Usaha Micro Kecil Menengah |
PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa lebih selektif. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi B Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Yeti Kristianti saat dihubungi Jumat (5/2/2021).
“Sejauh
ini, penyaluran BPUM masih belum efektif. Menurut saya, ini disebabkan karena
jalur penyalurannya berasal dari kementerian langsung,” ujar Yeti Kristianti.
Menurut
dia, banyak UMKM yang tidak tercover di data penerima bantuan. Kejadian ini
perlu dievaluasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM selaku pihak yang bertanggung
jawab mengatur penyaluran BPUM di Kabupaten Pati.
“Kami berharap BPUM tahap II yang akan cair tahun ini bisa
lebih selektif sehingga tepat sasaran,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Kabupaten
Pati tersebut.
Sebelumnya,
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati berupaya memperketat pengajuan dan
melakukan verifikasi. Hal ini agar pelaku UMKM yang mengajukan benar-benar
sesuai kriteria yang ada dan mendapatkan bantuan.
Hendri
Kristianto selaku Kepala Bidang (Kabid) UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Pati menyebut selama dua kali periode BPUM sebanyak 68 ribu pelaku UMKM di
Kabupaten Pati telah menerima bantuan tersebut, dan 6 tibu di tahap kedua.
Perlu diketahui, program Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro
(BPUM) yang diberikan kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta. BPUM diberikan
kepada UMKM karena mereka terdampak Covid-19 dari segi pembiayaan, produksi,
distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar.
Oleh
karena itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi mengadakan program BPUM.
Upaya ini merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari
pemerintah pusat.(Adv)
EmoticonEmoticon