 |
| Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) DPRD Kabupaten Pati, Narso |
Pati – Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) DPRD Kabupaten Pati, Narso menyoroti perkembangan laman digital covid19.patikab.go.id kepunyaan Pemerintah Kabupaten Pati.
Politisi dari Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, sambut kebijakan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro Pemerintah Kabupaten Pati
harus maksimalkan website Covid-19 daerah.
Dalam
kebijakan baru, penerapan PPKM mikro pemerintah melalui satgas covid-19 di
tingkat desa diperintahkan untuk memetakan wilayah atau zona hingga tingkat RT
dan RW. Artinya Pati bisa saja punya peta sebaran hingga lini desa bila
kebijakan ini berjalan.
Narso menganggap website yang saat ini ada makin tidak dikunjungi masyarakat.
Harapnya dengan adanya PPKM mikro ini masyarakat kembali antusias membuka
website Covid-19 Kabupaten
“Di paticovid19.go.id, dipeta sudah lama tidak ada info.
Kalau mau PPKM mikro kan harus tahu,” kata Anggota DPRD Kabuapten Pati dari
Komisi B itu, (11/2/2021)
Selama PPKM mikro, di lini
bawah Narso juga meminta agar ada sosialisasi dan edukasi mendalam terkait
angka kasus Covid-19 di Pati. Pemerintah juga diharapkan transparan agar tidak
terkesan kasus Covid-19 dianggap aib oleh masyarakat, padahal Covid-19 bukan
kasus tertutup.
“Memang harus ada edukasi
bahwa Covid ini bukan aib tapi harus terbuka dan kita bantu bersama suapaya
bisa tracking dan tracing.
Jadi yang kena biar bisa kita bantu dalam isolasi misalnya, agar tidak kesulitan
memenuhi kebutuhannya sehari-hari,” terang Narso.
PPKM berbasis mikro di
Kabupaten Pati dicanangkan sejak Selasa (9/2/2021) hingga (22/2/2021)
mendatang. Kebijakan ini merespons gagalnya kebijakan PPKM Jawa-Bali dalam
menekan penyebaran virus Covid-19 sehingga diperlukan pengendalian virus corona
dalam skala lebih kecil.
Pemerintah sebelumnya
telah melaksanakan program PPKM Jawa-Bali selama dua periode, terhitung sejak
12 Januari hingga 8 Februari 2021. (Adv)
EmoticonEmoticon