Pemkab Kudus Berlakukan Jam Malam

Sunday, April 19, 2020
DIBLOKADE: Kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus diblokade dan dijaga sejumlah petugas gabungan anggota TNI-Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kudus, selama pemberlakukan jam malam.
KUDUS - Pemkab Kudus mulai memberlakukan kebijakan jam malam per Sabtu (18/4) malam, setelah melakukan sosialisasi selama dua hari sejak Kamis-Jumat (16-17/4) kemarin. Akses jalan menuju Alun-alun Simpang Tujuh dan komplek Balai Jagong Kudus, pun ditutup menggunakan water barrier serta dijaga anggota TNI-Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kudus.

Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, selama diberlakukan jam malam mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB, pedagang kaki lima (PKL) boleh berjualan sampai jam 20.00 WIB. Selama berjulan pedagang agar menyarankan pembeli membungkus makanan yang dibelinya dan dimakan di rumah.

"Pemberlakuan jam ini untuk membatasi masyarakat berkerumun,’’ ujarnya.

Diakui, untuk saat ini kondisi di Kabupaten Kudus dalam situasi tanggap darurat Covid-19. Meski demikian, pihaknya belum berkeinginan mengambil kebijakan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena merasa kasihan dengan pedagang kaki lima (PKL) atau buruh. Sebagai gantinya adalah memberlakukan jam malam sampai suasan kondusif.

"Saya minta masyarakat tidak berkerumun dan diminta pulang. Kalau bandel akan dikarantina di Mapolres Kudus,’’ tegasnya.

Hartopo berharap kepada masyarakat memiliki kesadaran akan bahanya penularan virus corona itu. Dia meyakini, jika semua masyarakat mengikuti anjuran dan imbauan dari masyarakat, pagebluk ini cepat berakhir. Selain itu, pemudik yang baru datang dari luar kota atau daerah zona merah covid-19, segera mengisi formulis yang telah disediakan secara online.

"Selama ini masih kucing-kucingan. Jadi, saya minta ketua RT dan RW maupun tetangganya untuk mendata, selanjutnya dilaporkan untuk mengikuti karantina,’’ pintanya.

Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Sudihati saat dikonfirmasi pun akan menindak tegas PKL yang dinilai bandel. PKL yang tidak mengikuti arahan dari pemerintah akan diberikan sanksi tegas yakni tidak diberikan surat izin usaha dan gerobaknya akan diangkut.

"Kalau bandel terpaksa tidak diberi surat izin usaha dan kita akan (gerobaknya) diangkut,’’ tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam waktu dekat Pemkab Kudus bakal memberlakukan kebijakan jam malam di tempat-tempat fasilitas umum, seperti kawasan Balai Jagong dan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Akses jalan menuju area tersebut pun akan diblokade mulai pukul 20.00 WIB hingga 06.00 WIB.  

Kapolres Kudus AKBP Catur Gatot Efendi melalui Kasatlantas AKP Galuh Pandu Pandega saat dikonfirmasi mengatakan, untuk tahap uji coba akan dilaksanakn di Alun-alun Simpang Tujuh dan kawasan Balai Jagong. Namun untuk kepastian pemberlakuannya menunggu keputusan dari Plt Bupati Kudus.

"Rencana akan diberlakukan mulai Sabtu (18/4) mendatang. Tapi nanti menunggu statemen pak Plt Bupati,’’ jelasnya. (han/gus)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »