Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO, Biaya Tinggi Ekspor Baja Nikarat Jokowi Bicara di WCAS COP28

 

TIBA DI TANAH AIR: Presiden Jokowi tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB pada Minggu (3/12). Jokowi tiba setelah menempuh penerbangan kurang lebih 10 jam dari Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA).

JAKARTA- Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional, Bara Krishna Hasibuan, mengatakan kasus ketiga Indonesia di WTO ini berkaitan produk lempeng baja canai dingin nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF).

"Kita mengajukan case ketiga. Jadi, mereka meng-imposed UE (Uni Eropa) additional import duty," ujar Bara seperti dikutip Antara, Minggu (3/12).

Uni Eropa mengenakan bea masuk penyeimbang (BMP) atau countervailing duty atas SSCRF India dan Indonesia.

BMP yang dikenakan ke Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen, sedangkan BMAD yang dikenakan Uni Eropa sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Bara mengatakan, Indonesia dituding mendapat subsidi dari pemerintah China lantaran negara tersebut mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices, jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China. Mungkin tahun depan dibahas, kita sudah ajukan secara resmi," kata Bara.

Bara juga menyampaikan saat ini permintaan ekspor baja ke Eropa sedang meningkat. Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp 569,1 miliar.

Sementara di kancah dunia internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan COP28 merupakan salah satu wadah memperkuat implementasi dalam aksi nyata penanganan perubahan iklim. Dia menyebut COP28 ajang perkuat implementasi bukan ajang pertunjukan ambisi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA). Dia mengatakan prinsip Paris agreement harus jadi pedoman.

"COP28 harus menjadi ajang untuk perkuat implementasi bukan ajang untuk pertunjukan ambisi. Prinsip Paris agreement harus jadi pedoman bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai kemampuan nasional," kata Jokowi di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, kemarin.

Jokowi menyatakan dukungan Indonesia terhadap G77 dan RRT, serta turut mengajak semua pihak untuk melakukan aksi bersama. Jokowi menyampaikkan tiga poin yang bisa dilakukan.

Mulai dari mengundang seluruh pihak melakukan penguatan kerja sama dengan menghidupkan kembali semangat Bandung. Hal tersebut dikarenakan solidaritas kesetaraan dan kolaborasi sangat diperlukan dalam penanganan perubahan iklim global.

"Melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia telah memberikan pelatihan penanganan iklim untuk kawasan Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik," ujarnya.

Poin kedua yang disampaikan yaitu menjadikan negara berkembang sebagai bagian dari solusi. Jokowi menjelaskan keketuaan Indonesia pada konferensi internasional telah menghasilkan sejumlah aksi dan pandangan menghadapi perubahan iklim global.

Di hadapan para pemimpin negara, Jokowi mengungkapkan upaya yang telah dilakukan Indonesia guna mencapai net carbon sink. Salah stunya dengan menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2019.

"Kami juga telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan terdegradasi dan 3 juta Ha lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove," ujarnya.

"Keketuaan Indonesia di ASEAN telah wujudkan taksonomi ASEAN. Presidensi G20 Indonesia membentuk skema pembiayaan campuran dan platform negara. Bursa karbon Indonesia juga sudah beroperasi sejak September lalu," sambung Presiden. (kum/dtc/muz/han)

Viral di Medsos, Sepuluh Pelaku Tawuran diringkus Tim Resmob Sat Reskrim Polres Pati

 

Tim Resmob Sat Reskrim dan Polsek Tlogowungu Polresta Pati Minggu (03/12/2023) berhasil meringkus sepuluh orang Pelaku dari Dua kelompok yang akan melakukan tawuran dengan membawa Celurit yang videonya sempat Viral di Medsos.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Tlogowungu Iptu Mujahid mengungkapkan setelah dilakukan penyelidikan kelompok pemuda yang mengatasnamakan Pasukan Katak Beracun (PKB) dan kelompok B22P tersebut hendak melakukan tawuran.

“Kronologis kejadian berawal pada Jumat (01/12/2023, anggota dari kelompok B22P melalui Medsos menantang berkelahi dengan kelompok PKB, kemudian Sabtu dini hari, 30 orang dari kelompok PKB mendatangi lokasi yang ditentukan yaitu Desa Guwo Tlogowungu sambil membawa senjata tajam jenis celurit,” kata Iptu Mujahid.

Kapolsek Tlogowungu menuturkan setelah dilakukan gelar perkara bersama Tim Resmob Sat Reskrim di identifikasi video yang viral beredar tersebut, dengan membagi tugas.

“Setelah mengidentifikasi bersama Tim Resmob Sat Reskrim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 10 orang pelaku dari kelompok tersebut”, tandasnya.

Sepuluh orang pelaku beserta barang bukti 9 Celurit diamankan di Satreskrim Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan dari salah satu kelompok yang diamankan mengakui pernah melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam pada pengendara motor di Jalan Raya Pati Gembong.(Rilis/Han)

Bergas Optimis Persiku Jr Juarai Piala Soratin 2023

 

Pj Bupati Kudus Bergas C Penanggungan menerima audiensi tim Manajemen Persiku Jr, di Pendapa Kabupaten Kudus, baru-baru ini.(FOTO DOK DISKOMINFO KUDUS)

 

KUDUS-Tim kesebelasan Persiku Kudus Junior dijadwalkan akan bertanding melawan SM Ajibarang Semarang, dalam laga finasl Piala Soeratin U-17 Tahun 2023, di Stadion Jatidiri Semarang, Selasa (5/12) mendatang. Sebelum menuju ke Markas PSIS Semarang, tim Manajemen Persiku Jr ‘sowan’ ke Pendapa Kabupaten Kudus, baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan memberikan dukungan, baik kepada tim manajemen maupun pemain Persiku Jr. Pihaknya juga meyakini, tahun ini tim kebanggan ‘Wong Kudus’ itu pun lolos dan menjadi juara Piala Soeratin U-17 Tahun 2023.

‘’Kalau melihat performa tim yang luar biasa dari pertandingan sebelumnya, saya yakin Persiku Junior juara,’’ kata Bergas.

Bergas pun mengapresiasi, pemain Persiku Jr yang terus bermain dengan tangguh hingga mencapai final. Padahal, lawan yang dihadapi lumayan berat. Pada kesempatan itu, pihaknya berpesan agar waktu latihan dan istirahat seimbang, sehingga kondisi pemain tetap fit.

‘’Latihan dan vitamin itu perlu. Tapi jangan lupa untuk istirahat yang cukup, biar kondisi saat bermain maksimal,’ tuturnya.

Sementara Manajer Persiku Jr Zyuhal Laila Nova mengungkapkan, laga final Piala Soeratin akan berlangsung pada 5 Desember 2023 di Stadion Jatidiri Semarang. Tim Persiku Junior akan melawan SM Ajibarang Semarang Jr. Ditemui usai Pihaknya berterima kasih atas dukungan maksimal dari Pj. Bupati Kudus.

‘’Kami siap menindaklanjuti pesan dan saran dari Pak Pj. Bupati. Tentu kami juga menargetkan tim Persiku Junior juara,’’ ungkapnya.

Pelatih Kepala Persiku Jr Widoro Heriyanto menuturkan, selama Piala Soeratin di gelar, Persiku Junior pernah dua kali juara dan dua kali masuk babak final. Kali ini, anak didiknya ditarget menjadi Sang Juara turnamen sepakbola tahunan tersebut. Maka semua pemain diminta untuk selalu menjaga kekompakan

‘’Menjaga soliditas dan kekompakan antar pemain itu sangat penting,’’ tutupnya. (han)

UMK Gelar Anugerah dan Ugrading Kerjasama

 

Rektor UMK Darsono memapakarkan cara meningkatkan kualitas kerja sama, dalam kegiatan Anugerah dan Upgrading Tahun 2023.(FOTO DOK LINFOKOM UMK)

 

KUDUS-Universitas Muria Kudus (UMK) melalui Lembaga Informasi dan Komunikasi (Linfokom), gelar even Anugerah dan Upgrading Tahun 2023, di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis 30 November-Sabtu 2 Desember 2023.

Ketua Linfokom, Dhini Rama Dhania mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja dan mutu masing-masing fakultas, lembaga, hingga unit yang bernaung dibawah UMK.

‘’Penganugerahan ini untuk Lembaga maupun unit yang paling aktif dalam PKS (Perjanjian Kerjasama),’’ kata Dhini, melalui press release, Sabtu (2/12).

Sambung Dhini, penganugerahan ini juga dalam rangka menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada Good University Governance (Tata Kelola Universitas yang Baik, red).

‘’Tata kelola itu akan menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan, untuk menunjang penguatan universitas unggul yang berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global,’’ tandasnya.

Sementara Rektor UMK Darsono menilai “Anugerah dan Upgrading Kerjasama Tahun 2023” ini penting digelar setiap tahunnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja sama. Baik dalam maupun luar negeri.

‘’Ada dua aspek penting dalam pengembangan kerjasama, pertama pengaturan kerjasama ke dalam, serta SOP (Standart Operating Procedur) kerjasama,’’ imbuhnya.

Adapun pengaturan kerjasama ke dalam, sambung Darsono, meliputi organisasi, struktur, regulasi, insentif kerjasama, serta pelembagaan kerjasama. Sedangkan SOP kerjasama, hendaknya dijelaskan dalam suatu panduan yang terstruktur.

‘’Sehingga masing-masing PIC (person in charge) kerjasama, nantinya dapat mengakses semua,’’ tuturnya.

Sedang Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama UMK, Achmad Hilal Madjdi menambahkan, saat ini masih ada suatu ‘dinding’ yang menjadi tantangan bagi masing-masing PIC kerjasama. Antara lain, kurangnya kepercayaan, universitas yang dianggap kurang terampil, pengetahuan yang kurang tentang peluang kolaborasi.

‘’Selain itu, juga dukungan keuangan atau insentif untuk berkolaborasi tidak mencukupi, kurangnya mekanisme pengendalian, serta jalur komunikasi yang tidak efisien,’’ kata Hilal.

Kendati, pihaknya menyebut hal tersebut dapat diatasi dengan membuka cara-cara baru untuk memberikan dukungan. Seperti dunia usaha dapat melakukannya dengan mendukung komunitas mereka, dan mengembangkan bisnis yang sukses dengan bermitra dengan UMK untuk menawarkan layanan baru atau produk/program baru.

‘’Kemudian, akses terhadap sumber daya dan pendanaan. Bermitra dengan perusahaan memberi UMK akses terhadap lebih banyak sumber daya untuk mendanai penelitian mereka dan mendiversifikasi bidang penelitian mereka, serta masukan dan panduan industri terhadap penemuan mereka,’’ pungkasnya. (han)

Bergas Minta di Kudus Perbanyak Guru Penggerak

 

Pj Bupati Kudus Bergas C Penanggungan melihat hasil karya guru penggerak, dalam Lokakarya 7 program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, di Gedung PBG Kudus, Sabtu kemarin.

(FOTO DOK DISKOMINFO KUDUS)

 

KUDUS-Pj Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan meminta agar tenaga pendidika dengan predikat Guru Penggerak diperbanyak di Kudus. Tentunya dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Menyusul pendidikan merupakan suatu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

‘’Tak terkecuali prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus,’’ kata Bergas saat membuka Lokakarya 7 program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 bertajuk 'Panen Hasil Belajar', di Gedung Pusat Belajar Guru (PBG) Kudus, Sabtu (2/12).

Sambung Bergas, Pemkab Kudus telah banyak melakukan berbagai upaya dalam memajukan pembangunan di bidang pendidikan. Salah satunya melalui program dan kebijakan yang dibuat, seperti peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta sarpras pendidikan. 

Disisi lain, pihaknya berharap pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dapat menciptakan lebih banyak lagi guru penggerak, yang tentunya memiliki kapasitas lebih dibanding guru pada umumnya. Sehingga dapat menjadi percontohan di lingkungan sekolah.

‘’Dengan kapasitas yang lebih banyak, kami harapkan dapat menciptakan anak didik yang lebih berkompeten,’’ ujarnya.

Diakui, hadirnya guru penggerak juga digadang-gadang dapat menjadi leader dalam mempercepat pencapaian visi misi, serta sasaran pendidikan di Kabupaten Kudus agar lebih maju dan berkualitas. Pihaknya berpesan pada seluruh pendidik agar menjadi teladan.

‘’Teruslah semangat dan tunjukkan bahwa guru di Kabupaten Kudus adalah guru yang berkompeten, kreatif, dan inovatif,’’ imbuhnya.

Masih kata Bergas, dalam menyambut kebijakan Merdeka Belajar, dia meminta agar para pendidik tidak terpaku pada sebuah kurikulum atau materi saja. Namun bisa mencakup aspek lain, seperti berkaitan dengan jurnalistik, produksi aksesoris, tata boga, maupun aspek lainnya. 

‘’Kalau bicara merdeka belajar, tentu tidak harus dalam hal stagnan saja. Bisa saja mencakup aspek lain, bahkan yang memiliki nilai ekonomis sekalipun,’’ tuturnya.

Perwakilan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah, Ainun Musfiroh mengatakan, Lokakarya ini bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan kompetensi guru penggerak. Sehingga dapat timbul ide dan gagasan baru yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah.

‘’Skill dan kreativitas guru memang harus diasah seiring perkembangan zaman. Ketika sudah terbentuk, maka dapat diaplikasikan di lingkungan sekolahnya,’’ katanya. (mas/han)

Bawaslu Kudus Temukan Puluhan APK Langgar Aturan

 

MELANGGAR ATURAN:Sejumlah baliho yang terpasang di kawasan Alun-alun Simpang 7 Kudus yang terancam ditertibkan, lantaran dinilai menyalahi aturan.(FOTO: BURHANUDDIN FIRDAUS/JATENG POS)

 

KUDUS-Belum genap sepekan tahapan kampanye Pemilu 2024 dengan agenda pemasangan alat peraga kampanye (APK) digelar. Tepatnya 28 November 2023 kemarin. Meski demikian, sudah ditemukan sejumlah APK Calon Presiden-Wakil Presiden, Caleg DPRD hingga RI serta Calon DPD yang melanggar aturan.

            

Diketahui, berdasarkan Keputusan KPU Kudus Nomor 405 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilu 2024. Terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK maupun tempat kampanye terbuka.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan mengaku saat ini sudah mulai menginventarisi APK yang dinilai melanggar aturan atau dipasang di ‘zona merah’. Baik APK milik Calon Presiden hingga calon DPD. Sementara, ditemukan ada sekitar puluhan APK yang melanggar aturan.

‘’Setelah seminggu (masa kampanya) berjalan kita akan inventarisir dulu APK yang melanggar, setelah dua pekan kemudian akan ditertibkan bersama petugas dari instansi lain,’’ kata Minan, Minggu (3/12) melalui telepon.

Minan mengungkapkan, penertiban APK tidak bisa dilakukan setiap hari, lantaran ada mekanisme pelanggaran yang harus dilalui. Termasuk terhadap penertiban rapat umum. Maksudnya, ketika ditemukan pelanggaran pemasangan APK maupun rapat umum akan didata terlebih dulu.

‘’Laporan itu dari tingkat kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten. Setelah itu direkomendaikan ke KPU, kemudian diteruskan ke peserta pemilu,’’ jelasnya.

Disinggung penemuan APK yang melanggar aturan, Minan menuturkan, berdasarkan laporan yang diterima tidak ada APK yang terpasang di jalan protokol. Namun ada sejumlah gambar calon yang terpasang di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus yang juga merupakan zona merah.

‘’Baliho yang ada di Alun-alun itu nantinya akan ditertibkan,’’ tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kudus telah menetapkan lokasi pemasangan APK dan tempat kampanye terbuka bagi peserta Pemilu 2024. Adapun lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK Pemilu 2024, diantaranya kawasan Alun-alun Simpang 7 Kudus, komplek Balai Jagong hingga ruas dan trotoar jalan, serta taman dengan mempertimbangan kebersihan, ketertiban jalan hingga keindahan kota.

Selain itu, di komplek tempat ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, gedung milik pemerintah daerah hingga desa. Jarak pemasangan APK pun diatur, yakni minimal 10 meter dari area tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah daerah hingga desa, serta gedung milik lembaga pendidikan. (han)

Realisasi PAD 2023 Kabupaten Semarang Capai Rp 454,3 Miliar

 

OPD BERPRESTASI: Bupati Semarang H Ngesti Nugraha memberikan penghargaan OPD pengelola pendapatan berprestasi tahun anggaran 2022. FOTO:JATENGPOS

Pemkab Semarang melalui Badan Keuangan Daerah (BKUD) terus melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah. Tujuannya untuk mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Diantaranya menambah kanal pembayaran non tunai untuk memudahkan warga membayar pajak. Hasilnya, sampai akhir November 2023 realisasi pajak daerah mencapai Rp229 miliar lebih.

Pencapaian itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp222 miliar lebih.

“Langkah konkrit untuk melakukan inovasi berkaitan perbaikan prosedur dan dan tata cara pemungutan pajak daerah terus Kami lakukan,” kata Kepala BKUD Rudibdo saat acara pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Kamis (30/11/2023).

Diterangkan lebih lanjut oleh Rudibdo, selain pajak daerah juga ada retribusi daerah yang mendukung perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Sampai dengan akhir November, tercapai realisasi retribusi daerah sebesar Rp36.947.725.610,oo. Sedangkan realisasi PAD mencapai Rp454.308.444.046,oo.

Pada tahun 2024, tambahnya, BKUD akan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) guna mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah maupun pajak bumi bangunan (PBB) perkotaaan dan pedesaan.

Selain itu juga diberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan berprestasi tahun anggaran 2022, wajib pajak terbaik non PBB masa pajak tahun 2022 serta desa/Kelurahan dan Kecamatan yang tercepat pelunasan PBB tahun pajak 2023.

“Penghargaan diharapkan mendorong partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.

Penyerahan penghargaan dan hadiah dilakukan oleh Bupati Semarang H Ngesti Nugraha. Ikut menyerahkan Ketua DPRD Bondan Marutohening, Sekretaris Daerah Djarot Supriyoto, perwakilan Forkompimda, Ketua TP PKK Hj Peni Ngesti Nugraha dan pejabat lainnya.

Bupati H Ngesti Nugraha saat sambutan berterima kasih atas kinerja unggul yang dilakukan jajaran BKUD. Selain itu juga kepada para wajib pajak dan masyarakat yang menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“Diharapkan tahun depan pembayaran pajak daerah terutama PBB lebih maksimal. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu para wajib pajak dan stakeholder pajak lainnya untuk semakin berkontribusi dalam pembangunan<” ujar. (mus/han)