 |
| SELAMAT:Wakil Bupati Bayu Andriyanto dan Kapolres AKBP Dolly A Primanto beserta jajaran Forkompinda memberikan selamat kepada Pengurus PWI Kabupaten Rembang masa Bakti 2019-2022 yang baru dilantik. |
REMBANG - Jajaran wartawan yang tergabung di organisasi diminta agar selalu bekerja secara profesional dan bermoral, melalui peningkatan sumberdaya manusia(SDM) yang berjenjang dan berkelanjutan. Dengan begitu fungsi awak media sebagai kontrol sosial dapat berjalan.
Demikian disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Mahmud NS, usai melantik pengurus PWI Kabupaten Rembang periode 2019-2022, di Fave Rembang Rabu (23/10) siang.
Kepada para pengurus PWI yang baru dilantik, Amir berpesan agar tidak aji mumpung, menjadikan wadah organisasi sebagai alat mencari keuntungan pribadi. Pasalnya, kerapkali dijumpai oknum mengaku wartawan justru menebar hal negatif di tengah masyarakat. "Kita (wartawan, Red) harus bisa menghidupi organisasi PWI dan janganlah kita hidup dari PWI. Ini berlaku untuk anggota PWI di Jawa Tengah juga," katanya.
"Kalau anggota PWI melakukan pelanggaran tentu ada mekanismenya tersendiri guna dilakukan penelitian hingga ke jenjang sanksi. Demikian pula bagi wartawan anggota PWI yang tersandung masalah hukum menjadi kewajiban PWI Jateng untuk melakukan mediasi hingga ke jalur hukum," kata Amir Mahmud yang juga Pimred media cetak di Jawa Tengah.
Di hari yang sama, Konferensi PWI tingkat Kabupaten Rembang dilakukan untuk memilih ketua. Jalannya sidang dipandu oleh Sekretaris PWI Jateng, Isdiyanto.
Musyafa yang sebelumnya menjabat bendahara, terpilih sebagai Ketua PWI Rembang. Sementara Sarman Wibowo yang sebelumnya menjadi wakil ketua PWI Rembang dimasukkan ke jajaran Dewan Penasehat bersama Agus Sutomo.
Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam kata sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Bayu Andriyanto menegaskan, media (utamanya PWI) menjadi mitra bagi Pemkab Rembang dalam menjalankan roda pemerintahan.
Setiap insan pers, kata bupati, harus tetap mengedepankan profesioanlisme dan moralitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan harus tetap dipatuhi bagi insan pers. Terlebih lagi menjelang dhelatnya pemiihan kepala desa (Pilkades) dan Pilkada tahun depan," kata Bupati. (sov/lis)
EmoticonEmoticon