Pemkab Kudus Minta Tambahan Anggaran DBHCHT

Sunday, February 09, 2020
KUDUS - Pemkab Kudus meminta tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk program Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten setempat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Sam’ani Intakoris usai menerima kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Jateng di Command Center beberapa waktu lalu.

‘’Kita harapkan Komisi E DPRD Jateng ini, bisa menyusulkan penambahan anggaran dari DBHCHT,’’ ujar Sam’ani.

Dia menjelaskan, pendapatan dari sektor tembakau di Kabupaten Kudus saat ini telah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Namun dana itu diberikan kepada Pemerintah Pusat. Dari anggaran pendapatan itu, setiap pemerintah provinsi mendapat jatah Rp 1 Triliun.

’’Kudus sendiri mendapat Rp 150 miliar per tahun, yang sebagian untuk memenuhi kebutuhan program UHC,’’ paparnya.

Mengingat pemenuhan program UHC tahun ini ada kenaikan hingga 80 persen, Sam’ani menyebut perlu ada penambahan anggaran yang juga bersumber dari DBHCHT. Adapun tambahan yang dibutuhkan yakni sebesar 100 persen.

"Jika sebelumnya Rp 150 miliar per tahun, untuk tahun ini kita minta tambahan menjadi  Rp 300 miliar,’’ ungkapnya.

Menurutnya, jika ada anggaran tambahan, program UHC di Kudus dapat dicapai. Sebab DBHCHT sebesar itu tidak hanya untuk UHC tapi juga untuk kegiatan masyarakat.

’’Dana DBHCHT itu juga untuk kegiatan masyarakat selain untuk UHC,’’ tuturnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Mawahib mengaku akan segera berkoordinasi dan mendesak kepada instansi terkait agar dana tambahan yang diusulkan Pemkab Kudus itu bisa direalisasikan.

‘’Itu undang undang otonomi. Kita sifatnya hanya mengimbau dan melakukan koordinasi serta mendesak,’’ pungkasya. (han/gus)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »