Uang sejumlah tersebut diambilkan dari APBD Kabupaten Rembang dan dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk menjalankan program bantuan modal dengan bunga lunak yang ditujukan bagi para pengusaha di Kabupaten Rembang yang terdampak pandemi Covid-19.
Meski mempunyai tujuan untuk membantu para pelaku usaha, namun pihak dewan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Karena program pinjaman dengan bunga lunak itu rawan macet.
Pendapat tersebut seperti diungkapkan Gunasih, Anggota Komisi II DPRD Rembang. Menurutnya program bantuan itu harus dikaji kembali bahkan jika perlu dibatalkan.
Dia membandingkan bank-bank umum yang melakukan keringanan angsuran, sebaliknya pemkab justru menyalurkan pinjaman.
“Saat rapat pembahasan dengan Komisi II, sudah kami rekomendasikan untuk tidak dilaksanakan. Kami khawatir macet, karena ini bukan persoalan mereka nggak bisa buat barang atau kurang modal. Tapi di mana-mana pasar lesu, nggak ada yang beli,” ujar Gunasih, Selasa (11/8).
Gunasih juga menyoroti dana sosialisasi dan edukasi Covid-19 sekitar Rp 100 juta, karena mestinya sosialisasi dilaksanakan dulu-dulu. Tidak tepat kalau baru dilaksanakan sekarang.
“Saat ini pandemi Covid-19 kan sudah bulan ke lima. Saya kira masyarakat nggak perlu sosialisasi lagi. Mereka sudah paham, sudah mengertilah,“ imbuhnya.
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat asal Sluke ini menyarankan, alokasi dana semacam itu lebih baik dialihkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, yang anggarannya akan habis Desember mendatang. Misalnya memenuhi alat pelindung diri (APD), masker, maupun hand sanitizer.
Alternatif lain, dimasukkan ke dana tak tersangka yang sudah habis terpakai, sehingga ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, pemkab tinggal mengambil.
“Kita nggak berharap Covid-19 terus berlanjut. Tapi jika terjadi ledakan penderita, pemkab mau ambil anggaran dari mana? Kan mendingan dana tak tersangka diisi. Kalau nggak ada bencana, biasanya diisi Rp 1 miliar. Jika sampai Desember nggak kepakai, nggak apa-apa. Kan bisa digunakan untuk tahun berikutnya,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi usulan dari anggota dewan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Rembang Akhsanudin dirimya memastikan, program kegiatan dengan anggaran Rp 7,3 miliar tetap akan dijalankan sesuai rencana awal, guna meringankan beban pelaku usaha.
“Sebenarnya kita sudah siap, cuma kemarin itu pembahasan Peraturan Bupati (Perbup)-nya tertunda, karena Pak PJ Sekda menjalani isolasi,” terang Aksanudin.
Dia merinci, dana Rp 7,3 miliar meliputi dua kegiatan. Pertama, pinjaman lunak bagi pengusaha logistik pangan senilai Rp 2,3 miliar akan disalurkan melalui Bank Rembang. Kedua, pinjaman lunak bagi usaha mikro Rp 5 miliar akan disalurkan lewat BPR BKK Lasem.
“Mohon bersabar, karena petunjuk teknis harus detil. Pembahasan ini nunggu Pak Muallif, Asisten Pemerintahan sekaligus PJ Sekda,” imbuh Akhsanudin.
Dia menyebut kalau Agustus selesai pembahasan, diharapkan akhir Agustus atau awal September mendatang, kucuran pinjaman lunak ini dapat disalurkan. (net)
EmoticonEmoticon