Tingkatkan Pelayanan, BPJS Kesehatan Pati Bayarkan Rp 103 Miliar ke Rumah Sakit

Wednesday, April 17, 2019


Kepala BPJS Kesehatan KC Pati Surmiyati saat melakukan jumpa pers di Kantor BPJS Pati belum lama ini.
PATI - Agar fasilitas kesehatan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati membayar rumah sakit di daerah wilayahnya sebesar Rp 103 miliar pada April ini.

“Pembayaran yang dilakukan kepada faskes lanjutan dan primer khusus April ini mencapai Rp 103 miliar. Pembayaran menggunakan sistem first in first out. Pembayaran dilakukan sesuai kecepatan rumah sakit menagih ke BPJS. Semakin cepat menagih, semakin cepat dibayarkan,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan KC Pati Surmiyati.

Dirinya mejelaskan, pembayaran itu untuk 242 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 35 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang dibayarkan dana kapitasi dan tagihan klaimnya oleh BPJS Kesehatan. Di Pati, paling banyak di RS Keluarga Sehat Pati dan RSUD Soewondo.

“Supaya pihak faskes bisa melakukan kewajibannya sesuai regulasi yang ada. Dirinya meminta rumah sakit semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien JKN-KIS,” katanya.

Kalau rumah sakit memberikan pelayanan optimal, lanjutnya akan membuat pasien nyaman. Sehingga bisa tak ada keluhan dari pasien lagi.

“kami telah berkoordinasi dan meminta faskes dalam memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Sehingga peserta yang dilayani menggunakan program JKN bisa merasakan manfaat. Bahkan sebanyak 800 ribu peserta atau 40 persen memanfaatkan BPJS di tingkat lanjutan,” jelasnya.

Selain telah membayarkan rumah sakit, pihaknya juga mendorong peserta untuk rutin melakukan pembayaran. Terutama iuran peserta pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri. Sebab saat ini tunggakan peserta PBJS sebanyak 65 ribu dan total iuran tertunggak Rp 31 miliar pada April ini.

“Peserta mandiri yang rutin membayar hanya 72 persen. Ada 28 persen atau 65 ribu peserta tidak membayar sehingga menunggak Rp 31 miliar. Tunggakan ini disebabkan karena peserta tidak tahu. Untuk itu, kami berupaya mempermudah akses pembayaran dengan menggandeng kader JKN,” katanya. (mel)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »