Lelang Jabatan Kadis PUPR Ditunda

Monday, April 06, 2020

KUDUS - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus akhirnya memutuskan, menunda pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tertinggi pratama (JPT) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kudus.

Hal itu dilakukan setelah menerima surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 28 Maret 2020 lalu. Penundaan itu dilakukan karena jumlah pelamar hanya dua orang, sedangkan aturannya minimal tiga orang yang sesuai dengan kompetensi.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan BKPP Kudus Tulus Triyatmika, Senin (6/4).

"Ya, lelang JPT Kepala Dinas PUPR Kudus ditunda, setelah mendapat surat dari KASN pada 28 Maret lalu,’’ ungkap Tulus.

Sebelumnya, BKPP Kabupaten Kudus telah mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka pengisian JPT di lingkungan Pemkab Kudus, melalui website resmi Pemkab Kudus, Jumat (20/3).

Berdasarkan berita acara rapat panitia seleksi terbuka pengisian JPT Tahun 2020 Nomor 19/PANSEL-JPT/II/2020, tercatat ada sembilan pejabat yang dinyatakan lolos seleksi dan akan mengikuti tahapan tes wawancara.

Sembilan pejabat itu, terdiri dari tiga pelamar pada BKPP yakni Catur Widiyatno, Arif Suwanto dan Udi Waluyono. Kemudian tiga pejabat pada Dinas Sosial P3AP2KB Mundir, Sutrimo dan Sudarmono. Sedang tiga pejabat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Bergas Catursasi Penanggungan, Sancaka Dwi Supani dan Harsoi Widodo.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Pengisian JPT Pemkab Kudus, Sam’ani Intakoris saat dikonfirmasi menjelaskan, BKPP telah mengumumkan hasil seleksi terbuka pengisian JPT Pratama melalui website resmi Pemkab Kudus. Tiga pejabat yang lolos seleksi itu berhasil mendapat nilai terbaik dari peserta lain.

"Setelah dinyatakan lolos, peserta seleksi itu akan mengikuti tahap wawancara kepada Plt Bupati Kudus,’’ paparnya.

Adapun hasil seleksi pengisian JPT pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Kudus, lanjut Sam’ani, sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sehingga pihaknya belum bisa memutuskan apakah waktu seleksi diperpanjang atau dihentikan.

"Kami belum menerima hasil keputusan dari KASN,’’ imbuhnya. (han)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »