 |
| Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Teguh Bandang Waluyo |
Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati diharapkan tidak kukuh seperti surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menutup pasar, PKL, swalayan dan sebagainya selama dua hari.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Teguh Bandang Waluyo saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (4/2/2021).
"Saya berharap rakyat kecil tidak menjadi korban dalam pemberlakuan kebijakan Jateng di Rumah Saja," katanya.
Terkait dengan edaran pak Gubernur, lanjutnya dirinya juga meminta Pemerintah Kabupaten Pati sebaiknya mengambil langkah tegas mengikuti itu atau seperti Kabupaten yang lain.
Menurutnya anggaran penanganan
Covid-19 di Kabupaten Pati cukup banyak dan dapat digunakan untuk lakukan
pengawasan dibandingkan melakukan penutupan.
“Kami berharap ada tanggapan yang
serius dari bupati jangan sampai rakyat ini jadi korban. Kalau mau pasar di
buka pintu pintu diberi petugas Satpol PP,” tuturnya.
Teguh berharap tidak ada
penutupan pasar maupun PKL. Ia tidak mau para pedagang menjadi korban
pemberlakuan kebijakan ini. Apabila ditutup, menurutnya hal itu tidak tepat.
Terlebih surat edaran Gubernur itu tidak mencantumkan sanksi bagi pelanggar.
“Kalau ditutup kasian rakyat
kecil. Ini kebijakan yang kurang pas. Kebijakan yang kiranya ini menjadi
dilema. Tanggal 6-7 tidak boleh keluar tapi sanksinya apa, ini kan ndak ada sanksinya hanya imbauan,” katanya.
“Saya berharap kearifan Pak bupati
dan Pak sekda, Pak Kapolres, dan sebagainya agar tak menyengsarakan wong
cilik,” tandasnya. (Adv)
EmoticonEmoticon