Bansos JPS Tahap Pertama Dicairkan

Friday, April 24, 2020
SERAHKAN BANTUAN: Plt Bupati Kudus HM Hartopo serahkan bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (22/4).
KUDUS - Pemkab Kudus melalui Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus telah menyerahkan bantuan sosial (Bansos) berupa beras dan uang tunai, kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Secara simbolis, bansos jaring pengaman sosial (JPS) itu diserahkan Plt Bupati Kudus HM Hartopo kepada 10 warga di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (23/4).

Hartopo menjelaskan, pencairan bansos JPS untuk masyarakat terdampak pandemi corona ini akan dibagi menjadi tiga tahap selama tiga bulan. Pada tahap pertama ini, penerima bansos sebanyak 4.424 orang dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 884,4 juta.

"Bansos yang kami bagikan ini belum bisa mencakup semua masyarakat yang terdampak. Mengingat kemampuan anggaran Pemkab Kudus masih terbatas,’’ jelas Hartopo.

Namun tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, pada pencairan tahap selanjutnya akan ada penambahan penerima bansos. Untuk itu pihaknya berharap kepada masyarakat selalu menjaga kondusifitas dan tidak saling cemburu, Pemkab Kudus akan selalu memperhatikan masyarakat yang terdampak wabah ini.

"Kami mohon maaf belum bisa menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Tapi kami pastikan akan berusaha menambah penerima bantuan,’’ tandasnya.

Pada kesempatan itu, Hartopo kembali mengingatkan agar pedagang kaki lima (PKL) berjualan sesuai aturan jam malam yang telah diberlakukan. Dia menegaskan, kebijakan yang diterapkan sejak Sabtu (18/4) pekan kemarin, demi kebaikan warga Kudus menyusul naiknya jumlah pasien positif covid-19.

Menurutnya, meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif covid-19 karena masyarakat terkesan tidak peduli dan ikut mencegah penyebaran virus. Hal itu terbukti masih banyak yang nongkrong atau berkumpul di luar rumah serta tidak memakai masker.

"Masih banyak masyarakat yang mengacuhkan protokol kesehatan dan menganggap remeh Covid-19. Kalau bisa, pembeli yang tidak memakai masker tidak perlu dilayani saja,’’ ujarnya.

Hartopo menambahkan, guna mencegah penyebaran covid-19 semakin meluas, Pemkab Kudus memiliki wacana baru yakni pegawai negeri sipil (PNS) yang berdomisili di luar Kudus diimbau untuk tetap tinggal di Kudus.

"Kami imbau pegawai yang berdomisili luar wilayah tidak 'nglaju'. Tinggal dulu di Kudus hingga pandemi Covid-19 selesai untuk membatasi penyebaran virus,’’ tandasnya.

Diketahui, penerima bansos tahap pertama itu sebagai penyandang disabilitas yang tergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), Himpunan Wanita disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), PKL Simpang Tujuh Kudus, Balai Jagong dan komplek objek wisata Colo. Kemudian pengemudi ojek terminal wisata Bakalankrapayak dan Colo dan pelaku UMKM.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Sunardi mengatakan akan segera merealisasikan bantuan jaring pengaman sosial sebesar Rp 200 ribu per KK selama 3 bulan. Namun untuk jumlah penerima, masih dalam proses kajian dan pencairannya akan dilakukan secara bertahap.

"Data yang ada dulu akan kita bagikan. Jadi tidak harus menunggu data valid. Sedang penerima dana JPS berjumlah 62.000, diluar penerima program PKH dan BLT,’’ pungkasnya. (han/gus)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »