 |
| Kantor DPRD |
Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Sekretaris Komisi D DPRD
Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, pemerintah harus mengevaluasi PPKM di
setiap daerah-daerah. Politisi asal Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini
tidak mau kebijakan PPKM menimbulkan permasalahan baru.
“Mohon diinfentalisir
permasalahan yang bisa diselesaikan dan permasalahan yang timbul dari program
PPKM itu. Artinya apapun program yang dicanangkan pemerintah itu untuk
menyelesaikan masalah,” ujar wanita yang akrab disapa Bu Ning ini selepas menghadiri
Rapat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Tengah, Senin (1/2/2021)
kemarin.
Ia berpendapat setiap daerah harus
menyesuaikan kebijakan PPKM sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. “Namun,
karena situasi di lapangan berbeda, setiap daerah mempunyai permasalahan
sendiri-sendiri, maka perlu adanya kebijakan yang menyesuaikan keadaan,”
tuturnya.
PPKM ini telah berjalan
dari tanggal 11 Januari 2021. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
mengikuti program ini lantaran kasus Coronavirus Disease di provinsi ini salah
satu yang tertinggi di Indonesia.
Awalnya PPKM direncanakan
berlangsung selama dua pekan, dari tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021.
Namun, pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memutuskan
memperpanjang PPKM hingga tanggal 8 Februari 2021.
Sebenarnya hanya beberapa
kabupaten/kota yang diwajibkan melakukan PPKM. Tetapi, kabupaten/kota seluruh
Jawa Tengah sepakat mengikuti PPKM meskipun tidak direkomendasikan oleh
pemerintah pusat.
Keputusan ini dilakukan agar
setiap kabupaten/kota berenergi dalam penanganan Covid-19 dan diharapkan PPKM
ini dapat menurunkan angka kasus Covid-19 di Jawa Tengah.
Hingga awal pekan keempat
memberlakukan PPKM, angka kasus Covid-19 di Eks Keresidenan Pati mengalami
penurunan, kecuali Kabupaten Kudus. (Adv)
EmoticonEmoticon