 |
| Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Hardi |
Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai data kemiskinan di Kabupaten Pati perlu diupdate mengingat masih banyak ditemukannya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
“Data
penerimaan bantuan sosial banyak yang tidak sesuai supaya didata ulang untuk
menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran,” ujar Hardi saat menyampaikan
hasil reses dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis
(18/2/2021) lalu.
Permintaan pembaruan data kemiskinan ini juga sempat
diutarakan anggota Kamar Dagang Pati, Subaskoro pada bulan Januari lalu dalam
acara Konsultasi Publik Rancangan RKPD Kabupaten Pati tahun 2022. Ia meminta
kepada pemerintah untuk selalu memperbaiki data kemiskinan. Berdasarkan
pengamatannya, banyak rumah-rumah yang bagus bahkan berlantai dua mendapatkan
bantuan PKH.
“Kami
usul indikator angka kemiskinan ini mendekati valid. Karena menurut kami banyak
warga yang rumahnya layak tetapi mendapatkan PKH,” ujar Subaskoro waktu itu.
Menurutnya,
apabila data ini tidak diperbaiki, maka angka kemiskinan di Kabupaten Pati akan
sulit turun. Tak hanya itu, juga dikhawatirkan program yang dilakukan
pemerintah tidak tepat sasaran.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB)
Kabupaten Pati, Subawi mengatakan pihaknya tidak bisa menghapus serta merta
data kemiskinan. Karena data kemiskinan sudah dimusyawarahkan pihak desa. (Adv)
EmoticonEmoticon