BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN

Tuesday, September 17, 2019
PARTISIPASI: Para peserta kegeiatan yang terdiri dari bidan desa dan perangkat desa di Kecamatan Mejobo berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan (JKN) oleh BPJS Kesehatan Kudus.
KUDUS – Guna meningkatkan persentase Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kudus, BPJS Kesehatan kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertempat di Kecamatan Mejobo, pada Selasa (16/09) kemarin.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Buku I Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa persentase minimal UHC harus mencakup 95 % dari jumlah penduduk. Sementara di Kabupaten Kudus ini masih berkisar pada 94,66 % di bulan Agustus 2019.  Artinya, dari 850.312 penduduk di Kabupaten Kudus baru ada 804.885 jiwa yang terdaftar dalam JKN-KIS.

Disampaikan oleh Daud Pujangga selaku Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan di BPJS Kesehatan Kudus, bahwa jumlah peserta JKN-KIS pada bulan Agustus 2019 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. 

“Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Sosial melalui SK Mensos Nomor 79/HUK/2019 telah menonaktifkan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN non BDT sejumlah 11.044 jiwa di Kabupaten Kudus. Mungkin ada masyarakat yang protes karena sudah punya kartu KIS tapi tidak aktif, itu karena datanya non BDT (Basis Data Terpadu). Karena sekarang sumber data yang digunakan untuk peserta PBI APBN adalah BDT,” katanya.

Sehingga, untuk mengejar persentasi peserta yang turun, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kembali persentase 95 % tersebut dalam kurun waktu 2 bulan, terhitung dari 1 Agustus hingga 30 September 2019.

Salah satu upayanya yaitu dengan menggandeng partisipasi dari tokoh masyarakat. Dalam hal ini adalah kepala desa, perangkat desa, BPD, bidan desa, dan fasilitas kesehatan (puskesmas) di Kecamatan Mejobo.

“Kita sampaikan jumlah penduduk yang belum terdaftar, dengan harapan dari tokoh masyarakat tersebut menyampaikan kepada warganya yang belum terdaftar untuk segera mendaftar,” imbuhnya.

Ada tiga cara dan kategori untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. Pertama, apabila dia masuk ke dalam kategori masyarakat mampu, maka diarahkan untuk mendaftar sebagai peserta mendiri. Kedua, apabila dia seorang karyawan di perusahaan dan belum terdaftar, maka disarankan untuk melapor kepada pihak perusahaannya untuk didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS. Ketiga, apabila dia termasuk masyarakat kurang mampu, maka dia bisa melapor ke Dinas Kesehatan untuk bisa didaftarkan melalui APBD ataupun APBN. (mii/lis/adv)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »