Lahan Dimanfaatkan Secara Ilegal

Thursday, February 13, 2020
REMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) terhadap pemanfaatan lahan hasil reklamasi ilegal di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) Rabu (12/2) siang.

Pemeriksaan lapangan dilakukan BPK untuk menindaklanjuti adanya laporan dari salah satu  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang melaporkan masih adanya penguasaan dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi di pelabuhan Rembang Terminal Sluke.

Dalam laporan tersebut, pemanfaatan lahan dilakukan tanpa atas hak yang jelas oleh pihak yang mengklaim  investor pelabuhan. Hingga kini ada tiga perusahaan masih terus beraktifitas di lahan tersebut.

Pemeriksaan BPK dipimpin langsung  oleh Kepala BPK perwakilan Jawa - Tengah Ayub Amali, dengan mengundang Sekda Rembang Subakti, Kepala BPPKAD Rembang Mustain,Kepala Inspektorat Fahrudin, serta Kabid Trantib Satpol PP Rembang Teguh Maryadi, dan Perwakilan UPP Kelas III  Rembang.

Komisaris PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemilik proyek reklamasi Pelabuhan Sluke, Sumirat Cahyo Widodo saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

"Ya benar ada pemeriksaan oleh BPK. Yang turun ke Pelabuhan kami dari PT RBSJ, Pak  Sekda , Kepala BPPKAD, Inspektorat, Kabid Trantib Satpol PP Rembang  serta perwakilan UPP Kelas III Rembang. Untuk BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah lamgsung Kepalanya sendiri Bapak Ayub Amali," terangnya.

Sumirat menjelaskan dalam pemeriksaan itu BPK menanyakan kepada  PT RBSJ terkait aktivitas pemanfaatan lahan, dan berapa besar kontribusinya ke RBSJ atau Pemkab Rembang.

“BPK juga memerintahkan kepada  PT RBSJ untuk mengelola lahan HPL terlebih yang clean and clear. Yang  sebelumnya di berikan penugasan dari  pemkab rembang." bebernya

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK perwakilan Jawa Tengah nomor 60B/LHP/XVIII.SMG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2018 ) Per 31 Desember 2018 ada potensi pendapatan sebesar Rp. 32.931.606.000,00 atas  penguasaan lahan hasil reklamasi.

Ketua LSM KOMRAS, Murtadho, selaku pihak pelapor kepada BPK mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera menindak dengan tegas pihak- pihak yang mengklaim investor di Pelabuhan Sluke. Sebab aktifitas pemanfaatan lahan reklamasi di  Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) tanpa ijin dan alas hak yang jelas. (sov/gus)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »