Anggaran Covid-19 di Jateng Hanya Dirancang untuk 10 Hari

Monday, May 04, 2020

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengalokasikan dana untuk penanganan dampak Covid-19 Rp 1.987.003.130.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tuju miliar tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pengalokasian anggaran melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor: 900/0007729 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidan Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disesase 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Surat tertanggal 22 April 2020.

Rincian alokasi untuk SKPD penanganan kesehatan,, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya mendapatkan alokasi terbesar. Dinas Kesehatan antaralain untuk pengadaan Alat Pelidung Diri (APD) mencapai Rp 200.000.000.000,00. Yaitu perinciannya Pasien Dalam Perawatan x 20 tenaga medis x 10 hari. Sedangkan sebagai cadangan emergency 300.000 APD.

Kebutuhan karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan tenaga medis Rp 5.275.620.000,00. Untuk ini, living cost 1 PDP (3587) dengan asumsi 3 orang ODP x Rp 30.000/orang x 14 hari. Sedangkan living cost petugas adalah 14 hari x 150.000 x 36 petugas.

Biaya rawat inap PDP/hari Rp 58.363.059.000,00. Dengan rincian indeks Rp 4 juta termasuk healt recovery bagi tenaga medis dan biaya rawat inap orang/hari Rp 4.000.000 x 1.459 kasus × 10 hari.

Alokasi untuk biaya revitalisasi rumah sakit rujukan PDP perbatasan Jateng-Jatim Rp 400.000.000,00.

Intensif untuk tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, perawat, lain-lain dan pendukung Rp 116.142.000.000,00.

Santunan meninggal tenaga medis Rp 1.000.000.000, 00. Rapid test Rp 12.320.000.000,00. Dan ada juga open recruitment relawan kesehatan mencapai Rp 1.650.000.000,00.

Kemudian ada juga anggaran untuk rumah sakit. RSUD Dr Moewardi, RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo, RSUD Kelet, RSJD Dr Amino Gondohutomo, RSJD Surakarta dan RSJD Dr RM Soedjarwadi masing-masing mendapat alokasi Rp 1.000.000.000,00. Peruntukannya adalah pengadaan ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya mendapat alokasi Rp 4.645.000.000,00. Anggaran ini konon untuk revitalisasi aser daerah khususnya rumah karantina. Kebutuhan kamar tidur 2.060 sudah tersedia 948 sehingga kurangan 1.112. Kemudian tempat tidur kebutuhan 2.752 sudah tersedia 2.362, sehingga akan dibangun 390. Kemudian kebutuhan untuk pastisi kamar tidur, kamar mandi, genset, meja kamar. Untuk pengerjaannya butuh waktu 10 hari jika dilakukan serentak.

Total anggaran untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya adalah Rp 426.795.679.000,00.

Sementara itu untuk penanganan dampak ekonomi masing-masing ada di Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata. Dialokasikan Rp 2.007.500.000,00. Akan dipergunakan untuk pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomo Kreatif. Bentuknya bantuan uang usaha produktif ekonomi kreatif.

Dinad Koperasi Usaha Kecil Dan Menengan mendapatkan Rp 39.094.627.000,00 untuk subsidi bagi KUMKM terdampak. Masing-masing untuk pengadaan gula, telur, minyak, tepung, biaya transport dan biaya operasional pengiriman. Untuk subsidi bunga pinjaman bagi koperasi Rp 56.002.558.000,00. Dinas Koperasi juga mengadakan pembuatan 3 juta masker dengan biaya Rp 13.682.815.000,00.

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mendapatkan alokasi Rp 126.750.000,00 untuk pembuatan baju APD dan perakitan masker. Rp 1.080.000.000,00 untuk peningkatan kapabilitas IKM Agro. Yaotu untuk peningkatan kemampuan industri 1.750 unit x @ Rp 1.007.000,00.

Peningkatan kapasitas IKM Agro Rp 900.900.000. Yaitu bantuan row material @ Rp 400.000. Peningkatan Kapasitas IKM non Agro. Yaitu Bimbingan teknis peningkatan kapasitas industri tekstil sebanyak 300 orang. Peningkatankapasitas IKM Non Agro Rp 414.000.000 untuk fasilitasi meterial industri logam sebanyak 2 koperasi industri.

Dinas Pangan mendapatkan alokasi Rp 450.000.000 untuk bantua biaya distribusi pangan strategis antar waktu dan antar wilayah dari daerah produsen ke konsumen. Rp 4.800.000.000,00 untuk tambahan cadangan pangan pemerintah Jawa Tengah dan Rp 3.500.000.000,00 untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarha Berencana mendapatkan anggaran tak kalah besat. Rp 30.812.400.000,00 untuk peningkatan produktifitas rkomoni perempuan kepala keluarga. Berupa pelatihan dan paket pembuatan produk untuk lebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19. Antaralain pembuatan masker oleh perempuan kepala keluarga di desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mendapat Rp 60.900.000.000,00. Rrncananya untuk beras 1 ton per desa. Rp 7.616.250.000,00 unuk dukungan operasional petugas pendamping desa dan Rp 20.310.000, 00 pengadaan masker yang bisa dicuci.

Terakhir adalah penyediaan social safety set/jaring pengaman sosial. Masing-masing ada di Dinas Perhubungan, Sekretaris BPBD, Dinas Sosial yang anggarannya mencapai R 1.337.754.341.000,00.

Dalam SE itu Gubernur Ganjar Pranowo juga menyampaikan rincian anggaran per SKPD dan per jenis kegiatan merupakan batas tertinggi yang dapat diajukan pembayaran oleh kepala SKPD. Apabila terdapat perubahan rencana penggunaan, dapat diajukan setelah mendapat persetujuan gubernur.

“Dana BTT dipergunakan untuk belanja kegiatan pokok atau utama dalam penanganan dampak penularan Covid-19. Tidak diperkenankan untuk belanja administrasi umum atau penunjang,”ujarnya seperti tertera dalam SE Nomor: 900/0007729.(udi

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »