JATENG

INFO PATI

INFO KUDUS

Recent Posts

Pembentukan Panitia Angket Tak Penuhi Kuorum, Anggota Tak Hadir Disorot Warga

Wednesday, May 18, 2022 Add Comment
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. 

PATI - Rapat Paripurna DPRD Pati dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Ujian Calon Perangkat Desa (Perades) gagal dibentuk hari ini, Selasa (17/5). Hal tersebut terjadi lantaran jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Dari total 50 anggota DPRD Pati, hanya 22 anggota saja yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Sementara 28 anggota yang lain tidak tampak. Padahal, minimal jumlah anggota untuk bisa diselenggarakan rapat paripuna minimal 26 anggota.

Sesuai tata tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 164 Ayat 6, keputusan terkait pembentukan hak angket, jika rapat tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditutup dan keputusan mekanismenya diserahkan kepada Ketua DPRD dan Ketua Fraksi.

Pimpinan Rapat Paripurna Ali Badrudin sangat menyayangkan sikap beberapa fraksi yang tidak hadir. Padahal sebelumnya telah menyetujui pembentukan panitia angket.

“Kami sangat menyayangkan sikap mereka. Padahal pada rapat pertama ada 43 anggota dewan yang datang, sudah menyetujui dan menandatangani pembentukan panitia angket ini. Dalam kesempatan itu, kami juga sudah memberikan kesempatan untuk yang tidak menyetujui bisa mengajukan keberatan. Namun di waktu itu tidak ada yang merasa keberatan. Makanya hari ini kita rapat paripurna untuk pembentukan panitia angket,” jelas Ali Badrudin yang juga Ketua DPRD Pati.

Dalam rapat tersebut, beberapa fraksi sama sekali tidak mengirim anggotanya, seperti Fraksi Golkar dan Fraksi Gerinda. Sementara dari Fraksi PKB, hanya Wakil Ketua III DPRD Pati Muhammadun yang tampak hadir.

Senada dengan Ali Badrudin, Muhammadun juga turut menyayangkan sikap para anggota dewan yang tidak hadir sesuai jadwal.

“Kemarin sudah diberikan kesempatan sama pimpinan rapat, jika yang keberatan bisa diutarakan. Dan tidak ada (yang keberatan). Lha ini sudah dijadwalkan malah pada tidak datang. Saya kecewa atas sikap seperti itu,” kata Muhammadun.

Untuk diketahui, rapat paripurna dengan agenda pembentukan panitia angket ini sudah mengalami penundaan hingga tiga kali dan molor hingga berjam-jam. Karena anggota tak jua mencapai kuorum, Pimpinan Rapat Paripurna, Ali Badrudin memutuskan pembentukan panitia angket tak dapat dilanjutkan dan rapat ditutup.

Sementara itu, Ketua Ormas Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) Cahya Basuki turut angkat bicara terkait penundaan rapat Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Ujian Calon Perangkat Desa (Perades) tersebut.

“Terkait penundaan rapat pansus DPRD Pati karena tidak memenuhi kuorum sangat kami sayangkan mengingat pembentukan pansus itu kan sudah jadi agenda DPRD Pati. Jadi mestinya ya ini merupakan prioritas kerja yang harus mereka selesaikan dengan penuh tanggung jawab,” jelas Cahya Basuki.

Ia juga mengatakan, setuju atau tidak, semestinya anggota dewan tidak menggagalkan agenda rapat yang telah disusun jauh-jauh hari dengan tidak hadir.

“Setuju atau tidak setuju, para anggota dewan yang merupakan wakil rakyat wajib hadir. Nah nanti setuju atau tidak, itu hak masing-masing anggota untuk mengambil keputusan. Tapi keputusan itu harus dibuat dalam rapat. Kalau tidak mau ambil keputusan dalam rapat, lalu harus bagaimana? Masyarakat malah dibuat makin bingung dengan wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab seperti itu,” kritiknya tegas. (awe) 

Pererat Silahturahmi, Puskom Pati Gelar Halal Bi Halal

Thursday, May 05, 2022 Add Comment
FOTO BARENG : Keluarga Besar Puskom Pati foto bersama usai menggelar acara halal bi halal dan santunan anak yatim piatu. 

PATI - Memanfaatkan moment lebaran tahun ini, Puskom Pati menggelar acara halal bi halal dengan para anggotanya. Kegiatan itu berlangsung di salah satu rumah makan yang berada di lokasi wisata Waduk Gunungrowo, Kamis siang (5/5/2022). 

Ketua Umum Puskom Pati, Guno Agus Tiarso mengatakan, kegiatan halal bi halal ini adalah untuk ajang mempererat tali silahturahmi keluarga besar Puskom Pati. 

Menurutnya, acara halal bi halal kali ini digelar bersamaan dengan peringatan hari jadi ke-5 Puskom Korwil Pati dan hari jadi ke-4 Puskom Pati Korwil Utara. 

"Sejak tiga tahun terakhir kami tidak mengadakan acara halal bi halal seperti ini, sebab situasi yang tdak memungkinkan karena pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga untuk memperingati hari jadi Puskom Korwil Pati sdan Puskom Pati Korwil Utara, " kata Guno Agus Tiarso. 

Sesuai dengan tema yang diambil dalam kegiatan itu 'Sambung Rasa dalam Menyatukan Hati, Dedikasi dan Aksi' Guno berharap ke depan hubungan Keluarga Besar Puskom Pati akan bertambah solid dan selalu membawa manfaat di tengah masyarakat. 

Guno menceritakan, awal terbentuknya Puskom Pati adalah  sebagai wadah seduluran warga Pati yang berada di perantuan, kemudian bejalannya waktu Puskom Pati menjadi organisasi masyarakat (ormas) atau perkumpulan dengan memiliki banyak anggota yang bergerak pada kepentingan sosial. 

"Harapannya Puskom Pati bisa semakin solid, organisasinya bertambah besar, dan akan lebih banyak anggota yang bergabung. Karena semboyan kami semua akan mudah jika dilakukan bersama-sama," harap Ketua Umum Puskom Pati. 

Meski memiliki banyak anggota dan selalu bergerak di bidang sosial, Guno menggaris bawahi, jika Puskom Pati bukan bagian dari partai politik dan tidak mau berpolitik. 

"Kami selalu menghindari politik karena itu bisa merusak seduluran. Puskom Pati adalah perkumpulan yang mengutakam seduluran dan berusaha membawa manfaat untuk semua," terangnya. 

Dalam kegiatan kemarin, Puskom Pati juga mengadakan santunan bagi anak-anak yatim piatu. Sedikitnya ada 20 anak yang kurang beruntung itu diberi bantuan dan bingkisan.

"Selama bulan Ramadhan kemarin setiap korwil juga telah melakukan kegiatan sosial seperti bagi-bagi takjil dan santunan anak yatim dan kegiatan ini adalah puncaknya," tandas Ketua Umum Puskom Pati.  (gus) 

Ketua DPRD Pati Minta Masyarakata Jaga Kondusifitas Saat Perayaan Lebaran

Sunday, May 01, 2022 Add Comment
Ali Badrudin, Ketua DPRD Kabupaten Pati.

PATI - Di penghujung bulan Ramadan, seluruh umat Islam tanah air akan merayakan hari Raya Idul Fitri. Momentum ini disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Islam setelah melewati ibadah puasa selama satu bulan lamanya.

Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengucapkan selamat merayakan hari raya bagi seluruh umat muslim di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Menurut Ali, momen lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya  telah terjadi penurunan kasus Covid-19 besar-besaran  sehingga pemerintah memberikan berbagai kelonggaran dalam Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM).

Meski dilonggarkan, Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpesan kepada masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah pusat dan Pemkab Pati.

“Menjelang lebaran saya berpesan kepada masyarakat kita jaga pati tetap kondusif aman tentram sesuai edaran Kemenag yang kemudian ditindaklanjuti  Pemkab Pati,” ujar Ali Badrudin saat ditemui awak media belum lama ini.

Terkhusus pada penghujung  bulan Ramadan, malam 1 Syawal 1443 hijriah agar masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mengadakan takbir keliling.

“Diperbolehkan, boleh takbir tapi jangan keliling. Di masjid saja  kita tetap bisa ambil hikmahnya. DPRD sendiri mendukung kebijakan bupati tetap takbir keliling di tempat ibadah,”imbuh Ali.

Usai perayaan Hari Raya Idul Fitri Ali mengharapkan Kabupaten Pati benar-benar memasuki hari kemenangan dan mendapat  kekuatan dan energi baru bagi seluruh masyarakat. Terlebih bisa terbebas dari Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia lebih dari dua tahun lamanya. (awe) 

DPRD Pati Apresiasi Kejagung Bongkar Magia Minyak Goreng

Thursday, April 28, 2022 Add Comment

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memberikan apresiasi, atas pembongkaran kasus mafia minyak goreng di tanah air. Hal tersebut diucapkan oleh Anggota Komisi B DPRD Pati M. Nur Sukarno.

”Kinerja Kejaksaan Agung Patut kita apresiasi, karena berani membongkar mafia perminyak gorengan di Indonesia, ” ucap Sukarno, Rabu (27/4/22).

Setelah mafia minyak goreng terbongkar, dan pemerintah menyetop semua perizinan ekspor minyak goreng maupun CPO, dirinya berasumsi jika harus ada evaluasi mendalam terkait minyak goreng, agar sistem perekonomian tetap stabil.

” Pemerintah saat ini sudah menyetop export minyak goreng maupun CPO, harus ada evaluasi yang mendalam, sehingga tidak merugikan produsen atau pabrik kelapa sawit, ” jelas politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) itu.

” Supaya kestabilan perekonomian tetap berjalan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang seksama dan jelas, ” imbuhnya.

Sebelumnya, diketahui IWW Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, yang mengizinkan ekspor minyak goreng dan CPO ke luar negeri.

Setelah itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya dalam kasus mafia minyak goreng yang menggegerkan seantero jagat Indonesia.

Pertama, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, kedua Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SM, dan ketiga General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas PTS. Saat ini, seluruh tersangka telah ditahan oleh Kejaksaan agung. (awe) 

Dok.. Perda Disabilitas di Kabupaten Pati Disahkan

Thursday, April 28, 2022 Add Comment

 

PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar Rapat Paripurna, di ruang Sidang Paripurna gedung DPRD Pati, Kamis (28/4/2022). Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Pati, H. Hardi, karena Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berhalangan menghadiri rapat. 

Sebanyak 33 anggota dewan dari 50 jumlah keseluruhan anggota DPRD Pati hadir pada rapat tersebut. Selain itu turut hadir pula Bupati Pati, Haryanto beserta jajaran dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pada rapat tersebut, dilakukan penyampaian penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selain itu, juga disampaikan penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dan persetujuan bersama terhadap Raperda Penyandang Disabilitas dan Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Bupati Pati, Haryanto.

“Dapat kami sampaikan bahwa terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah dan Raperda tentang Penyandang Disabilitas telah dilakukan fasilitasi oleh gubernur sebagaimana disampaikan di depan. Pembahasan dan pencermatan bersama dua Raperda ini, dilaksanakan oleh komisi DPRD terkait bersama eksekutif,” kata Haryanto dalam sambutannya.

Dengan disahkan Raperda Inovasi Daerah ini, diharapkan dapat mendorong berbagai inovasi guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan dengan disahkan Raperda Penyandang Disabilitas, diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pengesahan kedua Raperda tersebut, melalui tanda tangan yang dilakukan oleh Bupati, Haryanto dan Wakil Ketua II DPRD Pati, H. Hardi. Kemudian ditutup dengan bacaan doa yang dibacakan oleh anggota komisi D DPRD Pati, Wardjono. (awe) 

Ketua DPRD Pati: Saya Yakin Hak Angket akan Berjalan

Monday, April 25, 2022 Add Comment
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin usai menerima aduan dari masyarakat terkait pengisian perades di Ruang Rapat Paripurna Kamis (21/4/2022).

PATI – Wacana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menggunakan hak angket kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tidak main-main. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin memastikan segera memproses aduan masyarakat terkait indikasi kecurangan seleksi pengisian perangkat desa (perades) tersebut.

“Akan kami proses. Ada beberapa (anggota) DPRD yang sepakat ada yang belum sepakat. Ini kami akan ajukan hak angket dan hak interpelasi. Saat ini sudah ada beberapa fraksi yang sepakat dengan hak angket. Di antaranya, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi NKRI (Nurani Keadilan Rakyat Indonesia), beberapa anggota Fraksi PKB. Beberapa teman Golkar dan Gerindra juga sepakat. Saya yakin hak angket ini akan berjalan,” kata Ali.

Sebelumnya, aduan terkait indikasi kecurangan tahapan seleksi pengisian perades terus bergulir. Bahkan pada Kamis (21/4/2022), ada 27 peserta seleksi pengisian perades bersama kuasa hukumnya mengadu ke dewan untuk meminta keadilan.

Indikasi kecurangan seleksi pengisian perades yang diadukan ke dewan antara lain tahapan sekoring yang dilaksanakan di desa masing-masing. Kemudian pada ujian tertulis di Hotel UTC Semarang pada Sabtu (16/4/2022) lalu, sebagian besar peserta mencurigai jika ujian yang dianggap transparan itu justru telah disetting mana saja calon yang bakal lolos.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menambabkan, aduan dari masyarakat dipastikan dikawal sampai tuntas. Dia tidak menginginkan DPRD dianggap ikut bermain dalam seleksi pengisian perades ini. “Biar clear dan tidak ada kecurigaan di masyarakat kita kawal. Hal ini akan jelas menunjukkan fraksi mana atau partai mana yang berada di kepentingan rakyat bukan kepentingan orang-orang besar,” imbuhnya. (awe) 

Hak Angket Pengisian Perangkat Desa di Pati Deal, Siap-siap Diselidiki Dewan

Monday, April 25, 2022 Add Comment
Puluhan peserta pengisian perangkat desa mengadu ke DPRD Pati dan diterima di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati.

PATI– Akhirnya wacana hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati terkait pengisian perangkat desa deal. Hari ini Senin (25/4/2022) sebagian besar Anggota DPRD Pati menyetujuinya.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin langsung menawarkan hak angket tersebut kepada anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna Senin (25/4/2022) di ruang rapat paripurna. Hasilnya, dari 43 dewan yang hadir rapat, sebagian besar sepakat melakukan hak angket untuk mendalami persoalan pengisian perangkat desa.

Ketua Fraksi PDIP, DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo mengungkapkan, pimpinan langsung menawarkan kepada anggota terkait wacana hak angket yang sempat digulirkan Fraksi PDIP mengenai pengisian perangkat desa di Pati. “Dari total yang hadir, mayoritas menyetujui. Jadi deal akan segera berjalan prosesnya,” ungkap Bandang.

Lanjutnya, untuk tahapan berikutnya menunggu surat resmi dari pimpinan dewan kepada masing-masing fraksi. “Anggota dewan dari fraksi mana yang akan masuk keanggotaan panitia khusus (pansus) hak angket ini. Kami dari PDIP yang menggulirkan wacana hak angket ini akan mengawal langsung. Kami juga akan membuka posko pengaduan pengisian perangkat desa, setelah terbentuk keanggotaan pansus hak angket ini,” tegas Bandang.

Bandang juga menyampaikan, hak angket yang digulirkan tidak akan menghakimi. Harapanya, melalui hak angket ini, bisa mencabut Peraturan Bupati (perbup) tentang pengisian perangkat desa dan mengembalikanya pada undang-undang. Yakni, seleksi dan pengisian perangkat desa adalah mutlak haknya kepala desa. (awe)