Enam Belas Ranperda Selesai Difasilitasi Gubernur Jateng, Tiga Ranperda Masih Menunggu

Monday, November 23, 2020
TEKEN RANPERDA : Ketua DPRD Kudus, Masan dan Plt Bupati Kudus, Hartopo, menandatangani rancangan Keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRD Tentang Ranperda Kabupaten Kudus.


KUDUS-DPRD Kabupaten Kudus gelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama, di ruang Rapat Paripurna, Senin (23/11) siang kemarin. Ada tiga agenda yang dibahas di dalam rapat paripurna yang dihadiri Plt Bupati Kudus, HM Hartopo, jajaran Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Kudus itu.

Agenda pertama, membahas Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Agenda kedua soal penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Kemudian agenda ketiga, terkait laporan panitia khusus terhadap pembahasan Ranperda Kabupaten Kudus, dilanjutkan penandatanganan rancangan Keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRD Tentang Ranperda Kabupaten Kudus.

Plt Bupati Kudus, HM Hartopo mengungkapkan, ada 19 ranperda yang telah diajukan ke Gubernur Jateng. Dari jumlah itu, 16 Ranperda sudah difasilitas dan tiga Ranperda lainnya masih menunggu difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

‘’Tiga Ranperda ini soal perpajakan,’’ kata Hartopo.

Salah satu Ranperda yang sudah difasilitasi Gubernur Jateng, sambung Hartopo, yakni soal Peraturan Bupati Kudus nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Kudus.

Menurutnya, Perda tersebut tidak bermaksud untuk menekan masyarakat di tengah penerapan adaptasi kebiasaan baru. Tetapi jika ada masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan (Prokes), bisa dikenai sanksi pidana guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

‘’Kesadaran masyarakat Kudus soal penerapan Prokes masih belum tinggi,’’ katanya.

Lebih lanjut, selain soal penerapan Prokes, Ranperda itu juga membahas soal anggaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Menurut Dia, anggaran yang ada di OPD dan sudah masuk dalam KUA-PPAS agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disesuaikan dengan skala prioritas.           

‘’Jangan sampai ada lagi geser-geseran (pemindahan penggunaan anggaran),’’ tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menyebut, jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-fraksi itu nantinya akan dibahas di dalam rapat badan anggaran (Banggar). Dijadwalkan rapat banggar tersebut akan dimulai pada Senin (23/11) kemarin.

‘’Rencana pada 27 November 2020 akan digelar paripurna penetapan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Kami harapkan cepat selesai,’’ ujarnya.

Soal Ranperda, Masan menegaskan akan dibahas lagi bersama panitia khusus (Pansus) DPRD Kudus, dengan melihat skala prirotas. Misalnya soal Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus segera diselesaikan, untuk mendukung program investasi.

‘’Kita akan lihat, mana yang lebih mendesak segera dilakukan,’’ pungkasnya. (adv)


 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »