 |
| Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati |
Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada Badan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Pati untuk mempermudah administrasi untuk pencairan gaji relawan
pemakaman dengan protokol jenazah Covid-19.
Hal ini diperlukan
mengingat gaji relawan pemakaman dengan protokol jenazah Covid-19 sempat
mengalami keterlambatan hingga ratusan juta rupiah. Keterlambatan ini
dikarenakan tidak lengkapnya dokumen untuk pencairan honor relawan.
“Saya menghitung dari
angka pemakaman jenazah. Sampai dengan 22 Desember dari 17 Juli itu ada 373
kali pemakaman. Menjelang akhir tahun ternyata yang baru dibayarkan 120 kali
pemakaman,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo saat
diwawancarai awak media, kemarin.
“Sehingga masih ada
sekitar 253 kali pemakaman yang belum dicairkan. Total nominalnya itu sekitar
Rp614 juta. Sebabnya hanya persoalan keterlambatan administrasi,” ungkap Budi.
Persoalan administrasi
ini, membuat Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto, meminta ada
pemangkasan admistrasi menjadi dua dokumen saja yang harus dipenuhi para
relawan. Yakni surat dari rumah sakit dan surat keterangan dari kepala desa.
Sebelumnya, relawan harus
melengkapi setidaknya 6 dokumen untuk kelengkapan administrasi pencairan gaji.
Bahkan ia menilai surat
keterangan dari kepala desa cukup dengan tulis tangan disertai cap stempel desa
beserta tanda tangan kepala desa.
“Tulisan aja ndak apa apa. Yang penting capnya dan tanda
tangan. Kalau surat dari rumah sakit kan pasti ada,” kata Wisnu. (ADV)
EmoticonEmoticon