Pemkab Kudus Tambah Anggaran Penanganan Covid-19

Sunday, April 12, 2020
POSKO COVID-19: Kondisi Pos Terpadu Pencegahan Penyebaran Covid-19 DKK Kudus yang berdiri di komplek Alun-alun Simpang 7 Kudus.
KUDUS - Pemkab Kudus tambah anggaran sebesar Rp 31,500 miliar untuk penanganan corona virus diseases 2019 (Covid-19) di Kota Kretek, yang bersumber dari APBD di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) cukai.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengatakan, sebelumnya untuk penanganan Covid-19 hanya 16,5 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sedang pengguna anggarannya ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus.

‘’Itu untuk belanja alat kesehatan, seperti alat rapid test, VTM, alat pelindung diri (APD), masker dan sejumlah alat lainnya,’’ jelas Eko saat ditemui di kantornya baru-baru ini.

Saat ini, lanjut Eko, anggaran penanganan virus corona di tambah Rp 31, 500 miliar, terdiri dari relokasi anggaran di Dinas PKPLH, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Tenaga Kerja, Industri, Koperasi dan UKM Kudus sebesar Rp 5,5 miliar dan Silpa Cukai 2019 sebesar Rp 26 miliar.

Eko memaparkan, anggaran Rp 31,5 miliar itu untuk penyediaan fasilitas tempat karantina dan jaring pengaman sosial serta penguatan ekonomi. Untuk kegiatan jaring pengaman sosial pengguna anggarannya adalah Dinas Sosial, dan untuk penguatan ekonomi diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja, Inkop dan UKM.

‘’Penerima dana jaring pengaman sosial adalah warga miskin, tukang ojek, pedagang kaki lima (PKL) dan warga yang terdampak atau kehilangan pekerjaan karena covid-19,’’ jelasnya.

Khusus dana penguatan ekonomi, sambung Eko, akan direalisasikan setelah pandemi ini berakhir. Sedang penerimanya adalah pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kudus yang terdampak atau kehabisan modal usaha selama wabah virus corona.

‘’Uang tersebut nantinya bisa untuk permodalan usahanya,’’ ujarnya.

Terpisah, Kepala DKK Kudus, Joko Dwi Putranto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) M Nasiban mengaku sedang berupaya mengadakan alat rapid test dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Namun alat tersebut sulit dicari meski sudah bekerjasama dengan 7 vendor.

‘’Dengan anggaran yang disediakan, kami bisa mendapat 200 boks alat rapid test, masing-masing berisi 50 buah. Jadi total bisa mendapat 10.000 buah rapid test dengan anggaran Rp 1 miliar,’’ jelasnya.

Sedang anggaran belanja alat virus transport media (VTM), katanya sebesar Rp 429 juta untuk membeli 14.300 buah VTM. Namun hingga kini pihaknya belum bisa membelikan alat tersebut karena tidak ada yang jual untuk saat ini.

‘’informasi yang saya dapat, barang itu baru tersedia akhir Mesi 2020. Jadi akan kami pertimbangkan lagi,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Pemkab Kudus mengucurkan anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp 15,3 miliar, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2020. Dana sebesar itu untuk belanja barang dan kegiatan penanganan pencegahan penyebaran corona virus di Kota Kudus.

Hal itu diungkapkan Kepala DPPKAD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, Selasa (31/3). Dikatakan, untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kudus, Pemkab Kudus telah mengucurkan anggran sebesar Rp 15,3 miliar yang bersumber dari DBHCHT.

‘’Untuk pengguna anggarannya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus,’’ jelasnya.

Terpisah, Kepala DKK Kudus, Joko Dwi Putranto saat dikonfirmasi menjelaskan, anggaran tersebut dipakai untuk pengadaan alat kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD), alat rapid test, dan alat penyemprot disinfektan.

‘’Sebagian alat kesehatan sudah datang. Tapi detail barang yang dibeli saya kurang hafal,’’ ungkapnya. (han/gus)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »