dalam surat pengunduran diri dua calon kades lainnya, yang notabene adalah pasangan suami istri.

Setelah melalui perdebatan, akhirnya Camat Sukolilo, Supeno pun menjelaskan terkait apa yang dipertanyakan Bachrun. Pihak Panitia Pilkades berpegang pada peraturan yang ada, dimana dalam Peraturan Bupati Pati tentang Pilkades hanya mensyaratkan surat pengunduran diri resmi tanpa mencantumkan alasannya.

“Kerja kami, dari Panwas Kabupaten, kecamatan hingga panitia berpedoman pada peraturan perundangan yang ada. Jika Balon Kades mengundurkan diri hanya disyaratkan membuat surat pengunduran diri resmi dengan meterai dan ditandatangani. Tidak mensyaratkan mencantumkan alasannya,” jelas Supeno.

Sesuai tahapan Pilkades Tahap I di Kecamatan Sukolilo memasuki tahap penetapan Bakal Calon Kepala Desa, namun di Desa Cengkalsewu dari tiga balon kades, dua menyatakan mengundurkan diri, yakni Rasanah Sumarni dan Sukarno yang tercatat sebagai calon incumbent.(mel/gus)

Kusmanto Galakkan Potensi Pertanian di Desa kuwawur Sukolilo

Kepala Desa Kuwawur Kusmanto

PATI – Selain terkenal sebagai sentra pembuatan tape di Kabupaten Pati. Desa Kuwawur di Kecamatan Sukolilo juga memiliki berbagai unggulan pertanian lainnya. Mulai dari jagung, ketela hingga buah srikaya tumbuh subur di desa tersebut.

Melihat potensi tersebut, Kepala Desa Kuwawur Kusmanto berniat untuk mengembangkan potensi pertanian tersebut.

“Selama ini, warga terkendala akses jalan menuju kebun pertanian. Sehingga saya akan berusaha membangun jalan infrastruktur,” katanya saat ditemui Rabu, (24/3/2021).

Di Desanya lanjutnya, mayoritas warga memang berprofesi sebagai petani. Sehingga, dengan jalan penghubung yang baik. Tentu akan memperlancar roda perekonomian di desa tersebut.

“Disini selain yang terkenal tapenya, juga ada produksi mete yang sekarang sudah merambah pasar hingga luar daerah. Potensi-potensi seperti ini yang akan terus kita dorong,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya dirinya juga akan memperbaiki pasar desa agar lebih baik lagi. Pasalnya, pasar di desanya sekarang ini menjadi tombak perekonomian warga.

“Kami akan berusaha terus meningkatkan perekonomian warga di Desa kuwawur,” tegasnya.(mel/gus)

Masuk Seleksi POPNAS, Pelajar di Pati Mendapat Dukungan Dari Joni Kurnianto

 

TENIS : Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto bersama Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati saat bertemu Andika Putra Rizki Pratama di ruang kerjanya, Senin (22/3/2021)

PATI – Prestasi membanggakan ditorehkan kembali oleh atlit tenis junior di Kabupaten Pati. Pasalnya, atlit bernama lengkap Andika Putra Rizki Pratama yang bersekolah di SMPN 2 Pati mendapat undangan seleksi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang diadakan oleh Disporapar Jawa Tengah.

Mendukung prestasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto pun mengundang Andika Putra Rizki Pratama untuk memberikan dukungan semangat dan uang binaan agar dirinya bisa lolos pada seleksi tersebut.

“Kita bangga, ada atlit dari Kabupaten Pati yang mendapat undangan seleksi POPNAS. Semoga bisa lolos dalam seleksi tersebut,” ujar Joni yang juga Ketua Pengkab Pelti Pati saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/3/2021).

Dirinya menambahkan, selain dirinya, anggota Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Pati pun turut mendukung Andika Putra Rizki.

“Jika lolos seleksi POPNAS, akan ada bonus lagi dari kami,” imbuhnya.

Dukungan ini, lanjutnya juga agar bisa memotivasi atlit-atlit junior lainnya di Kabupaten Pati supaya bersemangat dalam berlatih. Sehingga bisa membuahkan prestasi.(adv)

 

 

ASN Penulis Status Provokatif di Facebook Tentang Partai Demokrat Meminta Maaf

 

ASN pengunggah status bernada provokatif membacakan surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatannya.

PATI – Para kader di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) dihebohkan dengan unggahan status bernada provokatif yang menyinggung PD. Status yang ditulis di facebook itu sendiri dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua DPC Partai Demokrat Pati Joni Kurnianto mengungkapkan, setelah dilakukan pelacakan akhirnya diketahui pengunggah status adalah ASN yang bekerja di kantor kecamatan Gembong, Pati.

“Kemarin yang bersangkutan sudah datang ke kantor DPC Demokrat Pati untuk meminta maaf dan membuat pernyataan tertulis untuk tidak melakukannya lagi,” ungkap Joni, Sabtu (20/3/2021).

Joni yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati menegaskan, agar ASN tidak membuat gaduh di medsos. ASN seharusnya menggunggah postingan yang menyejukkan, yang mampu meredam masyarakat. 

“Ini berlaku untuk semua partai politik, bukan hanya Partai Demokrat. Jadi jangan sembarangan bersosial media. Apalagi ASN, harus lebih bijak lagi,” tegasnya.

Diketahui, unggahan di sosial media Facebook  atas nama @Soerip menuliskan, 'jangan dukung "Cikeas". Cikeas itu dinasti korup.  Unggahan tersebut dilakukan pada Kamis (18/3/2021).  Dari unggahan tersebut, ternyata pengunggah banyak mendapat kecaman dari netizen yang membacanya.

Namun, tak berlangsung lama postingan itu pun dihapus oleh pemilik akun. Dan hari Jumat,  Surip datang ke kantor DPC Partai Demokrat Pati untuk meminta maaf atas kesalahannya  yang diunggah Facebook dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut.(adv)

 

Joni Kurnianto Serahkan Surat Perlindungan Merk Partai Demokrat Kepada Kapolres

Tetua DPC Demokrat Pati Joni Kurnianto, bersama rombongan DPC mendatangi Kantor Polres setempat, Jum’at (19/3/2021).

PATI – Merebaknya isu pembentukan DPC tandingan ditanggapi cepat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Pati. Dipimpin langsung oleh Ketua DPC Demokrat Pati Joni Kurnianto, rombongan DPC mendatangi Kantor Polres setempat, Jum’at (19/3/2021).

Kedatangan rombongan dari DPC Pati yang mendukung kepemimpinan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono  itu pun disambut hangat oleh Kapolres Pati, AKBP Arie Prasetya Safa'at.

Ketua DPC Pati, Joni Kurnianto mengungkapkan. Kedatangannya untuk menemui kapolres adalah instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD. Yang mana, semua DPC di berbagai daerah juga melakukan kunjungan secara serentak.

“kita menjalankan, instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Pada kunjungan ini, kita ditemui Bapak Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Safa'at yang mana kita melakukan pengaduan dan permohonan perlindungan hukum,” katanya.

Joni yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Pati saat berbincang dengan Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Safa'at.

Joni yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Pati menjelaskan, jika dalam surat pengaduan dan perlindungan hukum ini terkait juga dengan aset dan hak cipta atau merk Partai Demokrat. Termasuk lambang partai dan  atributnya karena sudah terdaftar dan di akui negara.

“ini sebagai langkah antisipasi adanya gangguan dan adanya bayang-bayang DPC atau PAC yang tidak jelas,” imbuhnya.

Menanggapi aduan tersebut, Kapolres Pati mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan DPC Partai Demokrat Pati. Dan dirinya telah menerima, surat ketetapan perlindungan merk oleh partai demokrat.

“Apabila ada laporan, akan kami tindak lanjuti secara profesional dan proporsional,” tegasnya.(adv)

 

KLB Demokrat Deli Serdang, Timbulkan Trauma Berdemokrasi

 

Peternak sapi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Ahmad Hyro Fachrus.

PATI – Perseteruan di Partai Demokrat (PD) antara kubu pro dan kontra KLB PD di Deli Serdang tidak hanya ramai dikalangan pusat. Namun, ditingkat masyarakat bawah, permasalahan ini juga masih hangat diperbincangkan.

Melihat permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat. Salah seoarang warga yang berprofesi sebagai peternak sapi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Ahmad Hyro Fachrus pun ikut berkomentar. Dirinya berharap Pemerintah harus melihat secara objektif permasalahan yang terjadi.

“Kalau saya melihat, apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko sangat tidak tepat, karena dirinya adalah pejabat publik dan bukan Kader Partai Demokrat,” katanya.

Dengan adanya upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pejabat publik seperti itu. Lanjutnya akan membuat trauma dimasyarakat untuk takut berorganisasi.

“Masyarakat sekarang sudah sangat cerdas menilai. Dengan kejadian ini, tentu menimbulkan trauma di masyarakat untuk berorganisasi,” jelasnya.

Selain itu, permasalahan ini juga mencederai demokrasi di Indonesia. Jika ini dibiarkan, menurutnya, dapat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan peran parpol sebagai pengemban amanat rakyat.

“Masyarakat sekarang ini jangan dibodohi, kami bisa menilai mana pejabat pemerintah yang berlaku baik maupun tidak. Kalau disuguhi kelakuan yang buruk seperti ini, jangan harap kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara akan meningkat,” pungkasnya.(mel/gus)

 

Miliki Hak Suara Sah, DPLN Demokrat Taiwan Solid Dukung Kepemimpinan AHY

 

Ketua DPLN Partai Demokrat di Taiwan, Aminudin Azis

PATI – Pacsa Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Taiwan Partai Demokrat menyatakan sikap akan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah Agus Harimurti Yudhoyono.

Hal itu ditegaskan, Ketua DPLN Partai Demokrat di Taiwan, Aminudin Azis, dirinya mengatakan. DPLN ini memiliki suara sah dalam Kongres Partai. Posisi mereka setara dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

“Sebagai pemilik suara sah. Kami dari DPLN membuat pernyataan satu pintu melalui saya, yang kebetulan sedang di Indonesia. Intinya teman-teman menolak KLB abal-abal. Mereka masih satu hati satu komando dengan kepengursuan DPP yang terpilih dalam kongres kelima kemarin di bawah naungan Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono),” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Aminudin juga menunjukkan surat pernyataan bermeterai, berkop resmi DPLN Taiwan, yang dia tandatangani tertanggal 5 Maret 2021.

Surat pernyataan tersebut berisi lima poin, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh DPD dan DPC Partai Demokrat.

Inti surat pernyataan ini ialah penolakan terhadap KLB Deli Serdang dan semua hasil keputusannya.

“Saya beserta pengurus DPLN Taiwan dan ribuan kader Partai Demokrat yang saat ini masih tinggal di Taiwan atau yang sudah kembali ke tanah air menyatakan satu tekad, satu hati bersama Bapak SBY dan Bapak AHY,” tulis Aminudin dalam poin kelima surat pernyataan.(mel/gus)

 

DPD Demokrat Jateng Waspadai Pembentukan DPD Abal-Abal

Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah, Kartina Sukawati saat ditemui Kamis, (11/3/2021).

PATI – Prahara ditubuh Partai Demokrat (PD) masih berlanjut hingga sekarang. Bahkan belakangan ini beredar isu akan dibentuknya DPD dan DPC PD tandingan di Jawa Tengah.

Menyikapi isu tersebut, Plt Sekjen DPD PD Jawa Tengah, Kartina Sukawati saat ditemui Kamis, (11/3/2021) menegaskan. Jika benar akan dibentuk DPD dan DPC PD tandingan dirinya akan mengambil langkah sesuai hukum yang berlaku.

“Saya harap pemerintah juga melihat itu (DPD dan DPC tandingan) salah. Karena membuat DPD dan DPC ada aturannya. Gampangnya begini, kalau buat kantor harus pasang logo dan bendera. Itu punya siapa? Kalau dia pasang tentu tidak sah. Karena masih punya kami. Kemenkumham, kan, belum mengesahkan mereka,” tegas ini.

Dia mengatakan, sesuai petunjuk DPP, pihaknya akan terus berjuang habis-habisan membela partai yang tengah diusik pihak tertentu. “Kami harus melawan habis-habisan. Karena kami legal dan (partai) ini milik kami,” katanya.

Namun, dirinya menambahkan, perlawanannya akan selalu disesuaikan dengan koridor hukum yang berlaku.

“Artinya kami melawan sesuai aturan hukum, dan kami tidak akan ‘main kayu’ atau kekerasan,” tutur dia.

Selain itu lanjutnya, terkait indikasi adanya 14 orang kader partai di Jawa Tengah yang berangkat ke Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dirinya menambahkan akan ditindak tegas.

“Tentang 14 orang ini, kami masih dalam tahap penyelidikan. Sudah ada beberapa abukti, tapi kami masih hati-hati, masih perlu melengkapi bukti. Kalau sudah cukup bukti akan langsung kami pecat. Jika perbuatannya termasuk berat (mengandung tindak pidana), akan kami polisikan,” tegasnya.

Kartina yang juga anggota dari Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah, menambahkan.  Menyikapi polemik ini ada tiga poin yang ditegaskan.

“Pertama, Fraksi melihat polemik sekarang ini prihatin. Kedua, kami tegak lurus menolak KLB, tegak lurus pada Ketum AHY. Apa pun akan kami lakukan selaku anggota dewan. Kemudian saya selaku anggota dewan memiliki program sosial-kemasyarakatan yang diperintahkan DPP dan DPD, antara lain pembinaan UMKM, pemasangan WiFi gratis, dan bantuan untuk korban bencana,” katanya.(mel/gus)

NU Pati Gelar Pengobatan Gratis

 

pengobatan geratis di Dukuh Wonokerto, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Rabu (10/3/2021).

PATI – Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati melalui NU Peduli dan Rumah Sakit Islam (RSI) Pati mengadakan pengobatan geratis di Dukuh Wonokerto, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Rabu (10/3/2021).

Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim mengatakan, pengobatan geratis ini merupakan program rutin dari NU Peduli. Selain itu juga merupakan lanjutan dari program pengobatan gratis pada saat Pati dilanda banjir beberapa waktu lalu.

"Kami sudah punya tim yang bergerak dan kami juga sudah bekerjasama dengan RSI Pati, semuanya geratis," katanya.

Menurutnya, program kemanusian itu memang sebuah upaya agar NU lebih dekat dengan masyarakat, lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sehingga wujud kepedulian NU benar-benar nyata.

Selain pengobatan geratis, NU Peduli juga memberikan santunan kepada dhuafa yang ada di Dukuh Wonokerto. Kemudian juga memberikan bantuan marbot Masjid dan Mushala.

Ismail (65) tokih masyarakat Dukuh Wonokerto mengaku sangat senang dengan adanya pengobatan geratis tersebut. Sebab, banyak masyarakat yang berdatangan dan kemudian memeriksakan kesehatannya.

“Kami senang dan bangga dengan kegiatan anak muda NU ini yang langsung menyentuh warga masyarakat di pedesaan. Adanya pengobatan gratis, kerja bakti bersih-bersih masjid dan mushola, semuanya sangat membantu masyarakat,” tutupnya.(mel/gus)

Publik Menilai KLB Demokrat Deli Serdang Contoh Buruk Demokrasi

 

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pati, Ahmad Shoimul Mubarok.

PATI - Pasca ditetapkannya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, tak sedikit masyarakat yang menuding purnawirawan jendral TNI AD telah memberikan contoh buruk demokrasi. Mereka menilai, Moeldoko hanya mengejar kepentingan sesaat tanpa menggunakan nurani.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pati, Ahmad Shoimul Mubarok. Dengan adanya kejadian ini dirinya mengkhawatirkan terancamnya iklim demokrasi di negeri ini yang telah terbangun selama ini.

“Saya ikut menyayangkan polemik yang terjadi. Dengan dugaan-dugaan keterlibatan penguasa ini menjadi semacam ancaman bagi berlangsungnya demokrasi di Indonesia. Mengingat Partai Demokrat ini adalah partai oposisi. Sedangkan versi KLB, meminang Moeldoko yang jelas orang istana dan bukan kader Partai Demokrat,” terangnya.

Karena itu, dirinya mendukung langkah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, AHY untuk melawan dengan menunjukkan keabsahan partai yang dipimpinnya. Alumni STAI Pati ini juga menilai apa yang dilakukan kelompok KLB juga sangat memalukan.

“Karena jelas KLB melanggar AD/ART yang sah di Kemenkum HAM. Selain itu ribut-ribut di tingkat elite ini juga kurang pas. Saat ini masih fokus penanganan pandemi tapi elite malah rebut sendiri,”pungkasnya.(mel/gus)

 

Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati Tetap Solid Dukung AHY

 

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kabupaten Pati

PATI – Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kabupaten Pati akan selalu setia kepada kepemimpinan Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Pasalnya, penetapan AHY sebagai ketua umum adalah sah dan sesuai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kabupaten Pati Aris Sukrisno menegaskan. Dirinya akan selalu mendukung dan setia kepada ketua umum Partai Demokrat AHY dan SBY sebagai ketua majelis tinggi PD.

“kita tetap setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan setia kepada Ketua Majelis Tinggi bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020,” ujarnya.

Dirinya bersama teman-teman di Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati juga menolak dengan tegas penetapan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

“Semua teman-teman di Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati selalu siap menjaga solidaritas PD guna melawan Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau hasil KLB ilegal,” tegasnya.(mel/gus)

Ketua DPC dan PAC Partai Demokrat Pati Nyatakan Sikap Lawan Moeldoko

Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto saat menggelar pertemuan bersama jajaran pengurus DPC Pati dan 21 Ketua PAC PD Pati di salah satu rumah makan di Kabupaten Pati, Minggu (7/3/2021).

PATI – Penetapan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Mendapat perlawanan dari para Kader Partai Demokrat (PD) di Kabupaten Pati.

Dengan lantang, Ketua DPC PD Pati beserta jajarannya dan 21 Ketua PAC PD di Kabupaten Pati menolak KLB di Deli Serdang. Mereka menilai, KLB di Deli Serdang tidaklah sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

Hal itu ditegaskan Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto saat menggelar pertemuan bersama jajaran pengurus DPC Pati dan 21 Ketua PAC PD Pati di salah satu rumah makan di Kabupaten Pati, Minggu (7/3/2021).

Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto

Joni yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati mengatakan, pertemuan ini adalah tindak lanjut dari Rapar Koordinasi Daerah (Rakorda) 2021 yang diselenggarakan bersama DPD PD Jateng di Grand Hotel Candi Semarang, sabtu (6/3/2021) lalu.

“Kemarin kita sudah mengadakan Rakorda di Semarang yang dihadiri seluruh Ketua DPC di Jawa Tengah. Kita sepakat untuk menolak KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang,” tegasnya.

Di Kabupaten Pati, lanjutnya seluruh Kader dari DPC hingga ranting juga setuju untuk menolak KLB tersebut. Dan akan tetap solid dan mendukung hasil Kongres V Partai Demokrat 2020.

“Hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum adalah yang sah,” katanya.(mel/gus)

Gelar Rakorda, 35 DPC Partai Demokrat Jateng Tolak KLB Deli Serdang

Sebanyak 35 DPC Partai Demokrat (PD) di Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi Daerah (Rakorda) 2021 bersama DPD PD Jateng di Grand Hotel Candi Semarang, Sabtu (6/3/2021).

Semarang – Sebanyak 35 DPC Partai Demokrat (PD) di Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi Daerah (Rakorda) 2021 bersama DPD PD Jateng di Grand Hotel Candi Semarang, Sabtu (6/3/2021).

Dalam rakorda tersebut, Seluruh DPC dan DPD Partai Demokrat Jateng secara tegas menolak  KLB Deli Serdang. Pasalnya tindakan Kongres Luar Biasa (KLB)  yang di lakukan oleh kelompok tidak bertanggungjawab tersebut telah di anggap mengobok-obok kedaulatan Partai Demokrat.

Ketua DPD PD Jateng Rinto Subekti mengatakan, hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum adalah yang sah.

“Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 adalah yang sah. Karena sudah disahkan oleh Kemenkumham Nomor:  M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020,” katanya.

Dalam Rakorda 2021 Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya DPD PD Jateng juga telah menyimpulkan dan tetap menjaga solidaritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai aspek organisasi dalam hal ini sesuai dengan AD-ART Partai Demokrat.

“Ada 7 poin yang sudah kita tetapkan. Yang pertama KLB di Deli Serdang Sumatera Utara adalah ilegal, karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. Kemudian di poin ke 2 sebanyak 35 ketua DPC PD Jateng juga tidak ada satupun yang hadir ataupun menandatangani surat kuasa atau mandat yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri atau mewakili dalam KLB ilegal tersebut,” jelasnya.

Sedangkan poin ke 3,  apabila di dalam poin 2 terbukti ada yang mengatasnamakan Ketua DPD/DPC PD Jateng menghadiri atau mewakili dalam KLB ilegal tersebut adalah tidak sah. Dan tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum.

“Di poin ke 4, kita tetap setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan setia kepada Ketua Majelis Tinggi bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020,” ujarnya.

Untuk poin ke 5, pihaknya akan bertekat untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), serta meminta kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berhianat dan melanggar etika politik.

“Untuk poin ke 6 kita juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan apapun yang di hasilkan oleh KLB ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara,” katanya.

Sedangkan di poin terakhir, Semua kader PD Jateng siap merapatkan barisan untuk menjaga solidaritas PD guna melawan Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal.

“Hasil keputusan musyawarah Rakorda 2021 PD Jateng di Semarang telah di tuangkan dalam surat hasil musyawarah yang saya tanda tangani selaku Ketua DPD PD Jateng dan PLT.Sekertaris, Kartina Sukawati, tertanggal 06 Maret 2021 di Semarang,” tegasnya.(mel/gus)

DPC Demokrat Pati Salurkan Bantuan Banjir

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati menyalurkan bantuan banjir di Desa Mintobasuki Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Jum’at (5/3/2021).

PATI – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati mengaku tak mau ambil pusing dengan Konggres Luar Biasa (KLB). Selain masih setia dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), partai berlambang mercy itu tengah fokus memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati Joni Kurnianto mengatakan, Pati saat ini tengah dilanda musibah banjir. Musibah tersebut bahkan sudah dua bulan menghampiri. Meski sebagian besar sudah surut, namun masih ada beberapa daerah yang masih tergenang.

“Kami lebih baik fokus memberikan bantuan kepada korban banjir, dari pada ngurusi KLB yang tidak jelas itu. Karena korban banjir butuh lebih diperhatikan,” katanya, Jumat (5/3/2021).

Joni yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati menjelaskan, bantuan ini menjadi bentuk kepedulian partai secara penuh atas musibah banjir yang menimpa sejumlah wilayah Bumi Mina Tani dalam kurun waktu satu bulan ini.

“Kami sangat peduli dengan kebutuhan warga yang terkena banjir. Kami ingin membantu warga secara penuh mulai dari tanggap darurat hingga pasca banjir. Sehingga bisa meringankan beban warga yang terdampak banjir,” terang Joni.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Harmusa Oktaviani menambahkan, bantuan yang disalurkan kemarin berupa makanan siap santap, dan sembako seperti beras dan mi instan. Penyaluran bantuan ini dilakukan atas kerjasama dengan Yayasan Cakra Anak Bangsa, dan Bank Indonesia.

“Bantuan yang diberikan antara lain 600 nasi kotak, 600 dus mi instan, 600 pax roti, dan 600 pcs beras. Penyaluran bantuan untuk korban banjir ini sudah beberapa kali. Kemarin bantuan disalurkan di Desa Banjarsari, Desa Mintobasuki Kecamatan Gabus, Desa Kasiyan dan Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo,” pungkasnya.(mel/gus)

Gelar Istighosah, DPC Demokrat Pati Berharap Prahara Ditubuh Partai Segera Usai

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Pati menggelar doa bersama (red-Istighosah) di Kantor DPC setempat, Kamis (4/3/2021).

PATI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Pati menggelar doa bersama (red-Istighosah) di Kantor DPC setempat, Kamis (4/3/2021). Dalam acara tersebut, seluruh jajaran DPC PD Pati berharap agar prahara ditubuh partai segera usai.

Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto mengatakan, Istighosah ini bertujuan untuk mendoakan seluruh pengurus PD di Indonesia agar diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan oleh Allah SWT untuk mengalahkan kejahatan dan penghianatan yang terjadi di dalam Partai Demokrat.

“Kita berdoa bersama, mendoakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ibas Yudhoyono dan Seluruh Pengurus Partai Demokrat mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, Ranting dan Kader di Seluruh Indonesia,” katanya.

Joni, yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati tersebut juga berharap. Para pihak yang berusaha memecah belah Partai Demokrat agar segera sadar diri. Dan mengingat kembali jasa-jasa Bapak SBY yang sudah membesarkan partai ini.

“Bapak SBY jelas dia figure penting dalam partai ini. Sangat menyesatkan jika ada yang menghembuskan isu SBY tidak berkeringat atas keberhasilan Partai Demokrat selama ini,” ujarnya.

Diketahui, selain diadakan kegiatan doa bersama tersebut diadakan langsung di Kantor DPC PD Pati dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan itu juga disiarkan secara streaming melalui kanal youtube dan aplikasi zoom meeting yang diikuti seluruh kader PD Kabupaten Pati.(mel/gus)

 

DPC Partai Demokrat Pati Buat Surat Pernyataan Tegas Tolak KLB

Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto saat menggelar konferensi pers di Kantor DPC Demokrat Pati Kamis (4/3/2021).

PATI – Isu kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang bertujuan untuk mengganti Kepemimpinan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di tolak tegas oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Pati.

Bahkan Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto membuat surat pernyataan tegas. Yang mana, dirinya dan jajarannya melalui surat pernyataan tersebut tegas menolak adanya KLB dan selalu kompak mendukung kepemimpinan AHY.

“Kami segenap pengurus DPC, anggota fraksi Demokrat di DPRD Pati dan PAC hingga ranting kompak untuk mendukung kepemimpinan AHY. Kami dari Pati menolak dengan tegas adanya isu KLB tersebut,” katanya saat menggelar konferensi pers Kamis (4/3/2021).

Joni yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati tersebut mengatakan, dirinya sebagai Ketua DPC yang sah dan yang memiliki hak suara. Jika ada yang mengaku-ngaku mendapat mandat atau tugas mewakili dirinya dalam KLB itu pasti memalsukan tanda tangan atau surat.

“Jika ada yang seperti itu, Itu perbuatan yang melawan hukum. Dan yang berani akan berhadapan dengan divisi hukum di DPC Demokrat Pati,” tegasnya.

Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto menunjukkan surat pernyataan tegas menolak KLB dan setia kepada kepemimpinan AHY.

Untuk diketahui, dalam kegiatan konferensi pers tersebut Joni membacakan selembar surat pernyataan sikapnya untuk setia terhadap kepemimpinan AHY. Joni juga menanggapi isu-isu yang seakan menyudutkan AHY dan juga SBY.

“SBY jelas dia figure penting dalam partai ini. Sangat menyesatkan jika ada yang menghembuskan isu SBY tidak berkeringat atas keberhasilan Partai Demokrat selama ini,” ujarnya.

Dirinya mencontohkan, ulang tahun PD saja sama dengan ulang tahun SBY. Kemudian mars, dan bendera partai juga ciptaan SBY. Maka jika ada kader yang menjelek-jelekkan SBY itu sama saja anak yang durhaka kepada orang tuanya.

“Sedangkan AHY, kepemimpinannya di DPP arahnya jelas. Elektabilitas partai terus meningkat, dan memiliki program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat seperti dalam hal penanganan bencana misalnya,” pungkasnya.(mel/gus)