JAKARTA- Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional, Bara Krishna Hasibuan, mengatakan kasus ketiga Indonesia di WTO ini berkaitan produk lempeng baja canai dingin nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF).
"Kita mengajukan case ketiga. Jadi, mereka meng-imposed UE (Uni Eropa) additional import duty," ujar Bara seperti dikutip Antara, Minggu (3/12).
Uni Eropa mengenakan bea masuk penyeimbang (BMP) atau countervailing duty atas SSCRF India dan Indonesia.
BMP yang dikenakan ke Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen, sedangkan BMAD yang dikenakan Uni Eropa sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.
Bara mengatakan, Indonesia dituding mendapat subsidi dari pemerintah China lantaran negara tersebut mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.
"Bagi UE itu unfair practices, jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China. Mungkin tahun depan dibahas, kita sudah ajukan secara resmi," kata Bara.
Bara juga menyampaikan saat ini permintaan ekspor baja ke Eropa sedang meningkat. Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp 569,1 miliar.
Sementara di kancah dunia internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan COP28 merupakan salah satu wadah memperkuat implementasi dalam aksi nyata penanganan perubahan iklim. Dia menyebut COP28 ajang perkuat implementasi bukan ajang pertunjukan ambisi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA). Dia mengatakan prinsip Paris agreement harus jadi pedoman.
"COP28 harus menjadi ajang untuk perkuat implementasi bukan ajang untuk pertunjukan ambisi. Prinsip Paris agreement harus jadi pedoman bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai kemampuan nasional," kata Jokowi di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, kemarin.
Jokowi menyatakan dukungan Indonesia terhadap G77 dan RRT, serta turut mengajak semua pihak untuk melakukan aksi bersama. Jokowi menyampaikkan tiga poin yang bisa dilakukan.
Mulai dari mengundang seluruh pihak melakukan penguatan kerja sama dengan menghidupkan kembali semangat Bandung. Hal tersebut dikarenakan solidaritas kesetaraan dan kolaborasi sangat diperlukan dalam penanganan perubahan iklim global.
"Melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia telah memberikan pelatihan penanganan iklim untuk kawasan Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik," ujarnya.
Poin kedua yang disampaikan yaitu menjadikan negara berkembang sebagai bagian dari solusi. Jokowi menjelaskan keketuaan Indonesia pada konferensi internasional telah menghasilkan sejumlah aksi dan pandangan menghadapi perubahan iklim global.
Di hadapan para pemimpin negara, Jokowi mengungkapkan upaya yang telah dilakukan Indonesia guna mencapai net carbon sink. Salah stunya dengan menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2019.
"Kami juga telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan terdegradasi dan 3 juta Ha lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove," ujarnya.
"Keketuaan Indonesia di ASEAN telah wujudkan taksonomi ASEAN. Presidensi G20 Indonesia membentuk skema pembiayaan campuran dan platform negara. Bursa karbon Indonesia juga sudah beroperasi sejak September lalu," sambung Presiden. (kum/dtc/muz/han)