Sosialisasikan DIPA, Polres Pati Dapatkan Satpas SIM

SERAHKAN: Kabagren Progam Birorena Polda Jawa Tengah AKBP Yudi Priono saat menyerahkan dokumen DIPA kepada perwakilan Polres Pati.

PATI - Jajaran Polres Pati mensosialisasikan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2020. Pada sosialisasi itu diketahui jika Polres Pati mendapatkan bantuan pembangunan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dengan nilai miliaran rupiah.

Sosialisasi itupun turut dihadiri oleh  Kabagren Progam Birorena Polda Jawa Tengah AKBP Yudi Priono. Dia mengatakan secara total Polda Jawa Tengah mendapatkan anggaran hingga Rp 4,6 triliun sementara untuk jajaran Polres Pati diakuinya mencapai Rp 132 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk segala keperluan operasional Polres Pati muali dari belanja pegawai, barang operasional hingga belanja modal untuk pembangunan.

“Kami lakukan pemantauan dengan dihadiri dari unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM memang diharapkan menjaga transparansi anggaran, baik dari perencanaan hingga penggunaannya,”ujarnya.

Dikatakannya di tahun 2020 mendatang, Polres Pati memang bakal mendapatkan bantuan Satuan Pelayanan SIM (Satpas) Prototype. Tak tanggung-tanggung bantuan anggaran belanja modal itu mencapai Rp 16,7 miliar. 

“Jadi nantinya akan ada peningkatan tekhnologi yang lebih bagus sesuai dengan prototype sesuai dengan yang telah ditentukan Mabes Polri. Baik dari model bangunan, alur pelayanan, semua akan diatur untuk mempermudah permohonan SIM dari masyarakat,” katanya.

Proses pralelang pembangunan itu sendiri tengah disiapkan sehingga tahun 2020 mendatang bisa segera berjalan. Dengan begitu Satpas Sim tersebut bisa segera digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Kapolres Pati AKBP Jon Wesly melalui Kabagren AKBP Sundoyo mengatakan dengan sosialisasi tersebut diharapkan anggaran yang telah diberikan dapat digunakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan antara laporan dan anggaran yang telah diberikannya.

“Tentu ini kami akan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,”ujarnya.

Dikatakannya tahun ini DIPA Polres Pati memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Diantara anggaran yang menonjol diakuinya ada pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Seperti untuk tahun ini kami mendapatkan hibah dari pemerintah daerah hingga setengah miliar untuk pengamanan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak,”ujarnya. (gus)

Jelajah Literasi Ajak Pengelola Perpustakaan Desa dan Sekolah

BELAJAR: Pengelola Perpustakaan Desa di Kabupaten Rembang berkesempatan studi banding ke Perpusnas di Jakarta.

REMBANG - Dalam rangka meningkatkan standar layanan perpustakaan serta meningkatkan indeks minat baca di Kabupaten Rembang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Rembang menggelar jelajah literasi.

Kegiatan yang digelar sejak Rabu (27/11) lalu menuju ke perpustakaan nasional (Perpusnas) di Jakarta, menggandeng pengelola perpustakaan kecamatan, pengelola perpustakaan desa dan pengelola perpustakaan sekolah dari 14 kecamatan. 

Sekretaris Dinarpus Kabupaten Rembang, Winaryu Kutsiyah mengatakan dilakukannya jelajah literasi agar pengelola perpustakaan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perpusnas sehingga perpustakaan yang dikelolanya dapat berkembang dengan baik. 

"Tujuannya agar mereka lebih mencintai dan mengembangkan perpustakaan yang ada di tempat mereka masing-masing. Harapan kami setelah melihat perpustakaan nasional dari penataan buku supaya menarik dan lain sebagainya bisa ditindaklanjuti di tempat mereka masing-masing," imbuhnya.

Winaryu menjelaskan kegiatan jelajah literasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yaitu jelajah literasi ke sekolah- sekolah dan desa di 14 kecamatan.

Ia mengharapkan melalui jelajah literasi ini ke depan di kantor kecamatan ada perpustakaannya, sehingga ketika pemohon administrasi kependudukan antri di loket bisa membaca buku yang ada sehingga bertambah pengetahuannya.

Di gedung dengan 24 lantai itu peserta jelajah Literasi juga membuat kartu keanggotaan Perpusnas yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses e-pusnas.

Fasilitas lengkap yang adapun membuat takjub para rombongan, pasalnya perpustakaan tertinggi didunia itu terdapat ruangan khusus disabilitas, anak- anak, ruang audio visual, koleksi film, ruangan nonton bareng film, koleksi koran tempo dulu, buku- buku langka hingga tempat diskusi yang sangat gaul sehingga nyaman untuk anak muda.

Pengelola Perpustakaan Desa Sedan, Dini Fahriati, mengaku kegiatan ini membuka mindset dirinya, bahwa perpustakaan bisa menjadi wadah atau fasilitasi banyak kegiatan. Tak hanya buku saja, tetapi kemajuan teknologi dan kenyamanan harus diterapkan sehingga dapat menjadi magnet semua kalangan termasuk anak muda untuk senang berkunjung.

"Sangat menginspirasi untuk perpusdes, kegiatan di perpus tak hanya masalah membaca saja tapi bisa untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain teknologi , kenyamanan perpustakaan untuk anak muda seperti di perpusnas juga bisa diterapkan di perpusdes, " pungkasnya. (sov)

APBD Kudus 2020 Disetujui Rp 1,911 Triliun

PENANDATANGAN PERSETUJUAN APBD 2020: Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan menandatangani Rancangan APBD 2020 yang disetujui sebesar Rp 1,911 trilun, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Kudus.

KUDUS - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun 2020 disetujui sebesar Rp 1,911 Triliun, dalam rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran dilanjutkan penandatanganan dengan rancangan pertama Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Ranperda Kabupaten Kudus tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Kedua, terkait Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus tentang Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan, didampingi Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, Tri Erna Sulistyawati dan Sulistyo Utomo itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Kudus, Kamis (28/11) sore.

Pada kesempatan itu, hadir Plt Bupati Kudus Hartopo, 37 anggota dari 45 anggota DPRD Kudus, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan direksi perusahaan daerah setempat serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Plt Bupati Kudus Kudus, Hartopo mengatakan, APBD 2020 lebih diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat, infrastruktur dan bidang kesehatan. Terkait proyek infratruktur, pihaknya berharap tidak lagi dikerjakan pada akhir tahun ini tahun ini.

"Tahun depan, saya minta Desember ini sudah dilelang. Kemudian Januari hingga Februasi sudah dikerjakan. Jika tidak, dikhawatirkan kualitas bangunan kurang bagus,’’ jelasnya.

Adapun Pendapatan Daerah 2020 sebesar Rp 1.810 miliar terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 378 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 1,062 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 368,994 miliar.

Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 1,911 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,070 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 841,432 miliar,’’Kemudian untuk pembiayaan netto sebesar Rp 100,804 miliar,” paparnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan mengatakan, APBD Kabupaten Kudus 2020 sudah disetujui bersama Bupati Kudus sesuai jadwal, berdasarkan aturan yang diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

"Setelah APBD itu sudah disahkan, Bupati dan OPD selaku pengguna anggaran, bisa melaksanakan kegiatan mulai awal tahun,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pembangunan yang sudah dilaksanakan sejak awal tahun, dampaknya bisa untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kualitas bangunannya juga diharapkan lebih baik, dari pada proses pembangunan yang dilakukan pada akhir tahun.

"Jika pembangunan dilaksanakan pada akhir tahun, waktunya lebih pendek dan akan mempengaruhi kualitas bangunan tersebut,” ungkapnya. (han/lis)

Wajah Baru Alun-alun Pati

PATI - Kamis (28/11) siang sekitar pukul 14.00 WIB, satu demi satu pagar berupa galvalum yang menutupi Alun-alun Pati mulai dibuka.

Menurut Sekda Pati Suharyono, hal itu dilakukan lantaran hari ini, alun-alun akan digunakan untuk Upacara Peringatan Hari Korps Pegawai Negeri (KORPRI).

Setelah itu, pada Sabtu (30/11) akan ada acara seremonial pembukaan alun-alun yang ditandai dengan pemecahan rekor MURI minum kopi organik sebanyak 15 ribu cup.

Namun, lanjut sekda, meskipun pagarnya hari ini dibuka, masyarakat diimbau untuk menahan diri agar tidak menginjak area rumput terlebih dulu.

“Kami sudah koordinasi dengan satpol untuk menjaga rumput alun-alun agar jangan diinjak-injak dulu karena pertumbuhannya belum sempurna. Karena itu, kami pelihara dulu sampai sempurna,” ucap Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Sekda menambahkan, Alun-alun Pati yang telah rampung direnovasi ini juga akan dibuka untuk umum berbarengan dengan momentum HUT KORPRI, hari ini

“Acara seremonial pembukaan alun-alun yang tanggal 30 November, itu juga masih dalam rangka HUT KORPRI, yang diikuti dengan pemecahan rekor MURI,” ujarnya.

Ia menyebut, pemecahan rekor MURI itu ialah kegiatan minum kopi organik yang dilakukan 15 ribu orang secara bersama-sama.

“Masing-masing peserta yang minum kopi tersebut juga akan membawa ekobrik  yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan pos jaga di TPA maupun di Kecamatan Juwana,” pungkasnya. (mas/gus/lis)

Ajak Warga Bermedsos yang Sehat

INTERAKTIF: Ratusan pegiat media sosial mengikuti sarasehan Medsos Sehat, Rembang Bermartabat yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Kepolisian Resor Rembang.

REMBANG - Sebagian kalangan sering menganggap antara pemberitaan pers dengan media sosial (medsos) sama. Padahal keduanya memiliki banyak perbedaan.

Demikian disampaikan Ketua Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang, Musyafa pada kegiatan Sarasehan bertajuk Medsos Sehat, Rembang Bermartabat di Gedung Balai Kartini, Senin (26/11) malam.

Jika pers memiliki produk bernama berita, kata Musyafa, sedangkan medsos berupa informasi. Pers diatur oleh kode etik jurnalistik, sedangkan medsos belum memiliki ikatan baku. Meski demikian, antara pers dengan media sosial memiliki keterikatan yang kuat, untuk sama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Perbedaan berikutnya pers digarap oleh wartawan yang memiliki kompetensi, sedangkan medsos bisa dikerjakan oleh siapa saja. Pers mempunyai identitas dan alamat yang jelas, sedangkan medsos bisa saja akunnya dipalsukan. Meski berbeda, namun peran pers dan medsos dapat bekerja sama, untuk saling melengkapi, “ ujarnya.

Sarasehan ini merupakan kerja sama Kepolisian Resor Rembang dan PWI Rembang. Hadir dalam kegiatan tersebut hampir 300 orang yang kebanyakan merupakan pelaku media sosial.

Kapolres Rembang, AKBP Dolly A. Primanto ketika memberikan paparan menyatakan kebebasan berpendapat tidak serta merta dapat diartikan tanpa konsekuensi. Apalagi dengan perilaku pengguna medsos saat ini, yang sedikit-sedikit memfoto dan video, kemudian langsung dishare tanpa disaring terlebih dahulu. 

Kapolres mengingatkan kepada semua pihak untuk menghindari ujaran kebencian, apalagi provokasi mengandung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

“Kalau kita angkat kasus Papua, sempat muncul masalah SARA di sini, beberapa waktu lalu. Jangan karena kebebasan berpendapat, bebas berekspresi, kita kemudian terjerumus pada ujaran kebencian mengandung SARA,“ ungkap Kapolres.

Dirinya menambahkan, tindak pidana cyber yang dilaporkan ke Polres Rembang, dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2017 hanya 5 kasus, kemudian meningkat menjadi 14 kasus di tahun 2018 dan melonjak hingga 23 kasus selama tahun 2019.

Narasumber lain dari pegiat media sosial, Ahmad Humam menyinggung tentang kasus-kasus pidana yang ditimbulkan dari media sosial. Paling tinggi penipuan penjualan barang secara online.

“Dari data-data ini, tentu kita bisa memetakan kerawanan apa saja dan bagaimana kita mengantisipasi," terangnya. (sov/lis)

Rumah Dua Lantai Terbakar, Diduga Disebabkan Charger HP Meledak

KEBAKARAN: Rumah dua lantai yang berada di Desa Bakaran Kulon turut wilayah RT 02 RW 04, Kecamatan Juwana, Pati, Selasa pagi (26/11) terbakar.

PATI - Sebuah rumah bertingkat yang berada di Desa Bakaran Kulon turut wilayah RT 02/ RW 04, Kecamatan Juwana, Pati, Selasa (26/11) pagi terbakar. Dugaan sementara, penyebab kebakaran rumah diduga berasal dari korsleting charger HP di stop kontak rumah.

Dari informasi yang dihimpun, rumah yang terbakar tersebut milik rumah milik Wajo (48) warga desa setempat.

Menurut pengakuan saksi mata kejadian,  insiden kebakaran itu terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.  Sementara dari pengakuan istri pemilik rumah Warsih (42), saat kejadian itu dia sedang memasak di lantai bawah.

Saat sedang ingin memulai memasak tiba-tiba Warsih mendengar ada suara ledakan dari lantai dua. Penasaran dengan suara tersebut, Warsih lalu mencari tau di mana sumber dari suara ledakan.

“Begitu mendengar suara ledakan, saya langsung naik ke atas. Begitu sampai atas, saya buka pintu kamar, satu ruangan itu sudah penuh dengan kepulan asap,” ujarnya.

Mengetahui kamar sudah penuh asap, Warsih langsung panik. Ia pun sesegera lari ke bawah dan menghubungi suaminya dan meminta tolong kepada warga.

Warga  yang mengetahui kejadian kebakaran itu langsung membantu memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api baru bisa padam setelah petugas kebakaran datang sekitar pukul 08.45 WIB.

Tidak terdapat korban jiwa dalam musibah tersebut. Hanya saja, kerugian diperkirakan mencapai setengah miliar rupiah. Mengingat di dalam rumah banyak prabotan dan alat elektronik di antaranya seperti orgen tunggal, AC, 16 unit kamera CCTV, mesin CCTV 3 buah, tiga TV, sound sistem dan berbagai perabot lainnya. (gus/lis)

Siswa Diminta Paham Tentang Pancasila

SOSIALISASI 4 PILAR: Musthofa, Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil II Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara, mensosialisasikan 4 pilar MPR RI di SMK Wisudha Karya Kudus, Selasa kemarin.

KUDUS - Semua siswa di tanah air, khususnya di Kabupaten Kudus harus paham Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Sehingga para tenaga pendidik atau guru di sekolah, harus menekankan sila-sila tersebut kepada anak didiknya selama kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Hal itu diungkapkan Musthofa Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil II Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara. Saat melakukan Sosialiasi 4 Pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di SMK Wisudha Karya Kudus, Selasa (26/11) pagi kemarin.

Menurutnya, sosialisasi 4 pilar ini dilakukan di sekolah karena pelajar saat ini butuh sebuah ideologi sebagai pondasi yang kuat, untuk membangun bangsa ini. Mengingat masyarakat sekarang hanya sekedar hafal dan paham pancasila, tapi jarang yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

"Jadi, Pancasila yang begitu sempurna sebagai ideologi bangsa, harus dipahamkan dengan adik-adik (siswa) ini,” ujarnya.

Pihaknya juga menyebut, sampai sekarang masih banyak siswa yang terlibat tawuran dan mengikuti paham lain. Hal itu disebabkan karena ideologi yang dianut pun menyimpang. Dengan demikian, tugas anggota DPR dan MPR RI membangun ideologi anak bangsa ini melalui empat pilar Pancasila.

"Kader bangsa ini calon pemimpin bangsa. Tugas kita sebagai orang tua dan pendahulu, harus mampu mengisi nilai-nilai pancasila sampai ranah hati nurani paling dalam,” jelasnya.

Pihaknya pun mengakui, kalangan milenial saat ini sudah cerdas, dan tidak gagap teknologi (gaptek). Sehingga Presiden RI Joko Widodo mengambil keputusan, mengambil sejumlah generasi milenial, untuk membantu membangun bangsa ini.

"Tapi, geranasi milenial ini jangan sampai tidak ada pondasi (pemahaman Pancasila),” imbuhnya.

Mantan Bupati Kudus dua periode ini berharap, pihaknya dapat memberikan sosialisasi 4 pilar kepada siswa di sekolah-sekolah di Kota Kretek. Selama ada waktu longgar dan mendapat izin dari kepala sekolah yang akan dituju. Dengan demikian, pemuda dari keluarga mantan pengikut paham radikalisme itu menjadi lebih baik.

"Saya tekankan, target saya semua siswa harus paham nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya. (han/lis)

Seorang Guru SD Tewas di Hotel Melati

MENINGGAL DUNIA: Kapolsek Jati Polres Kudus AKP Bambang Sutaryo melihat jenazah HW di sebuah kamar pasien di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus.

KUDUS - Seorang guru SD di Kabupaten Kudus inisial HW (58) warga Kecamatan Dawe, Kudus, tewas di Hotel Yogja turut Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kudus, Senin (25/11) sekitar pukul 11.00 WIB siang.

Korban meninggal dunia di kamar bernomor 06 hotel tersebut, saat bersama seorang perempuan yang diduga teman kencannya yakni PSH (42) warga Kecamatan Dawe.

Hal itu diungkapkan Kapolsek Jati Polres Kudus, AKP Bambang Sutaryo saat dikonfirmasi, Selasa (26/11) kemarin. Pihaknya menjelaskan, awal mula kejadian itu terungkap, korban bersama PSH datang ke Hotel Yogja pada Senin (25/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat datang, keduanya diterima karyawan Hotel Yogja, yaitu Jasri. Kemudian HW dan PSH diarahkan ke kamar nomor 06. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, PSH tiba-tiba meminta tolong kepada Jasri untuk membawa korban ke rumah sakit karena kondisi korban pingsan.

Setelah itu, keduanya mengantarkan korban ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, menggunakan mobil Avanza milik Hotel Yogja. Namun dalam perjalanan, nyawa HW sudah tidak dapat tertolong dan meninggal dunia dalam perjalanan.

Menurut hasil pemeriksaaan tim dokter RSUD Kudus, jelas Bambang, korban tiba di rumah sakit sekitar pukul 11.15 WIB dan langsung dibawa ke UGD. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr Widiatmoko, hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda kekeraasan.

"Kondisi badan jenazah masih hangat, diperkirakan meninggal kurang dari 1 jam,” paparnya.

Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB, korban langsung dibawa pulang keluarga untuk dilakukan prosesi pemakaman. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga korban yang diwakili anak kandungnya, menyatakan menerimakan kejadian tersebut sebagai musibah.

"Pihak keluarga juga sudah meminta pihak kepolisian, untuk tidak melakukan autopsi jenazah korban yang dituangkan dalam surat pernyataan dilengkapi dengan materai,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Joko Susilo menyayangkan adanya kejadian tersebut. Mengingat pada hari kejadian itu, para guru baru saja mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI.

"Saya sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Kejadian ini jelas mencoreng profesi guru di Kudus,’’ tegasnya.

Terkait data korban, Joko menjelaskan, korban adalah guru SD di wilayah Kecamatan Gebog dan rumahnya di wilayah Kecamatan Dawe. Sedangkan perempuan yang sedang bersamanya saat kejadian, dia masih belum tau secara pasti profesinya.

"Daerahnya sama (rumah perempuan). Belum tau guru atau bukan. Tapi yang laki-laki, saat kejadian memakai seragam PGRI,” tandasnya.

Joko menegaskan, jika yang perempuan adalah guru dipastikan akan mendapat sanksi tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS). Namun yang berhak memutuskan adalah Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Kudus.

"Untuk pasal-pasalnya terkait itu (kedisiplinan), nanti dari kami,” imbuhnya.

Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, Joko akan segera bersosialisasi kepada guru di Kudus, jangan sampai guru di Kudus mempunyai karakter serupa dengan HW. Sebab karakter tersebut akan mencoreng nama baik guru di Kota Kretek.

"Saya prihatin ada guru yang punya karakter seperti itu (kencan di hotel). Apalagi pemilihan Ketua PGRI Kabupaten Kudus baru saja tuntas dan baik, malah dihadiahi kejadian seperti itu,” ketusnya. (han/lis)

Warga Kembali Keluhkan Usaha Galian C

MERUSAK JALAN DESA: Truk dump yang mengangkut tanah galian yang melintasi Jalan Desa Klumpit, disebut merusak jalan desa dan saluran air yang baru saja dibangun.

KUDUS - Sejumlah warga kembali mengeluh adanya usaha penambangan tanah yang diduga ilegal, di blok Sialas, Dukuh Santren, Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kudus. Sebab sejak adanya usaha penambangan tanah itu, jalan desa rusak dan banyak polusi debu.

Hal itu diungkapkan Rosikan (33) warga setempat saat di temui di dekat lokasi, Selasa (26/11) siang kemarin. Dia mengatakan, sejak adanya penambangan tanah tersebut, rumah warga terutama yang sering dilintasi truk dump dipenuhi debu dan jalan desa juga banyak yang rusak.

"Rumah warga banyak debu sejak ada galian C ini. Jalan juga rusak,” imbuhnya.

Dijelaskan, setiap hari, mulai pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB ratusan truk dump mondar-mandir mengangkut tanah galian tersebut.  Secara pasti, Rosikan tidak tau jumlah truk yang melintasi jalan desa Klumpit. Namun diperkirakan mencapai ratusan.

"Kalau jumlah pastinya saya tidak tau. Kalau ratusan ada,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, penambang tanah atau galian C ilegal di Desa Klumpit, Kecamatan Gebog membuat resah warga setempat. Selain merusak lahan, truk pengangkut tanah tersebut juga membuat polusi udara karena debunya bertebaran saat melintasi pemukiman warga dan merusak jalan desa.

Kepala Desa Klumpit Subadi kepada wartawan juga menyebut, pertambangan tanah ilegal itu yang berlokasi di blok Sialas, Dukuh Santren, Desa Klumplit menimbulkan polusi udara, merusak ekosistem, jalan desa dan saluran air yang baru saja dibangun.  

"Saya tidak ingin ada kegiatan pertambangan ilegal di sini (Desa Klumpit) karena merusak ekosistem. Saya juga sering dapat laporan dari warga, galian C ilegal ini meresahkan warga,’’ ungkap Subadi.

Dia menambahkan, galian C ilegal di Desa Klumpit itu sudah dilakukan penindakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan alat kerjanya dibawa ke kantor perwakilan di Pati. Lama tidak beroperasi, sekarang muncul lagi.

Lebih lanjut kata Subadi, pihaknya juga sudah dilaporkan ke Satpol PP Kudus dan telah dibahas dengan dinas terkait dilanjutkan pengecekan ke lapangan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut lagi. Kalau memang diizinkan atau direkomendasi oleh Dinas Pertanian atau Dinas PKPLH, harus ada kejelasan tentang kedalaman dan lebar galian.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Sam’ani Intakoris menjelaskan, sesuai peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus, ada tiga lokasi yang diizinkan untuk penambangan oleh dinas terkait. Tiga lokasi itu di Desa Tanjungrejo dan Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, dan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.

"Selain tiga titik itu dipastikan tidak memiliki izin,” ungkapnya. (han/lis)

Sejumlah Warga Temulus Diarak Keliling Desa

DIARAK KELILING DESA: Sejulah warga diarak keliling Desa Temulus, usai dicukur gundul oleh Cakades terpilih Suharto di lapangan desa setempat.

KUDUS - Sejumlah warga Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus diarak keliling desa, bersama calon kepala desa (cakades) terpilih nomor urut 2 Suharto. Usai penuhi nadzarnya yakni cukur gundul di lapangan desa setempat, Senin (25/11) pagi.

Salah satu warga Desa Temulus, Yulianto kepada awak media mengaku bersedia dicukur gundul, jika cakades pilihannya menang dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak Kabupaten Kudus 19 November 2019 lalu. Setelah dinyatakan menang, dia bersama warga lain dicukur gundul di komplek lapangan Desa Temulus.

Saya sudah nadzar, kalau Pak Harto (Suharto Cakades Temulus) dinyatakan menang dalam pilkades akan cukur gundul,” kata Yuli di lokasi.

Dia berharap, cakades terpilih Suharto dapat mengemban amanah warga, dan bisa mensejahterakan masyarakat. Melalui program unggulan yang sudah disampaikan kepada warga, saat paparan visi misi pada kegiatan “Ngopi Bareng”. Selain itu, pihaknya juga berharap, adanya pemimpin baru ini Desa Temulus dapat berkembang.

Saya berharap, Pak Harto bisa memimpin desa lebih baik, bisa mensejahterakan masyarakat dan membawa kemajuan untuk desa,” ungkapnya.

Sementara Cakades Terpilih Suharto mengatakan, cukur gundul itu sebagai ungkapan rasa syukurnya masyarakat, setelah perjuangannya selama ini membuahkan hasil. Selain itu, jerih payah warga yang dijalani beberapa bulan terakhir, dapat membawa perubahan kepemimpinan yang semula figure prempuan menjadi seorang laki-laki.

"Perubahan ini tentu sudah lama dinanti oleh masyarakat Desa Temulus,” jelasnya.

Pihaknya pun meyakini, bahwa masyarakat Temulus sudah menemukan sosok pemimpin yang diidamkan, dan dipercaya bisa membangun desa lebih baik kedepan. Menurutunya, keinginan warga itu sudah tercatat dalam visi misi yang akan menjadi program unggulan selama menjadi Kades Temulus periode 2019-2025 mendatang.

‘’Sesuai harapan masyarakat ke depan, saya akan berupaya membuat masyarakat lebih sejahtera kedepannya,” tandasnya.

Pantauan di lapangan, setelah dicukur gundul, sejumlah warga tersebut diarak keliling desa dengan diiringi puluhan warga lain sambil memukul peralatan rumah tangga dan menyuarakan sholawat.

Terlihat juga Cakades terpilih Suharto pun ikut mengarak pendukungnya itu, dengan memakai seragam TNI AD. Selama mengarak warga terlihat cukup senang dan antusias, melihat ada pendukungnya melakukan sesuatu hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. (han/lis)

Produsen Garam Minta Pemerintah Subsidi Yodium

PATI - Mahalnya harga yodium untuk campuran produksi garam di keluhkan para produsen garam, terutama bagi para produsen garam yang masih berskala kecil menengah.

Padahal dalam setiap kemasan produksi garam untuk konsumsi yang dijual dipasaran harus mengandung kadar yodium sesuai standar yang ditetapkan. 

Eko Sulistyo (29), petani sekaligus produsen garam asal Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana mengatakan, saat ini harga bahan campuran yodium masih dirasa sangat mahal. Untuk satu kilogram yodium, harganya mencapai Rp 800 ribu. 

"Satu kilogram yodium itu hanya cukup untuk membasahi satu hingga tiga kuintal garam saja dan  menurut kami itu biaya produksi yang masih tinggi," kata eko.

Karena mahalnya harga yodium membuat banyak produsen garam nekat mengakali garam produksinya, dengan cara mengurangi kadar yodium. Padahal sesuai aturan, garam yang tidak mebgandung kadar yodiun sesuai standar tidak boleh diperjual belikan. Namun untuk mengakalinya tidak jarang bagi produsen garam yang nakal menggunakan kemasan garam palsu dengan mencantumkan kadar garam yang tidak sesuai dengan isinya.

"Persaingan usaha di bidang garam, saat ini memang sengit,  apabila garamnya berkualitas rendah tidak akan mampu masuk ke pasaran. Karena itu tak jarang praktik-praktik curang dilakukan dan terbukti banyak garam di pasaran yang kadar yodiumnya tidak sesuai," ujar Eko.

Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, Eko berharap ada kebijakan dari pemerintah yakni dengan memberikan subsidi harga yodium kepada para produsen garam terutama bagi yang usahanya masih berskala kecil.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edi Martanto, menanggapi keluhan para produsen garam, dia sependapat jika pemerintah memberikan  subsidi yodium. Karena, selain menyangkut kesehatan, subsidi yodium juga bisa meningkatkan pendapatan produsen garam, dan bisa mengatasi peredaran garam dengan kadar yodium rendah yang beredar di pasaran.

“Tetapi, pengawasannya juga harus ketat. Jangan sampai kalau misalnya nanti pemerintah menyubsidi yodium, justru disalah gunakan, yodiumnya tidak untuk produksi tapi malah dijual lagi. Ini yang tidak boleh,” terangnya. (gus/lis)

Tunggulsari Sering Jadi Rujukan Studi Banding

PATI - Bupati Pati Haryanto menyebut, Desa Tunggulsari adalah desa wisata kedua yang ia tetapkan setelah Desa Talun, Kecamatan Kayen. 

Hal tersebut disampaikannya, pada saat sambutan di acara peresmian Desa Tunggulsari sebagai Desa Wisata Kabupaten Pati, Sabtu (23/11).

Haryanto dalam sambutannya mengatakan, jauh sebelum ditetapkan desa wisata, Desa Tunggulsari telah dikenal sebagai rujukan studi banding di bidang pertambakan.

"Sejak dulu para petani dari luar daerah sering berkunjung ke sini. Karena petani tambak di sini berhasil membudidayakan bandeng semiintensif. Kemudian sekarang juga mengembangkan budi daya nila salin," jelasnya.

Area konservasi bakau yang luas, lanjut bupati, juga merupakan daya tarik wisata yang unggul di desa ini.

Haryanto berharap, dengan segala keunggulan yang dimilikinya, Desa Wisata Tunggulsari bisa terus berkembang.  

Ia pun berharap penetapan desa wisata ini, tidak sebatas seremoni tanpa ada action ke depan.

"Harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Terutama terkait kebersihan. Makanya hari ini kami serahkan gerobak sampah dan tempat sampah. Jangan sampai orang ke sini terganggu karena tempatnya kurang bersih," ujarnya.

Dalam sambutannya pun Haryanto mendorong pemerintah desa setempat untuk memanfaatkan dana desa bagi pengembangan pariwisata di desa ini.

"Kalau bisa dikelola dengan baik, nanti akhirnya bisa menambah pengunjung. Bisa menambah pendapatan desa. Selain itu juga membangkitkan ekonomi masyarakat," terangnya.

Haryanto juga mendorong masyarakat setempat untuk menghasilkan karya berupa kerajinan yang bernilai ekonomis. 

"Ini nantinya bisa dimanfaatkan sebagai cendera mata. Yang tak kalah penting, manfaatkan media sosial untuk promosi. Buatlah konten kreatif yang sekiranya bisa menarik pengunjung, "tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tunggulsari Jarot Supriyanto mengatakan, wisata di desanya mengusung konsep wisata Mina Mangrove.

"Sebagaimana namanya, ada dua kelompok besar dalam desa wisata ini, yakni kelompok Mina dan kelompok Mangrove," jelasnya.

Kelompok Mangrove menawarkan wisata pantai dan area konservasi bakau. 

Ia menjelaskan, terdapat hamparan tanaman bakau hijau rimbun seluas 30 hektare. 

Pada setengah hektare di antaranya, telah dibangun trek-trek kayu dan gardu pandang yang dapat menjadi lokasi berfoto ria.

Adapun kelompok Mina (perairan tambak) menawarkan wisata edukasi pertambakan. 

Desa Tunggulsari memang memiliki area pertambakan cukup luas, tepatnya 146 hektare. Terdiri atas 50 hektare tambak nila salin, 60 hektare tambak bandeng semiintensif, dan sisanya adalah tambak bandeng tradisional.

"Selain wisata edukasi, dari kelompok Mina, Desa Wisata Tunggulsari juga memiliki pemancingan, restoran apung, kolam renang, dan toko oleh-oleh olahan hasil tambak dengan branding Rakarori," ujarnya.

Rakarori, imbuhnya, diambil dari bahasa Jawa yang artinya 'Ora Karo Ri' dan bila diartikan, maksudnya tidak mengandung duri. Yang mana olahan dari tambak yakni ikan yang dibuat oleh-oleh tidak mengandung duri atau tanpa duri", pungkasnya. (gus/lis)

Buat Inovasi Genteng dari Styrofoam

Nurul Halwiyah

LIMBAH styrofoam menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius, sebab sifatnya yang susah terurai. Kondisi tersebut membuat prihatin Nurul Halwiyah. Dia bahkan berhasil membuat sebuah inovasi mengatasi masalah tersebut, yang membawanya meraih medali emas di Korea Selatan.

Mewakili kampusnya, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Nurul dengan riset dan inovasi genteng ramah lingkungan dan tahan gempa berbahan styrofoam dan jerami, menjadi yang terbaik dalam Korea International Woman's Invention Exposition 2019.

Bersama timnya yang beranggotakan lima orang, ia berhasil membawa pulang medali emas yang diselenggarakan oleh Korea Women Inventors Association (KWIA) di Korea International Exhibition Center (Kintex) Seoul, Korea Selatan. Ide yang diusung yakni pemanfaatan limbah khususnya styrofoam dan limbah jerami untuk diproses menjadi genting.

Mahasiswi Jurusan Biologi ini memaparkan, ide genteng yang mereka buat ini ramah lingkungan dan aman terhadap gempa, selain itu juga kedap suara sehingga bisa mengurangi kebisingan.

Alasan lain yaitu erdasarkan keprihatinan terhadap lingkungan yang semakin hari mengalami pencemaran akibat sampah, khususnya sampah styrofoam yang sukar terurai. “Hal ini perlu penanganan khusus untuk pemanfaatan limbah tersebut agar bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.

Bersama timnya, Nurul yang merupakan Pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Pamotan, Rembang melakukan pengkajian dan berdasar jurnal. Dari kajian menyatakan bahwa styrofoam dapat bersifat isolator sehingga bisa menahan panas. Selain styrofoam, ia mengatakan bahwa dalam pembuatan genteng ini, timnya menambahkan jerami sebagai campurannya. 

“Genteng styrofoam ini juga dipadukan dengan bahan campuran lain, yakni limbah jerami yang saat ini sangat banyak sekali dan masih belum bisa termanfaatkan dengan maksimal,” ungkapnya. (sov/lis)

Rp 15 Miliar Dikucurkan untuk Perawatan Jalan

PANTAU PERAWATAN JALAN: Sekda Kudus Sam’ani Intakoris didampingi Sekdis PUPR Kudus Siti Rokhimah memantau pekerjaan perawatan jalan di Jalan Sunan Kudus dan Wahid Hasyim Jumat pagi kemarin.

KUDUS - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris didampingi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kudus Siti Rokhimah, Jumat (22/11) pagi kemarin memantau hasil kegiatan perawatan jalan atau overlay (penambalan jalan) di Jalan Sunan Kudus dan Wahid Hasyim.

Dalam pantauannya, kegiatan yang dilaksanakan CV Tejakusuma Putra itu dinilai cukup maksimal. Adapun anggaran yang dikucurkan untuk overlay asphalt sebesar Rp 15 miliar, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Khusus di Jalan Sunan Kudus anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 803, 503 juta dan di Jalan Wahid Hasyim sebesar Rp 1,1 miliar.

‘’Anggaran itu untuk overlay aspalt di wilayah perkotaan, yang sudah mulai retak,’’ jelas Sam’ani.

Pihaknya menjelaskan, overlay ini idealnya dilakukan setiap 5 tahun. Namun lima titik jalan yakni Jalan Wahid Hasyim, Sunan Kudus, Asnawi, Cokoroamintoto, dan Mlati Kidul-Jepang Pendem, serta sejumlah titik jalan lainnya sudah 10 tahun lebih tidak dilakukan penambalan aspal.

‘’Dan DPUPR sudah melakukan perawatan dengan cepat, karena sudah memasuki musim hujan,” kata Sam’ani.

Adapun ukuran perawatan jalan itu, sambung Sam’ani, panjang dan lebarnya bervariasi. Untuk wilayah perkotaan minimal 6 meter dan panjang 6 sampai 7 kilometer. Khusus di Jalan Sunan Kudus ukuran panjang 300 meter dan lebar 13 meter hingga 19 meter yang dikerjakan selama dua bulan. Kemudian untuk jalan Wahid Hasyim, panjang 820 meter dan lebar 8 sampai 9 meter.

‘’Aspal yang digunakan jenis Asphalt Concerete-Wearing Course (AC-WC), dengan lebar 5 sentimeter,” paparnya.

Pihaknya mengimbau, selain melakukan perawatan atau overlay jalan, DPUPR Kudus juga diminta untuk mengecek saluran air yang baru saja dibangun maupun yang lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya genangan air, saat musim penghujan tiba,” Saya juga minta kepada DPUPR, untuk memantau saluran air saat musim hujan,” ujarnya.

Sementara Sekdis PUPR Kudus, Siti Rokhimah mengatakan, sebanyak 371 paket kegiatan dilaksanakan tahun ini. Anggaran yang dikucurkan untuk ratusan proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Gubernur (Bangub), APBD murni dan perubahan.

‘’Total anggarannya Rp 175,428 miliar,” jelasnya.    

Secara rinci, Rokhimah memaparkan, ratusan paket kegiatan itu untuk bidang bina marga 188 paket dengan anggaran Rp 110,516 miliar, bidang SDA 99 paket dengan anggaran Rp Rp 28,790 miliar dan bidang tata bangunan dan drainase 83 paket dengan anggaran sebesar Rp 34,670 miliar.

Kemudian di bidang tata ruang dan pertanahan, lanjutnya, di kucurkan sebesar Rp 470 juta untuk lima paket kegiatan, dan kegiatan secretariat ada enam paket senilai Rp 980,483 juta. Terkait progress kegiatannya, menurutnya saat ini sudah tuntas mencapai 65 persen dari total paket kegiatan.

‘’Adapun yang masih berjalan, adalah sekitar 25 persen atau 91 paket kegiatan perbaikan saluran atau drainase. Pembangunan jalan yang bersumber dari APBD perubahan, juga masih berjalan,” paparnya. (han/lis)

Dua Warga Bulungcangkring Dicokok Polisi

KONFERENSI PERS: Dua pelaku pengeroyokan di Jalan Desa Bulungcangkring, Jekulo diwawancarai Wakapolres Kudus Kompol Ibnu saat konferensi pers di Mapolres Kudus baru-baru ini.

KUDUS - Dua warga Desa Bulungcakngkring, Kecamatan Jekulo, Kudus, Budiono (20) dan Teguh Supriyanto (22) dicokok anggota Satreskrim Polres Kudus Polda Jateng. Setelah mengeroyok seorang pemuda, di Jalan desa setempat, Minggu (7/7) lalu. Akibat perbuatannya itu, dua pemuda tersebut terancam hukuman lima tahun penjara.

Salah satu pelaku, Teguh kepada wartawan mengatakan, ia bersama temannya nekat melakukan penganiayaan karena kesal terhadap korban yakni Irfani Hakim warga Kecamatan Klambu, Grobogan yang main ke rumah Nur Hidayah warga Bulungcangkirng sampai tengah malam.

"Dia (korban) main ke rumah Nur sampai jam 12.00 malam lebih,” ungkap Teguh, saat gelar perkara di Mapolres Kudus, Kamis (21/11) lusa kemarin.

Melihat waktu kunjungnya sudah kelewat batas, Teguh mengajak Budiono menghampiri korban dan meminta untuk segera keluar dan pulang ke rumahnya. Namun sebelum menghampiri Irfan, keduanya mimum minuman keras jenis ciu bersama teman-temannya yang lain.

"Sebelumnya (menghampiri korban) habis minum dua teko ciu bersama teman-teman,’’ jelasnya.

Teguh menambahkan, sebelum melakukan pengeroyokan di tempat kejadian perkara (TKP), ia bersama Budiono sempat adu mulut dengan korban. Karena di bawah pengaruh ciu, kedua pelaku kalap dan mengeroyok korban.

"Saya kalap. Saya hanya kesal karena saat itu sedang mabuk,” imbuhnya.

Kapolres Kudus AKBP Saptono melalui Wakapolres Kudus Kompol Ibnu Bagus Santoso mengatakan, akibat dikeroyok dua pelaku, tubuh korban bagian kepala dan perut mengalami luka karena dipukul. Setelah melakuakn visum, korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Jekulo.

"Setelah visum, korban lapor ke Polsek Jekulo,” terangnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Teguh dan Budiono terancam hukuman lima tahun penjara, sesuai pasal 170 ayat 1 tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan di muka umum dengan sengaja dan bersama-sama.

"Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara,” pungkasnya. (han/lis)

UMK Kudus Tertingi di Eks Karesidenan Pati

FOTO ILUTRASI TERIMA THR: Sejumlah buruh rokok di Kabupaten Kudus saat menerima tunjangan hari raya (THR).

PATI - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jawa Tengah telah ditetapkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo lewat Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/58 tahun 2019, tentang Penetapan Besaran UMK di Provinsi Jateng. 

UMK tertinggi ada di Kota Semarang, yaitu Rp2.715.000. UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp1.748.000. Rata-rata kenaikan UMK sebesar 8,57 persen.

Sedangkan untuk  UMK Kudus 2020 sebesar Rp 2.218.451. Besaran UMK itu sesuai usulan sebelumnya.            

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop UKM) Kabupaten Kudus, Bambang Tri Waluyo mengatakan, pemberlakukan UMK itu mulai awal 2020 mendatang. Sehingga bagi perusahaan yang merasa tidak mampu membayar upah karyawan sesuai UMK, diberikan kesempatan untuk mengajukan penangguhan.

"Waktu pengajuan penangguhan paling lambat 10 hari, sebelum pemberlakukan UMK,” jelas Bambang baru-baru ini.

Adapun prosedurnya, sambung Bambang, penangguhan itu diajukan ke gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah. Jika sampai batas akhir tidak mengajukan, seluruh perusahaan yang ada di Kota Kretek yang berjumlah 700 unit baik skala kecil, menengah dan besar diartikan siap membayar sesuai ketentuan UMK 2020.

‘’Pihak perusahaan juga diartikan mampu, mentaati ketentuan yang berlaku mulai awal 2020,” jelasnya.       

Guna memastikan ketentuan itu ditaati, kata Bambang, Tim Satuan Kerja (Satker) Disnakertrans Jawa Tengah akan melakukan pengawasan. Pihaknya pun akan tetap melakukan pemantauan dan membuka pengaduan, untuk para pekerja yang tidak menerima upah sesuai ketentuan UMK.

Dia menegaskan, perusahaan yang melanggar ketentuan akan ditindak sesuai prosedur yang berlaku. Mengingat penentuan UMK di 35 kabupaten/kota itu, telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/58 tahun 2019. Juga disesuaikan dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan, merujuk pada besaran tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional sebesar Rp 8,51 persen.

‘’Besaran UMK di Kabupaten Kudus, masuk urutan ke lima terbesar, dari nominal UMK se-Jateng,” tandasnya.

Dia menambahkan, penetapan besaran UMK Kudus mulai tahun depan, juga merupakan usulan Dewan Pengupahan Daerah sebesar Rp 2.218.451,95. Dengan demikian, pihaknya mendorong perusahaan untuk melaksanakan ketentuan struktur dan skala upah.

‘’Saat ini, di Kudus sudah ada 106 perusahaan yang menerapkan struktur skala upah, dan jumlah itu diperkirakan terus bertambah.Penerapannya akan dipantau mulai awal 2020,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus, Slamet Machmudi mengungkapkan, kenaikan upah yang merujuk PP 78/2015 disebut tidak signifikan, dibanding menggunakan metode hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).

‘’Besaran UMK itu dapat direalisaikan, jika perusahaan konsisten menerapkan PP Pengupahan dengan memberlakukan skala struktur upah,” ujar Slamet.

Menurutnya, UMK sebenarnya hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, besaran upahnya harus dirundingkan secara bipartit antara pengusaha dan buruh. Pihak pengusaha pun diwajibkan menyusun struktur dan skala upah, dengan mempertimbangkan masa kerja, golongan dan jabatan, pendidikan, prestasi dan lainnya.

‘’Dengan begitu, upah buruh menjadi lebih layak, adil dan proporsional. Dan tugas dinas harus menjalankan fungsinya yaitu melakukan pantauan dan penegakan aturan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Kudus melalui Disnakerperinkop UKM Kudus mengusulkan UKM Kudus tahun 2020 sebesar Rp 2.218.451. Besaran itu juga telah disepakati bersama oleh seluruh anggota Dewan Pengupahan Daerah (DPD) setempat.

Kepala Disnakerprinkop UKM Kudus, Bambang Tri Waluyo mengatakan, usulan UMK Kudus 2020 mengalami kenaikan 8,51 persen atau sebesar Rp 173.984 dari besaran UMK 2019 sebesar Rp 2.044.467. Kenaikan UMK itu didasarkan pada PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mengacu pada tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional.

‘’Segera kami mintakan rekomendasi kepada Plt Bupati Kudus, sebelum disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah awal November mendatang,” jelas Bambang.

UMK Pati Naik 8,51 Persen

Sementara itu, untuk UMK Kabupaten Pati sendiri mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen atau menjadi menjadi Rp 1.891.000.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pati Tri Haryama melalui Kabid Hubungan Industrial Hendri Kristiyanto mengatakan, sudah mengambil surat keputusan (SK) penetapan UMK dari Gubernur Jateng Ganjar Prnowo di Semarang kemarin. Setelah itu penetapan UMK itu akan disosialisasikan kepada semua perusahaan di Pati.

“Kenaikan UMK yang ditetapkan dalam rapat usulan kenaikan UMK Pati bersama dewan pengupahan, akademisi, Apindo, dan lainnya. Sehingga muncul kenaikan 8,51 persen. Kesepakatan UMK itu lalu diserahkan kepada Bupati Pati Haryanto yang kemudian oleh bupati diusulkan kepada gubernur dan gubernur menyetujuinya,” jelasnya kemarin. 

Menurutnya, kesepakatan kenaikan UMK Pati 2020 sebesar Rp 1.891.000 berdasarkan hitung-hitungan dari UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Kenaikan tersebut mengacu inflasi nasional 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.

“UMK Pati tertinggi ketiga di Karesidenan Pati setelah Kudus dan Jepara. Kami akan langsung membentuk panitia kecil dan segera menyosialisasikan kenaikan UMK kepada perusahaan dan pekerja di Pati. Sosialisasi segera dilaksanakan karena kami akan membuka penangguhan UMK,” jelasnya kemarin.

Penangguhan UMK itu difasilitasi apabila ada perusahaan yang keberatan dengan kenaikan UMK tersebut. Dirinya berharap serikat pekerja dan pemilik perusahaan setuju dengan kenaikan UMK itu. Sehingga bisa diterapkan mulai 2020 mendatang. Pada penerapannya nanti, pihaknya juga akan memantau perusahaan supaya membayar upah pekerja sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan oleh gubernur. (gus/han/lis)