Warga Tolak Rusunawa Jadikan Tempat Karantina

Friday, April 03, 2020
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN: Petugas dari Dinas PKPLH Kabupaten Kudus melakukan penyemprotan disinfektan di gedung TB IV Rusunawa Bakalankrapyak yang rencana akan digunakan untuk tempat karantina pemudik.
KUDUS - Ratusan warga penghuni rumah susun sewa (Rusunawa) Bakalankrapyak menolak kebijakan Pemkab Kudus, terkait pemanfaatan rumah susun tersebut untuk tempat karantina para pemudik.

Ketua Paguyuban Twin Block (TB) IV Rusunawa Bakalankrapyak, Agus Wahyu Subagyo menyebutkan Pemkab Kudus tidak transparan dalam menerapkan kebijakan relokasi warga TB IV ke TB III.

"Relokasi ini kesannya ditutupi. Warga disuruh pindah TB tapi tidak disertai alasan yang jelas,’’ kata Agus saat ditemui di komplek Rusunawa Bakalankrapyak, Jumat, (3/4), kemarin

Menurutnya, Pemkab Kudus harusnya memperhatikan warga rusunawa, terutama warga yang kesehatannya sangat rentan tertular corona seperti anak-anak dan lanjut usia

Agus khawatir, kebijakan itu akan menimbulkan masalah baru di rusunawa yang dihuni antara 250 hingga 270 jiwa. Pihaknya berharap, pemkab mengevaluasi kembali kebijakan itu, agar tidak timbul masalah baru terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus.

"Seharusnya tempat karantina itu jauh dari pemukiman warga, bukan malah dekat dengan lingkungan warga,’’ ujarnya.  

Dia menambahkan, masih banyak tempat lain yang bisa dimanfaatkan untuk tempat khusus karantina pemudik. Namun jika harus menggunakan Rusunawa Bakalankrapyak, warga meminta pemerintah dapat menjamin kesehatannya.

"Misalnya menyediakan hand sanitizer, masker dan multivitamin. Itu semua dibagikan kepada warga secara gratis. Tapi saya tanyakan, jawabannya disuruh beli sendiri, jadi seolah kami yang tinggal di sini tidak diperhatikan,’’ tegasnya.

Kekhawatiran itu juga diungkapkan Kepala Desa Bakalankrapyak, Susanto.  Saat ditemui di komplek Rusunawa didampingi Ketua BPD Bakalankrapyak Mukhlisin. Pihaknya mengatakan sampai Jumat pagi kemarin tidak pernah diajak koordinasi maupun diberi sosialisasi terkait pemanfaatan rusunawa menjadi tempat karantina.

"Saya dapat informasi ini justru dari masyarakat,’’ katanya.

Dia juga menyampaikan, bahwa masyarakat Desa Bakalankrapayak dan penghuni rusunawa khawatir dan keberatan, jika rumah susun sewa itu akan dijadikan tempat karantina perantau yang pulang dari luar kota atau daerah terpapar corona selama 14 hari.

"Kami berupaya menjembatani keluhan dari masyarakat itu,’’ imbuhnya.

Disisi lain, Susanto berharap kepada Pemkab Kudus tidak menjadikan rusunawa sebagai tempat karantina karena dampaknya begitu besar. Sebab virus itu tidak terlihat oleh mata telanjang, sehingga harus benar-benar ada pengkondisian sesuai standar.

"Ya kami berharap rusunawa itu tidak dijadikan tempat karantina pemudik,’’ tegasnya.

Ketua BPD Bakalan Krapyak, Mukhlisin juga menolak kebijakan Pemkab Kudus tersebut. Menurutnya, lokasi Rusunawa itu berada di jantung desa yang dapat mempengaruhi kondusifitas warga.

"Saya bukannya ingin mendahului, tapi ini sebagai antisipasi jika ada satu saja yang positif. Lalu kami ini bagaimana,’’ kata Mukhlisin.

Seperti diketahui, rusunawa TB IV merupakan bangunan empat lantai yang setiap lantainya terdiri dari 24 kamar. Sehingga total ada 96 kamar yang rencananya setiap kamar akan diisi empat orang.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah menyiapkan sejumlah tempat karantina, untuk pemudik yang baru datang ke Kota Kudus. Total kapasitas yang disiadakan mencapai 900 orang yang terbagi di gedung Balai Diklat Sonyawarih Kudus, Rusunawa Bakalan Krapyak dan Graha Muria Kudus.

"Kami akan optimalkan aset daerah, untuk tempat karantina pemudiak selama 14 hari,’’ kata Plt Bupati Kudus HM Hartopo usai rapat koordinasi bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di lantai 4 gedung Setda Kudus, Kamis, (2/4). (han/gus)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »