Kades Konsultasi ke Dispermades, Terkait Penyaluran Bantuan BLT Dana Desa

Thursday, May 07, 2020
DISPERMADES: Sejumlah kades mendatangi Kantor Dispermades belum lama ini untuk berkonsultasi.
PATI - Meskipun sudah ada regulasi dan petunjuk teknis, secara administrasi dan mekanisme Penyaluran BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dalam rangka penanggulan Covid-19 di Kabupaten Pati.

Namun, hal itu masih membuat bingung sebagian besar kepala desa (kades) di Kabupaten Pati. Oleh sebap itu, sejumlah kades mendatangi Kantor Dispermades belum lama ini untuk berkonsultasi. Kedatangan mereka pun diterima oleh Kabid Pembangunan Desa Dispermades, Kasdjono, di ruang kerjanya.

Kades Mintorahayu, Dwi Totok Prasetyo yang juga ketua Pasopati mengungkapkan, kedatangan mereka untuk berkonsultasi tentang penggunaan Dana Desa dan mekanisme serta pelaporannya.

“Walaupun sudah ada regulasi dan cukup jelas petunjuk teknisnya, namun karena ini adalah hal baru, maka kami perlu berkonsultasi agar tidak keliru,” jelasnya.

Hal tersebut bertujuan, agar dalam pelaksaan penyaluran BLT yang dialokasikan dari Dana Desa tersebut, tidak menyalahi aturan. 

“Karena bagaimanapun, kades bertanggungjawab atas penggunaan anggaran Dana Desa. Jadi harus ada prinsip kehati-hatian,” terangnya.

Totok melanjutkan, yang membuat para kades ini bingung adalah besaran prosentase yang dialokasikan untuk bantuan BLT, yang bervariasi. Yaitu, desa dengan jumlah DD 800 juta hingga 1 milyar rupiah, ketentuan alokasi BLT-nya sebesar 25 persen. DD sebesar 1.2 milyar rupiah, 30 persen dan DD lebih dari 1.2 miliar, sebesar 35 persen.

“Itu membuat para kades bertanya – tanya. Apa tidak terbalik perhitungan itu. Yang mendapat DD kecil justru prosentasenya kecil, yang DD- nya besar malah prosentasenya besar pula,” ujarnya.

Karena tidak semua mendapat bantuan BLT  sebesar 600 ribu rupiah, sebut Totok, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyatakat agar tidak terjadi konflik.

“Ada bantuan, tapi sampai saat ini belum turun ke desa. Bahkan BLT DD untuk penanganan dampak Covid-19 belum dapat didistribusikan kepada masyarakat karena menunggu acuan atau payung hukum dari Bupati Pati,” pungkasnya. (mel/gus)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »