Pemkab Kudus Segera Melengkapi Berkas Pembangunan Mapolres

BERMASALAH: Pemkab Kudus segera melengkapi berkas yang disyaratkan untuk pembuatan IMB bagi gedung baru Mapolres Kudus. FOTO: BURHANUDDIN FIRDAUS/JATENG POS

INFOJATENGPOS/KUDUS- Kehadiran gedung baru Mapolres Kudus yang diduga sarat masalah, menjadi pelajaran berharga dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Kudus. Sehingga kedepan, diharapkan tidak terjadi permasalahan serupa.

Karena itu, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, mengaku segera melengkapi berkas yang disyaratkan untuk pembuatan surat Ijin Mendidikan Bangunan (IMB) bagi gedung baru Mapolres Kudus.

"Kita akan lengkapi. Kemarin kebutuhan mendesak dan pembangunannya dipercepat," ujar Tamzil kepada awak media.

Tamzil mengaku belum tahu secara pasti dan perlu dikaji lebih dalam, apakah ada dugaan pelanggaran dalam pembangunan Mapolres Kudus.

"Evaluasi ke depan jangan diulang. Jangan terburu-buru membangun. Sejak awal harus ada pemahaman, yaitu administrasi harus lengkap," pintanya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, Djati Solechah menambahkan, saat ini belum melakukan tindakan apapun terkait persoalan terhadap gedung Mapolres Kudus.

Menurut Djati, pihak dinas teknis yang seharusnya bertanggungjawab terkait pembangunan Mapolres, juga tidak langsung melimpahkannya ke Satpol PP.

"Kecuali dari dinas teknis sudah memberikan peringatan secara lesan, tertulis dan melayangkan surat peringatan 1 sampai 3. Jadi sampai saat ini kami belum bertindak apa-apa," tegasnya.

Sekedar diketahui, pemanfaatan tanah yang berstatus lahan hijau, seharusnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) kabupaten setempat. Sebab, peraturan tata ruang setiap kabupaten tidaklah selalu sama.

"Peruntukan lahan hijau harus sesuai dengan Perda RTRW 2013-2032, dan itu (Gedung Baru Mapolres, red) kewenangannya di Pemkab Kudus," ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus Sudarsono, Selasa (18/12) pagi.

Menurut Sudarsono, bangunan baru Mapolres Kudus bisa dilihat dari isi dalam Perda RTRW-nya, apakah lahan yang digunakan berstatus lahan hijau atau bukan.

"Bisa dilihat dulu dan sekarang, hijau atau bukan. Boleh atau tidak, itu kewenangannya ada di Pemkab Kudus," tegasnya kepada Jateng Pos.

Sudarsono menambahkan, Pemkab Kudus akan melakukan revisi Perda RTRW Tahun 2012-2032 pada tahun anggaran 2019 mendatang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gedung Mapolres Kudus baru yang berlokasi di Jalan Raya Kudus-Pati Km 14 turut Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, diduga belum memiliki surat Ijin Mendiringan Bangunan (IMB).

Padahal gedung senilai Rp 38 miliar tersebut, sudah diresmikan Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono 31 Juli tahun ini.(han/rif)