 |
| Kantor DPRD Kabupaten Pati |
Pati – 10 Bulan bergelut dengan pandemi
Covid-19, terlihat pemerintah bijak menyikapi situasi. Berbagai program yang
dulu sebatas improvisasi sekarang sudah dirasakan efektifitasnya.
Di sektor pendidikan, hal ini
dibuktikan dengan turunnya kebijakan baru bahwa pembelajaran tatap muka di
semester genap rencananya akan diserahkan kepada pimpinan wilayah.
Tak hanya itu,
pemberlakuan PSBB Jawa Bali pada 11-25 Januari nanti juga sudah diperhatikan
prosedur distribusi barang ke kota besar, sehingga para pengusaha bisa membuang
barang dagangannya.
Dari berbagai kemajuan di atas,
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengimbau
Pemkab Pati untuk terus awasi masyarakat di pedesaan. Ia mengatakan
berbulan-bulan terapkan protokol kesehatan menurutnya warga mulai bosan.
“Saya berharap semua bisa
hati-hati. Orang desa sudah kelihatan jenuh, ogah pakai masker. Pemerintah
terus sosialisasikan prokes,” kata Anggota Komisi D yang juga politisi di
Partai PKB itu.
Selain di pedesaan, untuk kepala
lembaga pendidikan formal dan nonformal, juga diimbau untuk tidak bosan
sosialisasikan protokoler kesehatan di wilayah binaannya.
“Kalau dipendidikan
pemerintah belum memberikan izin di tatap muka. Saya berharap dinas pendidikan
segera membuat SOP untuk KBM tatap muka,” kata Muntamah.
“TPQ itupun masih mayoritas masuk
secara formal hanya ngaji 1 orang datang langsung pulang, secara klasikal belum
ada, tetap diperhatikan prokesnya,” imbuhnya.
Muntamah mengingatkan, meski
tingkat kesembuhan Covid-19 tinggi, Pemkab harus tetap waspada karena grafik
statistik kasus Covid belum melandai selama beberapa bulan terakhir.(Adv).
EmoticonEmoticon