Puluhan Swalayan Diduga Salahi Perda

Tuesday, July 16, 2019
AUDIENSI: Komisi B DPRD Kabupaten Kudus menggelar audiensi di ruang rapat komisi dengan pembahasan toko swalayan, yang dihadiri LSM Kobra dan sejumlah dinas terkait belum lama ini. FOTO: BURHANUDDIN FIRDAUS/JATENG POS
KUDUS - Sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Kobra Kudus menggelar audiensi bersama Komisi B DPRD Kudus dan sejumlah instansi terkait di ruang rapat Komisi B DPRD Kudus belum lama ini. Dalam audiensi tersebut, disampaikan keluhan terkait keberadaan, operasional dan izin usaha toko swalayan (IUTS) di Kabupaten Kudus.

Koordinator LSM Kobra, Kasrum mengatakan, banyak toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kota Kretek. Perda tersebut sudah ditetapkan pada 20 Juni 2017 dan diundangkan sehari setelah ditetapkan.

‘’Fakta di lapangan masih ada sejumlah toko swalayan, yang melanggar perda. Termasuk jumlah dan jarak dengan pasar tradisional,” kata Kasrum.

Dia mencontohkan, mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2017, toko swalayan di wilayah Kecamatan Kota kuotanya berjumlah 19 unit, namun kenyataan ada 24 toko. Kemudian di wilayah Kecamatan Jati kuotanya 11 toko, faktanya berjumlah 16 toko swalayan. Kemudian di Kecamatan Undaan kuotanya 3 toko kenyataanya ada 7 toko modern.

Tidak hanya itu, lanjutnya, di wilayah Kecamatan Mejobo kuotanya 5 namun kenyataannya ada 7 toko, wilayah Kecamatan Jekulo kuotanya 5 toko kenyataanya 12 toko, Kecamatan Bae ada 4 toko, Kecamatan Dawe ada 6 toko, Kecamatan Gebog 4 toko, dan di Kaliwungu ada 5 toko kenyataanya ada 11 toko swalayan.

‘’Kelebihan ini agar segera dijelaskan dan ditindaklanjut,” pintanya.
Terkait jarak, Kasrum mengatakan, toko swalayan di Kudus juga banyak yang melanggar aturan. Di dalam Perda 12/2017 juga sudah diatur, yaitu berjarak 1.000 meter dari pasar tradisional. Namun fakta di lapangan, tidak sesuai yang diatur dalam peraturan daerah.

‘’Saya contohkan di seputaran Pasar Jekulo, Kalirejo, Ngemplak Undaan, dan sebagainya. Di depan Pasar Bareng Jekulo, jarak toko swalayan tidak ada 100 meter dari Pasar Bareng,” paparnya.

Tidak hanya itu, dia juga meminta kejelasan terkait IUTS, sebagai lampiran saat mengajukan permohonan pembuatan izin usaha untuk toko swalayan. Kemudian terkait kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang saat ini dinilai belum berjalan.

‘’Terkait kemitraan ini, saya belum menemukan adanya produk dari UMKM yang dijual di toko swalayan. Saya menduga, sampai saat ini belum ada kemitraan dengan pelaku UMKM di Kudus,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Namun sebelum melangkah, pihaknya akan menggelar audiensi kembali yang dihadiri oleh Kepala OPD terkait secara langsung.

‘’Kami berharap, pada pertemuan kedua mendatang, kepala dinas hadir secara langsung, Seperti DPMTPS, Satpol PP, dan Dinas Tenaga Kerja Perinkop dan UMKM,” pintanya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti saat mengikut audiensi mengaku tidak pernah dimintai rekomendasi untuk pendirian toko swalayan di Kabupaten Kudus,”Saya tidak tahu dan tidak pernah dimintai rekomendasi. Tau-tau sudah ada toko baru,” kata Sudiharti. (han/lis)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »