INFO JATENG POS: January 2021

Bupati Pati Haryanto saat disuntik vaksin penangkal virus Covid-19

PATI - Bupati Pati Haryanto menjadi orang yang pertama kali disuntik vaksin Covid-19 di Bumi Mina Tani.

Pemberian vaksin itu dilakukan di RSUD Soewondo Pati, Pada Senin pagi, 25 Januari 2021.

Sebelum mendapatkan vaksin, Haryanto terlebih dahulu harus menjalani proses screening.

Pada tahapana screening itu, Bupati Haryanto harus menjawab 16 pertanyaan yang diajukan oleh petugas kesehatan.

Pertanyaan itu untuk memastikan apakah dirinya mempunyai riwayat penyakit yang bertentangan dengan vaksin, atau tidak.

Setelah dinyatakan lolos dari screening, kemudian orang nomor satu di Pati itu di minta menuju ke meja lainya untuk menerima suntikan vaksin.

Usai divaksin, kemudian Haryanto harus berdiam diri selama 30 menit di tempat yang sudah disediakan. Itu untuk memastikan apakah ada gejala efek samping yang ditimbulkan dari vaksin atau tidak.

Setelah berdiam diri selama 30 menit, Haryanto mengaku tidak merasakan apa-apa. Bahkan menurutnya saat ditusuk jarum suntikpun dirinya tidak merasa sakit.

" Rasanya seperti disuntik biasa. kayak pas dulu sedang imunisasi, tidak sakit kok," uacap Bupati Pati.

Selain Bupati Pati, sejumlah tokoh dan pejabat yang menerima vaksin adalah Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim dan beberapa tokoh agama.

Dalam kesempatan kemarin, Haryanto mengatakan, untuk tahapan selanjutnya vaksinasi akan diberikan kepada 6,313 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pati. Selanjutnya, vaksin juga akan diberikan untuk para peyugas pelayanan publik, lansia dan masyarakat yang rentan terdampak virus Covid-19.

Bupati Haryanto berharap, setelah ini tidak ada lagi pemikiran negatif terkait pemberian vaksin buatan cina itu. Karena dirinya bersama 10 tokoh di Kabupaten Pati yang sudah divaksin, dan tidak merasakan ada gejala efek samping apaupun yang ditimbulkan.

" Setelah saya divaksin bersama para tokoh dan pejabat lainya, Alhamdulilah tidak ada efek samping apapun. Jadi jangan khawatir, vaksin ini sudah barang tentu aman," kata Haryanto.

Menurut Haryanto, vaksinasi ini adalah merupakan salah satu bentuk ikhtiar dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebarann virus corona.

Karena itu sudah sepatutnya vaksinasi ini mendapat dukungan dari semua masyarakat di Indonesia. (gus)

Sempat Grogi Saat Divaksin, Hafidz : Rasanya Seperti Digigit Semut

REMBANG-Bupati Rembang Abdul Hafidz menjadi orang yang pertama menerima vaksin Covid-19 pada kick off vaksinasi yang di gelar di Puskesmas Rembang 1, Senin (25/1).

Saat discreening, tekanan darah Bupati beberapa kali terlalu tinggi, yang akhirnya vaksinasi harus menunggu beberapa saat sampai tensinya normal.
Usai divaksin Bupati mengakui sempat grogi, namun ternyata setelah merasakan jarum suntik, menurutnya terasa sama seperti digigit semut.

"Rasanya ya biasa saja, tidak apa- apa jangan takut. Ya seperti digigit semut , tidak apa- apa , jadi sakit kalau ditampar istri,' guraunya menanggapi pertanyaan awak media tentang bagaimana rasanya divaksin.

Rasa groginya juga dipicu karena menjadi orang pertama yang akan dicontoh oleh ratusan ribu warga Rembang. Rasa syukur disampaikannya setelah memenuhi kriteria divaksin, dirinyaapun meminta masyarakat tidak takut dan dapat mensukseskan program vaksinasi tersebut.

"Jadi itu yang menjadi pikiran saya mas, kenapa saya grogi. Karena saya akan menjadi contoh 446 ribu warga, coba kalau contoh ini tidak tepat , ini akan berpengaruh kepada 400 ribuan sekian tadi, " ungkapnya.

Dokter Samsul anwar, yang bertugas menyuntik vaksin Bupati menjelaskan saat ditensi pertama tensinya 165/97. Akhirnya setelah beberapa kali ditensi dan istirahat orang nomor 1 itupun memenuhi syarat.

"Yang pertama tadi tensinya 165, kedua 167, ketiga 165 lagi, kemudian 150 dan terakhir 135. Tadi saya minta istirahat terlebih dulu sekitar 25 menit akhirnya memenuhi syarat, " tuturnya.

Selain Bupati Rembang , Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Rembang, dua tokoh agama juga divaksin dalam kesempatan yang sama.

Salah satunya Sekretaris PCNU Muhtar Nur Halim, yabg mengakui divaksin bahkan lebih sakit digigit semut.

"Vaksin itu tidak ada apapun rasanya, lebih sakit digigit semut. Tidak ada efek apapun, ini saya sampai rumah juga tidak ada masalah apa- apa ini, dengan catatan membaca dan meyakini 13 pertanyaan yang diajukan tim medis itu dijawab dengan kebenaran," ungkapnya.

Muhtar menghimbau kepada masyarakat Rembang tidak risau tentang vaksin. Apalagi sudah dinyatakan halal oleh MUI dan diuji oleh BPOM aman. Iapun berkomitmen akan ikut bergerak mensukseskan program vaksinasi di Rembang yang menyasar 446 ribu orang.

Usai kick off dilakukan, Dinas Kesehatan akan segera melanjutkan untuk tahapan vaksinasi terhadap 2.504 tenaga kesehatan di Kota Garam.(sov/gus)

Hartopo Orang Pertama yang Divaksin di Kabupaten Kudus

DIVAKSIN: Plt Bupati Kudus, Hartopo disuntik vaksin covid-19 di ruang vaksinasi RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Senin pagi kemarin.

KUDUS-Pemkab Kudus mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap pertama, di Ruang Vaksinasi RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Senin (25/1). Peserta pertama yang suntik vaksin Sinovac buatan Cina itu adalah Plt Bupati Kudus, Hartopo disusul jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi terkait di wilayah Kota Kretek.

Diketahui, peluncuran pencanangan vaksinasi itu dimulai pukul 08.00 WIB, dengan tahapan pemeriksaan kesehatan calon penerima vaksin. Kemudian Tim Vaksinasi Covid-19 RSUD Kudus melakukan validasi data calon penerima vaksin, dilanjutkanpelaksanaan imunisasi dan terakhir observasi.

‘’Ini (vaksinasi) menjadi sebuah keharusan bagi warga Negara Indonesia,’’ kata Hartopo kepada awak media.

Vaksinasi ini, lanjutnya, juga bertujuan untuk melindungi diri, keluarga dan lingkungan. Dengan demikian, pihaknya berharap pasca dilakukan vaksinasi secara serentak di tanah air, sektor ekonomi dan kesehatan di Indonesia dapat pulih kembali seperti semula.

‘’Adanya vanksin, bisa dijadikan motivasi para tenaga medis yang selama bekerja dengan sangat keras,’’ tandasnya.

Hartopo menambahkan, setelah tenaga medis dan anggota TNI-Polri divaksin, dia memastikan masyarakat juga akan divaksin. Sambil menunggu giliran, masyarakat diminta untuk tetap tertin melaksanakan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas.

‘’Upaya kewaspadaan harus diutamakan. Setelah divaksin, juga harus tetap melaksanakan 3M,’’ ujarnya.

Dia juga memastikan, vaksin Covid-19 buatan Cina ini dipastikan aman dan halal. Sebab sebelum realisasikan, sudah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin.

‘’Vaksin ini aman dan halal. Saat disuntik, kayak digigit semut,’’ imbuhnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, dr Andini Aridewi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di RSUD Kudus kali ini sebanyak 250 vaksin. Selanjutnya akan dilaksanakan di 29 fasilitas kesehatan (Faskes) di Kabupaten Kudus, terdiri dari 8 rumah sakit, 19 puskesmas dan 2 klinik.

‘’Semoga bisa sesuai target,’’ punkasnya. (han/gus)

Polisi Selidiki Kematian Nunung, Penyidik Datangkan Tim Forensik Polda Jateng

OLAH TKP : Petugas dari keplolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus dugaan bunuh diri.

PATI- Penyidik dari Polres Pati terus menyelidiki kematian Nunung Handayani (40), perempuan yang ditemukan meninggal dunia di Sungai Sani, Sabtu siang (23/1).

Guna mengungkap kematian warga Dukuh rendole, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo itu, Polres Pati juga mendatangkan tim forensik Polda Jawa Tengah.

Kapolres Pati, AKBP Arie Prasetya Safaat mengatakan, saat ini penyidik masih menunggu hasil autopsi.

“Saat ini sedang kami laksanakan autopsi, nanti segera mungkin setelah selesai akan kami sampaikan informasinya. Masih menunggu hasil autopsi yang paling pasti,” ujar Kapolres Pati.

Dari keterangan Gunawan (35), suami siri korban mengatakan, jika Nunung melompat dari mobil yang mereka tumpangi bersama, lalu dengan sengaja korban melompat ke sungai hingga akhirnya ditemukan meninggal di dalam sungai.

Namun, polisi tidak percaya begitu saja apa yang diceritakan Gunawan. Untuk mengetahui kebenaranya polisi menunggu hasil autopsi

“Tim autopsi kami datangkan juga dari Semarang. Tim Forensik Polda Jawa Tengah untuk mencari bukti-bukti atas kejadiannya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Nunung ditemukan meninggal dunia di antara bebatuan di Sungai Sani, tepatnya Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu.

Korban diduga melompat dari mobil yang sedang melaju bersama Gunawan yang merupakan suami sirinya. Ini terjadi setelah keduanya terlibat percekcokan dalam perjalanan mencari rumah tinggal, menggunakan mobil Brio warna hijau K-1044-JG.

Ketika dicari bersama seorang warga setempat, ternyata Nunung Handayani berada di dasar sungai dalam keadaan meninggal dunia. (gus)

DPRD Pati : Masyarakat Harus Patuhi Peraturan PPKM

Waki Ketua DPRD Pati, Hardi

PATI - Wakil Ketua DPRD Pati Hardi berharap masyarakat agar mematuhi peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri rakor evaluasi PPKM di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (25/1/2021).

Dirinya mengatakan agar perpanjangan masa PPKM ini hanya sampai tanggal 8 februari dan selanjutnya bisa berjalan secara normal.

“Masyarakat harus sadar, tidak membuat kerumunan, dan menaati aturan selama program PPKM ini, agar covid-19 ini bisa segera sirna di Bumi Pati Mina Tani ini,” harapnya.

Selain itu, dirinya juga menyinggung soal vaksinasi, agar masyarakat tidak perlu takut di vaksin, ini bertujuan agar mempertebal sistem imun tubuh sehingga covid-19 bisa segera sirna.(adv)

Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi Ikuti Rakor Evaluasi PPKM

Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi menghadiri rakor evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (25/1/2021).

PATI - Hadiri rakor evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (25/1/2021). Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mendukung agar program PPKM ini diperpanjang hingga tanggal 8 Februari mendatang.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pati yang di ikuti oleh Wakil Ketua Hardi, jajaran forkopimda serta Kepala OPD yang hadir.

Ada perbedaan jam bagi toko swalayan dan mall dimana sebelumnya harus tutup jam 7 malam dan kini ditambah jadi 9 malam harus tutup. Namun untuk aturan lainnya masih sama.

Menurut Wakil Ketua Hardi, perpanjangan ini sesuai dengan intruksi dari pusat terkait data perkembangan dari covid-19 di Kabupaten Pati.

“Dari Gubernur Jawa Tengah juga sudah mengeluarkan perintah untuk memperpanjang, karena dinilai masih banyak masyarakat yang terkena covid-19,” katanya.

Kabupaten Pati sendiri mengalami penurunan data perkembangan covid-19 setelah adanya program PPKM. Sehingga kami dari DPRD Kabupaten Pati mendukung langkah Pemkab Pati untuk memperpanjang program PPKM ini.

“Ini sangat efektif, karena menurut datanya sendiri, Kabupaten Pati juga sudah mengalami penurunan banyak,” pungkasnya.(adv)

Dewan Pati Dukung Perpanjangan PPKM

Waki Ketua DPRD Pati, Hardi

PATI- Pihak DPRD Kabupaten Pati mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk memperpanjang waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Bumi Mina Tani.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (25/1).

Menurut Hardi, dengan memperpanjang PPKM di harapkan bisa efektif menekan angka penularan virsus Covid-19 di Kabupaten Pati.

" Langkah perpanjangan PPKM ini perlu didukung, mengingat jumlah penularan virus Covid-19 di Pati masih tinggi. Apalagi peringkat kematian akibat virus Covid-19 tertinggi secara nasional," kata Hardi.

Dia menambahkan, meski saat ini trend penularan virus Covid-19 di Pati sudah berlahan menurun. Namun, pengawasan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan juga perlu dilakuakan.

" Jangan hanya kegiatannya saja yang dibatasi, tapi kesadaran masyarakat untuk menerapakn protokol kesehatan juga harus ditingkatkan," sambungnya.

Sebelumnya Pemkab Pati telah melaksanakan PPKM tahap pertama yakni mulai dari tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 dan akan diperpanjang selama dua minggu hingga 8 Februari mendatang.

Pada masa perpanjangan PPKM ini, ada perbedaan untuk jam operasional toko swalayan dan mall yang sebelumnya harus tutup jam 19:00 wib di PPKM perpanjangan ini bisa buka hingga pukul 21:00 wib. Sementara untuk aturan lainnya masih sama. (adv)

11.280 Vaksin Covid-19 Tiba di Kudus

Sunday, January 24, 2021 Add Comment

PENERIMAAN VAKSIN: Plt Kepala DKK Kudus, dr Andini Aridewi (kanan) menerima vaksin, disaksikan sejumlah instansi terkait di Gudang Farmasi Kudus.

KUDUS-Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus telah menerima kucuran vaksin Covid-19 sebanyak 11.280 dosis, dan tengah disimpan di gudang farmasi milik Pemkab Kudus. Sebanyak 5.618 dosis diantaranya, diperuntukan tenaga kesehatan di Kudus.

‘’Tadi siang (Sabtu lusa) sudah kami ambil sejumlah 11.280 dan disimpan di gudang Farmasi Kudus,’’ kata Plt Kepala DKK Kudus, dr Andini Aridewi.

Adapun proses penyalurannya, kata Andini dipercepat. Semula jadwal pelaksanaan vaksinasi di Kudus akan digelar awal pekan di bulan Februari mendatang, kini akan dimulai pada 25-28 Januari 2021 untuk tahap pertama.

Dengan demikian, pihaknya berharap program vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan pendukungnya di Kudus, akan tuntas diakhir pekan bulan ini,’’Kami menyambut baik percepatan ini,’’ ujar Andini.

Dia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan vaksinasi, orang pertama yang akan divaksin adalah Plt Bupati Kudus, Hartopo, di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Senin (25/1) hari ini. Pada hari yang sama, sejumlah pimpinan Forkopimda Kabupaten Kudus juga akan divaksin.

‘’Kemudian dilanjutkan tenaga kesehatan, anggota TNI-Polri dan yang lainnya,’’ jelasnya.

Adapun teknisnya, jelas Andini, tenaga kesehatan di Kudus nantinya akan divaksin sebanyak dua kali (sebagai booster), dengan jarak waktu penyuntikan dua pekan. Maka dia menargetkan, sampai akhir Februari 2021 mendatang program vaksinasi di Kudus sudah tuntas.

‘’Kami targetkan pada bulan Februari, vaksinasi ini sudah selesai,’’ tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Kudus melalui Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus bakal menerima 5.520 dosis vaksin covid-19, dari Kementrian Kesehatan. Kendati demikian, jadwal penerimaannya belum diketahui secara pasti. Sedang DKK Kudus sudah menyiapkan logistik hingga sumber data manusia (SDM).

Plt Kepala DKK Kudus, dr Andini Aridewi mengatakan, Pemkab Kudus siap menerima dan melaksanakan program vaksinasi covid-19. Logistik hingga sumber daya manusia (SDM) atau petugas vaksinasi, juga telah dipersiapkan. Termasuk lokasi kegiatan vaksinasi tersebut.

‘’Sasaran utama yang akan divaksin adalah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit,’’ kata dr Andini.

Sedang teknis penerimaan vaksin, kata Andini, akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama yaitu sebanyak 2.760 vaksin, sisanya menunggu jadwal dari Kementrian Kesehatan. Sedangkan jadwal pelaksanaan vaksinasi, sesuai data kementrian yakni pada bulan Februari mendatang.

‘’Tahap pertama ini diprioritaskan untuk nakes,’’ jelasnya lagi. (han/gus)

Pemkab Rembang Mulai Vaksinasi Senin Besok

Sunday, January 24, 2021 Add Comment

PAKET:Ribuan dosis vaksin Covid-19 yang dikirim dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tiba di Rembang pada Minghu (24/1) sore kemarin, diangkut menggunakan satu unit mobil khusus

REMBANG-Pemkab Rembang akan melaksanakan kick off atau launching vaksinasi pada Senin (25/1). Rencananya, Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat akan divaksin pada kesempatan perdana.

Humas Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rembang, Arief Dwi Sulistya mengatakan kick off vaksinasi dilakukan Senin pukul 09.00 WIB di Puskesmas Rembang 1. Kegiatan vaksinasi juga akan disiarkan secara langsung di akun media sosial milik Pemkab Rembang.

"Kita sudah koordinasi dengan Satgas dan Dinkominfo. Akan disiarkan langsung streaming oleh Dinkominfo melalui Facebook Pemerintah Kabupaten Rembang," tuturnya.

Sebelum divaksin, Arief menjelaskan akan dilakukan screening terlebih dahulu oleh petugas medis terhadap calon yang akan disuntik vaksin. Jika memenuhi syarat maka akan divaksin.

Sebanyak 4 ribu vaksin sinovac telah diambil petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dengan pengawalan polisi pada hari Minggu (24/1). Vaksin diambil dengan menggunakan mobil vaksin khusus satu unit.

Kepala Dinas Kesehatan Rembang dr. Ali Syofii menyatakan alokasi vaksin di tahap pertama untuk Rembang ada 5.040 dosis. Namun Pemprov baru memberi 4 ribu dosis.

Vaksin yang sudah tiba tersebut akan diberikan kepada Forkompinda dan tokoh agama, tokoh masyarakat . Selebihnya akan disuntikkan ke tenaga kesehatan yang telah diverifikasi, setidaknya target selesai penyuntikan pertama tanggal 28 Januari 2021 sesuai edaran dari Pemprov.

"Masing-masing mendapatkan 2 dosis, pelaksanaannya dua kali. 14 hari kemudian disuntik lagi," ujarnya.

Adapun kekurangan alokasi vaksin masih menunggu Pemerintah Pusat yang nantinya diturunkan ke Pemprov. Setelah mendapatkan alokasi tambahan, maka Dinas Kesehatan Rembang akan kembali menyuntikkan vaksin tersebut ke nakes yang baru mendapatkan satu dosis.

Koordinator UGD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang Sigit Eka Prasetyo menyambut baik kabar vaksin hari ini. Ia berharap tenaga kesehatan bisa segera mendapatkan vaksin sebagai garda depan pelayanan pasien covid-19, terlebih sudah banyak nakes yang terpapar bahkan ada beberapa sampai meninggal.

"Saya mohon vaksin segera didistribusikan terutama ke tenaga kesehatan, karena sudah banyak nakes yang jatuh sakit dan sudah ada yang meninggal. Saya berharap vaksin bisa segera diberikan ke tenaga kesehatan dan masyarakat yang memenuhi kriteria, " tandasnya.(sov)

Noto Subiyanto Gelar Reses, Serap Aspirasi Warga

Sunday, January 24, 2021 Add Comment

Acara Reses Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Noto Subiyanto

PATI - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Noto Subiyanto awal Tahun 2021 melaksanakan Reses menyerap aspirasi masyarakat, bertempat di Kantor Ranting Partai PDI - P Desa Panjunan, Kecamatan Pati Kota. Minggu, 24/1/2021.

Acara Reses dihadiri oleh perwakilan Pengurus Rayon se-Kecamatan Pati Kota dengan menerpakan Protokol Kesehatan, undangan sebelum memasuki lokasi diwajibkan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Dalam Reses tersebut, Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu mendengarkan masukan dan usulan dari konstituen daerah pemilihannya.

Di sela-sela reses, Noto Subiyanto mengatakan, dirinya sebagai wakil rakyat yang dipilih dan duduk sebagai anggota DPRD sangat perlu mendengarkan keluhan masyarakat yang memilihnya.

"Terlebih saar diterapkannya PPKM dan selama datangnya wabah pandemi Covid-19 banyak yang ingin masyarakat sampaikan. Maka itu, saya perlu menyerap aspirasi mereka,"imbuh Noto Subiyanto.

Noto pun berharap agar wabah Covid-19 cepat berlalu, sehingga ekonomi masyarakat cepat pulih. Karena dengan adanya pandemi, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat.

"Saya sebagai anggota Dewan sangat prihatin dan perlu memperhatikan mereka,"pungkas Noto Subiyanto. (adv)

Dewan Pati : Masih Banyak Petani Kebingungan Menggunakan Kartu Tani

Petani

PATI - Masih banyaknya para petani yang kesulitan menggunkan kartu tani, Anggota DPRD Pati meminta agar ada upaya aktif dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pasalnya masih banyak para petani yang kesulitan ketika ingin membeli pupuk subsidi dengan kartu tani.

Permasalahan itu diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Narso.

Menurutnya, saat ini masih banyak kendala terkait penggunaan kartu tani.

"Misalnya kartu tani yang tidak aktif lagi, atau petani yang kesulitan mengurus kartu tani karena dia statusnya sebagai penggarap, atau penduduk di desa A yang mengerjakan (lahan pertanian) di desa B. Kendala dilapangan seperti itu,” ungkap Narso.

Dengan adanya kendala tersebut, lanjut Narso, pihaknya berharap para petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) maupun para pengurus kelompok tani bisa menjembatani kasus seperti demikian.

“Bisa jadi ini ketidaktahuan para petani terkait prosedur pengurusannya (kartu tani) seperti apa,” kata dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, di samping problem klasik tersebut, petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dikarenakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang disetujui oleh pusat belum sesuai dengan jumlah kebutuhan. (adv)

Dewan Minta PKL Manfaatkan Aplikasi Pesan Online

PKL di Pusat Kuliner Pati

PATI- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Pati hingga 25 Januari mendatang, tentu sangat menyulitkan para Pedagag Kali Lima (PKL). Sebab, mereka harus rela tutup lebih awal.

Dalam hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Narso berharap agar para PKL mempunyai terobosan baru agar mereka bisa bertahan di tengah pandemi ini.

Memang, dalam masa PPKM ini, Narso menyebut jika adanya pembatasan jam malam cukup menyulitkan para PKL.

“Karena biasanya ramai, apalagi pas malam minggu. Jam 21.00 itu pas ramai-ramainya tetapi mereka diminta untuk tutup lebih awal,” kata Narso.

Adanya PPKM ini, kata Narso, lantaran angka covid di Pati ini masih cukup tinggi. Dengan adanya langkah itu, pihaknya berharap agar efeknya bisa menekan kasus covid di Pati.

Sementara terkait para PKL, Narso menyebut jika harus ada upaya serius dar pemerintah dalam mengedukasi mereka. Yakni, agar mereka bisa bermitra dengan penyelenggara ojek online (grabfood). Baik yang skala nasional maupun lokal.

“Sehingga mereka bisa bermitra dan tetap membuka lapaknya meskipun terjadi PPKM. lebih dari itu kita harapkan seandainya pun terjadi PPKM, omset teman PKL tidak turun drastis,” lanjut dia.

Dengan adanya hal itu, ia nerharap agar Dinas terkait dapat menjembatani mempertemukan mereka.

“Bagaimana supaya mereka bisa masuk mitra ojek online tersebut. Karena mau tidak mau, ke depan pergeseran ini semakin cepat. Karena adanya pandemi ini digitalisasi pemasaran semakin cepat,” tandas dia. (adv)

Dewan Pati Minta Pemerintah Bisa Membina Petani Kedelai

ILUSTRASI : Produsen tempe di Kabupaten Pati juga terdampak atas melambungnya harga kedelai

PATI - Pihak DPRD Pati juga turut menyoroti naiknnya harga kedelai yang saat ini melambung di pasaran.

Dampak dari kenaikan harga kedelai itu para produsen tempe dan tahu yang paling merasakan.

Menyikapi masalah itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta pemerintah untuk membina petani hasil panennya lebih banyak daripada saat ini.

Anggota DPRD Kabupaten Pati, Narso menilai naiknya harga kedelai lantaran kedelai di Indonesia lebih banyak dipasok oleh luar negeri atau impor dari pada dari dalam negeri sendiri.

“Kalau kedelai kebanyakan kita impor. Kalau bicara skala nasional bagaimana para petani lokal ini untuk bisa menghasilkan kedelai-kedelai yang bisa kita gunakan untuk pembuatan tempe tahu dan lainnya. Tentu perlu adanya pembinaan untuk mereka,” jelas Narso.

Saat itu, harga kedelai sekitar Rp 9 ribu per kilogram. Padahal harga kedelai sebelumnya Rp 7 ribu per kilogramnya. Hal ini membuat beberapa produsen tahu dan tempe merasa keberatan. Bahkan di antaranya mengurangi produksi.

Para pedagang tempe dan tahu pun berharap agar Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk mengendalikan impor kedelai. Saat impor kedelai masih dikendalikan pihak swasta.

Apabila Bulog memiliki andil lebih, maka harga kedelai dapat lebih stabil serta kualitas kedelai bisa dikendalikan lebih baik.

Bulog sendiri sudah mencoba menarik harga kedelai sebesar Rp 8.500. Namun, patokan harga ini dinilai para importir masih terlalu rendah dan tidak bisa menguntungkan. (adv)

Dewan Menilai Dana Desa Dapat Digunakan untuk Pelaksanaan Pilkades

Ilustrasi Pemilihan Kepala Desa

PATI - Pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati akan menggelar hajatan politik, yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan diikuti 219 desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati.

Meski Pemkab Pati telah menganggarkan biaya pelaksanaan Pilkades dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, Pihak DPRD Kabupaten Pati menilai dana desa (DD) juga bisa digunakan untuk pendanaan agenda memilih kepala desa ini.

“Khusus desa-desa yang menyelengarakan Pilkades mestinya sudah dialokasikan anggaran untuk Pilkades. Untuk kegiatan lokal desa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo belum lama ini.

Dirinya mengaku masih mempelajari peraturan tentang Pilkades 2021 ini. Saat ini, kata Bambang, Pemkab Pati masih tengah mengelar sosialiasi dan tidak lama lagi akan menerbitkan jadwal tahapan-tahapan.

“Sudah barang tentu nanti detail-detail anggaran akan dicermati. Kemudian ada petunjuk terkait itu. Karena saat ini kan baru tahapan sosialisasi Perbub yang baru,” kata Bambang saat diwawancara di Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pati.

Selain terkait aturan biaya penyelenggaran juga terkait tata cara pencegahan timbulnya cluster baru penyebaran Covid-19.

“Kami akan terus memantau jalannya sosialisasi ini. Pilkades yang kemungkinan terjadi ketika masih adanya pandemi Covid-19 ini harus kita kawal agar tak mengalami kendala. Jangan sampai tidak berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adv)

Dewan Minta Warung-Warung di Gunung Rowo Ditata

GUBUK ASMARA : Deretan gubuk bambu di lokasi wisata Waduk Gunung Rowo kerap dijadikan ajang untuk memadu kasih para muda-mudi.

PATI - Viralnya video asusila yang diperankan dua muda-mudi di lokasi wisata Waduk Gunung Rowo, Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong juga turut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Pati.

Muntamah Anggota Dewan dari Partai PKB, berharap kejadian semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Maka dari itu, ia meminta kepada pemerintah setempat untuk memberikan pembinaan kepada para pedagang dan pengelola wisata waduk ini.

“Dari pemerintah setempat harus memberikan membinaan yang serius baik kepada pedagang (warung-warung) maupun pengelola wisata,” jelas Muntamah.

Muntamah menyebut, pembinaan ini perlu dilakukan agar para pedagang dan pengelola wisata terus waspada agar kejadian ini tidak terulang lagi.

“Pihak pengelola harus benar-benar waspada. Jangan sampai hal itu terulang,” jelas dia.

Sementara itu, pihak Kecamatan Gembong mengaku telah melakukan edukasi setelah video ini viral. Mereka mengundang beberapa pedagang dan pihak desa untuk melakukan evaluasi agar hal ini tidak terjadi lagi.

Dalam kesempatan itu diputuskan bahwa bilik-bilik gazebo di warung di Gunungrowo harus direnovasi sedemikian rupa agar tidak terkesan tertutup dan kegiatan di dalamnya bisa di lihat dari luar. Sehingga diharapkan dapat mencegah niat buruk pengunjung.

“Pemilik warung diperingatkan untuk membenahi (bilik gazebo). Sehingga tidak ada ruang yang dimanfaatkan untuk mencari kesempatan melakukan tindakan yang sama,” kata Camat Gembong Cipto Mangun Oneng.

Cipto mengaku akan membantu para pemilik warung apabila memiliki kendala dalam melakukan renovasi ini. Ia pun berharap kejadian semacam ini tak terulang lagi. (adv)

Dewan Pati : Pembelajaran Tatap Muka Tunggu Hasil Evaluasi Satgas Penanganan Covid-19.

Tuesday, January 19, 2021 Add Comment

pembelajaran Lewat Daring

PATI - Selama masa pandemi ini, proses belajar mengajar anak sekolah memang tidak memperbolehkan belajar tatap muka. Karena itu, banyak orang tua murid mengkhawatirkan perkembangan pengetahuan, keterampilan dan karakter putra putrinya utamanya yang masih usia dini. Pembelajaran daring dianggap tak seefektif pembelajaran tatap muka, termasuk sisi kontrolnya.

Ketua Komisi D di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto meminta masyarakat bersabar sembari melihat evaluasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

“Jika belum memungkinkan untuk tatap muka ya jangan dulu. Apalagi, hingga saat ini angka kasus Covid-19 di Kabupaten Pati masih tinggi. Pada awal tahun ini lebih dari 80 pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 dilakukan,” ujar Wisnu.

Wisnu pun tidak ingin peserta didik maupun tenaga didik menjadi korban dari Pandemi Coronavirus Disease ini. Terlebih beberapa bulan lalu, ada klaster guru di Kabupaten Pati yang membuat beberapa tenaga pendidik meninggal dunia.

Sebelumnya pada akhir bulan Desember 2020, Simulasi KBM Tatap Muka telah dilaksanakan di dua SMP di Kecamatan Kota Pati. Namun kondisinya ternyata memang belum memungkinkan sehingga kembali dihentikan.

Penundaan ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menginstruksikan untuk menunda KBM tatap muka di seluruh lapisan sekolah di Provinsi Jawa Tengah.

Belum lagi ditambah dengan Surat Edaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung dari tanggal 11 Januari hingga 26 Januari 2021. PPKM ini melarang intansi pendidikan mengelar KBM Tatap Muka.

Hingga saat ini Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pati belum memberikan keputusan kapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tatap Muka dilakukan di Bumi Mina Tani. (adv)

Jalankan Instruksi DPP, PDIP Pati Tanam 2000 Pohon

Sunday, January 17, 2021 Add Comment

REBOISASI : Ketua DPC PDIP Pati Ali Badrudin melakukan penanaman pohon di wilayah perbukitan turut Desa Karangawen, Kecamatan Tambakromo.

PATI - Pengurus PDC PDIP Kabupaten Pati melakukan kegiatan penanaman pohon di dua desa di Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Minggu (17/1).

Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengatakan, kegiatan tersebut sebagai rangkaian agenda peringatan HUT ke-48 PDIP.

Menurut Ali, kegiatan penanaman pohon ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang memerintahkan kepada semua pengurus dan kader di daerah agar terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat.

" Ini adalah perintah langsung dari DPP agar kita bisa melakukan kegiatan yang membawa manfaat untuk masyarakat," kata Ali Badrudin yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pati itu.

Masih menurut Ali, sebelum kegiatan penanaman pohon ini, pihaknya juga sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya, mengikuti rapat nasional secara virtual, tasyakuran dengan 48 nasi tumpeng dan pemberian santunan ke panti jompo dan panti asuhan.

" Kami juga akan melakukan kegiatan bagi-bagi masker yang akan dilakukan oleh adik-adik kami para pemuda yang tergabung dalam Komunitas Juang PDIP," imbuh Ali.

Dalam kegiatan penanaman sebanyak 2000 bibit pohon itu dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDIP Pati dan diikuti beberarapa Anggota DPRD setempat dari Fraksi PDIP.

Pada Minggu pagi, penanaman pohon dilakukan di Desa Pasuruhan, Kecamatan Kayen, kemudian siangnya dilanjutkan penanaman pohon di Desa Karangawen, Kecamatan Tambakromo.

" Yang kita tanam ini jenis tanaman keras seperti sengon, ada juga jenis buah-buahan seperti alpukat, durian dan jambu," jelas Ali.

Dirinya berharap dengan kegiatan reboisasi ini kelak jika pohonnya tumbuh dapat menjadi sarana pencegah bencana alam dan mengurangi dampak dari pemanasan global.

Usai menanam pohon di lokasi perbukitan Desa Karangawen, rombongan dijamu oleh pihak desa setempat dengan acara makan bersasama, kemudian dilanjutkan dengan jagong gayeng bersama perangkat dan warga desa setempat .

Kepala Desa Karangawen, Sutiyono, sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh pengurus dan para kader partai belambang banteng itu.Menurutnya baru kali ini ada partai yang mau peduli untuk melestarikan lingkungan.

" Saya rasa baru pertama kali ini, di desa kami dibantu penanaman pohon dari partai. Saya sangat berterima kasih sekali , semoga dengan kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh teman-teman dari PDIP ini dapat membawa manfaat bagi kita semua," tutup Sutiyono. (gus)

Ketua DPRD dan Wabup Pati Tanam Pohon Bersama

Sunday, January 17, 2021 Add Comment

TANAM POHON : Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin (kiri) bersama Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin menghadiri acara penanaman pohon dalam rangka peringatan Hut ke-48 PDIP.

PATI - , Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin bersaman Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menghadiri acara penanaman pohon secara simbolis dalam rangka merayakan HUT PDIP Ke-48 di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati.

Dalam sambutannya, Safin menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dimulai dari desa-desa.

"Pangan bukan hanya beras, padi, jagung, melainkan juga buah-buahan adalah bagian dari ketahanan pangan. Untuk itu, saya beserta DPC PDIP Kabupaten Pati ingin menanam pohon buah dan menjadikan contoh bahwa di pinggiran hutan Kabupaten Pati perlu digerakkan untuk penanaman pohon," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan bahwa kegiatan penanamam pohon ini selain sebagai bentuk penghijauan juga sebagai bentuk ketahanan pangan.

"Selain itu kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP dan selamat ulang tahun Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, yang tepat pada hari ini juga berulang tahun," ujar Wabup dalam sambutannya.

Ia pun lantas menjelaskan azas marhaenisme merupakan wujud sebuah kemandirian. Kemandirian tersebut, lanjut Wabup, dibuktikan dengan cara-cara yang sesuai dengan era saat ini, misalnya dengan pembuatan kebun sebagai ketahanan pangan.

Acara yang mengangkat tema Menggerakkan Generasi Milenial dalam Membangun Pertanian Menuju Indonesia Lambang Ketahanan Pangan Dunia ini turut dihadiri sejumlah pengurus DPC PDIP Pati.

Mengingat PPKM masih berlangsung, acara ini tetap berjalan dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat. (adv)

Ketua DPRD Pati Bersama Partainya Gelar Penhijauan dengan Tanam 2000 Pohon

Sunday, January 17, 2021 Add Comment

TANAM POHON : Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin saat melakukan kegiatan tanam pohon dalam rangka Hut ke-48 PDIP.

PATI - Pengurus PDC PDIP Kabupaten Pati melakukan kegiatan penanaman pohon di dua desa di Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Minggu (17/1).

Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengatakan, kegiatan tersebut sebagai rangkaian agenda peringatan HUT ke-48 PDIP.

Menurut Ali, kegiatan penanaman pohon ini adalah intruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Mega Wati Soekarno Putri yang memerintahkan kepada semua pengurus dan kader di daerah agar terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat.

" Ini adalah perintah langsung dari DPP agar kita bisa melakukan kegiatan yang membawa manfaat untuk masyarakat," kata Ali Badrudin yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pati itu.

Masih menurut Ali, sebelum kegiatan penanaman pohon ini, pihaknya juga sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya mengikuti rapat nasional secara virtual, tasyaukuran dengan 48 nasi tumpeng dan pemberian santunan ke panti jompo dan panti asuhan.

" Kami juga akan melakukan kegiatan bagi-bagi masker yang akan dilakukan oleh adik-adik kami para pemuda yang tergabung dalam Komunitas Juang PDIP," imbuh Ali.

Dalam kegiatan penanaman sebanyak 2000 bibit pohon itu dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDIP Pati dan diikuti beberarapa Anggota DPRD setempat dari Fraksi PDIP.

Pada Minggu pagi, penanaman pohon dilakukan di Desa Pasuruhan, Kecamatan Kayen, kemudian siangnya dilanjutkan penanaman pohon di Desa Karangawen, Kecamatan Tambakromo.

" Yang kita tanam ini jenis tanaman keras seperti sengon, ada juga jenis buah-buahan seperti alpukat, durian dan jambu," jelas Ali.

Dirinya berharap dengan kegiatan reboisasi ini kelak jika pohonnya tumbuh dapat menjadi sarana pencegah bencana alam dan mengurangi dampak dari pemanasan global.

Usai menanam pohon di lokasi perbukitan Desa Karangawen, Kecamatan Tambakromo, rombongan dijamu oleh pihak desa setempat dengan acara makan bersasama, kemudian dilanjutkan dengan jagong gayeng bersama perangkat dan warga desa setempat .

Dewan Imbau Tim GTPP Covid-19 Gencar Sosialisasi Prokes di Tempat Umum

Wisnu Wijayanto, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati

Pati – DPRD Kabupaten Pati mengimbau kepada Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan (GTPP) Covid-19 untuk lebih gencar menyosialisasikan protokol kesehatan di tempat-tempat umum.

Hal ini disampaikan oleh, Wisnu Wijayanto selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati saat rapat bersama BPBD dan Satgas Covid-19, Rabu (13/1/2021).

DPRD Kabupaten Pati konsisten memantau dan mengevaluasi kinerja GTPP Covid-19 dalam menyosialisasikan protokol kesehatan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Hal ini bertujuan supaya semua pihak mengerti dan taat pada Surat Edaran Bupati Pati No. 443.1/037 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

“Manakala Gugus Tugas mengizinkan tempat umum untuk buka, maka harus patuh protokol kesehatan. Tetapi, bila Gugus Tugas mengatakan suatu tempat tersebut harus tutup, maka harus tutup. Karena yang punya parameternya Gugus Tugas”, ucap Wisnu Wijayanto.

Di samping itu, beliau juga menyampaikan kepada tim edukasi dari Gugus Tugas dan Pemerintah Kabupaten supaya segera turun ke tempat-tempat umum, seperti wisata, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya guna memberikan sosialisasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat secara konsisten dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.

“Perlu juga melakukan sosialisasi di tempat umum lainnya, seperti tempat wisata dan pasar. Guna menkan angka penyebaran covid-19,” pungkasnya. (ADV)

Pemberlakuan PPKM, Dewan Pati: Kita Fokus Kesehatan

Anggota DPRD Kabupaten Pati Narso

Pati – Pertumbuhan ekonomi dapat terganggu dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Meskipun demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai saat ini fokus yang paling utama adalah kesehatan masyarakat.

“Mau tak mau harus ada yang kita prioritaskan kesehatan dulu untuk jangka waktu pendek,” ujar anggota DPRD Kabupaten Pati Narso, kemarin.

PPKM ini, menurutnya dapat menurunkan angka kasus Covid-19 dan membuat sistem kesehatan kembali stabil.

Apabila kebijakan PPKM tidak dilaksanakan, ia khawatir angka kasus Covid-19 di Kabupaten Pati terus naik dan semakin tak terkendali.

Dengan penurunan dan terkendalinya angka kasus Covid-19, diharapkan kegiatan perekonomian dapat berlangsung secara normal.

“Ke depan kalau jumlah positif di bawah kapasitas rumah sakit maka kita bisa menggenjot perekonomian,” tandasnya.

Kebijakan PPKM sendiri membatasi masyarakat dalam berkegiatan hingga pukul 21.00 WIB. Perdagangan kaki lima dan restoran juga harus tutup di waktu itu.

Perkantoran di intansi pemerintahan maupun swasta pun diwajibkan melakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 75 persen.

PPKM ini berlangsung mulai Senin (11/1/2021) dan rencananya berakhir pada Minggu (25/1/2021). (adv)

Dewan Pati : Siap Jadi Orang Pertama Divaksin

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto

Pati – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto, mengaku siap menjadi orang yang pertama divaksinasi untuk mencegah penularan virus corona.

“Kalau saya siap divaksinasi. Duluan pun siap,” ujar Wisnu, Rabu (13/1/2021) siang.

Hari ini Vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Life Science China dan yang diajukan proses sertifikasi oleh Bio Farma ini telah disuntikkan kepada Joko Widodo dan para menterinya.

Sementara, untuk daerah di Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan baru 3 kabupaten/kota yang mendapatkan vaksinasi. Sedangkan untuk Kabupaten Pati masih menunggu jadwal lebih lanjut.

Banyak masyarakat yang khawatir dengan adanya vaksinasi ini. Mereka tidak yakin keamanan vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona.

Maka dari itu, Wisnu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk terus melakukan edukasi agar masyarakat merasa aman dan tidak tertular virus corona.

Wisnu mengatakan Pemkab Pati sudah membentuk tim edukasi dan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati sudah memiliki tim ini.

“Itulah fungsinya tim edukasi. Sambil melihat regulasi-regulasi yang ada. Karena setiap kecamatan sudah dibentuk tim edukasi,” tandasnya. (Adv).

Dewan Pati : Apresiasi Langkah Pemkab Normalisasi Sungai Mangin Kayen

Banjir di Daerah Kecamatan Kayen

Pati – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Suyono mengapresiasi langkah Pemkab Pati menormalisasi sungai Mangin Kecamatan Kayen.

Anggota Dewan yang juga politisi di Partai PDI ini mengaku bahwa normalnya sungai memberi dampak positif yang signifikan. Pasalnya kata Suyono pada saat curah hujan tinggi beberapa waktu yang lalu, air hujan dapat dibendung di sungai hingga meminimalisir terjadinya bencana banjir.

“Kemarin sempat besar, khususnya yang airnya dari Slungkep, nyatanya tidak sampai meluber ke kayen. Saya sangat mengapresiasi,” ungkap Suyono.

Sungai Mangin membentang dari kawasan makam Syaikh Jangkung hingga kali Silugonggo Juwana. Jika sungai tersebut dangkal mampu memicu terjadinya banjir sedang dan besar hingg merendam ribuan rumah warga.

Bukan banjir biasa, air banjir juga diketahui kerap membawa sampah dan lumpur membanjiri Desa Sumbersari, Slungkep, Kayen, Srikaton, dan Trimulyo.

Hingga pada tanggal 27/1/20 Pemkab Pati dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tara Ruang (DPUTR) Pati melakukan normalisasi sungai dengan anggaran Rp300 jutaan.

Kendati demikian, Suyono mengatakan di beberapa area, dampak dari normalisasi sungai ini dirasakan kurang maksimal karena tanah di bibir sungai banyak yang longsor.

“Itu menguntungkan sekali walaupun belum maksimal karena banyak tanah yang longsor tapi sedikit mengurangi banjir,” katanya.

Ia berharap Pemkab Pati terus lakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala di area tersebut untuk meminimalisir banjir bandang di Kecamatan Kayen.(Adv).

Dewan Pati Sahkan Perda HIV/AIDS

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Muntamah

PATI - Raperda penanggulangan HIV /AIDS yang digodog tahun 2020 lalu telah disahkan oleh DPRD Pihak Eksekutif Kabupaten Pati.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Muntamah memaparkan latar belakang disusunnya Raperda. Ia mengatakan ini adalah bagian respons DPRD terhadap fakta bahwa Kabupaten Pati menempati 10 besar kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah.

“Kami komisi D berinisiatif mengusulkan Raperda penanggulangan HIV/AIDS dengan tujuan bila nanti ada kasus tersebut agar dilakukan penanggulangan dengan mendeteksi sedini mungkin,” kata Anggota Dewan dan Politisi di Partai PKB Itu.

“Sehingga bisa meneruskan hidupnya. Kita juga menekankan hak asasi kepada ODHA (orang dengan HIV/AIDS), dan menekan laju HIV Aids,” Imbuhnya.

Sebagai langkah nyata, Muntamah mengatakan, secara berkala Pemkab bersama DPRD akan lakukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat agar mau ditrack sebagai pasien HIV.

Diketahui bahwa penderita HIV di masyarakat tidak mau terbuka karena masih di pandang negatif dan takut dijuhi. Akibatnya pasien sulit dilacak dan ditangani.

“Ada sosialisasi, agar yang terinfeksi ini punya kesadaran agar tidak menularkan kepada orang lain,” ujar Muntamah.

Raperda penanggulangan HIV/AIDS disahkan bersamaan dengan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua Perda ini selanjutnya akan difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. (adv)

Dewan Minta Pemkab Pati Tindak Tegas Penambang Ilegal

Aktivitas Tambang di Area Gunung Kendeng Kecamatan Kayen-Sukolilo.

PATI - Anggota Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Suyono menyoroti aktivitas tambang di area Gunung Kendeng Kecamatan Kayen-Sukolilo.

Galian tambang di sepanjang lokasi tersebut disinyalir warga menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor saat curah hujan tinggi kemarin.

Ia mengimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memproses pemilik tambang yang tidak berizin, khususnya para penambang yang tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Kalau galian C yang ilegal harusnya diproses secara hukum,” kata Suyono, Rabu (13/1).

Banyaknya penambang yang tak berizin memperbesar potensi kerusakan lingkungan di sekitar tambang. Tambang yang tak berizin otomatis tidak punya kewajiban mengukuti mekanisme standar penambangan.

“Kalau galian (berizin atau tidak) memang ada dampaknya, kalau memang mematuhi aturan perizinan kalau dari Amdalnya itu tidak apa-apa. Soalnya kalau dilakukan pemerataan, nanti bisa ditanami kembali,” katanya.

Suyono juga mengimbau kepada Dinas terkait untuk menandai tempat pertambangan yang izinnya sudah berakhir, agar masyarakat tidak menambang lagi di area tersebut.

“Masalahnya bila perizinan sudah diputus dan masyarakat menganggap itu masih berizin kan jadi masalah, mereka tetap menambang di situ,” tegas Suyono.

Apabila status lahan tambang sudah berizin, secara otomatis ada payung hukum yang mewajibkan penambang untuk mengelola lingkungan. Mulai dari proses pembukaan lahan hingga mengolah limbah.(adv)

Komisi A DPRD Pati Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa

Ketua Komisi A, Bambang Susilo

PATI - Komisi A DPRD Pati memanggil seluruh camat di Kabupaten Pati, selain itu turut juga diundang Kepala Bagian Tata Pemerinthan Setda Pemkab Pati dan perwakilan Kepala Desa.

Mereka dikumpulkan di ruang rapat paripurna DPRD Pati untuk membahas sekaligus melakukan evaluasi dari pelaksanaan pengisian perangkat desa yang dilaksanakan di sejumlah desa beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi A, Bambang Susilo mengatakan, pihaknya sengaja mengundang semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi, karena dari pengamatan proses pelaksanaan pengisian perangkat desa masih ditemukan sejumlah permasalahan.

" Dari pengamatan kami memang ada beberapa pelaksanaan pengisian perangkat desa masih menyisakan masalah sampai sekarang. Karena itu perlu kita bahas dan kita evaluasi, sebenar apa saja yang menjadi sumber masalahnya," kata Bambang.

Bambang menyebutkan permasalahan karena proses pengisian perangkat desa salah satunya terjadi di Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti. Bahkan, permasalahan ini sampai bergulir ke meja Makamah Agung (MA), karena kepala desa setempat melakukan upaya uji materi atas Perbup nomor 45 tahun 2020 yang dikeluarkan Bupati Pati sebagai dasar pengisian perangkat desa.

" Karena ada masalah itu sampai sekarang calon terpilih belum bisa dilantik. Namun sampai sekarang juga belum ada putusan dari MA terkait uji materi tersebut," ujar Bambang.

Bambang berharap dengan dengan adanya sejumlah permasalahan dapat menjadi pembelajaran dari Pemkab Pati dalam merumuskan aturan-aturan terutama Perbup.

" Jangan sampai peraturan itu menjadi rancu dan justru akan menimbulkan permasalahan,' tutup Bambang. (adv)

Dewan PKS Dukung Langkah Pemkab Pati Berlakukan PPKM