Dewan: Pemerintah Harus Tertibkan Masyarakat yang Bosan Terapkan Prokes

Saturday, January 09, 2021

 

Kantor DPRD Kabupaten Pati

Pati – 10 Bulan bergelut dengan pandemi Covid-19, terlihat pemerintah bijak menyikapi situasi. Berbagai program yang dulu sebatas improvisasi sekarang sudah dirasakan efektifitasnya.

Di sektor pendidikan, hal ini dibuktikan dengan turunnya kebijakan baru bahwa pembelajaran tatap muka di semester genap rencananya akan diserahkan kepada pimpinan wilayah.

Tak hanya itu, pemberlakuan PSBB Jawa Bali pada 11-25 Januari nanti juga sudah diperhatikan prosedur distribusi barang ke kota besar, sehingga para pengusaha bisa membuang barang dagangannya.

Dari berbagai kemajuan di atas, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengimbau Pemkab Pati untuk terus awasi masyarakat di pedesaan. Ia mengatakan berbulan-bulan terapkan protokol kesehatan menurutnya warga mulai bosan.

“Saya berharap semua bisa hati-hati. Orang desa sudah kelihatan jenuh, ogah pakai masker. Pemerintah terus sosialisasikan prokes,” kata Anggota Komisi D yang juga politisi di Partai PKB itu.

Selain di pedesaan, untuk kepala lembaga pendidikan formal dan nonformal, juga diimbau untuk tidak bosan sosialisasikan protokoler kesehatan di wilayah binaannya.

“Kalau dipendidikan pemerintah belum memberikan izin di tatap muka. Saya berharap dinas pendidikan segera membuat SOP untuk KBM tatap muka,” kata Muntamah.

“TPQ itupun masih mayoritas masuk secara formal hanya ngaji 1 orang datang langsung pulang, secara klasikal belum ada, tetap diperhatikan prokesnya,” imbuhnya.

Muntamah mengingatkan, meski tingkat kesembuhan Covid-19 tinggi, Pemkab harus tetap waspada karena grafik statistik kasus Covid belum melandai selama beberapa bulan terakhir.(Adv).

 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »