Kader Demokrat Yang Berkhianat Dipecat Secara Tidak Hormat

 

konfrensi pers di ruang Auditorium kantor DPP Partai Demokrat, Jum’at (26/2/2021).

NASIONAL (INFOJATENGPOS) - Banyaknya desakan dari para kader Partai Demokrat (PD), yang disampaikan oleh para Ketua DPD dan Ketua DPC Se-Indonesia terkait adanya kader PD yang Berkhianat. Maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menggelar konfrensi pers di ruang Auditorium kantor DPP Partai Demokrat, Jum’at (26/2/2021). Dengan tegas DPP memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.

“Ada 6 anggota Partai Demokrat yang dipecat, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya,” katanya dalam keterangan pers.

Pemecatan itu, lanjutnya  sudah sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini.

“Terkait dengan GPK-PD, Dewan Kehormatan PD telah menetapkan bahwa ke enam orang tersebut terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga sudah menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon).

“Mereka menyebut Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal,” ujarnya.

Padahal, lanjut AHY kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara.

“GPK-PD sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air. Keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu didasarkan atas laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada,” katanya.

DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat.

Para pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat. Oleh karena itu menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya, atau diperiksa secara khusus, sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat.

“Majelis Tinggi Partai Demokrat juga telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan salah satu aktor utama GPKPD, yaitu saudara Jhoni Allen Marbun. Tetapi tuntutan yang bersangkutan tidak masuk akal,” ujarnya.

Bukan konsolidasi internal, lanjutnya melainkan memasukkan aktor eksternal melalui KLB inkonstitusional, dan “menjual” Partai Demokrat kepada aktor eksternal itu, sebagai kendaraan dalam pen-Capres-annya di Pemilu 2024.

“Padahal, dari berbagai indikator, tokoh eksternal yang dimaksud tersebut, tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kepantasan. Sementara tren elektabilitas Partai Demokrat di bawah kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan,” tegasnya.(mel/gus)

Kartina Sukawati : Ibu Rumah Tangga Harus Bisa Membantu Perekonomian Keluarga

 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Demokrat Kartina Sukawati saat menjadi narasumber dalam Pelatihan PPEP, di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil, kamis (25/2/2021).

PATI –Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Demokrat Kartina Sukawati menjadi narasumber dalam Pelatihan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP), di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil, kamis (25/2/2021).

Dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah tersebut. Diikuti para ibu-ibu rumah tangga khususnya dari keluarga yang pra-sejahtera.

“Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para ibu-ibu rumah tangga agar juga bisa membantu perekonomian di keluarga. Apalagi disama pandemi virus corona seperti ini,” kata Kartina.

Wanita yang akrab disama Bu Ina ini menjelaskan. Dalam pelatihan ini ibu-ibu dapat memilih kegiatan yang mereka sukai namun dapat juga dapat menghasilkan uang.

“Kebetulan di Desa ini, mayoritas menyukai kegiatan menanam. Jadi kedepan kita akan fasilitasi kebutuhan mereka untuk budi daya tanaman hias maupun hidroponik,” jelasnya.

Selain akan diberikan peralatan untuk menanam, juga akan diberitahu cara memasarkannya.

“Jadi kita harus kreatif untuk membantu masyarakat yang masih pra-sejahtera. Salah satunya ya dengan kegiatan seperti ini,” pungkasnya.(mel/gus)

 

Banjir Di Kecamatan Dukuhseti dan Tayu, DPC Demokrat Pati Langsung Salurkan Bantuan

 

Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto bersama kader Partai Demokrat Kabupaten Pati saat memberikan bantuan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Rabu (24/2/2021)

PATI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Pati menyalurkan ratusan paket bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Dukuhseti dan Tayu, Rabu (24/2/2021). Bantuan tersebut langsung didistribusikan ke 4 desa di dua kecamatan tersebut.

“Tadi pagi saya dihubungi oleh kader-kader dari Tayu maupun Dukuhseti bahwa ada banjir sejak tadi malam. Jadi hari ini kita gerak cepat langsung memberikan bantuan,” ujar Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto.

Joni yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati menyebutkan, dirinya bersama dengan puluhan kader langsung terjun ke lolasi banjir untuk memberikan bantuan. Ada 4 Desa yang mendapat bantuan yakni Desa Dororejo di Kecamatan Tayu kemudian di Kecamatan Dukuhseti ada Desa Ngagel, Desa Alasdowo, dan Desa Dukuhseti.

“Kebetulan di kantor masih ada 100 kardus mi instan sama 300 kilo beras, dan ada makanan ringan dari UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Langsung kami bagi ke empat desa pada hari ini,” jelas Joni saat memberikan bantuan di Balai Desa Ngagel.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati ini mengatakan, pihaknya siap menberikan bantuan susulan ke desa-desa yang sekiranya masih terdampak banjir. 

“Kita lihat besok. Kalau bisa mengumpulkan (sembako) lagi, besok kita kirim lagi. Yang penting kita tunjukkan bahwa partai demokrat Pati ini tanggap bencana dengan cepat,” katanya.

DPC Demokrat Pati menjalankan Instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk peka dan tanggap terhadap bencana.

Joni menyebut, tanggap cepat terhadap bencana adalah instruksi langsung dari pimpinan pusat mereka, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

“Kita diperintah mas AHY itu supaya peka dan tanggap terhadap bencana. Khususnya di masa pandemi ini. Seharusnya demokrat itu memang seperti ini,” ujar dia.

Sementara Kepala Desa Ngagel Suwardi mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Demokrat Pati. 

"Untuk kebutuhan logistik dari desa sudah menyediakan. Ini dari Demokrat alhamdulillah sangat membantu dan memperhatikan kami. Mudah-mudahan bantuan dari Pak Joni dapat meringankan beban dari kami," ungkap Kades Ngagel ini.

Diketahui, di Desa Ngagel yang tergenang air kurang lebih sekitar 600 rumah. Dari total tersebut, 270 rumah terdampak cukup parah. Ketinggian air rata-rata mencapai 60 sentimeter hingga 1 meter. Menyikapi itu, pemerintah desa juga sudah mendirikan dapur umum yang berada di balai desa.(mel/gus)

Ketua F-PD DPRD PATI : Semakin Kuat Menjaga Martabat dan Marwah Demokrat

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati, Aris Sukrisno

PATI-Gerakan yang mengatasnamakan para senior dan pendiri Partai Demokrat semakin gencar. Selain menyuarakan Konggres Luar Biasa (KLB) dengan maksud mendongkel kepemimpinan AHY, mereka juga menuding SBY menjadikan Demokrat sebagai partai keluarga Cikeas.

Tudingan dan gerakan yang tidak mendasar itu sangat mengusik sejumlah kader partai berlambang Mercy tersebut. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati, Aris Sukrisno pun ikut menyesalkan intrik yang dilakukan oleh para kader dan mantan kader senior tersebut.

“Saya menghormati mereka sebagai senior di partai, juga sebagai mantan atasan saya. Tapi terus terang apa yang mereka lakukan ini sangat melanggar etika politik,” ujar Aris.

Mantan Timses SBY-JK itu mengaku kagum pada sosok SBY sehingga dia memutuskan ikut bergabung dengan Demokrat pada 2007.

“SBY, saya melihatnya sebagai sosok yang santun cerdas dan bijak. Dari sanalah aku mengagumi Bapak  SBY yang notabene menjadi sosok yang bisa mengayomi rakyat,” terangnya.

Aris mengaku sedih dan prihatin dengan gerakan yang dilakukan oleh para seniornya di partai, apalagi sampai mengusik nama baik Ketua Majelis Tinggi PD, SBY.

“Mereka harusnya berfikir jernih dan tidak mengedepankan keinginan sesaat. Sejarah membuktikan kalau demokrasi dimulai dari kepemimpinan beliau, Pak SBY. Jadi sangat wajar nama SBY sebagai rohnya Demokrat. Sekarang AHY secara sah dan konstitusional dipilih sebagai Ketua Umum PD. Pak AHY orang yang cerdas dan tegas. Ini bisa dibuktikan tren PD yang mulai meningkat,” tukasnya.

Aris pun berharap, para pihak yang ingin mengkudeta AHY untuk intropeksi diri agar tidak salah dalam membuat statemen dan melangkah. Apalagi kebanyakan mereka adalah mantan pejabat Negara, sehingga perlu dipikrkan nama baik mereka di mata masyarakat.

“Silahkan membuat partai sendiri atau bergabung ke partai lain, anda akan lebih terhormat. Mereka tidak punya hak suara, jadi jangan aneh-aneh. Jangan ganggu Demokrat. Apapun suara dan gerakan mereka, kami akan semakin kuat menjaga martabat dan marwah partai kami,” pungkasnya. (Adv)

Kartina Sukawati Tidak Terpengaruh Isu Partai Keluarga ! Tetap Dukung Ketum PD AHY

Ketua DPC PD Pati, Joni Kurnianto (Kiri) Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (Tengah) Anggota DPRD Prov. Jateng Fraksi PD Kartina Sukawati (Kanan) Foto diambil sebelum masa pandemi virus covid-19.

PATI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Demokrat Kartina Sukawati. Menentang Isu yang menyebutkan Partai Demokrat (PD) adalah partai keluarga. Dirinya menyebutkan, ini adalah isu lama yang dihembuskan untuk memecah belah PD.

Kartina Sukawati atau akrab disapa Bu Ina ini mengatakan. Isu ini dihembuskan disosial media oleh oknum-oknum yang tidak menyukai kepemimpinan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan ingin mengkudeta Partai Demokrat.

“Mereka yang tidak suka dengan Mas AHY dan menyebar isu dimedia sosial bahwa partai demokrat bukan partai moderen tapi partai keluarga. Kenapa baru sekarang diributkan dan tidak waktu kongres lalu,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telfon, Selasa (23/2/2021).

Kartina menceritakan, dirinya sudah lama menjadi kader di Partai Demokrat. Dan memang dirinya tetap setia di Partai Demokrat adalah karena adanya sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya di Partai Demokrat ini karena Bapak SBY, dan partai ini adalah partainya bapak SBY. Saya tidak merasa partai ini adalah partai keluarga. Karena sumua itu merujuknnya kepada Pak SBY,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, kecintaannya kepada Bapak SBY karena kualitasnya dalam memimpin. Yang mana sudah tidak diragukan lagi, dengan semua yang beliau lakukan saat menjadi presiden selama dua periode dan saat beliau memimpin partai. 

“Kami tidak merasa terganggu atau merasa partai ini partai keluarga. Yang terpenting sepanjang pemimpin partai ini memiliki kualitas dan kinerja yang bagus semua itu tidak masalah bagi kami,” pungkasnya.(mel/gus)

Tanggapi Isu Partai Keluarga, Ketua DPC PD Pati Tetap Solid Dukung AHY

 

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto saat menggelar konfrensi pers belum lama ini.

PATI – Upaya kudeta Partai Demokrat (PD) dari oknum-oknum yang tidak menyukai kepemimpinan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono kini semakin jelas terlihat. Berbagai cara pun dilakukan. Salah satunya dengan mengangkat isu-isu lama seperti menyebut PD sebagai partai keluarga.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PD Kabupaten Pati Joni Kurnianto saat dikonfirmasi melalui sambungan telfon Selasa (23/2/2021) menegaskan. Roh dari PD adalah memang dari keluarga bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Memang keluarga Yudhoyono ini adalah roh dari Partai Demokrat dan harus kita akui itu. Saya pada saat itu memilih Partai Demokrat karna memang saya cinta dengan pak SBY. Saya cinta dengan  kemampuannya, kesantunannya, kecerdasannya dalam memimpin partai maupun saat menjadi presiden selama dua periode,” ungkap Joni yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati.

Joni yang sudah 14 tahun menjadi kader PD mengatakan. Kenapa gerakan-gerakan seperti ini baru muncul sekarang dan tidak dari dulu saat kongres Partai Demokrat.

“Saya bergabung dengan PD sejak 2007. Dan baru sekarang ada gerakan-gerakan yang lucu seperti ini. Mereka yang tidak suka dengan kepemimpinan Bapak Agus harimurti Yudhoyono seharusnya bercermin diri,” katanya.

Mereka ini, lanjutnya harusnya bersyukur dulu pernah jaya dengan Partai Demokrat entah itu menjadi DPRD maupun DPR RI dan sebagainya. Tapi jika sekarang tidak menjabat ya harusnya intropeksi diri.

“Mending mereka ini membuat partai baru. Jangan menggangu partai yang sudah berdiri. Mereka ini tidak punya empati, dan hanya memikirkan diri sendiri. Mereka ini tidak mencerminkan Partai Demokrat,” tegasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati bersama kadernya turun langsung membantu korban banjir di Kabupaten Pati.

Partai Demokrat, imbuhnya sekarang sedang fokus untuk membantu masyarakat yang kesusahan dimasa pandemi virus corona ini. Apalagi dibeberapa daerah juga ada bencana alam.

“Saat ini kita terjun langsung. Kita membina umkm, kemudian memberikan wifi gratis untuk pelajar. kita juga membantu korban bencana alam. Lebih baik kita fokus disitu, jangan malah membuat keributan,” imbuhnya.

Joni berharap, para kader Partai Demokrat dari sabang sampai maraoke tetap solid dan loyal kepada kepemimpinan bapak AHY.

“mari semuanya, kita jaga kekompakan. Kita pertahankan Partai Demokrat jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang seperti ini,” pungkasnya.(mel/gus)

Dewan Pati : Bansos Dinilai Tak Sesuai, Data Kemiskinan Perlu Diperbarui

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Hardi

 Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai data kemiskinan di Kabupaten Pati perlu diupdate mengingat masih banyak ditemukannya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

“Data penerimaan bantuan sosial banyak yang tidak sesuai supaya didata ulang untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran,” ujar Hardi saat menyampaikan hasil reses dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (18/2/2021) lalu.

Permintaan pembaruan data kemiskinan ini juga sempat diutarakan anggota Kamar Dagang Pati, Subaskoro pada bulan Januari lalu dalam acara Konsultasi Publik Rancangan RKPD Kabupaten Pati tahun 2022. Ia meminta kepada pemerintah untuk selalu memperbaiki data kemiskinan. Berdasarkan pengamatannya, banyak rumah-rumah yang bagus bahkan berlantai dua mendapatkan bantuan PKH.

“Kami usul indikator angka kemiskinan ini mendekati valid. Karena menurut kami banyak warga yang rumahnya layak tetapi mendapatkan PKH,” ujar Subaskoro waktu itu.

Menurutnya, apabila data ini tidak diperbaiki, maka angka kemiskinan di Kabupaten Pati akan sulit turun. Tak hanya itu, juga dikhawatirkan program yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, Subawi mengatakan pihaknya tidak bisa menghapus serta merta data kemiskinan. Karena data kemiskinan sudah dimusyawarahkan pihak desa. (Adv)

 

Dewan Pati Imbau Warga Pati Taati Perbup saat Pilkades

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Bambang Susilo

 Pati – Kabupaten Pati akan selenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 10 April 2021. Kabarnya salah satu agenda besar di Pati ini akan diikuti oleh 219 desa yang tersebar di 21 kecamatan.

Berbeda dari Pilkades tahun-tahun sebelumnya, mengingat kasus pandemi covid-19 di Kabupaten Pati belum melandai perlu diatur regulasi baru terkait penanggulangan penularan virus Corona di area pemilihan untuk memimalisir klaster baru.

Regulasi ini, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati No. 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkades di masa pandemi yang baru saja ditandatangani oleh Bupati Pati hari ini. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Bambang Susilo mengimbau kepada warga Pati untuk menaati regulasi yang baru di area pemilihan.

“Terkait ketentuan-ketentuan sudah diatur di dalam Perbup, saya kira semua harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku,” kata Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu saat diwawancara beberapa waktu yang lalu.

Kabar terbaru menyebutkan, tahapan-tahapan Pilkades 2021 dalam masa pandemi Covid-19 telah dirilis. Pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka pada tanggal 25 Februari 2021 hingga 6 Maret 2021.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi calon kades, wajib melengkapi syarat administrasi antara lain surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bahwa yang bersangkutan benar-benar warga negara Indonesia (WNI) dan surat pernyataan tidak pernah terjerat kasus pidana.

Setelah melengkapi syarat administrasi, calon Kades sudah memiliki hak untuk mencalon dan diri menjadi pemimpin desa.

Pada April mendatang masih mengacu pada undang-undang dan peraturan daerah yang sama. Pada prinsipnya yang membedakan hanyalah pada peraturan bupati yang menyesuaikan dengan masa pandemi.(Adv)

 

Program Padat Karya Bisa Jadi Alternatif Pemulihan Ekonomi Pascabanjir

Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI), Narso

 Pati – Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI), Narso berharap selain pemerintah mengeluarkan uang untuk penanganan banjir berupa sembako, anggaran tersebut juga diberdayakan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat dalam menghadapi bencana.

Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum mereda dan diketahui memukul mundur sektor ekonomi. Dalam kondisi padat bencana ini, pemerintah dituntut memutar otak agar perekonomian rakyat bisa pulih kembali.

Dari pantauannya, dampak banjir yang menggenangi jalan ternyata meninggalkan kerusakan yang cukup parah. Belum lagi infrastruktur pedesaan juga banyak yang rusak seperti tanggul dan jembatan. Momen inilah menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi saat yang tepat agar dijadikan program padat karya di area banjir, agar masyarakat sekitar mendapatkan tambahan penghasilan.

Dengan program ini, penggunaan anggaran dari Pemerintah akan lebih efektif, pasalnya tidak hanya pembangunan saja yang jalan namun perekonomian rakyat juga tercover.

“Ada padat karya tapi di daerah di lokasi bencana, bisa masuk pembangunan jalan memutus pengangguran juga jalan, menambah pendapat masyarakat dan ekonomi bisa bergerak,” kata Anggota DPRD dari Komisi B

Program padat karya adalah kegiatan pembangunan atau proyek infrastruktur yang mengedepankan tenaga manusia yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga mesin.

Sebagai catatan, program padat karya di Pati dicanangkan pada penggunaan anggaran Dana Desa (DD). Di sisi lain hingga akhir tahun 2021 Dispermades Pati mengungkapkan dana DD sekitar 75 persennya harus dimanfaatkan untuk mengcover dana bantuan langsung tunai (BLT) lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir.

Kendati demikian, ada sana yang disisihkan untuk program padat karya bagi yang tidak masuk kriteria terdampak Covid-19.(Adv)

 

Petani Tambak Terdampak Banjir, DPRD Pati Minta Bantuan Benih Segera Disalurkan

 

Banjir di Kabupaten Pati

Pati – Bencana banjir yang melanda Kabupaten Pati sejak awal bulan Februari lalu hingga sekarang belum surut. Diketahui 6 kecamatan terdampak bencana ini.

Konon yang paling terdampak dari bencana tahunan ini adalah petani padi Pati di area dataran rendah.  Dinas Pertanian Pati menyebutkan sekitar 5,964 hektare lahan pertanian di Pati terendam banjir, dan 2,269 hektare di antaranya mengalami puso atau membusuk.

Hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Pati melakukan beberapa langkah strategis termasuk diantaranya mengajukan bantuan tebus benih ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso menyebut yang paling terpukul dalam bencana banjir ini bukan hanya para petani padi, melainkan juga para pelaku usaha tambak.

Oleh karenanya Politisi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar para pelaku usaha tambak diperhatikan keberlangsungan mata pencaharian.

Lebih spesifik, Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) ini berharap agar pemerintah juga segera memberikan bantuan bibit ikan, agar para pelaku tambak dapat menanam benih kembali setelah dipastikan curah hujan turun.

“Jangan cuma padi saja karena ada ratusan hektare kolam air tawar yang terendam harus dipikirkan supaya masyarakat bisa bangkit,” kata Narso saat diwawancara Mitrapost.com belum lama ini. Dari data terakhir yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati menyebut sekitar 558 hektare tambak ikan di Pati ikut tersapu air banjir. Kondisi ini membuat para petani mengalami kerugian materiil yang banyak.

Beberapa ahli menyebut, banjir yang terjadi tahun ini disebabkan oleh fenomena La Nina yang menyebabkan curah hujan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Di Pati, faktor kerusakan hutan dan alih fungsi lahan juga disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya banjir.(Adv)

Dewan Pati Berharap Kualitas Kerja Pejabat Penyuluh Pertanian Semakin Baik

 

Dinas Pertanian Kabupaten Pati

Pati – Pejabat Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati baru saja dilantik oleh Bupati Pati, pada hari ini, Jumat (19/2/2021).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap dilantiknya pejabat penyuluh pertanian Dispertan akan meningkatkan kualitas kinerja mereka. Hal ini diungkapkan oleh Narso, ia mengungkapkan bahwa dilantiknya mereka akan membuat resolusi pegawai bisa lebih baik.

“Kami berharap, kualitas kerja semakin baik. Misalnya, semakin sering mereka melakukan kunjungan ke lapangan,” ungkap politisi Partai Keadailan Sejahtera (PKS), Jumat (19/2/2021).

Terdapat 75 Pejabat honorer penyuluh pertanian yang dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari total tersebut, sebanyak 10 pejabat dilantik di Pendopo Kabupaten Pati. Sedangkan, 65 lainnya dilantik di Ruang Pari Dinas Pertanian dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut Anik Sugiharto selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati mengatakan awalnya ada 80 orang penyuluh honorer yang dilantik, namun 3 orang meninggal dan 2 diantaranya telah memasuki umur pensiun, sehingga Pemerintah Kabupaten Pati hanya melantik 75 orang.

Selain itu, menurut Dwi Nugroho selaku Koor. PPL KJF (Penyuluh Pertanian Lapangan Kelompok Jabatan Fungsional) Dispertan Kabupaten Pati menambahkan sebelum dilantik, para tenaga PPPK telah melakukan pengabdian kurang lebih 12 hingga 13 tahun.

Penyuluh Pertanian merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi garda terdepan menyukseskan program pertanian.

Perlu diketahui, pegawai penyuluh pertanian memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik. Hal ini bertujuan meningkatkan hasil pengelolaan usaha tani, sehingga kesejahteraan petani meningkat.

Setiap penyuluh pertanian perlu melakukan tahapan-tahapan dalam melaksanakan tugasnya. Antara lain, persiapan penyuluhan, pelaksanaan pertanian, evaluasi pertanian, dan pelaporan hasil kegiatan penyuluhan. (Adv)

 

Perda Perubahan RTRW Sah, PDI Perjuangan: Semoga Memberi Kemakmuran

 

 Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) Narso

Pati – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Perubahan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah tahun 2010-2030 telah disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Kamis (18/2/2021) kemarin.

Sebelum disahkan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan pendapat akhirnya tentang Raperda ini. Diwakili Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) Narso, Fraksi PDI Perjuangan mengatakan sepakat dengan adanya Perda ini.

“Kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Perubahan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah tahun 2010 hingga 2030 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati,” tutur Narso yang juga mewakili seluruh fraksi di DPRD Kabupaten ini. Fraksi PDI Perjuangan menilai Raperda ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Pati. Mereka pun berharap Perda ini nantinya dapat memberikan manfaat dan kemakmuran kepada masyarakat Bumi Mina Tani.

“Fraksi PDIP berharap Perda ini nantinya benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat Kabupaten Pati,” tandas Narso.

Raperda tentang rencana tata ruang dan tata wilayah tahun 2010-2030 ini pun akhirnya disepakati untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin bersama Bupati Kabupaten Pati Haryanto yang juga menghadiri rapat paripurna ini sepakat mendatangi Raperda ini menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Suharyono dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pati Bambang Santosa, mereka menandatangani dan menunjukkan Perda ini kepada 39 anggota dewan yang hadir. (Adv)

 

Pansus Sebut Tak Ada Perubahan Substansi Pada Perda RTRW di Pati

 

Anggota DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo

Pati – Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di kantor dewan pada Kamis (18/2/2021). Rapat diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan tentang perubahan perda RTRW.

Dalam pembahasannya, Ketua Pansus Reperda RTRW Teguh Bandang Waluyo mengatakan telah mengirimkan laporan terkait perubahan peraturan daerah tersebut ke Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan BPN.

“Rancangan Perda tersebut terdiri atas 9 Bab, 117 pasal dan lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan dari Raperda ini,” ujar Teguh.

Sebelumnya raperda perubahan perda RTRW telah dibahas dalam rapat paripurna pada 8 dan 9 Februari.

“Dalam laporan tersebut tidak ada perubahan dari hasil persetujuan substansi dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan BPN,” pungkasnya.

Rapat paripurna hari ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Anggota DPRD Kabupaten Pati, Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, dan Sekretaris Dewan beserta jajarannya. (Adv)

 

DPRD Pati Minta Persiapan dan Pelaksanaan Pilkades Terapkan Prokes Ketat

 

Bambang Susilo, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati.

Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati siap mengawal persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Susilo selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati.

“Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan diselenggarakan April nanti, harus dipersiapkan secara matang,” ujar Bambang Susilo, Kamis (18/2/2021).

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 mekanisme kempanye hingga pemungutan suara harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut bertujuan supaya ajang pesta demokrasi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. “Pemerintah, panitia pelaksana pilkades, dan para calon kepala desa yang berkontestasi harus mengedukasi masyarakat dengan tetap memperhatikan 3 M (Mencuci tangan, Memakai masker, dan Menghindari Kerumunan),” ungkap Bambang.

Perlu diketahui, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menyosialisasikan aturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) gelombang pertama tahun 2021 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan masa pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88/2020.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berharap dalam pelaksanaannya tidak sampai menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 yang baru. Terlebih saat ini Kabupaten Pati sudah masuk zona oranye dengan penyebaran tingkat sedang.

Berdasarkan Perbup Nomor 88/2020 tentang Pelaksanaan Pilkades di Masa Pandemi Covid-19 sudah ada pembenahan dibandingkan perbup sebelumnya. Beberapa aturan sudah direvisi untuk disesuaikan kondisi pandemi Covid-19. (Adv)

Dewan Pati Sampaikan Hasil Reses Agar Dimasukkan dalam RKPD

 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Hardi

Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyampaikan hasil reses di depan Bupati Pati, Haryanto dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Kamis (18/2/2021) siang.

Dalam kesempatan itu DPRD Kabupaten Pati yang diwakili oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Hardi mengungkapkan berbagai aspirasi yang diserap dari masyarakat selama menjalankan reses di lima daerah pemilihan (dapil).

Penyerapan aspirasi ini dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati, Hardi berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memasukkan hasil reses ini ke dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Pati. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya karena telah memberi kesempatan untuk menyampaikan hasil reses. Kegiatan reses merupakan untuk komunikasi dua arah antara anggota legislatif dan pemilih,” ujar Hardi.

“Tujuan untuk pemetaan problematika di masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Pati,” lanjut politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Beberapa permasalahan di berbagai bidang diungkapkan oleh Hardi. Di antaranya bidang pemerintah, bidang ekonomi, bidang agama, bidang kesehatan, bidang kesehatan dan berbagai bidang lainnya.

“Bidang lain-lain, pengadaan mobil ambulance di setiap kecamatan agar dapat menanggulangi Covid-19,” tutur Hardi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin berharap hasil reses ini tidak hanya menjadi laporan saja. “Tidak hanya laporan semata tetapi juga ditindaklanjuti,” tandas politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini. (Adv)

 

Cegah Banjir, Pemkab Pati Didesak Bangun Talut

 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Hardi

Pati – Dalam rangka mencegah terjadinya banjir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk membangun talut.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Hardi saat menyampaikan hasil reses dalam acara Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (18/2/2021) lalu.

“Pembangunan talut untuk mengatasi banjir di daerah yang rawan banjir,” ujar Hardi dalam acara yang dihadiri 39 anggota DPRD dan Bupati Kabupaten Pati Haryanto itu.

Kabupaten Pati sendiri hingga saat ini masih mengalami kebanjiran. Setidaknya ada 43 desa di enam kecamatan yang tergenang air disebabkan meluapnya aliran Sungai Silugonggo.

Enam kecamatan yang beberapa desanya mengalami kebanjiran itu yakni, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Gabus, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati Kota dan Kecamatan Juwana.

Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Kabupaten Pati, setidaknya ada 5.964 hektare lahan pertanian tergenang banjir di bulan Februari 2021 ini.

Plt Kepala Dispertan Kabupaten Pati, Mukhtar mengungkapkan, dari lahan tersebut yang mengalami puso atau membusuk sekitar 2.269 hektare. Jika dihitung, total potensi kerugian para petani padi di Kabupaten Pati ini sebesar Rp12.638.330.000.

Mukhtar mengaku belum mempunyai anggaran untuk memberikan kompensasi kepada para petani. Pasalnya sesuai rancangan anggaran Dispertan di tahun 2021 ini, tidak ada alokasi untuk memberikan kompensasi kepada petani yang mengalami kebanjiran.

Namun, ia tengah mengupayakan bantuan untuk para petani yang menjadi korban banjir ini. Pihaknya telah melaporkan kondisi ini kepada Bupati agar diberikan bantuan dari anggaran dana tak terduga. (Adv)

 

Dewan Pati : Pemerintah Diimbau Fokus Pulihkan Ekonomi Akibat Banjir

Bajir di Kabupaten Pati

Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso mengapresiasi solidaritas warga Pati membantu masyarakat terdampak banjir yang masih berlangsung hingga hari ini.

Narso menyebut bahwa dari tahun ke tahun tingkat empati warga Pati untuk membantu korban bencana alam terus meningkat.

“Kalau kita lihat, selama banjir dari tahun ke tahun kesadaran masyarat untuk turun ke lapangan bergabung dalam aksi solidaritas semakin tinggi,” ungkap Anggota DPRD dari Komisi B itu, Kamis (18/2/2021).

Dari pantauan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bantuan sosial dulu didominasi oleh instansi pemerintahan daerah, sekarang sudah meluas dengan bantuan dari perusahaan bahkan perorangan.

“Berarti sudah banyak juga bantuan itu ke masyarakat dari perorangan maupun CSR dan perusahaan,” ujar Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) DPRD Kabupaten Pati itu.

Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, kata Narso momen ini harusnya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk memulihkan perekonomian para korban terdampak banjir.

Artinya, Jika kebutuhan pokok sudah dipenuhi oleh para relawan, Pemkab diminta fokus untuk memberikan stimulus kepada para pelaku usaha. Misalnya dengan memberikan bantuan benih bagi petani dan pembudidaya ikan tambak.

“Justru Pemda Kabupaten Pati fokus di bantuan yang menjadi stimulus bangkitnya perekonomian,” kata Narso.

Data terakhir himpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati menyebutkan, banjir yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Pati sejak Februari lalu setidaknya telah menenggelamkan 4.488 rumah, 2.272 hektar sawah, dan lahan -lahan strategis lainnya.(Adv)

  

Anggota LSM GMBI Pati Terjun Bantu Korban Banjir

PATI - Anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Pati, melakukan kegiatan bakti sosial (baksos) dengan memberikan bantuan kepada warga korban banjir di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Kayen, Minggu (14/2/2021).

Dengan menerjunkan puluhan anggotanya, LSM GMBI mendatangi langsung lokasi banjir dan membagikan bantuan berupa 700 nasi bungkus, beras, mie isntan, biskuit balita dan air mineral untuk korban banjir di  Desa Kasiyan dan Dukuh Poncomulyo, Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, serta di Dukuh Donomulyo, Desa Srikaton, Kecamatan Kayen.

Koordinator baksos, Suyitno mengatakan, pihaknya bersama anggota LSM GMBI terpanggil untuk membantu para korban banjir, meski dengan cara menggalang dana dengan iuran dan meminta bantuan kepada para donotur untuk pelaksanaan aksi sosial ini. 

Suyitno juga megaku prihatin dengan musibah banjir yang terjadi setiap musim penghujan. Menurutnya penyebab banjir bukan hanya karena faktor hujan dengan intensitas tinggi semata. 

BANTUAN BANJIR : Anggota LSM GMBI Pati saat mendatangi lokasi banjir untuk memberikan bantuan.

Namun ada faktor lainya sebagai pemicu banjir, di antanyara adalah pelaksanaan normalisasi Sungai Juwana yang tidak tuntas. Selain itu, pengalihan fungsi hutan yang dulunya ditanami tanaman tumbuhan keras sebagai resepan kawasan kars berubah menjadi kawasan pertanian jagung dan palawija lainnya, serta masih adanya pembalakan liar di kawasan hutan.

” Yang telihat nyata adalah  adanya aktivitas penambangan galian C secara liar tanpa adanya kontrol. Dan itu menurut saya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Kayen dan Sukolilo,” kata Suyitno.

Dari semua itu, lanjut Suyitno, seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi dari pihak pemerintah untuk mencari solilusi menangani banjir. 

" Permasalahan banjir ini  butuh kesadaran semua pihak dan harus ada ketegasan dan upaya yang nyata dari pemerintah agar masalah banjir ini bisa diatasi," tandas Suyitno.  (gus)

1000 Paket Bingkisan Dari AHY Ketua Umum PD Disalurkan Kepada Korban Banjir Di Kabupaten Pati

 

Ketua DPC Partai Demokrat Pati Joni Kurnianto (paling kanan) mendampingi ketua PDRI Pati Kartina Sukawati saat memberikan bantuan kepada warga desa yang terdampak banjir di Kabupaten Pati.

PATI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Pati mendampingi Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Kabupaten Pati membagikan 1000 paket nasi kepada warga yang terimbas banjir di Kabupaten Pati, Sabtu (13/2/2021).

 

Kali ini, bantuan diserahkan secara langsung dari rumah kerumah warga yang terkena banjir di Desa Babalan Kecamatan Gabus dan di Desa Tluwah di Kecamatan Juwana.

 

Ketua DPC Partai Demokrat, Joni Kurnianto mengatakan. Sumbangan ini berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan Ketua umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Yang mana dalam penyalurannya, diamanahkan kepada DPC PD Kabupaten Pati dan PDRI Kabupaten Pati.

 

“Terimakasih kepada DPP Partai Demokrat khususnya Bapak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sudah ikut membantu meringankan beban korban banjir di kabupaten Pati,” ungkap Joni yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati.

 

1000 paket nasi lanjutnya, sebelumnya dimasak di dapur umum yang didirikan oleh DPC PD Kabupaten Pati. Dalam proses memasak pun para anggota PDRI Kabupaten Pati juga ikut membantu.

 

“Dapur umum yang didirikan merupakan upaya PDRI Pati dan DPC Demokrat Pati untuk membantu warga yang terdampak akibat banjir. Karena, sudah satu Minggu banjir yang menggenang rumah warga di belasan desa belum surut,” katanya.

 

Selain membuka dapur umum untuk membuat makanan, lanjutnya Demokrat Pati melalui kader dan simpatisan juga ikut mendistribusikan makanan yang sudah matang langsung kepada masyarakat.

 

“Tadi saya bersama Ketua PDRI Kabupaten Pati, Kartina Sukawati juga ikut bergelut dengan air, terjun langsung bagikan nasi lengkap dengan lauk dan mie instan kepada warga,” pungkasnya.(mel/gus)

Kartina Sukawati Berterimakasih Atas Kepedulian AHY Ketum PD Kepada Korban Banjir di Kabupaten Pati

 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kartina Sukawati (kanan) memberikan paket bingkisan kepada warga terdampak banjir di Desa Tluwah Kecamatan Juwana, Sabtu (13/2/2021)

PATI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kartina Sukawati berterimakasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atas kepeduliannya kepada para korban banjir di Kabupaten Pati.

 

Berkat bantuan yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan Ketua Umum PD AHY. PDRI dan DPC PD Kabupaten Pati dapat membuat dapur umum dan mendistribusikan 1000 paket makanan kepada warga terdampak banjir.

 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kartina Sukawati mengantarkan bingkisan kepada warga secara langsung. 

“Kegiatan ini didukung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Yang mana bapak AHY memberikan dana bantuan langsung untuk operasional dan biaya produksi serta biaya pembelian bahan bakunya,” Ungkap Kartina yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati.

Kartina atau akrab disapa Bu Ina juga mengimbau kepada warga korban banjir untuk  senantiasa menjaga kesehatan dan tetap menjalankan aturan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran covid - 19.

 

“Walaupun diuji dengan banjir dan adanya pandemi Corona – 19. Kami berharap masyarakat tetap sabar dan tetap jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan,” harapnya.(mel/gus)