Pengajuan Paspor Pekerja Migran Ditolak Imigrasi

Diduga non prosedular, belasan pekerja migran indonesia (PMI) ditolak saat ingin terbang di Bandara. Foto : AGUS RIYANTO

INFOJATENGPOS/PATI – Kantor Kelas Imigrasi II Pati menolak pengajuan paspor belasan pekerja migran Indonesia (PMI) awal 2019 ini. Penolakan pengajuan paspor tersebut lantaran diajukan oleh PMI yang diduga bekerja nonprosedural. Dikawatirkan, WNI di negara orang menjadi PMI ilegal.

Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati Earias Wirawan mengemukakan, dalam proses pengajuan paspor ada tahapan wawancara terhadap yang bersangkutan. Apabila dalam interogasi itu ada kejanggalan dari pemohon paspor, maka pihaknya tidak akan menerbitkannya. Sebab, penerbitan paspor tidak main-main karena bisa mengakibatkan human trafficking.

“Misalnya saja ada perempuan muda yang ingin membuat paspor. Saat diwawancarai, dilihat dari gesturnya mencurigakan. Ia beralasan pergi jalan-jalan sedangkan pekerjaan dan latar belakangnya tidak jelas. Maka kami boleh tidak menerbitkan paspor karena kawatir dimanfaatkan akan dipekerjakan ilegal di luar negeri,” katanya kemarin.

Menurutnya, jika hal itu dicegah dari awal, maka akan menghindari human trafficking dan dimanfaatkan para calo pada keberangkatannya. Sebab menjadi PMI harus sesuai dengan prosedural yang ada supaya bisa dilindungi undang-undang. Jika nonprosedural, tidak bisa dilindungi undang-undang karena dipekerjakan secara ilegal.

Ia mengatakan, sejak Januari-April ini Imigrasi Pati telah menolak 14 pengajuan paspor dari pemohon yang dicurigai sebagai PMI nonprosedural. Penolakan itu sesuai dengan Pasal 66 poin 2 UU Keimigrasian 6/2011 tentang pengawasan keimigrasian terhadap WNI yang memohon dokumen perjalanan keluar negeri.

Pengawasan pengajuan permohonan dokumen perjalanan (SPRI) yang dilakukan petugas berhak menolah permohonan pengajuan paspor jika pemohon memberikan keterangan atau data tidak sesuai. Terlebih untuk pemohon paspor bagi calon PMI yang bekerja di luar engeri wajib melampirkan surat rekomendasi yang dikeluarga dinas terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 8/2014.

“Selain mengawasi lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar Indonesia, kami juga melakukan pengawasan terhadap keberadaan kegiatan orang asing di wilayah kami. Bahkan 23 April lalu ada warga Tiongkok Yan Jungping yang dideportasi karena melakukan pelanggaran terhadap ijin tinggal,” ungkapnya. (gus/*)

Share this

Author : infojatengpos

Related Posts