Mahasiswa di Pati Gelar Aksi Bela KPK

Tuesday, September 17, 2019
BELA KPK : Para mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati menggelar aksi unjuk rasa  di depan Kantor DPRD Pati.
PATI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Selasa (17/9).

Mereka meminta agar DPR RI tidak melakukan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan merevisi Undang-Undang KPK.

Koordinator aksi, Bambang Supriyanto dalam orasinya menyebut, demokrasi yang selama ini berjalan masih ditumpangi dengan kepentingan politik yang tidak menguntungkan rakyat. Bahkan menurut dia, rakyat hanya menjadi tumbal kekuasaan.

“Wahai para wakil rakyat, kalian adalah penyambung lidah rakyat. Jangan sampai kalian menginjak-injak martabat rakyat,” katanya.

Dia juga menegaskan, bahwa selama ini KPK sudah berjuang untuk membasmi para koruptor. Tetapi ketika KPK sudah tegak berdiri, mereka yang duduk di kursi parlemen justru ingin melemahkan KPK.

Menurutnya, pola pikir wakil rakyat tersebut sangat tidak masuk akal. Apalagi mereka adalah penyambung lidah rakayat yang seharusnya mendukung penuh pemberantasan korupsi.

“Rakyat adalah sebagai tuan kalian (DPR). Jangan sampai kalian melukai hati rakyat,” tegasnya.

Aksi di depan dewan kemarin sempat diwarnai aksi dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian yang sedang berjaga-jaga di depan gerbang pintu masuk kantor DPRD.

Meski tidak diperbolehkan masuk ke gedung dewan, namun, para mahasiswa itu tetap melakukan aksi dorong dan memaksa masuk. Hingga akhirnya, petugas mempersilakan mereka untuk masuk ke gedung dewan.

Sampai di dalam, mereka disambut oleh anggota DPRD Pati, yakni Bandang Teguh Waluyo yang kebetulan pada saat itu berada di kantor. Sementara anggota dewan lainnya, dikabarkan tidak ada di kantor.

Saat audiensi dengan perwakilan DPRD Pati itu, mahasiswa mengajukan empat tuntutan sebagai dukungan terhadap KPK.

Ketua PC PMII Pati A Shoimul Mubarok mengatakan, empat tuntutan itu yakni, PMII Pati meminta kepada semua pihak baik eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat pusat untuk segera menyelesaikan polemik rencana revisis UU KPK Nomor 30 Tahun 2002.

“Kami juga meminta kepada DPRD Pati menyampaikan kepada DPR RI agar meninjau dan menimbang kembali pencabutan subsidi listrik 900 VA kategori miskin,” ungkapnya.

Selanjutnya, mereka juga meminta DPRD Pati untuk mendukung pemberantasan korupsi.

“PMII Cabang Pati meminta kepada DPRD Pati tidak mementingkan partai dan kelompoknya sendiri dalam menjalankan tugas dan fungainya,” pungkasnya. (gus/lis)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »