Pemkab Kudus Urungkan Pembuatan Tempat Karantina Pemudik

Sunday, April 05, 2020
BLOKADE JALAN: Warga Desa Colo memblokade jalan menuju Graha Muria Colo yang rencana akan dijadikan tempat karantina pemudik berstatus ODP.
KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus mengurungkan sementara kebijakan pembuatan tempat karantina, khusus pemudik berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang pulang ke Kudus.

Menyusul banyaknya penolakan dari warga yang tinggal di sekitar lokasi tempat karantina. Protes itu ditandai dengan blokade jalan menuju Rusunawa Bakalankrapyak dan Graha Muria Colo, Jumat (3/4) lusa.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Joko Dwi Putranto, mengaku akan mengkaji lagi wacana pembuatan tempat karantina khusus perantau tersebut.

"Untuk sementara ini kami pulangkan dan mengisolasi diri di rumah masing-masing selama 14 hari. Kemarin sudah ada dua orang,’’ imbuhnya saat dikonfirmasi.

Adapun upaya lain yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran corona virus, Pemkab Kudus akan memaksimalkan screening kesehatan di pintu masuk atau perbatasan Kota Kudus. Selanjutnya pemudik akan didata dengan teliti sebelum diperbolehkan pulang.

"Kami akan maksimalkan itu, sambil memikirkan upaya lain untuk proses karantinanya,’’ jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, warga Rusunawa Bakalankrapyak melakukan aksi protes terkait kebijakan Pemkab Kudus, yang akan menggunakan twinblock (TW) IV Rusunwa untuk tempar karantina ODP.  

Penolakan itu dilakukan karena penghuni rumah susun mengalami persoalan psikis dan kekhawatiran yang sangat berat, jika tinggal dalam satu lingkungan dengan ODP.

Belum lagi persoalan kebijakan salah satu pabrik elektronik di Kudus, yang akan merumahkan karyawan dan tinggal di Rusunawa. Ditempat lain, penolakan juga dilakukan warga Desa Colo Kecamatan Dawe karena Graha Muria Colo akan dijadikan tempat karantina.

Selain memadati halaman Graha Muria Colo, masyarakat juga memblokade jalan menuju tempat penginapan tersebut.

Salah seorang warga Desa Colo yang menjadi koordinator aksi, Mochamad Rindho mengatakan, penolakan dilakukan karena sejumlah alasan. Diantaranya berkaitan dengan ekonomi masyarakat Colo yang kini dalam masa pemulihan setelah ada kebijakan penutupan terminal wisata.

"Masyarakat sudah terbebani dengan penutupan obyek wisata hingga perekonomiannya lesu. Jelas adanya kebijakan ini kami menolak,’’ tegasnya.

Sedang Ketua Paguyuban Twin Block (TB) IV Rusunawa Bakalankrapyak, Agus Wahyu Subagyo menyebutkan Pemkab Kudus tidak transparan dalam menerapkan kebijakan relokasi warga TB IV ke TB III.

"Relokasi ini kesannya ditutupi. Warga disuruh pindah TB tapi tidak disertai alasan yang jelas,’’ kata Agus saat ditemui di komplek Rusunawa Bakalankrapyak, Jumat, (3/4), lalu. (han/gus) 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »